Money Politics itu Kategori Suap Bawaslu Akan Tindak Tegas | politik,

Selasa, 01 Sep 2015 13:04

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Johana mengatakan, Sentra Gakkumdu akan menggunakan pasal pidana umum pada KUHP dalam menangani kasus money politics yang terjadi dalam pilkada. Menurut dia, dala

Sabtu, 27 Nov 2021 10:25

Hanura Jabar Dukung Ridwan Kamil Maju Capres 2024

Partai Hanura Jawa Barat mengusulkan Ridwan Kamil maju sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Gubernur Jabar tersebut dinilai memiliki rekam jejak yang baik.

Sabtu, 27 Nov 2021 09:44

Walk Out dari Paripurna, PSI Tolak RAPBD Kota Bandung 2022

Anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan interupsi dan walk out dari Rapat Paripurna DPRD pada Jumat siang ini (26/11).

Sabtu, 27 Nov 2021 08:56

Anis Matta Klaim Jumlah Anggota Partai Gelora Lebih Setengah Juta

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta mengatakan jumlah anggota partai terus bertambah. Untuk saat ini, jumlah anggota sudah lebih setengah juta yang tersebar di daerah

Jumat, 26 Nov 2021 15:32

Kubu Moeldoko Tuding AHY Telah Melecehkan TNI

Penjelasan Partai Demokrat mengenai senior TNI yang disebut Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) tidak membuat kubu Moeldoko diam. Penjelasan tersebut dianggap hanya upaya untuk mengaburkan pernyataan AHY.

Jumat, 26 Nov 2021 15:14

MK Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja Sebagian, AHY Bikin Pernyataan Begini

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang ( UU ) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan. Hal ini mendapat respons dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jumat, 26 Nov 2021 15:02

PAN ke Pemerintah-DPR: Segera Perbaiki UU Cipta Kerja, Waktu Tersedia Sangat Sempit

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai waktu untuk memperbaiki Omnibus Law UU Cipta Kerja sangat sempit. Pemerintah dan DPR didesak segera melakukan perbaikan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Jumat, 26 Nov 2021 14:11

AHY: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja Sejalan dengan Sikap Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja sejalan dengan sikap Partai Demokrat. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.

Jumat, 26 Nov 2021 13:47

Soal UU Ciptaker, Demokrat: Suara Kami Saja Tak Didengar, Apalagi Publik

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) yang diajukan empat pemohon. Partai Demokrat pun memberikan respons atas keputusan ini.

Jumat, 26 Nov 2021 11:06

Anggota Baleg Sebut DPR dan Pemerintah Akan Perbaiki UU Cipta Kerja

DPR akan memperbaiki hal yang dianggap inkonstitusional dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Badan Legislasi DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar

Jumat, 26 Nov 2021 10:31

MK Putuskan UU Cipta Kerja Bermasalah, Fraksi PKS Minta Pemerintah Patuh

PKS mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU Ciptaker) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jumat, 26 Nov 2021 10:11

DPR Sebut Belum Ada Titik Temu soal Jadwal Pemilu 2024

Hari pencoblosan Pemilu 2024 masih menjadi pertanyaan. Pemerintah, DPR, serta penyelenggara Pemilu belum menggelar rapat untuk mengambil keputusan politik terkait jadwal Pemilu.