iklan Situs
 
Kamis, 12 Oktober 2017 | 12:26:50
Politik

Nusron Wahid makin galak kritik Golkar era Setya Novanto

Sebarkan:
merdeka.com
 Nusron Wahid kerap berseberangan dengan penguasa Partai Golkar. Bahkan, hal itu terjadi sejak partai beringin dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical).

Pada Pemilu 2014 lalu, Nusron pilih dukung Jokowi-Jusuf Kalla ketimbang Prabowo-Hatta. Kala itu, partainya tegas mendukung Prabowo. Sayang, Nusron malah deklarasi dukung Jokowi.

Hingga akhirnya, Ical memutuskan untuk memecat Nusron, dan dua koleganya Agus Gumiwang serta Poempida Hidayatulloh yang juga dukung Jokowi. Status anggota DPR yang dipilih 200 ribu rakyat pun terpaksa hilang sekejap karena pilihan politik.

Tapi, setelah Jokowi menang Pilpres, Nusron diganjar hadiah berupa jabatan Kepala BNP2TKI. 

Setelah peralihan kekuasaan dari Ical ke Setya Novanto, nama baik Nusron direhabilitasi. Statusnya sebagai kader partai beringin pun dikembalikan.

Seolah tak kapok, Nusron lagi-lagi berulah. Dia mengkritik habis-habis Golkar di bawah kendali Novanto. Bahkan secara terang-terangan, dia tak sepakat partainya dipimpin Novanto yang tengah terjerat kasus e-KTP. Meskipun, status tersangka sudah digugurkan oleh hakim praperadilan.

"Selepas legal formal itu. Pada satu sisi kita harus menghormati keputusan pengadilan. Tapi pada sisi lain kita enggak bisa buta pada aspirasi dan jeritan rakyat. Keinginan rakyat butuh sosok partai yang clean government. Partai yang cut of position dari perilaku yang koruptif. Partai apapun itu," kata Nusron usai rapat pleno di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 2 Oktober lalu.

Tidak cuma itu, Nusron juga kembali menyindir tentang internal partai yang justru terlihat seolah mendukung perilaku koruptif. Salah satu bentuk nyata adalah mendukung Pansus angket KPK. Dia tak setuju dengan hal itu. Bahkan mendesak Fraksi Golkar untuk menghentikan pansus angket KPK di DPR.

"Makanya itu menjadi question mark bagi publik bahwa ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam grand design di internal Golkar dalam rangka komitmen pemberantasan korupsi. Masak kita mau melakukan pemberantasan korupsi malah kita mendukung hak angket KPK," ujar Nusron di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu, (11/10) kemarin.

Selain itu, Nusron berharap, para kader Golkar wajib memiliki kesadaran dalam hal pemberantasan korupsi. Bukan malah bekerja sama untuk melakukan korupsi.

"Tapi selanjutnya harus ada kesadaran yang masif dari kader-kader Golkar untuk cut off position dari perilaku-perilaku koruptif. Ini kan banyak, ada yang eksekutif kayak saya. Ada yang di legislatif. Ini harus punya komitmen yang sama untuk anti terhadap tindakan korupsi. Jangan malah berbondong dan berjamaah korupsi," kata Kepala BNP2TKI ini.

Lebih galak lagi, Nusron menolak jika koleganya Yorrys Raweyai dipecat dari pengurus Partai Golkar. Diketahui, Yorrys copot dari Korbid Polhukam karena kerap menentang Novanto, bahkan berupaya melengserkan orang nomor satu di Golkar itu.

"Situasi sekarang ini kita enggak boleh memecat orang, nambah orang boleh, karena kita butuh pendukung. Sejelek jeleknya orang itu punya pendukung, mau 10 ribu, seribu, dua ribu, tiga ribu, sementara kita butuh pengikut," tuturnya.

"Ini kalau dipecat kan kecewa, keluarganya kecewa, temannya kecewa, koleganya kecewa, nanti enggak jadi milih lagi. Sikap saya seperti itu," tambahnya.

Nusron menjelaskan, seharusnya yang diberhentikan partai adalah anggota yang terbukti melakukan korupsi. Dan hal tersebut akan menjadi kekuatan baru untuk meraih suara dan memenangkan Pemilu mendatang.

"Yang harus dipecat itu orang yang sudah terbukti melakukan tindakan korupsi. Itu harus dipecat, idealnya. Saya sampaikan apa adanya. Namanya restrukturisasi, revitalisasi itu dalam rangka proses menambah kekuatan demi pemenangan pemilu mendatang. Tapi sudah diputuskan seperti itu. Kita lihat nanti seperti apa," tukasnya. 
(merdeka.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 18 November 2017 | 17:09:31

KPU Inhil Serahkan Hasil Penelitian Administrasi ke Partai Politik

TEMBILAHAN - Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jumat (17/11/17) sekira pukul 14.00 wib telah dilakukan penyerahan hasil penelitian administrasi partai politik ca
Jumat, 17 November 2017 | 21:42:14

Usai Verifikasi Faktual 14 Parpol, KPU Rohil : Hasilnya Tanya Pada Masing-masing Parpol

ROKANHILIR-Usai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menerima berkas administrasi keanggotaan berupa salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) partai politik (Parpol) pada 17 Oktob
Jumat, 17 November 2017 | 15:48:36

Upaya pelengseran Setya Novanto jilid dua

Para senior Partai Golkar tengah merapatkan barisan untuk segera menggelar Munaslub. Tujuannya, melengserkan Setya Novanto dari kursi kepemimpinan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.U
Jumat, 17 November 2017 | 15:10:46

Setya Novanto didesak mundur dari Ketua DPR, ini kata Jokowi

Setelah Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali menyandang status tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, dorongan pergantian pucuk pimpinan DPR bermunculan. Sejumlah pihak melihat, Setnov tidak bisa menjalankan
 
Berita Lainnya
Sabtu, 18 November 2017 | 17:09:31

KPU Inhil Serahkan Hasil Penelitian Administrasi ke Partai Politik

TEMBILAHAN - Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jumat (17/11/17) sekira pukul 14.00 wib telah dilakukan penyerahan hasil penelitian administrasi partai politik ca
 
Jumat, 17 November 2017 | 21:42:14

Usai Verifikasi Faktual 14 Parpol, KPU Rohil : Hasilnya Tanya Pada Masing-masing Parpol

ROKANHILIR-Usai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menerima berkas administrasi keanggotaan berupa salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) partai politik (Parpol) pada 17 Oktob
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:48:36

Upaya pelengseran Setya Novanto jilid dua

Para senior Partai Golkar tengah merapatkan barisan untuk segera menggelar Munaslub. Tujuannya, melengserkan Setya Novanto dari kursi kepemimpinan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.U
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:10:46

Setya Novanto didesak mundur dari Ketua DPR, ini kata Jokowi

Setelah Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali menyandang status tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, dorongan pergantian pucuk pimpinan DPR bermunculan. Sejumlah pihak melihat, Setnov tidak bisa menjalankan
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:05:00

Yorrys Raweyai ungkap langkah selanjutnya Golkar lengserkan Setya Novanto

Internal Golkar kembali bergolak pasca KPK hendak menahan sang ketua umum Setya Novanto karena terbelit kasus korupsi e-KTP. Namun proses penahanan terhambat karena Novanto harus menjalani perawatan intensif di
 
Kamis, 16 November 2017 | 16:59:14

Ini alasan NasDem dukung Jokowi di Pilpres 2019

Partai NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Deklarasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pidato polit
 
Kamis, 16 November 2017 | 16:30:47

Setnov tak muncul 1x24 jam, Golkar segera gelar Munaslub

Wasekjen Partai Golkar Ridwan Hisjam setuju dengan usulan Wapres Jusuf Kalla (JK). Golkar harus segera menggelar Munaslub untuk mencari ketua umum baru yang hilang sejak Rabu (15/11) malam kemarin.Ridwan menjel
 
Senin, 13 November 2017 | 16:56:01

Prabowo bertemu Amien Rais di Yogyakarta, ini kata Gerindra

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara upacara Hari Pahlawan di kompleks SD Budi Mulia Dua, sekolah binaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, hari in
 
Senin, 13 November 2017 | 16:50:13

Fahri sebut ada negosiasi antara Setya Novanto dan pimpinan KPK

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sempat ada pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan itu diduga untuk melakukan negosiasi terkait dengan Panitia Kh
 
Senin, 13 November 2017 | 14:35:56

Loyalis Jokowi Waspadai Prabowo di 2019

Jakarta -Meskipun Pilpres 2019 masih cukup lama, namun dinamika politiknya sudah mulai terasa kencang. Ormas Projo misalnya, mulai menghitung lawan serius Jokowi di Pilpres mendatang.Hasil survei sejumlah lemba
 
Minggu, 12 November 2017 | 23:45:15

Ida Budhiati : Penyelenggara Pemilu Agar Menghindari Perbicangan Warung Kopi

SURABAYA - Semangat yang kuat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas membutuhkan dukungan stake holder pemilu, partai politik dan elemen yang concern terhadap pemilu. Dalam hal ini bagaimana partai politi
 
Sabtu, 11 November 2017 | 14:21:41

KPU Kota Dumai Lantik 99 Anggota PPS Kota Dumai

DUMAI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai melantik sebanyak 99 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Dumai Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, dengan&n
 
Sabtu, 11 November 2017 | 11:25:08

KPU Kota Dumai Resmi Melantik 35 Anggota PPK

DUMAI - Sebanyak 35 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Dumai secara resmi dilantik Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, dengan Berita Acara No. 13
 
Sabtu, 11 November 2017 | 10:32:31

PDIP Solo desak DPP segera keluarkan SK rekomendasi cagub Jateng

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) hingga saat ini belum menentukan calon gubernur yang akan maju dalam Pilkada, 2018 mendatang. Meski sejumlah kader partai berlambang kepala
 
Sabtu, 11 November 2017 | 10:30:22

Respons Golkar setelah Setya Novanto kembali jadi tersangka kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya kembali menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Ketua umum Partai Golkar itu diyakini KPK
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top