Rabu, 29 Jan 2020
Iklan Prodek

Opini

Dilema Naiknya Cukai Rokok

Oleh: Poltak MS
Minggu, 03 Nov 2019 17:48
(Foto:harian.analisadaily.com)
ILustrasi

Hampir bisa dipastikan, mulai 1 Januari 2020 pemerintah akan memberlakukan kenaikan tarif cukai rokok dengan rata-rata sekitar 23% dan harga jual eceran (harga banderol) sekitar 35%. Kenaikan tarif cukai ini diperkirakan akan menimbulkan berbagai implikasi, utamanya sangat memberatkan industri rokok Tanah Air hingga bisa mengancam puluhan ribu buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, keputusan yang serba dilematis bagi pemerintah ini sebenarnya memiliki tujuan mulia, salah satunya untuk menekan tingginya angka perokok yang kian mengkhawatirkan, khususnya usia anak dan remaja.

Sebelum mengambil keputusan tersebut, pemerintah menyadari bahwa sektor cukai rokok ini sangat berkaitan dengan sektor lainnya, seperti sektor industri, tenaga kerja, dan petani baik petani tembakau maupun cengkeh. Sebagaimana diketahui, fungsi dari pungutan cukai hasil tembakau adalah untuk pengendalian konsumsi rokok baik legal maupun ilegal, menjamin keberlangsungan industri. Kebijakan menaikkan tarif cukai rokok dan banderol rokok tersebut telah mempertimbangkan beberapa hal, antara lain jenis hasil tembakau (buatan mesin dan tangan), golongan pabrikan rokok (besar, menengah, dan kecil), jenis industri (padat modal dan padat karya), asal bahan baku (lokal dan impor).

Secara prinsip, besaran kenaikan tarif dan harga banderol dikenakan secara berjenjang. Tarif dan harga banderol sigaret kretek tangan lebih rendah daripada sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin. Pemerintah pun terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran di bidang cukai agar kebijakan tersebut efektif di lapangan. Berdasarkan survei lembaga independen (UGM), dalam tiga tahun terakhir bea dan cukai berhasil menekan peredaran rokok ilegal dari 12,1% menjadi 7% di tahun 2018. Tahun depan diperkirakan akan menekan menjadi  3%.

Di lain pihak, ada satu hal yang juga harus disadari oleh pemerintah, bahwa langkah menaikkan tarif cukai rokok berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal. Di masa lalu, saat cukai naik 10% saja, peredaran rokok ilegal sudah sedemikian marak. Dengan kenaikan cukai 23% dan kenaikan HJE 35%, dapat dipastikan peredaran rokok ilegal akan semakin marak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan sinergi dengan TNI, Polri, PPATK, dan aparat penegak hukum lainnya dalam mencegah tumbuhnya kembali peredaran rokok ilegal. Penindakan di bidang cukai yang lebih intensif diharapkan memberikan kepastian usaha industri hasil tembakau, masyarakat terhindar dari konsumsi barang kena cukai ilegal, dan mencegah potensi kebocoran penerimaan negara dari peredaran rokok ilegal.

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai keputusan pemerintah menaikkan cukai rata-rata 23% dan harga jual eceran (HJE) 35%, sangat memberatkan industri hasil tembakau (IHT). Keputusan yang dilakukan pemerintah itu juga tidak pernah dikomunikasikan dengan kalangan industri. Bila cukai naik 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) naik 35% di 2020, maka industri harus menyetor cukai di kisaran Rp185 triliun, mengingat target cukai tahun ini sebesar Rp157 triliun, belum termasuk pajak rokok 10% dan PPN 9,1% dari HJE. Dengan demikian setoran pihak industri ke pemerintah bisa mencapai Rp200 triliun. Belum pernah terjadi kenaikan cukai dan HJE yang sebesar ini dan dianggap di luar nalar. Bahkan tercatat, selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah melakukan kenaikan tarif cukai sebagai lima kali.

Pelaku IHT saat ini juga menghadapi situasi pasar yang masih lesu. Kenaikan cukai mencapai 23% dan kenaikan HJE 35% tentu akan berakibat pada makin turunnya produksi IHT. Dan akan berakibat kepada menurunnya penyerapan tembakau dan cengkeh, serta dampak tidak baik bagi tenaga kerja. Belum lagi rencana simplifikasi atau penggabungan layer yang akan dilakukan pemerintah. Simplifikasi cukai juga merupakan ancaman nyata bagi industri.

Maraknya rokok elektrik juga ancaman bagi IHT. Rokok elektrik saat ini mulai tumbuh dengan perlakuan peraturan yang berbeda dengan rokok konvensional. IHT beranggapan bahwa pemerintah kelihatannya memang tidak peduli pada industri hasil tembakau, tidak memperhatikan nasib tenaga kerja, tidak kasihan pada petani tembakau dan cengkeh. IHT tidak bisa membayangkan kesulitan yang akan dihadapi ke depan setelah pemberlakuan kenaikan cukai rokok 12% sampai 35% tersebut.

Cegah Perokok Pemula

Semakin mudanya usia perokok pemula di Indonesia akan menjadi beban pertumbuhan di tengah upaya menaikkan daya saing sumber daya manusia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 memperlihatkan prevalensi merokok pada usia 10-18 tahun sebesar 7,2 persen. Prevalensi perokok pemula itu meningkat menjadi 9,1 persen berdasarkan data Riskesdas 2018. Data Riskesdas itu sejalan dengan data Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta. Rata-rata usia penderita kanker paru di rumah sakit tersebut pada 10 tahun lalu adalah 60 tahun. Kini, banyak pasien berusia 30-40 tahun.

Sudah banyak bukti empiris menjelaskan kerugian merokok tembakau pada kesehatan manusia. Rokok adalah faktor risiko utama lima penyakit tak menular, yaitu jantung, stroke, diabetes, kanker dan penyakit paru obstruktif kronis. Selain mengancam perokok aktif, perokok pasif juga terkena dampak merugikan ketika mengisap asap rokok yang terjadi, bahkan sejak janin dalam kandungan. Rata-rata berat badan bayi baru lahir (BBBL) dari ibu perokok adalah 2,263 kilogram (kg), sementara BBBL dari ibu perokok pasif adalah 2,663 kg. Sedangkan rata-rata BBBL dari ibu bukan perokok dan anggota keluarganya juga tidak merokok adalah 3,295 kg.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan epidemi tembakau sebagai masalah kesehatan masyarakat terbesar dengan lebih dari 8 juta orang meninggal di seluruh dunia. Tujuh juta kematian diantaranya adalah akibat pemakaian langsung, sementara 1,2 juta kematian adalah perokok pasif. Dengan bertambahnya jumlah perokok pemula di Indonesia, risiko kesakitan dan kematian pada usia muda ikut meningkat. Akibatnya adalah meningkatnya beban biaya kesehatan yang akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan keluarga. Pihak keluarga juga kehilangan pendapatan ekonomi akibat meninggalnya anggota keluarga, dan secara nasional akan memengaruhi kemampuan meningkatkan ekonomi.

Keadaan ini tak sejalan dengan rencana pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai basis daya saing menghadapi kompetisi global yang semakin tajam di era revolusi industri 4.0. Program pembangunan Nawacita jilid II yang digagas Presiden terpilih dua periode Joko Widodo secara tegas ingin mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) anak muda Indonesia yang berkualitas dan siap bersaing di tengah bonus demografi melimpahnya angkatan kerja muda usia dan visi Indonesia Maju.

Ada usulan menaikkan secara mencolok cukai rokok untuk mencegah anak dan remaja membeli rokok. Namun, upaya ini harus diikuti dengan mencegah munculnya usaha rokok ilegal yang diprediksi akan semakin marak yang dapat menawarkan rokok dengan harga lebih murah. Dalam hal ini, pemerintah tampaknya masih berada dalam dilema antara mendapatkan pemasukan dari cukai rokok serta penciptaan lapangan pekerjaan dan biaya kesehatan yang harus ditanggung akibat tembakau. Menurut Litbang Kementerian Kesehatan, pada tahuan 2013 biaya kesehatan akibat merokok 3,7 kali dari jumlah total penerimaan cukai rokok.

Kita menginginkan pemerintah segera berbuat lebih nyata mencegah bertambahnya perokok pemula. Bagaimana pun, menyelamatkan generasi muda bangsa harus lebih diutamakan, selain untuk menekan meningkatnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah akibat rokok. Selain menaikkan cukai rokok, pemerintah juga perlu mewajibkan perusahaan rokok menjelaskan bahaya merokok khususnya pada anak dan remaja di sampul kemasan rokok dan lebih intensif menyosialisasikan dampak negatif merokok. ***

Penulis adalah, pemerhati masalah sosial dan politik.

sumber:http://harian.analisadaily.com/

Opini
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Des 2019 17:51

    Entah Apa yang Merasukimu, MA?

    Ada fenomena “aneh” yang  terjadi beberapa hari ini yang melanda dunia per­adilan kita, fenomena tidak biasa yang belum pernah terjadi se­belumnya. Publik, khususnya ma­sya­rakat pecinta

  • Minggu, 03 Nov 2019 17:40

    Satukan Langkah Melawan Pungli

    Pungutan liar (pungli) melanda berbagi sisi kehidupan. Bagi sebahagian orang pungli sudah mendarah daging di badan. Jika tidak melakukan pungli merasa meriang menggigil kedinginan. Berbagai cara

  • Minggu, 03 Nov 2019 17:35

    Mengenang Jejak Susi Pudjiastuti

    Rabu, 23 Oktober 2019, boleh jadi dianggap sebagai momen hari patah hati nasional. Susi Pudjiastuti, yang dikenal publik atas kinerjanya yang luar biasa kala menjabat Menteri Kelautan dan Peri

  • Kamis, 10 Okt 2019 08:46

    Saling Kunci di Pilkada Dumai

    Gosib politik, dan analisa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Dumai 2020, semakin hangat diperbincangkan. Secara fakta, saat ini memang sudah ada beberapa bakal calon (bacalon) peserta

  • Minggu, 06 Okt 2019 11:06

    Papua Membara

    Kondisi Papua dan Papua Barat semakin memanas pasca peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Peristiwa ini diperburuk dengan kalimat rasis seorang guru PGRI bukan etnis Papua ter

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 spiritriau.com. All Rights Reserved.