Jumat, 22 Okt 2021
SMSI

MKD Putuskan Skandal Freeport Hari Ini

Rabu, 16 Des 2015 09:10
Antara
JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan memutuskan kisruh transkrip rekaman PT Freeport Indonesia. Polemik dan perdebatan yang cukup panjang soal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia itu akan diputuskan dalam sidang kode etik yang digelar siang hari ini.

"Diputuskan hari Rabu pukul 13.00 WIB, konsinyering untuk mengambil keputusan terhadap perkara ini," kata Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam memutuskan perkara ini, MKD tidak menerapkan sistem voting namun setiap anggota MKD akan berbicara terkait dengan perihal laporan Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan petinggi DPR dalam transkrip rekaman PT Freeport tersebut. Di mana nantinya setiap anggota MKD membuat pertimbangan hukum dan menyimpulkan bagaimana hukuman yang sifatnya etik.

"Tidak ada voting, tetapi setiap anggota (MKD) memberikan pertimbangan hukum dan menyimpulkan bentuk keputusan yang sifatnya etik," jelasnya.

Berbagai prediksi mencuat terkait putusan MKD pada siang hari ini. Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Idil Akbar menilai, awal pengusutan kasus ini juga dimulai dari pelanggaran etik yang dilakukan oleh Sudirman Said yang melaporkan rekaman hitam perpanjangan kontrak PT Freeport tersebut ke MKD.

"Sudirman Said menyalahi etik juga. Saya belum memahami pelanggaran hukum yang dilakukan Sudirman Said, kalau secara etika ada," tutur Idil Akbar kepada Okezone, Rabu (15/12/2015).

Ia menjelaskan, semestinya yang berhak melakukan laporan adalah Presiden Jokowi yang merasa namanya dicatut. Sementara posisi Sudirman Said hanya sebagai menteri.

"Bagaimana pun posisi Sudirman Said sebagai pembantu Presiden. Maka seharusnya yang berhadapan dengan DPR adalah Presiden. Apalagi nama Presiden dalam hal ini secara pribadi maupun istitusi yang nama dibawa dalam percakapan yang dilaporkan," tegasnya.

Sehingga, tambah Idil, laporan tersebut akhirnya membuat kisruh antara legislatif dan eksekutif terus berkepanjangan. Padahal, hubungan antara-eksekutif dan legislatif semestinya harus seimbang.

"Posisi Sudirman Said kan dibawah Presiden. Secara logika hubungan antar-lembaga pemerintah, dia (Sudirman) tidak berwenanglah (melakukan laporan)," pungkasnya.

(okezone.com)
nasional
Berita Terkait
  • Jumat, 22 Okt 2021 19:36

    Pemkab Rohil Teken MoU Dengan UIN Suska Riau

    ROHIL- Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau dalam rangka peningkatan produktiv

  • Jumat, 22 Okt 2021 15:39

    Peringati Hari Santri Nasional Ke-4 Di Ponpes Hidayatul Salafiyah, Polda Riau Gelar Vaksinasi Serentak

    BANGKINANG - Memperingati Hari Santri Nasional ke-4 tahun 2021, Polda Riau menggelar vaksinasi massal di Pondok Pesantren Hidayatul Salafiyah Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Ka

  • Jumat, 22 Okt 2021 08:21

    Bupati Siak : "RDTR Beri Kepastian Bagi Calon Investor Di Kawasan Industri Tanjung Buton"

    SIAK- Bupati Siak Alfedri didampingi Wakil Bupati Siak Husni Merza, mengikuti rapat Forum Group Discussion (FGD) 4 dan Konsultasi Publik (KP) 2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Arahan Prioritas Nasion

  • Jumat, 22 Okt 2021 08:18

    Gelar Deklarasi Dukungan Pencalonan Ketua PWI dalam Konferkab Ke 5 , Kubu AP Usung PWI HEBAT

    BENGKALIS- Menjelang perhelatan Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkalis ke-5, pada tanggal 23 oktober mendatang, salah satu calon kandidat yang akan maju merebut

  • Jumat, 22 Okt 2021 07:18

    Sesuai UU Pers, Pergub 19/2021 Tidak Ada Menzalimi Siapapun

    PEKANBARU- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto menyebutkan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2021 spiritriau.com. All Rights Reserved.