Jumat, 14 Agu 2020
  • Home
  • Politik
  • Akibat Covid-19, DPRD Pelalawan Tiadakan  Kunker Keluar Daerah

Akibat Covid-19, DPRD Pelalawan Tiadakan  Kunker Keluar Daerah

Laporan: Febri. S
PT.SPIRIT INTI MEDIA
Rabu, 01 Apr 2020 19:34
PELALAWAN- Jika tidak kegiatan bersifat 'urgen' alias penting DPRD Pelalawan kompak meniadakan serangkaian  Kunjungan Kerja (Kunker) keluar daerah Provinsi Riau. Hanya saja kegiatan dewan tetap berjalan seperti sedia kala dan dialihkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dikantor DPRD  serta kegiatan di kecamatan.

Hal ini diputuskan  melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Pelalawan, Rabu (1/4/2020). Rapat Banmus dengan agenda menetapkan jadwal kegiatan dewan untuk satu bulan kedepan dipimpin oleh Ketua DPRD Pelalawan, Adi Sukemi, wakil I, Syafrizal dan wakil II Anton Sugianto dan sejumlah anggota Banmus.

Sementara dari sekretriat DPRD dihadiri langsung, Sekwan T. Ridwan Mustafa, beserta jajaran Kabag dan Kasi dilingkup Sekwan sendiri.

Usai rapat Banmus, Ketua DPRD Pelalawan Adi Sukemi menuturkan upaya peniadaan kegiatan Kunker diakibatkan oleh wabah virus Covid-19 yang sedang melanda tanah air.

"Jadi begini, jika tak 'urgen'  kita sepakat tadi pada rapat untuk tidak menggelar kegiatan Kunker keluar daerah Provinsi Riau. Langka ini dilakukan sampai batas waktu yang ta ditentukan atau sampai virus Covid-19 sudah mulai aman," terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan wakil ketua II DPRD Pelalawan, Anton Sugianto. Menurutnya, kegiatan dewan tetap berjalan hanya saja diganti dengan kegiatan di kecamatan-kecamatan dan rapat-rapat dikantor.

Kegiatan dikecamatan tersebut cakapnya, adalah kegiatan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang virus Covid-19 yang sedang mewabah ditengah masyarakat. Sehingga masyarakat sadar akan bahaya virus yang mematikan ini.

Ia menambahkan, jika pun ada kegiatan Kunker, misalnya ke provinsi Riau. Harus dibatasi. Tidak seluruh anggota perkomisi terlibat. "Begitu juga, jika ada tamu misalnya, kunker DPRD daerah lain ke DPRD Pelalawan juga dibatasi," cakapnya.

Selain itu pula sambungnya, kegiatan RDP baik menghadirkan swasta maupun pemerintah, pesertanya, kata politisi dari PAN harus dibatasi. Tidak boleh  ramai-ramai yan  hadir, hanya perwakilannya, saja.***

komentar Pembaca

Copyright © 2012 - 2020 spiritriau.com. All Rights Reserved.