Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:10:00
Politik

Deretan orang yang berani terang-terangan lawan Prabowo

Sebarkan:
Merdeka.com
JAKARTA - Prabowo Subianto dikenal sebagai orang kuat di republik ini. Kini Prabowo menjadi Ketua Umum Partai Gerindra yang memimpin barisan partai oposisi pemerintah. Prabowo juga merupakan salah satu pemegang kunci politik negeri ini.

Di masa lalu Prabowo dikenal sebagai perwira militer dengan karir cemerlang. Dia pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus dan menorehkan aneka prestasi di medan tempur.

Prabowo punya banyak kawan setia. Namun ada juga yang berani menantangnya terang-terangan. Siapa saja mereka?


Oesman Sapta Odang

Oesman Sapto Odang dikenal sebagai seteru Prabowo Subianto dalam perebutan kursi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia periode 2010-2015. Saat itu Prabowo menggelar Munas HKTI di Bali, namun OSO juga menggelar Munas HKTI tandingan.

Kedua-duanya diangkat sebagai ketua umum oleh HKTI masing-masing. Karena itu ada istilah HKTI OSO dan HKTI Prabowo. Keduanya pun saling menggugat secara hukum dan merasa paling berhak mengusung bendera HKTI.

Dalam proses gugat menggugat itu, Oesman dikenal tidak gentar melawan Prabowo yang merupakan bekas jenderal Orde Baru. Pada Pilpres 2014 lalu, HKTI di bawah Oesman Sapta menyatakan mendukung Jokowi-JK, pasangan rival Prabowo-Hatta.

Oesman merupakan pemilik konglomerasi OSO Group yang bergerak di bidang percetakan, pertambangan, air mineral, properti, perkebunan, perikanan, transportasi, komunikasi dan perhotelan. Kini dia menjadi Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Wiranto.

Basuki Tjahaja Purnama

Hubungan Prabowo dan Ahok bisa dibilang pernah mesra. Keluarga Ahok pernah diundang makan bersama dengan Prabowo di kediamannya di Hambalang Bogor. Sayang, momen itu nampaknya hanya menjadi kenangan kedua belah pihak.

Ahok telah memutuskan keluar dari Partai Gerindra pada akhir 2014 lalu. Kekisruhan ini berawal dari pembahasan UU Pilkada. Gerindra ingin kepala daerah dipilih DPRD, sementara Ahok menolak usulan partainya itu.

Pasca Joko Widodo menang Pilpres 2014, Ahok jadi gubernur DKI selama 2 tahun tanpa embel-embel partai politik di tubuhnya.

Peristiwa itu ternyata menjadi salah satu momen pahit bagi Prabowo. Dia menyesal telah memilih Ahok dan memenangkan mantan Bupati Belitung Timur itu di Jakarta lima tahun lalu.

"Kita sudah cari yang paling terbaik, kali ini bener deh. Gue minta maaf deh pernah ngakuin yang dulu itu. Maafin deh yah, jangan liat ke belakang," sesal Prabowo saat kampanye memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Jalan Jembatan Bandung, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Selasa (31/1).

Tidak cuma itu kekesalan Prabowo kepada Ahok. Dia juga mengomentari kepemimpinan Ahok selama di Jakarta. Menurut dia, Indonesia butuh kepemimpinan yang sejuk, tidak tukang marah dan maki-maki orang, apalagi terus menyalahkan anak buah.

"Jangan marah-marah negara kita butuh kesejukan sekarang, ini dikit-dikit marah jelek-jelekin, maki-maki. Kalau kita cari kesalahan semua salah pasti," ungkap Prabowo.


La Nyalla Mattalitti

La Nyalla Mattalitti tiba-tiba bersuara lantang menentang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lantaran batal diusung sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur. Menurutnya, salah satu penyebab kegagalannya karena tidak sanggup memenuhi 'mahar politik' berupa uang ratusan miliar yang diminta Prabowo.

Kepada wartawan La Nyalla mengungkit jasanya untuk Prabowo pada dua kali pemilihan presiden yakni pada 2009 dan 2014. Dia mengaku mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk kebutuhan Pilpres. La Nyalla juga menggerakkan semua elemen di Jatim mulai dari Kadin, Pemuda Pancasila, KONI, Hipmi dan lainnya, untuk memenangkan Prabowo.

La Nyalla mengaku kecewa dengan Gerindra. Sebab, rekomendasi yang diberikan Presidium alumni 212 tidak dijalankan. Salah satu rekomendasi itu adalah mengusung La Nyalla sebagai cagub di Pilgub Jatim.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria membantahnya. Dia memberikan penjelasan terkait batalnya Gerindra mengusung La Nyalla di Pilgub Jatim. Menurutnya, batalnya pengusungan La Nyalla bukan karena mahar politik tapi berdasarkan musyawarah dengan koalisi partai lain.

Riza menegaskan, pihaknya tidak bisa memaksakan partai koalisi untuk mendukung pilihan Gerindra. Sebab koalisi, kata dia, harus dihormati segala pendapat dan keputusannya.

"Teman-teman koalisi lain punya pilihan lain harus hormati. Sehingga Gerindra sendiri jadinya, kemudian memutuskan dukung Gus Ipul. Saya yakin La Nyalla memahami," ujarnya.

(merdeka.com)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:19:48

Ridwan Hisjam Akan Gantikan Eni Saragih di Komisi VII DPR

JAKARTA - Partai Golkar menunjuk Ridwan Hisjam sebagai pengganti Eni Maulani Saragih untuk menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Penggantian ini dilakukan setelah Eni terjerat kasus hukum di Komisi Pemberan
Jumat, 20 Juli 2018 | 11:36:16

Bila Diperlukan Negara, Maruf Amin Siap Jadi Cawapres Jokowi

Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menanggapi isu nama dirinya yang ada di 10 kandidat cawapres untuk Presiden Joko Widodo versi Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Ia menyatakan
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:59:03

Jika Ada Partai yang Nekat Daftarkan Caleg Eks Napi Korupsi, Ini Risikonya

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewanti-wanti kepada seluruh partai politik (parpol) untuk tidak mendaftarkan eks napi korupsi menjadi calon legislatif (caleg). Komisioner KPU, Ilham Saputra pun
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:49:37

Gerindra Sarankan Menteri Maju Caleg Mengundurkan Diri

Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyarankan para menteri maju caleg 2019 mengundurkan diri. Hal ini penting untuk menjaga produktifitas dan kinerja pemerintahan.  "Ada baiknya para m
 
Berita Lainnya
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:19:48

Ridwan Hisjam Akan Gantikan Eni Saragih di Komisi VII DPR

JAKARTA - Partai Golkar menunjuk Ridwan Hisjam sebagai pengganti Eni Maulani Saragih untuk menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Penggantian ini dilakukan setelah Eni terjerat kasus hukum di Komisi Pemberan
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 11:36:16

Bila Diperlukan Negara, Maruf Amin Siap Jadi Cawapres Jokowi

Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menanggapi isu nama dirinya yang ada di 10 kandidat cawapres untuk Presiden Joko Widodo versi Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Ia menyatakan
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:59:03

Jika Ada Partai yang Nekat Daftarkan Caleg Eks Napi Korupsi, Ini Risikonya

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewanti-wanti kepada seluruh partai politik (parpol) untuk tidak mendaftarkan eks napi korupsi menjadi calon legislatif (caleg). Komisioner KPU, Ilham Saputra pun
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:49:37

Gerindra Sarankan Menteri Maju Caleg Mengundurkan Diri

Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyarankan para menteri maju caleg 2019 mengundurkan diri. Hal ini penting untuk menjaga produktifitas dan kinerja pemerintahan.  "Ada baiknya para m
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:01:05

Politikus Gerindra hadiri sidang terdakwa kasus BLBI

Politikus Partai Gerindra, M Taufik menghadiri kasus sidang BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, Kamis (19/7). Sidang hari ini denga
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:24:46

Jaksa Agung Ingin Kasus HAM Berat Bisa Diselesaikan Era Ini

Jakarta - Pemerintah berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menuntaskan kasus HAM. Jaksa Agung M Prasetyo ingin kasus-kasus HAM berat masa lalu itu bisa segera diselesaikan."Ini (DKN) seda
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:03:44

Ulama 212 instruksikan pendukung jauhi partai pendukung pemerintah

Persaudaraan Alumni 212 menyatakan Rizieq Shihab dan para ulama memerintahkan untuk menjauhi partai pendukung penista agama. Partai-partai yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB dan P
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 14:38:28

Golkar sebut Jokowi tak bisa intervensi penyelesaian kasus Novel Baswedan

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa melakukan intervensi pada kasus penyiraman terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel B
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 14:33:02

Mau Ditenggelamkan PA 212, Perindo: Kami Kurang Apa Coba?

Jakarta - Partai Perindo menjadi salah satu partai yang dijauhi dan akan ditenggelamkan Persaudaraan Alumni (PA) 212, sesuai dengan amanat Habib Rizieq Syihab. Perindo heran atas sikap PA 212 itu.Se
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 11:24:29

Golkar Calonkan 2 Eks Napi Korupsi di Pileg 2019

Jakarta - Partai Golkar mengakui mendaftarkan dua mantan narapidana korupsi sebagai bakal caleg di Pileg 2019. Dua eks napi korupsi itu ialah TM Nurlif dan Iqbal Wibisono.TM Nurlif merupakan Ketua DPD I Gol
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 16:50:55

Politikus Demokrat Ungkap Hambatan Terbesar Bergabung di Koalisi Jokowi

Jakarta - Partai Demokrat sempat menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan, untuk membentuk koalisi di Pilpres 2019. Namun, koalisi tak kunjung terwujud karena sebuah alasan. "Terutama hubungan Pak SBY den
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 16:38:58

Ini Alasan Diterapkannya Sistem Zonasi dalam PPDB

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) segera melakukan perbaikan terhadap sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Lewat sistem zonasi
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 15:07:54

Pertemuan Prabowo dan Puan dianggap sinyal Gerindra gabung koalisi Jokowi

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menganggap upaya Gerindra membentuk koalisi besar bersama PKS, PAN dan Demokrat sulit tercapai. Ace mengklaim koalisi besar yang diinginkan Prabowo adalah bergab
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 14:38:03

Sekda Inhil Ikuti Prosesi Pelantikan Pengurus Rukun HNSI Se-Kecamatan Gaung

GAUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin mengikuti prosesi pelantikan Pengurus Rukun Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Desa dan Kelurahan se - Kecama
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 13:34:14

Pemilu 2019, Demokrat Targetkan 10 Kursi di DPRD Inhil

TEMBILAHAN - Ketua Partai Demokrat H Samsudin Uti (SU) mengatakan, partainya semakin optimistis menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 jika mengacu pada hasil Pilkada 2018.Menurut SU, Partai Demokrat
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top