Rabu, 13 Mei 2026
PT. Pertamina Hulu Rokan Melalui PT Elnusa,Tbk Bayarkan Kompensasi Kepada Warga Kecamatan Bangko Pusako
Kamis, 09 Mei 2024 18:47
Rokan Hilir- PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui PT. Elnusa Tbk melakukan pembayaran kompensasi kegiatan dari Survei Seismik 3D Balam SoutheastuntukDesaBangko Jaya, Kamis (09/05/2024).
Jumat, 24 Apr 2026 18:18
Menhan Sjafrie Kumpulkan Pensiunan Jenderal Bahas Misi Perdamaian di Lebanon hingga Selat Hormuz
JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah purnawirawan TNI di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jumat 24 April. Dalam pertemuan tersebut, para purnawirawan memberikan berbagai masukan, mulai dari misi pe
Jumat, 24 Apr 2026 18:13
KPK Panggil Petinggi 5 Biro Travel Terkait Kasus Kuota Haji
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap lima petinggi biro travel haji pada Jumat (24/4/2026). Mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.
Kamis, 23 Apr 2026 20:59
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Diperiksa Soal Kasus Korupsi Kuota Haji
JAKARTA - Pemilik Uhud Tour selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Ustadz Khalid Basalamah (KB), memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/4/2026). Khalid diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan koru
Kamis, 23 Apr 2026 20:56
12 Poin Aturan Pekerja Rumah Tangga dalam UU PPRT
JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa 21 April 2026.
Rabu, 22 Apr 2026 10:47
Kasus Suap Bea Cukai, KPK Sita Rp2 Miliar dan Logam Mulia dari SDB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp2 miliar dan logam mulia terkait kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai.
Rabu, 22 Apr 2026 10:45
Puan Minta Evaluasi Penugasan Prajurit TNI di Wilayah Konflik
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik. Hal ini penting dilakukan menyusul tewasnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon beberapa waktu lalu.
Rabu, 22 Apr 2026 10:42
Setelah 22 Tahun, UU PPRT Resmi Disahkan: Negara Perkuat Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) resmi disahkan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, pada Selasa 21 April 2026.
Selasa, 21 Apr 2026 18:19
Wacana Pesawat Militer AS Bebas Terbang di Indonesia, Penasihat Khusus Presiden: Tidak Boleh!
JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, memberikan pernyataan tegas terkait kedaulatan wilayah udara Indonesia. Ia menekankan, berdasarkan aturan hukum internasional, tidak ada satu pun pesaw
Selasa, 21 Apr 2026 18:13
UU PPRT Akhirnya Disahkan, KSPSI: Penantian 20 Tahun Terbayar
JAKARTA - Rasa haru sangat dirasakan saat UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) disahkan DPR hari ini. Betapa tidak, perjuangan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil sudah memakan waktu lebih dari 20 tahun sejak dicanangkan pada 2004 lalu.
Selasa, 21 Apr 2026 18:08
DPR Sahkan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi disahkan menjadi undang-undang, setelah mendapat persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat II pada rapat paripurna DPR, Selasa (21/4/2026).
Senin, 20 Apr 2026 21:09
Dasco Pimpin Langsung Raker Bersama Pemerintah Bahas RUU PPRT
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja (Raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR, bersama pemerintah dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT), S
Senin, 20 Apr 2026 20:55
DPR Usul Program MBG Masuk dalam Undang-Undang
JAKARTA — Wacana penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat di tengah dinamika kebijakan publik nasional. Program tersebut dinilai perlu ditetapkan dalam kerangka undang-undang guna menjamin kebe
