Produk
 
Kamis, 14 September 2017 | 11:04:13
Politik

Taufik Kurniawan: Surat penundaan pemeriksaan Setnov bukan resmi DPR

Sebarkan:
Merdeka.com
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan atas nama kelembagaan DPR. Tetapi, atas pribadi yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

"Tapi konteksnya saya luruskan konteksnya itu surat bukan resmi pimpinan DPR secara kelembagaan atau secara Alat Kelengkapan Dewan. Tetapi, surat secara pribadi dari pak Fadli Zon yang ditunjukkan surat itu ke Korpolhukam yang membidangi Komisi III yaitu komisi hukum," kata Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara II, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (13/9).

Dia mengatakan, surat tersebut hanya atas pribadi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang merupakan koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Politisi PAN itu menjelaskan, setiap surat yang keluar dari DPR RI harus melalui Kesekjenan DPR RI dan surat yang dikeluarkan Fadli Zon hanya diteruskan kepada pimpinan DPR RI yang lain sehingga tidak bisa mengatasnamakan kelembagaan.

"Kalau surat itu menyasar ke saya, itu perlu saya jelaskan ada apa, jadi kalau ini hanya meneruskan ini hanya mekanisme administratif," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui bahwa dirinya menanda tangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto, yang ditujukan kepada Pimpinan KPK atas permintaan Novanto.

"Saya hanya meneruskan aspirasi saja, jadi itu permintaan Novanto," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.

Fadli mengatakan, permintaan Novanto itu sama seperti halnya masyarakat umum yang banyak meminta hal yang sama sehingga dirinya hanya meneruskan permintaan tersebut.

Menurut dia, seluruh Pimpinan DPR mengetahui surat permintaan dari Novanto tersebut dan meneruskannya kepada dirinya karena merupakan Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan.

Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Hani Tahapsari menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik, pada Selasa (12/9).

"Ada surat dari pimpinan DPR yang poin pentingnya sebagai bahan pertimbangan lainnya KPK agar menghormati proses praperadilan yang diajukan," ujar Kepala Biro Pimpinan Kesetjenan DPR Hani Tahapsari di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/9).

Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.
(merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 20 Mei 2018 | 19:51:21

Alfa Syahputra: Hari Kebangkitan Nasional, Hindarilah Perang Saudara

ROKAN HULU - Hari Kebangkitan Nasional yang biasa dirayakan seluruh bangsa Indonesia pada 20 Mei mengingat dua peristiwa penting yaitu Berdirinya Boedi Oetomo Pada 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda Pada 28 Ok
Minggu, 20 Mei 2018 | 19:48:36

Pemerintah Mulai Terpikat Program Pemberdayaan Masyarakat PKUR YBM-BRI di Pekanbaru

PEKANBARU -Ketekunan para petani pemberdaya Jamur Tiram, kini mendatangkan keberkahan. Program yang termasuk dalam Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR), gagasan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
Minggu, 20 Mei 2018 | 16:33:57

Peringati Harkitnas, Firdaus Optimis Riau Jadi Provinsi Paling Maju Lewat Konsep Riau Madani

PEKANBARU - Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke- 110 pada tahun 2018 ini merupakan momentum penting bagi kebangkitan Riau menjadi provinsi paling maju di Indonesia. Syaratnya, harus ada program strategis da
Minggu, 20 Mei 2018 | 16:12:54

Nikmati 4 Wisata Ramadan di Turki, Salah Satunya Tempat Jubah Nabi Muhammad Disimpan

Turki merupakan salah satu negara paling menakjubkan di dunia, apalagi di bulan Ramadan seperti ini.Selama bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa dari fajar hingga senja.Ini me
 
Berita Lainnya
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:40:18

Dua Peragawati Semampai Menghuni Fraksi PPP

JAKARTA-Mantan peragawati  era-1980-an asal Ngawi, Jawa Timur Ratieh Sanggarwaty dilantik menjadi anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo
 
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:09:08

Pimpinan Pansus yakin pasal definisi terorisme disepakati saat rapat 23 Mei

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Tindak Pidana Terorisme, Supiadin Aries Saputra, mengatakan pembahasan revisi UU Terorisme hanya tinggal 1 pasal krusial, yakni definisi terorisme. Dia meyaki
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 20:53:57

Mahmudin Purba Kunjungi Pasar Ramadhan Nasdem di Pinggir

PINGGIR - Sepertinya para Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, tidak mau ketinggalan berpartisipasi meramaikan bulan suci yang penuh de
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 15:12:27

Ketua DPR prediksi RUU Terorisme selesai dalam dua pekan

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan lembaganya dan pemerintah sudah sepakat untuk segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menarge
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 10:58:00

3 Momen ini Jokowi sindir pemerintahan era SBY

Bukan dalam pekan ini saja Presiden Jokowi menyindir kebijakan pemerintah masa lalu. Dalam berbagai kesempatan, beberapa kali Jokowi menyindir kebijakan era sebelumnya kurang tepat. B
 
Rabu, 16 Mei 2018 | 15:52:53

Ketua DPRD Pelalawan Minta Panwaslu Bekerja Sesuai UU

PANGKALANKERINCI- Ketua DPRD Pelalawan H. Nasarudin, SH, MH meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panswaslu) untuk senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Undang-undang.Selain itu, putra a
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 15:45:01

JK nilai tak perlu terbitkan Perppu tentang terorisme

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai, pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang terorisme. Dia menjelaskan, tanpa Perppu pun para pelaku terori
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 14:52:27

Wakil Ketua DPR: Tak Ada Fraksi yang Tunda Revisi UU Terorisme

Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan tidak ada satu pun fraksi yang menunda penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.  "Itu enggak betul. Ti
 
Senin, 14 Mei 2018 | 16:04:02

Diaz Hendropriyono: PKPI Siap Kerja dan Menangkan Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mengatakan, partainya akan siap memenangkan Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Diaz di hadapa
 
Senin, 14 Mei 2018 | 14:24:40

Anak Hendropriyono pimpin PKPI, Jokowi ingatkan soal fitnah dan kebencian

Putra AM Hendropriyono, Diaz Faisal Malik Hendropriyono terpilih secara aklamasi jadi Ketua Umum PKPI dalam Kongres Luar Biasa di Gedung Sekar Wijayakusuma Cipayung, Jakarta Timur, Senin (14/5). "Ada suas
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 22:29:16

KPU Sosialisasikan Pilgubri ke Mahasiswa UIR

PEKANBARU-8 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau terus mensosialisasikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Melalui program Goes to Campus, KPU menyampaikan tahapan-tahapan pelaksanaan p
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 11:52:16

Belum diturunkan, KPUD Riau pelajari aturan soal baliho `salam 4 jari`

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau meminta agar Calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman-Suyatno menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho foto Ketua Umum partai G
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 11:07:07

Amien Rais Sindir UU Migas Pro Asing, Ini Faktanya

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais kembali melontarkan kritik ke pemerintah. Setelah menyinggung lahan dikuasai asing, kali ini Amien Rais menilai penerapan Undang-Undang (UU) minyak dan gas
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 10:40:23

Hanura Targetkan Masuk 5 Besar di Pemilu 2019

Jakarta - Partai Hanura optimistis lolos ke DPR pada Pileg 2019. Hanura yakin bisa memenuhi ambang batas parlemen dan menjadi parpol 5 besar. "Kalau Partai Hanura teruji berkali-kali, kita berulang kali P
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 10:01:05

KH Said Aqil Beri Kode Keras Dukung Jokowi, Ke Mana Suara NU?

Jakarta - Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj memberikan kode mendukung Joko Widodo untuk menjadi Capres 2019. Pimpinan PBNU belum bicara dukungan suara untuk Jokowi di Pilpres 2019. Lalu ke mana suara NU?"KH M
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top