iklan Situs
 
Kamis, 14 September 2017 | 11:04:13
Politik

Taufik Kurniawan: Surat penundaan pemeriksaan Setnov bukan resmi DPR

Sebarkan:
Merdeka.com
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan atas nama kelembagaan DPR. Tetapi, atas pribadi yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

"Tapi konteksnya saya luruskan konteksnya itu surat bukan resmi pimpinan DPR secara kelembagaan atau secara Alat Kelengkapan Dewan. Tetapi, surat secara pribadi dari pak Fadli Zon yang ditunjukkan surat itu ke Korpolhukam yang membidangi Komisi III yaitu komisi hukum," kata Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara II, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (13/9).

Dia mengatakan, surat tersebut hanya atas pribadi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang merupakan koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Politisi PAN itu menjelaskan, setiap surat yang keluar dari DPR RI harus melalui Kesekjenan DPR RI dan surat yang dikeluarkan Fadli Zon hanya diteruskan kepada pimpinan DPR RI yang lain sehingga tidak bisa mengatasnamakan kelembagaan.

"Kalau surat itu menyasar ke saya, itu perlu saya jelaskan ada apa, jadi kalau ini hanya meneruskan ini hanya mekanisme administratif," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui bahwa dirinya menanda tangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto, yang ditujukan kepada Pimpinan KPK atas permintaan Novanto.

"Saya hanya meneruskan aspirasi saja, jadi itu permintaan Novanto," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.

Fadli mengatakan, permintaan Novanto itu sama seperti halnya masyarakat umum yang banyak meminta hal yang sama sehingga dirinya hanya meneruskan permintaan tersebut.

Menurut dia, seluruh Pimpinan DPR mengetahui surat permintaan dari Novanto tersebut dan meneruskannya kepada dirinya karena merupakan Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan.

Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Hani Tahapsari menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik, pada Selasa (12/9).

"Ada surat dari pimpinan DPR yang poin pentingnya sebagai bahan pertimbangan lainnya KPK agar menghormati proses praperadilan yang diajukan," ujar Kepala Biro Pimpinan Kesetjenan DPR Hani Tahapsari di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/9).

Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.
(merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 20 Januari 2018 | 12:39:07

KPU dan Bawaslu Sambangi Kediaman Gubri

PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman menerima  kedatangan Komisi Pemelihan Umum (KPU) Riau, KPU Kota Pekanbaru, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, dan Ketua Panitia Pen
Sabtu, 20 Januari 2018 | 11:50:46

6 Tahun Latihan Keras, Remaja Ini Mengklaim Siap Hadapi Kiamat

New Hampshire - Seorang remaja di Amerika Serikat (AS) mengklaim telah melatih diri selama enam tahun untuk bersiap menghadapi kiamat. Dilansir dari laman Mirror.co.uk, remaja bernama Alex Mason itu mer
Sabtu, 20 Januari 2018 | 11:43:48

Madrid terpuruk, bintang Bayern terkejut

Kinerja Real Madrid musim ini sangat buruk, hal itu sudah tak bisa terbantahkan lagi. Madrid adalah tim elit yang punya standar yang teramat tinggi, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa tim besar lain
Sabtu, 20 Januari 2018 | 11:42:22

Jelang Piala Presiden 2018, Arema mengaku punya modal berharga

Dendi Santoso menilai Arema memiliki modal apik jelang berlaga pada ajang Piala Presiden 2018. Kapten tim Arema FC ini menyebut, modal yang dimaksud adalah raihan positif timnya kala melakoni dalam tiga lag
 
Berita Lainnya
Sabtu, 20 Januari 2018 | 12:39:07

KPU dan Bawaslu Sambangi Kediaman Gubri

PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman menerima  kedatangan Komisi Pemelihan Umum (KPU) Riau, KPU Kota Pekanbaru, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, dan Ketua Panitia Pen
 
Sabtu, 20 Januari 2018 | 11:18:25

Tarik Fahri Hamzah, PKS Kembali Surati Pimpinan DPR

Jakarta - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya sudah kembali berkirim surat soal penarikan Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR kepada pimpinan DPR lainnya. "Itu kan surat sudah kita
 
Sabtu, 20 Januari 2018 | 11:13:05

Sambangi Menkumham, Hanura Sudding Sebut SK Kubu OSO Tak Sah

Jakarta Pengurus Partai Hanura Kubu Sarifuddin Sudding telah mengajukan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Wasekjen Partai Hanura Da
 
Sabtu, 20 Januari 2018 | 11:06:31

Wiranto dan Oesman Sapta Diminta Kompak Selesaikan Masalah Hanura

Jakarta - Wakil Sekjen Hanura Tridianto berharap Ketua Umumnya, Oesman Sapta Odang (OSO), bersama-sama Ketua Dewan Pembina, Wiranto, menyelesaikan konflik dalam partainya. "Saya berharap Pak Wiranto dan
 
Jumat, 19 Januari 2018 | 21:22:55

Ini Kata Bacagubri Firdaus-Rusli Soal Dumai dan Daerah Pesisir

DUMAI - Pasangan bakal calon Gubernur Riau (Bacagubri) 2018-2023 Firdaus-Rusli mengunjungi Kota Dumai, Jumat (19/01/2017) untuk menghadiri sejumlah undangan dan pertemuan bersama masyarakat.Dalam kunjungannya W
 
Jumat, 19 Januari 2018 | 21:13:33

PPP Dumai Siap Menangkan Pasangan Firdaus-Rusli

DUMAI - Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Dumai dihadiri pasangan bakal calon Gubernur Riau 2018-2023, Firdaus-Rusli pada Jumat (19/01/2017) sore.Dalam samb
 
Jumat, 19 Januari 2018 | 14:36:56

OSO dituding minta mahar ke calon kepala daerah

Wasekjen Hanura versi Munaslub Jaktim, Dadang Rusdiana mengatakan, ketidakpuasan para kader terhadap kepemimpinan Osman Sapta Odang telah sejak lama. Pilkada 2018 merupakan puncak mereka untuk menyatakan mo
 
Jumat, 19 Januari 2018 | 14:34:39

Menolak Mundur, OSO Dinilai Rugikan Hanura di Tahun Politik

Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang dilaksanakan Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding di Bambu Apus, Jakarta Timur, merupakan langkah tepat.
 
Jumat, 19 Januari 2018 | 14:22:42

Wiranto: Saya mendukung Hanura dipimpin orang yang berkualitas dan bermoral

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto mengakui adanya desakan agar dirinya kembali menempati posisi ketua umum. Dia menyebutkan hal ini saat partai yang didirikannya pada tahun 2006 itu digu
 
Jumat, 19 Januari 2018 | 11:55:36

Hadiah Umroh, Airlangga Hadiri Deklarasi AYO

PEKANBARU-Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dipastikan menghadiri Deklarasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno (AYO), Ahad (21/1/2018) pagi, di area Car
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 10:53:22

PAN Pelalawan Bertekad Menangkam Syam-Edy

PELALAWAN-Dalam rapat konsolidasi dan koordinasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD-PAN) Kabupaten Pelalawan yang diikuti oleh 12 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN se-Kabupaten Pelalawan yang digel
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 08:27:26

Punya Harta Rp 62 M, Intip Deretan Mobil Mewah Ketua DPR Bamsoet

Jakarta - Bambang Soesatyo atau Bamsoet resmi menjabat sebagai Ketua DPR RI. Dia menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Sebelum menjadi Ketua DPR, Bamsoet merupakan Ketu
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 08:21:49

OSO: Wiranto Minta Jadi Ketum Hanura Lagi, Saya Kasih

Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO akan mempersilakan bila Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto ingin kembali jadi ketua umum. OSO menyebut, jabatan itu memang pemberian dar
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 08:16:41

OSO: Tanpa Keputusan Saya, Munaslub Hanura Ilegal

JAKARTA - Konflik internal Partai Hanura kian meruncing hingga terjadi peristiwa saling pecat antara Ketua Umum dan Sekjennya. Wacana diadakannya Munaslub dari pihak Sekjen untuk memilih ketua umum baru p
 
Senin, 15 Januari 2018 | 18:09:28

Ketua KPU Inhil, Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Masih Ada Yang Belum Lengkap

TEMBILAHAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H. Suhaidi mengatakan, syarat calon ternyata masih ada yang belum memenuhi."Dalam bakal calon Bupati ini memiliki dua syara
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top