Rabu, 03 Mar 2021
SMSI
  • Home
  • Hukrim
  • Ketua Fraksi PAN Desak Inspektorat Usut Oknum Pegawai Terima Gaji Ganda

Ketua Fraksi PAN Desak Inspektorat Usut Oknum Pegawai Terima Gaji Ganda

Laporan: Febri. S
PT.SPIRIT INTI MEDIA
Senin, 18 Jan 2021 12:34
PELALAWAN- Ketua Fraksi PAN Nazzarudin Arnazh, mengaku kecewa mendapatkan informasi adanya, pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pelalawan menerima gaji ganda. Aksi terima gaji ganda ini kata dia tidak dibenarkan, apalagi bersumber dari dana APBD alias uang negara.

"Mendapatkan informasi, ini saya kaget, kok bisa terjadi, padahal tidak dibolehkan. Ini patut dicurigai pasti ada kongkalingkongnya. Kita mintak inspektorat untuk mengusutnya," tegas Nazzarudin Arnazh, kepada SPIRITRIAU.com, Senin (18/1/2021).

Kondisi ini kata dia, jelas-jelas merugikan banyak pihak. "Masak iya, satu orang bisa-bisanya, memegang dua pekerjaan dan mendapatkan gaji sama-sama bersumber dari pemerintah. Harus diusut ini," tegasnya.

Ditempat terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan M. Irsyad mengaku belum mendapatkan laporan adanya, pegawai dilingkup Pemda Pelalawan menerima gaji ganda. "Belum ada kita dapat laporan," tegas M. Irsyad.

Jika memang ada pegawai terima gaji ganda secara aturan, papar Irsyad itu tidak dibolehkan. "Sesuai aturan itu tidak boleh, jika, terbukti harus membalikkan salah satu diantaranya, terhadap gaji yang ia terima," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Arafik yang berprofesi sebagai pendamping Kabupaten Pelalawan berterus terang dirinya, menerima gaji ganda bersumber dari uang negara. Satu gaji yang ia terima dari pendamping kabupaten dan satu lagi, sebagai tenaga guru honorer.

Gaji pendamping kabupaten yang ia terima berasal dari Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dikabarkan setiap bulan ia terima Rp 7,5 juta dan satu lagi, bersumber dari dinas Pendidikan sebagai guru honorer besaran setelah mengalami rasionalisasi Rp 1,4 juta.

Arafik ketika dikonfirmasi terkait gaji ganda yang terima bersumber dari dana pemerintah ia tidak membantah. "Sebenarnya, awalnya, persoalan apakah seorang pegawai honorer, tidak masalah menjadi pendamping desa dan tidak ada ditanya. Kasus lain ada juga tapi dia pendamping yang direkrut pedamping pusat, ada juga sebagai guru, tapi bukan di kita," kata Arafik mengawali penjelasan dirinya, terima gaji ganda.

Terkait ketika dirinya, menjabat sebagai pendamping kabupaten ia mengaku sudah lama mengundurkan diri dari sekolah, yakni di SMP 1 Kerumutan. Hanya saja kata dia surat pengunduran diri itu tidak sampai ke dinas pendidikan.

"Tahunnya, pengunduran diri ini dari sekolah saya tak persis ingat. Akan tetapi, ada program disekolah ada pembuatan taman, jadi gaji itu diarahkan untuk pembangunan taman sekolah," paparnya.

Hanya saja, ketika ditanya, kapan berakhir ia terima putus total dari gaji dari dinas pendidikan dirinya, tidak mengingat persis tahun berapa.

Namun ia memastikan bahwa gaji ganda itu tidak terima lagi, dan hanya fokus di satu sumber saja yakni sebagai pendamping kabupaten di DPMPD.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PMPD, Mahdalena membantah terkait adanya, informasi pendamping kabupaten terima gaji ganda. "Tak boleh itu, pegawai terima gaji ganda apalagi bersumber dari dana pemerintah, makanya, kita tahun 2020 lalu kita sudah membuat aturan, pendamping tak boleh rangkap jabatan apalagi terima gaji ganda," tandasnya, singkat.***

komentar Pembaca

Copyright © 2012 - 2021 spiritriau.com. All Rights Reserved.