ekonomi
Soal Pajak Kelapa Sawit, Pemerintah Diminta Tegas ke Prancis
Selasa, 05 Apr 2016 16:21
JAKARTA - Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyayangkan rencana Prancis untuk menaikkan pajak CPO asal Indonesia. Kebijakan ini dinilai akan merugikan pelaku industri olahan minyak kelapa sawit pada berbagai daerah di Indonesia.
Untuk itu, Rosan mengharapkan agar pemerintah dapat bersikap tegas terhadap Prancis. Apabila hal ini dibiarkan, maka dikhawatirkan kebijakan ini juga akan diterapkan oleh negara lainnya di Eropa.
"Kita punya industri stategis, seperti kelapa sawit. Kita tau bahwa di Prancis akan ada penambahan tax. Ini harus kita lawan," tegasnya dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Kadin di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu melakukan pertemuan bilateral bersama pemerintah Prancis. Pasalnya, apabila hal dilakukan, maka juga akan berdampak pada nilai investasi di sektor industri kepala sawit.
Sebelumnya, Prancis berencana mengenakan pajak terhadap produsen sawit impor yang masuk ke negara itu secara bertahap. Untuk tahun 2017 sebesar 300 euro per ton, kemudian tahun 2018 sebesar 500 euro per ton. Lalu pada tahun 2019 sebesar 700 euro per ton dan menjadi 900 euro per ton pada 2020. (okezone.com)
Ekbis
IHSG dan Rupiah Kompak Melemah, Cermati Data Ekonomi Pekan Ini
Sejumlah sentimen global dan domestik mempengaruhi laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sela
Menuju Pasar Ekspor: Kisah Sukses Kolaborasi Pucuk Rebung - PHR Berdayakan UMKM Riau
PEKANBARU-Transformasi besar tengah berlangsung pada geliat ekonomi lokal Provinsi Riau. Pelaku UMKM yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri tanpa kepastian arah kini berhasil naik kelas melalui wada
PHR Dorong Pengembangan Migas Non-Konvensional Sebagai Game Changer Ketahanan Energi Nasional
Jakarta- Sebagai langkah strategis, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mendorong pengembangan Migas Non-Konvensional (MNK) guna menjaga keberlanjutan produksi. Berpotensi menjadi game changer memperkuat po
Bulog Kantor Cabang Rengat Salurkan Bantuan Pangan Alokasi Februari-Maret 2026, Ini Jenis Bantuannya
RENGAT - Pemerintah resmi melaksanakan launching penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi bulan Februari dan Maret 2026 di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Rabu, (18/3/20
Malaysia Batalkan Perjanjian Dagang dengan AS
JAKARTA - Malaysia membatalkan perjanjian dagang timbal balik alias Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS). Dengan demikian tarif impor Malaysia ke AS 19% tidak berlaku lagi u