Jumat, 22 Okt 2021
SMSI

Sudirman Said Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 12 Des 2015 08:33
Ilustrasi
Menteri ESDM Sudirman Said
JAKARTA - Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh aktivis antikorupsi M Sattu Pali karena dinilai bakal rugikan negara hingga ratusan juta dolar.

Dasar pelaporan ‎adalah surat Menteri ESDM Sudirman Said Nomor 7622/13/MEM/2015 tanggal 7 Oktober 2015 mengenai Permohonan Perpanjangan Operasi, yang ditujukan kepada pemilik Freeport McMoran Inc James R Moffett, merupakan surat balasan atas permohonan perpanjangan dari PT Freeport Indonesia tertanggal 7 Oktober 2015, yang langsung dibalas di hari yang sama.

Sudirman Said telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bukti yang sangat kuat dan terang dengan surat ke McMoran, bukan kepada Presiden Direktur PT Freepot Indonesia, yang sekaligus mengizinkan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia dalam hal ini Maroef Sjamsoeddin.

"Ekspor konsentrat dengan tegas telah dilarang oleh Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 serta peraturan pelaksanaannya hingga berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta dolar," kata Sattu usai melapor ke KPK, Jumat (11/12/2015).

Sebelumnya, ada surat rekomendasi Kementerian ESDM kepada Kementerian Perdagangan untuk memberikan izin eksport konsentrat untuk enam bulan kepada PT Freeport Indonesia dengan kuota ekspor 775.000 matrik ton (MT) terhitung sejak 28 Juli 2015 hingga 26 Januari 2016. Akibat pemberian izin tersebut, disinyalir keuangan negara dirugikan karena masih menikmati royalti emas.

Penghitungan jika royalti emas Freeport 1 persen, maka potensi kerugian negara bisa mencapai USD110.335.625. ‎ Jika royalti emas 3,75 persen maka potensi kerugian negara bisa mencapai USD366.515.030.

Perbuatan Sudirman Said yang mengirimkan surat kepada James Moffett tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena terbukti bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (PT Freeport Indonesia) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang tercantum pada pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor.

Perbuatan Sudirman Said tersebut telah terbukti bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang tercantum dalam Pasal 3 UU Tipikor.‎

Selain itu, tindakan Menteri ESDM Sudirman Said yang melakukan pembicaraan kelangsungan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia melalui surat di atas dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena herdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan bahwa pembicaraan perpanjangan kontrak baru dapat dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2021, yakni 2019.

Tindakan Sudirman yang seolah mewakili pemerintah berikan kepastian hukum ke Freeport memenuhi unsur disebut telah lakukan korupsi kebijakan.

"Untuk itu, kami mendesak KPK untuk segera memproses laporan ini karena memang ada indikasi kerugian negara dalam langkah Sudirman ini," tandasnya.‎

Materi yang sama yang akan dilaporkan juga ke Kejaksaan Agung (Kejagung) karena unsur dalam UU Tipikor Pasal 2 dan atau Pasal 3 sudah sangat sempurna dan bisa langsung dikonstruksikan termasuk juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1, yaitu penyertaan bersama-sama Maroef Sjamsoeddin selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

‎Apalagi kejaksaan saat ini sangat terbuka melayani laporan, bahkan tengah malam saja diterima jika ada laporan yang akan dimasukkan ke Korps Adhyaksa itu.

(okezone.com)
nasional
Berita Terkait
  • Jumat, 22 Okt 2021 15:39

    Peringati Hari Santri Nasional Ke-4 Di Ponpes Hidayatul Salafiyah, Polda Riau Gelar Vaksinasi Serentak

    BANGKINANG - Memperingati Hari Santri Nasional ke-4 tahun 2021, Polda Riau menggelar vaksinasi massal di Pondok Pesantren Hidayatul Salafiyah Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Ka

  • Jumat, 22 Okt 2021 08:21

    Bupati Siak : "RDTR Beri Kepastian Bagi Calon Investor Di Kawasan Industri Tanjung Buton"

    SIAK- Bupati Siak Alfedri didampingi Wakil Bupati Siak Husni Merza, mengikuti rapat Forum Group Discussion (FGD) 4 dan Konsultasi Publik (KP) 2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Arahan Prioritas Nasion

  • Jumat, 22 Okt 2021 08:18

    Gelar Deklarasi Dukungan Pencalonan Ketua PWI dalam Konferkab Ke 5 , Kubu AP Usung PWI HEBAT

    BENGKALIS- Menjelang perhelatan Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkalis ke-5, pada tanggal 23 oktober mendatang, salah satu calon kandidat yang akan maju merebut

  • Jumat, 22 Okt 2021 07:18

    Sesuai UU Pers, Pergub 19/2021 Tidak Ada Menzalimi Siapapun

    PEKANBARU- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto menyebutkan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di

  • Rabu, 20 Okt 2021 11:32

    Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

    Kejaksaan Agung kembali memeriksa saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero). Penyidik meminta keterangan dari tujuh oran

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2021 spiritriau.com. All Rights Reserved.