Rabu, 25 April 2018 | 10:10:34
Nasional

Tunjukkan Keberpihakan, Pemda Bisa Buat Perda Ojol

Laporan:Joko Prasetyo

Sebarkan:
Joko Prasetyo
JAKARTA-Pemerintah mengakui ketidakpastian aturan karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang keberadaan transportasi online. Dampaknya pengemudi seolah-olah tidak berdaya ketika berhadapan dengan perusahaan penyedian aplikasi.  Kendati demikian, sebenarnya pemerintah daerah bisa membuat peraturan daerah untuk menunjukkan keberpihakannya kepada warga di wilayahnya yang memiliki aktivitas harian sebagai pengemudi Ojek online.

"Ada beberapa bupati/walikota membuat peraturan daerah terkait masalah Ojek online. Contoh yang saya ketahui di Balikpapan dan beberapa kota lain," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam diskusi bertajuk 'Solusi Ojek Online, Revisi UU LLAJ atau Perpres'? di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Menurut Budi, pijakan hukum yang diambil kepala daerah untuk menyelesaikan masalah Ojek online masyarakat di wilayahnya yaitu Pasal 65 ayat 1 UU 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah yangang menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Langkah hukum pemda untuk membantu sebagian waragnya itu karena memang sekarang ini UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya belum menjangkau. Misalnya, UU tersebut tidak mengatur pasal yang mengatur bahwa sepeda motor masuk dalam kategori angkutan umum. Kementeriannya sendiri, diakui Budi belum secara rigit merumuskan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Ojek online tersebut. Karena kewenangannya ada pada Kementerian Komunikasi dan Informasi.

"Persoalan menyangkut aplikasi ini adalah karena kewenangan penuh ada pada Kementerian Kominfo dan itupun hanya sekedar mendaftar saja. Jadi bukan izin, sehngga karena hanya mendaftar tidak ada sanksi yang diberikan kepada perusahaan aplikasi apabila terjadi persoalan dengan para pengemudi," katanya.

Budi juga mengatakan pihaknya pernah mengeluarkan tiga Permen termasuk Permen terkahir yaitu Permen 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur soal taksi online. Inipun masih menuai perdebatan dan masih bersifat umum. "Rencana kita akan membuat aturan baru khusus untuk Ojek online," katanya.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengakui apabila persoalannya perlindungan hukum terhadap para pengemudi Ojek online maka konstitusi sebenarnya berpihak kepada rakyatnya. "UUD kita di Pasal 33 jelas, asas perekonomian kita adalah kekeluargaan. Ini yang terjadi teman-teman pengendara ojek ini merasa tidak berdaya semua penetapan semua peraturan itu diatur oleh perusahaan aplikator," katanya.

Karenanya, lanjut Fary,  pemerintahan di tiap tingkatan diminta menunjukkan keberpihaknya kepada rakyat yang dipimpinnya. Saat ini, semua hal yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan aplikator, ditentukan oleh perusahaan aplikasi termasuk dalam penetapan tarif.

"Jadi saya rasa semua harus sadar bahwa ada Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar dari semua peraturan yang ada di negara ini yaitu ekonomi kerakyatan. Ini prinsip yang mengamanatkan bahwa negara harus hadir dalam persoalan ini," kata Fary. (jok)


 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 27 Mei 2018 | 11:05:27

Afrizal DS: Di tengah Krisis, Firdaus Wali Kota yang Berhasil Genjot APBD Pekanbaru Rp3 Triliun

PEKANBARU-Selama berdirinya Kota Pekanbaru, DR Firdaus dianggap sebagai pemimpin yang paling suskes dalam membangun.Hal tersebut ditandai dengan terbukanya lapangan pekerjaan, kemajuan kota yang demikian pesat
Minggu, 27 Mei 2018 | 10:58:58

DR.Chaidir: Survei Internal Eksternal Firdaus-Rusli Teratas

PEKANBARU-Dukungan masyarakat yang terus menguat di seantero Riau dan juga hasil survei bulan Mei ini yang menempatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Firdaus-Rusli di tempat teratas dengan raihan suara di
Minggu, 27 Mei 2018 | 10:49:20

Hujan Deras Tak Surutkan Ratusan Warga Payung Sekaki Hadiri Kampanye Dialogis Firdaus Rusli

PEKANBARU- Ratusan warga Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru tetap antusias hadiri kampanye dialogis Cagub Riau DR H Firdaus MT walaupun dalam kondisi diguyur hujan, Sabtu (26/5/2018).Di tengah guyuran hujan
Minggu, 27 Mei 2018 | 00:01:44

Pemkab Siak Terima Hibah 1 Milyar Lebih dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI

SIAK - Plt. Bupati Siak, Alfedri gelar penandatanganan Naskah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara (BMN), dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha
 
Berita Lainnya
Sabtu, 26 Mei 2018 | 16:08:05

Komnas HAM minta polisi tak menutupi detail penangkapan terduga teroris

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam meminta pihak kepolisian tidak menutup-nutupi penangkapan terduga teroris. Catatan Komnas HAM selama ini, rawan terjadi penyiksaan dalam penangkapan. "Penangkapan itu t
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 14:19:39

UU Terorisme Telah Disahkan, Jokowi Diminta Segera Terbitkan Perpres

Jakarta - DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Terorisme menjadi Undang-Undang (UU), Jumat kemarin. Dengan demikian, DPR selanjutnya mengharapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menerbitkan
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:55:50

Catatan Komnas HAM untuk Perpres TNI dilibatkan tangani teroris

Setelah pelibatan TNI masuk dalam UU tindak pidana terorisme, pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan membuat aturan mainnya. Terkait itu, Komisioner Komn
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:48:55

Deteksi Teroris Diharap Lebih Mudah Usai UU Antiterorisme Disahkan

Jakarta - DPR telah mengesahkan UU Antiterorisme. Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi meminta aparat tak lagi mencari alasan kesulitan mendeteksi teroris."RUU baru saja disahkan. Dengan d
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:46:20

Eks Kepala BNPT Sebut Tak Ada Lagi Batas Terorisme dan Radikalisme

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menilai, saat ini sudah tidak ada lagi garis batas antara terorisme dan radikalisme di Indonesia. Padahal, kata dia, pa
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:35:50

Dilibatkan Berantas Terorisme, TNI Diwanti-wanti Jangan Kebablasan

JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi mewanti-wanti TNI agar tidak menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya apabila dilibatkan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Ia khawatir TNI bertindak k
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 10:52:40

UU Terorisme disahkan, PKS minta teroris ditumpas sampai ke akar-akarnya

DPR telah menyetujui RUU Terorisme menjadi UU. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap dengan UU Terorisme itu, aparat keamanan dapat membongkar akar, motif, dan aktor intelektual terorisme yang selama ini
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 15:24:54

Matahari Melintas di Atas Kakbah pada Tanggal Berikut, Saatnya Cek Arah Kiblat!

JAKARTA - Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Juraidi menjelaskan, berdasarkan data astronomi, pada hari Minggu 27-28 Mei 2018 akan melintas tepat di atas Kakbah. Peristiwa
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 14:21:12

Aman Abdurrahman Bantah Sebagai Dalang Teror, Minta Hukuman Diringankan

Jakarta Aktor intelektual serangkaian teror di Indonesia, Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman, membantah menjadi otak teror. Aman yang mengajarkan anti terhadap pemerintah berharap Pengad
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 13:48:27

DPR Sahkan RUU Terorisme Menjadi Undang-Undang

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan ini disuarakan langsu
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 10:19:33

DPR Akan Mengesahkan RUU Terorisme Hari Ini

JAKARTA Pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme akan disahkan hari ini, Jumat (25/5/2018). RUU Terorisme disahkan setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 09:50:42

Apa Penjelasan Rektor UGM Terkait Fahri Hamzah Ditolak Menjadi Penceramah di Masjid Kampus?

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, batal mengisi ceramah dan dialog pascatarawih di Masjid Kampus UGM. Padahal sebelumnya Fahri dijadwalkan menjadi penceramah. Pihak kampus mengakui meminta takmi
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 09:42:44

Suara Ledakan di Sidang Aman Abdurrahman, Jalan Depan PN Jaksel Sempat Ditutup

Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus terorisme dengan terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman, Jumat (25/5/2018). Jalan di sekitar PN Jakarta S
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 09:29:06

Teroris Abdurrahman Tiba di PN Jaksel, Sidang Pleidoi Dimulai

Jakarta - Teroris Aman Abdurrahman tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pagi ini. Aman saat berjalan ruang sidang dijaga Brimob.Pantauan di lokasi, Jumat (25/5/2018) sekitar pukul 08.49 WIB. Ama
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 09:26:21

Kapolri Gandeng Dunia Internasional Berangus Terorisme

JAKARTA - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian belum lama ini mengundang sejumlah duta besar ke kediamannya untuk menjelaskan penanganan kasus terorisme di Indonesia beserta kondisi keamanan nasio
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top