Sabtu, 20 Jun 2026
Bupati Banyuwangi Dinilai Layak Rebut DID Rp75 Miliar
Senin, 26 Feb 2018 09:20
JAKARTA - Kementerian Keuangan menilai Kabupaten Banyuwangi layak
mendapatkan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp75 miliar karena
pengelolaan keuangan daerah itu baik dan mampu meningkatkan kine
Rabu, 26 Nov 2025 15:40
Effendi Gazali Sebut Aneh Ijazah Tak Ada Tanda Tangan Pembimbing di Lembar Pengesahan
JAKARTA - Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali menyebutkan, ijazah tanpa adanya tanda tangan dosen pembimbing dan dekan di lembar pengesahan merupakan hal aneh.
Selasa, 25 Nov 2025 06:11
PWI Modernisasi Tata Kelola, Rombak AD/ART dan Bentuk Majelis Tinggi Organisasi
JAKARTA -Tim Penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar rapat ketiga secara maraton selama dua hari, 21–22 November 2025, di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Rapat yang berlangsun
Senin, 24 Nov 2025 14:09
KPK Singgung Keabsahan DPO Ajukan Praperadilan di Sidang Gugatan Paulus Tannos
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung keabsahan seorang buronan atau DPO untuk mengajukan praperadilan. Hal tersebut disampaikan dalam sidang praperadilan yang diajukan Paulus Tannos.
Senin, 24 Nov 2025 14:07
DPR Targetkan RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Awal Bulan Depan
JAKARTA - Komisi III DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana, dapat disahkan menjadi Undang-Undang pada awal Desember 2025. Pembahasan intensif oleh Panitia Kerja (Panja) dijadwalkan dimulai pada Selasa, 25 November 2025.
Minggu, 23 Nov 2025 11:57
Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dijebloskan ke Penjara Usai Jalani Tahanan Rumah
BRASIL - Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro ditahan oleh polisi federal pada hari Sabtu (22/11/2025). Penahanan ini mengakhiri masa tahanan rumah selama berbulan-bulan saat ia mengajukan banding atas putusan Mahkamah Agung.
Minggu, 23 Nov 2025 11:47
KUHAP Baru Dinilai Berisiko Langgar HAM, Komnas HAM Soroti 5 Pasal Bermasalah
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap lima ketentuan berpotensi melanggar HAM dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan DPR RI pada Selasa, 18 November 2025. Potensi pelanggaran itu ditemuk
Minggu, 23 Nov 2025 11:44
Gus Yahya Tolak Dimakzulkan dari Ketum PBNU: Keputusan Rais Aam Tak Sah!
JAKARTA - Video Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), diberhentikan oleh Rais Aam saat sedang berbicara, beredar di tengah isu pemakzulan dirinya. Dalam video itu, terlihat Gus Yahya tengah memimpin rapat vi
Minggu, 23 Nov 2025 11:22
Menkomdigi Bakal Larang Penjualan Pakaian Bekas di Medsos
JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mendukung pelarangan penjualan pakaian bekas atau aktivitas thrifting di media sosial (medsos). Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan aturan besar pemerintah.
Sabtu, 22 Nov 2025 13:27
Rekam Jejak Mentereng AKBP Basuki, Terancam Dipecat Buntut Kematian Dosen Cantik di Hotel
JAKARTA - AKBP Basuki (56) diduga melanggar kode etik terkait kematian dosen Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang Dwinanda Linchia Levi (35) di kamar Kostel Mimpi Inn, kawasan Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah. Basuki saat ini dilakukan penempatan k
Sabtu, 22 Nov 2025 13:19
KPK Bantah Rp300 Miliar yang Dipamerkan Hasil Pinjaman Bank
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dana Rp300 miliar yang diserahkan kepada PT Taspen bukan hasil pinjaman dari bank. Dana tersebut uang rampasan negara dari perkara korupsi investasi fiktif.
Sabtu, 22 Nov 2025 13:08
5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang
JAKARTA – Pesawat milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP jatuh di Desa Kertawaluya, Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat 21 November 2025 sore. Pesawat yang terbang dari Tangerang menuju Cirebon tersebut membawa lima oran
Jumat, 21 Nov 2025 10:20
Ini Alasan Bonjowi Ajukan Sengketa Informasi Publik Terkait Ijazah Jokowi
JAKARTA - Pengacara Aliansi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), Petrus Selestinus mengungkap alasan Bonjowi mengajukan permohonan sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Informasi Pusat (KIP).
