Kamis, 28 Mei 2020
Iklan Prodek
  • Home
  • Nasional
  • Komisi III DPR Soroti Perppu Corona yang Beri "Kekebalan Hukum" Pejabat Tertentu

Komisi III DPR Soroti Perppu Corona yang Beri "Kekebalan Hukum" Pejabat Tertentu

admin
Kamis, 02 Apr 2020 14:13
Gedung DPR/MPR/DPD RI di Senayan, Jakarta (Okezone)
JAKARTA " Kalangan Komisi III DPR RI menyoroti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona yang dikeluarkan Presiden Jokowi.

Salah satunya adalah Pasal 27 yang memberi “kekebalan” hukum di antaranya terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.


“Ternyata memberikan keistimewaan kepada pejabat tertentu untuk kebal hukum. Padahal hukum secara universal mengutamakan prinsip equality before the law atau setiap orang sama di hadapan hukum,” kata anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil saat diminta tanggapannya oleh Okezone, Kamis (2/4/2020).

Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berbunyi:

(1) Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekertariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika salama melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Nasir mengkritisi ketentuan Pasal 27 Ayat 1 terkait biaya yang telah dikeluarkan pemerintah selama penanganan pandemi corona bukanlah kerugian negara.

"Ada indikasi kalau Perppu ini dirancang dan dimanfaatkan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi virus corona berasal dari pajak dan keringat rakyat. Ada kesan Perppu itu menegakkan hukum dengan melanggar hukum", ujar Nasir.

Menurut Nasir ketentuan dalam Perppu tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, apalagi dalam menangani corona pemerintah menggelontorkan uang sangat banyak hingga Rp405 triliun.

Menurutnya, ketentuan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya institusi yang menilai adanya kerugian negara dan besarannya.


Nasir juga mengkritisi Pasal 27 Ayat 2 yang di mana anggota KKSK, pegawai Kemenkeu, BI, OJK hingga LPS tak bisa dituntut. Menurutnya ini berpotensi meloloskan mereka jika terindikasi korupsi saat menerapkan kebijakan mengatasi corona.

“Ayat 2 itu juga absurd karena di dalam ayat ini ada kalimat yang berbunyi ‘tidak dapat dituntut maupun dipidana jika dalam melaksanakan tugas yang didasarkan pada iktikad baik”. Ketentaun ini aneh tapi nyata. Pertanyaannya yang bisa menilai iktikad baik atau bukan itu tentu penegak hukum. Apakah itu sifatnya diskresi atas suatu tindakan yang bisa menyelamatkan bangsa, namun bukan berarti tidak bisa disentuh oleh hukum," kata politikus PKS itu.
Sumber: Okezone.com

komentar Pembaca

Copyright © 2012 - 2020 spiritriau.com. All Rights Reserved.