Kamis, 30 Jan 2020
Iklan Prodek

Opini

HAM dan Kebebasan Beragama Kita

Oleh: Senopen Evander Sihaloho
admin
Minggu, 22 Des 2019 17:56
(Foto:Google)
Ilustrasi

TERHITUNG sejak beberapa dekade yang silam, perhatian masyarakat dunia terhadap kesetaraan Martabat Manusia yang disebut dengan istilah human dignity semakin meningkat. Hal ini karena dehumanisasi (penurunan/penghila­ngan martabat manusia) telah menjadi satu fenomena yang mengglobal. Feno­mena dehumanisasi ini dilakukan melalui berbagai media, baik melalui media politik, ekonomi, sosial-budaya, bahkan aga­ma.

Proses dehumanisasi tersebut pun mem­punyai pola yang sama dan mengglobal pula. Baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun agama, kerap sekali terjadi diskriminasi yang mengultuskan sekelompok orang dari sekelompok orang lainnya. Tidak berhenti disitu, diskriminasi pada umumnya berujung pada ketidakharmonisan bermasyarakat yang kemudian dapat memicu terjadinya konflik berupa kekerasan bahkan perang. Namun, yang unik dari feno­mena dehumanisasi adalah bahwa selalu saja ada sekelompok orang yang mereduksi sistem politik, ekonomi, dan so­sial-budaya dengan memakai jubah agama. Hal ini berarti, secara laten agama turut ambil bagian dalam proses dehumanisasi yang selalu saja diskriminatif itu.

Sekali lagi, diskriminasi tak jarang berujung konflik, kekerasan bahkan perang. Tidaklah sulit bagi kita memperoleh literatur soal konflik berupa kekerasan hingga peperangan yang melibatkan aga­ma sebagai aktor utamanya. Sampai pada tahap ini, akhirnya agama menunjukkan sifat ambiguitasnya. Agama yang secara terang-terangan mendambakan perdamaian, jusru berbalik menjadi “gama” atau kacau-balau.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada 10 Desember 1948, lembaga tinggi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) mendeklarasikan Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Yang mana salah satu bagian menegaskan bahwa Kebebasan Beragama merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak bisa diintervensi, dikurangi, dan dicabut demi mencapai masyarakat dunia yang damai.

Di Indonesia sendiri kebebasan beragama telah dijamin oleh Ideologi dan Konstitusi. Sila Pertama pada Ideologi Pancasila mengandung nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan yang kemudian diejawantahkan dalam konstitusi. Sehingga, dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat 2 dinyatakan bahwa “negara menjamin kebebasan beragama dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 22 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, disebutkan bahwa “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,” disebutkan lagi bahwa “negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya ma­sing-masing untuk beribadat menurut aga­ma dan kepercayaannya itu.”

Konstitusi telah menjamin kebebasan beragama bagi masyarakat Indonesia, namun kebebasan beragama masih saja menjadi momok bagi kehidupan demo­krasi negara ini. Tak jarang konflik terkait kebebasan beragama menjadi sorotan media pemberitaan kita, baik berupa penyegelan, pembakaran rumah ibadah, sampai tindakan agresif masyarakat beragama yang berujung pada kekerasan.

Pengalaman sejarah membuktikan bahwa konfik antar umat beragama di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2016 yang silam KOMNAS HAM melaporkan telah menerima 97 aduan masyarakat terkait kasus kebebasan beragama, sedangkan Setara Institute mencatat 202 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama pada tahun 2018. Banyaknya kasus pelanggaran kebebasan beragama menunjukkan lemahnya instrumen hukum yang ada. Artinya, ketersediaan konstitusi dan peraturan yang secara tertulis menjamin kebebasan beragama, tak serta merta mampu memastikan kebebasan beragama secara nyata. Selain itu, pelanggaran kebebasan beragama juga merupakan suatu sinyal memudarnya toleransi dalam masyarakat kita. Berang­kat dari asumsi di atas, maka untuk mewujudkan negara dengan indeks kebebasan beragama yang baik, diperlukan upaya yang lebih dari sekedar menerbitkan produk hukum.

Konstitusi Ditegakkan

Suatu produk hukum sebagai instrumen penjamin hak-hak masyarakat akan berfungsi dengan baik apabila aparat penegak hukum mempunyai kemampuan yang baik pula. Artinya keberhasilan suatu produk hukum yang menghendaki kondisi tertentu dalam suatu negara, tergantung pada kemampuan aparat menerjemahkan (mengaplikasikan) produk hukum itu sendiri, terutama kepolisian. Peran strategis Institusi kepolisian dalam menjamin kebebasan beragama dilengkapi dengan serangkaian instrumen penegakan hukum seperti undang-undang, pengadilan, kejaksaan, hakim, serta perangkat hukum lainnya untuk mempengaruhi bahkan memaksa orang-orang supaya mematuhi norma hukum yang berlaku. Sehingga tidak keliru apabila dikatakan bahwa kemampuan kepolisian sangat mempengaruhi keberhasilan kons­titusi dalam menjamin kebebasan bera­gama kita.

Perlu ditegaskan bahwa Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama, tetapi pelanggaran ke­bebasan beragama terus meningkat. Artinya pokok permasalahan yang sebenarnya bukanlah pada aturan hukum yang mengikatnya, tetapi pada kemampuan institusi penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum yang ada, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kemampuan Pihak Kepolisian dalam memanajemen konflik agama masih minim.

Minimnya kemampuan kepolisian dalam memanajemen konflik agama bukan tidak masuk akal. Hal ini karena, Indonesia sedang memasuki era transisi menuju demokrasi (Panggabean dan Fauzi, 2011:18) yang mana sering terjadi paradoks: Ketika tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan Hak Asasi me­ningkat, pada saat yang sama kapasitas negara (baca: POLRI) dalam melaksanakan kewajibannya justru sedang melemah akibat ambruknya otoritarianisme. Diagnosis pelanggaran kebebasan beragama telah merujuk pada implementasi hukum yang tidak maksimal. Masalah utama adalah minimya kemampuan pihak kepolisian dalam memanajemen konflik agama. Maka agar konstitusi dapat menjamin kebebasan beragama, kemampuan pihak kepolisian dalam memanajemen konflik agama (baik pencegahan, maupun penyelesaian) harus terlebih dahulu ditingkatkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Memupuk Toleransi

Kasus pelanggaran kebebasan beragama tidak cukup apabila ditilik dari kaca mata hukum saja. Perlu dipahami bahwa semakin banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama yang diselesaikan melalui jalur hukum, justru menunjukkan ketidakbebasan beragama. Untuk itu pelanggaran kebebasan beragama juga memerlukan tinjauan sosiologis yang serius. Sekali lagi, maraknya kasus pelanggaran kebebasan beragama merupakan sinyal kemunduran toleransi masya­rakat kita. Pendek kata, apabila masalahnya adalah kemunduran toleransi, maka solusinya adalah toleransi pula.

Menciptakan masyarakat yang toleran tentu bukan perkerjaan yang mudah, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Kerjasama yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum bersama yang dimaksud adalah forum yang diikuti setiap golongan agama sebagai wadah untuk memupuk persaudaraan kita. Diharapkan melalui forum tersebut akan tersebar benih-benih toleransi kepada masyarakat luas. Mengingat pentingnya toleransi demi mencapai kerukunan dan kebebasan beragama di negara ini, kiranya peraturan bersama Nomor 9 Tahun 2006 tersebut tidak hanya sekedar tulisan. Banyak hal yang dapat ditempuh untuk mencapai indeks kebebasan beragama yang baik, masya­rakat pun tentu harus berkontribusi. Namun pemerintahan yang toleran akan menciptakan masyarakat yang toleran, sebaliknya masyarakat yang toleran pasti akan melahirkan pemerintahan yang toleran pula. Artinya pemerintah dan pihak kepolisian harus menjadi garda terdepan untuk mewujudkan masyarakat yang demikian itu.

Kesimpulannya, apabila kita mempunyai konstitusi yang menjamin kebebasan beragama, kepolisian yang terampil memanajemen pelanggaran kebebasan beragama, serta pemerintah dan masyarakat yang toleran. Masihkah kebebasan beragama akan menjadi momok? Kita sepakat untuk menjawab “tidak". Semoga! ***

Penulis adalah pemerhati hak asasi manusia

sumber:harian.analisadaily.com

komentar Pembaca

Copyright © 2012 - 2020 spiritriau.com. All Rights Reserved.