iklan Situs
 
Kamis, 14 September 2017 | 11:01:58
Politik

Kontroversi surat DPR minta KPK tunda pemeriksaan Setya Novanto

Sebarkan:
Merdeka.com
Ditandatangani Fadli Zon sebagai pimpinan, Kepala Biro Kesetjenan DPR Hani Tahapsari menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait permintaan DPR untuk penundaan pemeriksaan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP hingga proses praperadilan selesai. Surat ini menuai kecaman karena dinilai tidak etis.

"Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut dengan penundaan pemeriksaan pemanggilan saudara Setya Novanto," kata Hani di gedung KPK, Selasa (12/9).

Mengatasnamakan lembaga wakil rakyat, surat ini menjadi aneh karena DPR terkesan mengintervensi proses hukum yang sedang menimpa Setya Novanto. Belum pernah terjadi ada lembaga negara yang secara resmi menyurati KPK meminta pemeriksaan ditunda karena pegawainya atau anggotanya sedang mengajukan praperadilan.

Fadli Zon yang dikonfirmasi perihal surat itu berdalih hanya meneruskan aspirasi koleganya di DPR. "Mungkin aspirasi saja. Surat aspirasi. Ya meneruskan aspirasi saja. Jadi permintaan Pak Setya Novanto," kata Fadli Zon di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (14/9).

Fadli menjelaskan permintaan tersebut adalah aspirasi dari masyarakat dan pihaknya hanya meneruskan. Kemudian, kata dia, surat tersebut sudah diketahui oleh pimpinan yang lain di DPR.

Dia menjelaskan, surat tersebut berisi surat aspirasi dari Setya Novanto tetapi bukan mengatasnamakan Ketua DPR tetapi masyarakat. Fadli Zon juga menjelaskan, Setnov sudah lapor tiga hari yang lalu kepada bidang koordinator politik dan keamanan (Korpolkam).

Dia mengatakan, itu adalah laporan biasa seperti layaknya masyarakat melapor ke bidangnya. "Baru diteruskan sore kemarin," tambah Fadli Zon.

Tindakan Fadli ini mendapat keberatan dari Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. "Kalau (disebut) atas nama pimpinan DPR, saya keberatan," kata Taufik.

Dia menjelaskan keberatan tersebut karena tidak ada konteks yang harus dibahas di rapat pimpinan. Menurut dia surat tersebut sifatnya hanya meneruskan. "Pak Fadli kan sebagai bidang koordinator politik dan keamanan (Korpolkam)," tambah dia.

Dia juga menegaskan, surat itu bersifat pribadi dan bukan atas nama lembaga DPR. "Tapi konteksnya saya luruskan konteksnya itu surat bukan resmi pimpinan DPR secara kelembagaan atau secara Alat Kelengkapan Dewan. Tetapi, surat secara pribadi dari pak Fadli Zon yang ditunjukkan surat itu ke Korpolhukam yang membidangi Komisi III yaitu komisi hukum," kata Taufik.

Politisi PAN itu menjelaskan, setiap surat yang keluar dari DPR RI harus melalui Kesekjenan DPR RI dan surat yang dikeluarkan Fadli Zon hanya diteruskan kepada pimpinan DPR RI yang lain sehingga tidak bisa mengatasnamakan kelembagaan. "Kalau surat itu menyasar ke saya, itu perlu saya jelaskan ada apa, jadi kalau ini hanya meneruskan ini hanya mekanisme administratif," ujarnya.

Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum di KPK. Seharusnya pimpinan DPR menghormati keputusan hukum KPK.

"Pimpinan DPR harus menghormati proses ini. Bahwa surat itu ditandatangani Fadli Zon sama saja, mau Fadli Zon siapa saja, menurut saya itu di luar, melampaui kewenangan pimpinan DPR," kata Muzani.

Dia juga menyayangkan surat tersebut. Seharusnya, kata dia, pimpinan DPR menghormati putusan KPK dan menghormati praperadilan Setnov. "Kalau praperadilan menyatakan tak bersalah harus dihormati. Ini kesannya ada intervensi terhadap proses hukum yang sedang dilakukan KPK," tambah dia.

Menurut Muzani, selama ini KPK punya mekanisme sendiri dalam memeriksa tersangka. "Cuma kita sayangkan pimpinan dapat menurut saya melampaui batas kewenangannya. Sebagai pimpinan dia hanya speaker, perpanjangan mulut anggota DPR fraksi-fraksi," ujarnya.

Ulah Fadli Zon itu pun berbuah pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Fadli karena tindakan Fadli masuk pelanggaran kode etik. Dia menilai, Fadli memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan, dalam hal ini membantu Setya Novanto.

"Di kode etik itu kan ada yang dilarang untuk kepentingan teman dan golongan, jadi itu kan pribadi," ucapnya di ruang MKD gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Boyamin mengkritisi, jika Novanto melapor sebagai warga negara biasa tidak perlu memakai kelembagaan DPR. Sebab, unsur menyalahgunakan wewenangnya menjadi sangat kental.

"Kalau sampai pada posisi pakai kop DPR, Pimpinan DPR, menyuruh orang kesekretariatan untuk datang ke KPK bahkan masuk ke dalam, itu setidaknya kita memandang ada unsur kepentingan," tuturnya.

Semestinya, ia mengatakan, pimpinan DPR menolak permintaan Setya Novanto mengirimkan surat tersebut dan menyarankan Setya Novanto untuk mengirim sendiri surat tersebut secara pribadi.

"Kalaupun ini dipahami melaporkan sebagai warga negara biasa ataupun masyarakat, ya kirim saja lewat pos," pungkasnya.
(merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 18 Januari 2018 | 18:05:06

5 Fitur Baru WhatsApp di 2017, Nomor 4 Paling Dinanti

JAKARTA - WhatsApp kini menjadi aplikasi yang hampir selalu terinstal pada setiap smartphone. Meski tak terinstal secara default, aplikasi ini seolah menjadi aplikasi wajib untuk melakukan komunikasi mela
Kamis, 18 Januari 2018 | 17:56:49

Hati-Hati, Struk Belanja Bisa Sebarkan Penyakit!

ANDA yang hobi mengumpulkan struk belanja, sepertinya kebiasaan itu harus dihilangkan sekarang juga! Bukan karena itu adalah hal yang tidak penting, tetapi struk belanja Anda ternyata bisa menularkan peny
Kamis, 18 Januari 2018 | 17:53:26

Waspada! Sebar Foto Kehamilan di Facebook Bisa Mengancam Nyawa

BAGI Anda yang gemar memposting foto kehamilan di media sosial, mungkin sekarang mesti lebih waspada. Pasalnya, sudah banyak akun yang menggunakan foto kehamilan Anda untuk tujuan yang tidak baik dan itu
Kamis, 18 Januari 2018 | 17:50:55

Ceker Setan, Bikin Makan Siang Makin Lahap

MAKANAN dengan olahan ceker ayam tengah menjadi tren. Biasanya ceker diolah dengan bumbu pedas yang menggugah selera seperti halnya ceker setan. Makanan ini dapat dijadikan sebagai lauk santap siang denga
 
Berita Lainnya
Rabu, 17 Januari 2018 | 10:53:22

PAN Pelalawan Bertekad Menangkam Syam-Edy

PELALAWAN-Dalam rapat konsolidasi dan koordinasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD-PAN) Kabupaten Pelalawan yang diikuti oleh 12 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN se-Kabupaten Pelalawan yang digel
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 08:27:26

Punya Harta Rp 62 M, Intip Deretan Mobil Mewah Ketua DPR Bamsoet

Jakarta - Bambang Soesatyo atau Bamsoet resmi menjabat sebagai Ketua DPR RI. Dia menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Sebelum menjadi Ketua DPR, Bamsoet merupakan Ketu
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 08:21:49

OSO: Wiranto Minta Jadi Ketum Hanura Lagi, Saya Kasih

Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO akan mempersilakan bila Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto ingin kembali jadi ketua umum. OSO menyebut, jabatan itu memang pemberian dar
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 08:16:41

OSO: Tanpa Keputusan Saya, Munaslub Hanura Ilegal

JAKARTA - Konflik internal Partai Hanura kian meruncing hingga terjadi peristiwa saling pecat antara Ketua Umum dan Sekjennya. Wacana diadakannya Munaslub dari pihak Sekjen untuk memilih ketua umum baru p
 
Senin, 15 Januari 2018 | 18:09:28

Ketua KPU Inhil, Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Masih Ada Yang Belum Lengkap

TEMBILAHAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H. Suhaidi mengatakan, syarat calon ternyata masih ada yang belum memenuhi."Dalam bakal calon Bupati ini memiliki dua syara
 
Senin, 15 Januari 2018 | 14:04:15

Ali Azhar : Pilihlah Yang Layak Didukung dan Diharapkan

PEKANBARU- Ali Azhar bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersedia mendampingi Ramli Walid dikarenakan beberapa indikator. Senin (15/1/2018)."Ada hal indikator yang membuat saya ingin mend
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 12:58:49

Cek kesehatan di Hari kedua, Begini Kata Firdaus

PEKANBARU- Pasangan bakal calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, Firdaus-Rusli Efendi telah melaksanakan cek kesehatan di hari kedua di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru. Dari pantau Spi
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:22:10

Bantah diminta mahar Prabowo, Emil mengaku modal sendiri di Pilwalkot Bandung

JAKARTA - Bakal Cagub Jabar Ridwan Kamil menegaskan tak ada mahar politik diminta ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai syarat mendapatkan rekomendasi seperti diungkapkan mantan ketum PSSI La Nyall
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:10:00

Deretan orang yang berani terang-terangan lawan Prabowo

JAKARTA - Prabowo Subianto dikenal sebagai orang kuat di republik ini. Kini Prabowo menjadi Ketua Umum Partai Gerindra yang memimpin barisan partai oposisi pemerintah. Prabowo juga merupakan salah satu peme
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:08:25

Membela Prabowo dari serangan La Nyalla soal duit politik

JAKARTA - Nyanyian La Nyalla Mattalitti terkait Pilgub Jatim 2018 mendatang membuat suhu politik tanah air bergejolak. Ketua Kadin Jatim ini membeberkan kegagalannya untuk bertarung melawan Saifullah Yusuf
 
Rabu, 10 Januari 2018 | 22:35:31

Resmi Daftar ke KPU Riau, AYO Dapat Tambahan Dukungan

PEKANBARU- Pasanga Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau AYO (Andy-Suyatno) resmi maju dalam pilkada serentak 2018 setelah serah terima dokumen syarat pendaftaran di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pr
 
Rabu, 10 Januari 2018 | 17:30:12

Gerimis Tak Hentikan Paslon AYO Melangkah Ke Pelaminan KPU

PEKANBARU- Pertemuan Pasangan Calon (Paslon ) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau di Jalan Gajah Mada sempat diguyur hujan ge
 
Rabu, 10 Januari 2018 | 14:44:34

Usai Upacara HUT Ke 45, PDIP Bersiap Antarkan AYO ke KPU

PEKANBARU- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Riau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar upacara hari ulang tahun ke 45. Rabu (10/1/2018).Upacara yang diselenggarakan di pelataran rumah sing
 
Selasa, 9 Januari 2018 | 21:26:03

Penyerahan Berkas Pendaftaran Firdaus - Rusli ke KPU Mirip Akad Nikah

PEKANBARU - "Kami terima berkas pencalonan dari Firdaus sebagai calon Gubernur Riau dan Rusli Effendi sebagai calon Wakil Gubernur Riau," kata Nurhamin, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau dalam akad pendaft
 
Selasa, 9 Januari 2018 | 18:45:49

Pilkada Inhil, Wardan - SU Resmi Berpasangan

TEMBILAHAN - HM Wardan - Syamsuddin Uti (SU) resmi berpasangan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) periode 2018 - 2023 pada Pilkada serentak Tahun 2018 setelah deklarasi yang
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top