Iklan Sosial
 
Kamis, 14 September 2017 | 11:01:58
Politik

Kontroversi surat DPR minta KPK tunda pemeriksaan Setya Novanto

Sebarkan:
Merdeka.com
Ditandatangani Fadli Zon sebagai pimpinan, Kepala Biro Kesetjenan DPR Hani Tahapsari menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait permintaan DPR untuk penundaan pemeriksaan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP hingga proses praperadilan selesai. Surat ini menuai kecaman karena dinilai tidak etis.

"Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut dengan penundaan pemeriksaan pemanggilan saudara Setya Novanto," kata Hani di gedung KPK, Selasa (12/9).

Mengatasnamakan lembaga wakil rakyat, surat ini menjadi aneh karena DPR terkesan mengintervensi proses hukum yang sedang menimpa Setya Novanto. Belum pernah terjadi ada lembaga negara yang secara resmi menyurati KPK meminta pemeriksaan ditunda karena pegawainya atau anggotanya sedang mengajukan praperadilan.

Fadli Zon yang dikonfirmasi perihal surat itu berdalih hanya meneruskan aspirasi koleganya di DPR. "Mungkin aspirasi saja. Surat aspirasi. Ya meneruskan aspirasi saja. Jadi permintaan Pak Setya Novanto," kata Fadli Zon di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (14/9).

Fadli menjelaskan permintaan tersebut adalah aspirasi dari masyarakat dan pihaknya hanya meneruskan. Kemudian, kata dia, surat tersebut sudah diketahui oleh pimpinan yang lain di DPR.

Dia menjelaskan, surat tersebut berisi surat aspirasi dari Setya Novanto tetapi bukan mengatasnamakan Ketua DPR tetapi masyarakat. Fadli Zon juga menjelaskan, Setnov sudah lapor tiga hari yang lalu kepada bidang koordinator politik dan keamanan (Korpolkam).

Dia mengatakan, itu adalah laporan biasa seperti layaknya masyarakat melapor ke bidangnya. "Baru diteruskan sore kemarin," tambah Fadli Zon.

Tindakan Fadli ini mendapat keberatan dari Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. "Kalau (disebut) atas nama pimpinan DPR, saya keberatan," kata Taufik.

Dia menjelaskan keberatan tersebut karena tidak ada konteks yang harus dibahas di rapat pimpinan. Menurut dia surat tersebut sifatnya hanya meneruskan. "Pak Fadli kan sebagai bidang koordinator politik dan keamanan (Korpolkam)," tambah dia.

Dia juga menegaskan, surat itu bersifat pribadi dan bukan atas nama lembaga DPR. "Tapi konteksnya saya luruskan konteksnya itu surat bukan resmi pimpinan DPR secara kelembagaan atau secara Alat Kelengkapan Dewan. Tetapi, surat secara pribadi dari pak Fadli Zon yang ditunjukkan surat itu ke Korpolhukam yang membidangi Komisi III yaitu komisi hukum," kata Taufik.

Politisi PAN itu menjelaskan, setiap surat yang keluar dari DPR RI harus melalui Kesekjenan DPR RI dan surat yang dikeluarkan Fadli Zon hanya diteruskan kepada pimpinan DPR RI yang lain sehingga tidak bisa mengatasnamakan kelembagaan. "Kalau surat itu menyasar ke saya, itu perlu saya jelaskan ada apa, jadi kalau ini hanya meneruskan ini hanya mekanisme administratif," ujarnya.

Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum di KPK. Seharusnya pimpinan DPR menghormati keputusan hukum KPK.

"Pimpinan DPR harus menghormati proses ini. Bahwa surat itu ditandatangani Fadli Zon sama saja, mau Fadli Zon siapa saja, menurut saya itu di luar, melampaui kewenangan pimpinan DPR," kata Muzani.

Dia juga menyayangkan surat tersebut. Seharusnya, kata dia, pimpinan DPR menghormati putusan KPK dan menghormati praperadilan Setnov. "Kalau praperadilan menyatakan tak bersalah harus dihormati. Ini kesannya ada intervensi terhadap proses hukum yang sedang dilakukan KPK," tambah dia.

Menurut Muzani, selama ini KPK punya mekanisme sendiri dalam memeriksa tersangka. "Cuma kita sayangkan pimpinan dapat menurut saya melampaui batas kewenangannya. Sebagai pimpinan dia hanya speaker, perpanjangan mulut anggota DPR fraksi-fraksi," ujarnya.

Ulah Fadli Zon itu pun berbuah pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Fadli karena tindakan Fadli masuk pelanggaran kode etik. Dia menilai, Fadli memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan, dalam hal ini membantu Setya Novanto.

"Di kode etik itu kan ada yang dilarang untuk kepentingan teman dan golongan, jadi itu kan pribadi," ucapnya di ruang MKD gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Boyamin mengkritisi, jika Novanto melapor sebagai warga negara biasa tidak perlu memakai kelembagaan DPR. Sebab, unsur menyalahgunakan wewenangnya menjadi sangat kental.

"Kalau sampai pada posisi pakai kop DPR, Pimpinan DPR, menyuruh orang kesekretariatan untuk datang ke KPK bahkan masuk ke dalam, itu setidaknya kita memandang ada unsur kepentingan," tuturnya.

Semestinya, ia mengatakan, pimpinan DPR menolak permintaan Setya Novanto mengirimkan surat tersebut dan menyarankan Setya Novanto untuk mengirim sendiri surat tersebut secara pribadi.

"Kalaupun ini dipahami melaporkan sebagai warga negara biasa ataupun masyarakat, ya kirim saja lewat pos," pungkasnya.
(merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 21 Juli 2018 | 16:39:52

Perindo klaim dorong JK gugat masa jabatan wapres biar koalisi tak ribut

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menuturkan alasan pihaknya mendorong Jusuf Kalla (JK) sebagai wapres dua periode bersama Joko Widodo (Jokowi), karena tidak ingin terjadi friksi di tengah Pe
Sabtu, 21 Juli 2018 | 16:32:26

Pakde Karwo Minta DPP PD Pertimbangkan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Surabaya - Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mendorong majelis tinggi partai mempertimbangkan dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019. Pasalnya, Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa sudah men
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:34:02

Wacana JK Jadi Cawapres Lagi, AHY: Harus Ada Regenerasi

Jakarta - Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), angkat bicara soal Jusuf Kalla menjadi pihak terkait dalam uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:19:44

Soal JK, Sudirman Said Singgung Regenerasi Negarawan Muda

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla bersedia menjadi pihak terkait dalam gugatan Partai Perindo atas syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Sudirman Said pun menyinggung soal regenerasi pimpinan."Saya tidak
 
Berita Lainnya
Sabtu, 21 Juli 2018 | 16:39:52

Perindo klaim dorong JK gugat masa jabatan wapres biar koalisi tak ribut

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menuturkan alasan pihaknya mendorong Jusuf Kalla (JK) sebagai wapres dua periode bersama Joko Widodo (Jokowi), karena tidak ingin terjadi friksi di tengah Pe
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 16:32:26

Pakde Karwo Minta DPP PD Pertimbangkan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Surabaya - Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mendorong majelis tinggi partai mempertimbangkan dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019. Pasalnya, Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa sudah men
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:34:02

Wacana JK Jadi Cawapres Lagi, AHY: Harus Ada Regenerasi

Jakarta - Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), angkat bicara soal Jusuf Kalla menjadi pihak terkait dalam uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:19:44

Soal JK, Sudirman Said Singgung Regenerasi Negarawan Muda

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla bersedia menjadi pihak terkait dalam gugatan Partai Perindo atas syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Sudirman Said pun menyinggung soal regenerasi pimpinan."Saya tidak
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 14:50:32

Usai tertunda, Prabowo-SBY akan bertemu bahas AHY jadi cawapres

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan pihaknya masih berharap pada gugatan ambang batas pencalonan presiden 20 persen di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dia yakin poros ketiga masih d
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 14:31:41

Pembatasan masa jabatan presiden & wapres buat hindari pelanggengan kekuasaan

Partai Perindo mengugat masa jabatan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu mempersoalkan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 14:27:23

Lima musisi Aceh nyaleg dari PDIP

ACEH - Keikutsertaan artis dan seniman dalam Pemilu sejak era Reformasi sudah menjadi hal biasa. Mereka menjadi caleg dari parpol yang berkontestasi di Pemilu. Di Aceh, lima orang musisi asal kota seramb
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 12:03:22

Ajukan jadi pihak terkait gugatan masa jabatan Wapres, JK sadar implikasinya tidak?

Pengajuan diri Jusuf Kalla sebagai pihak terkait atas permohonan uji materi tentang Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Partai Perindo menjadi sorotan b
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:19:48

Ridwan Hisjam Akan Gantikan Eni Saragih di Komisi VII DPR

JAKARTA - Partai Golkar menunjuk Ridwan Hisjam sebagai pengganti Eni Maulani Saragih untuk menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Penggantian ini dilakukan setelah Eni terjerat kasus hukum di Komisi Pemberan
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 11:36:16

Bila Diperlukan Negara, Maruf Amin Siap Jadi Cawapres Jokowi

Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menanggapi isu nama dirinya yang ada di 10 kandidat cawapres untuk Presiden Joko Widodo versi Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Ia menyatakan
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:59:03

Jika Ada Partai yang Nekat Daftarkan Caleg Eks Napi Korupsi, Ini Risikonya

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewanti-wanti kepada seluruh partai politik (parpol) untuk tidak mendaftarkan eks napi korupsi menjadi calon legislatif (caleg). Komisioner KPU, Ilham Saputra pun
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:49:37

Gerindra Sarankan Menteri Maju Caleg Mengundurkan Diri

Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyarankan para menteri maju caleg 2019 mengundurkan diri. Hal ini penting untuk menjaga produktifitas dan kinerja pemerintahan.  "Ada baiknya para m
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:01:05

Politikus Gerindra hadiri sidang terdakwa kasus BLBI

Politikus Partai Gerindra, M Taufik menghadiri kasus sidang BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, Kamis (19/7). Sidang hari ini denga
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:24:46

Jaksa Agung Ingin Kasus HAM Berat Bisa Diselesaikan Era Ini

Jakarta - Pemerintah berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menuntaskan kasus HAM. Jaksa Agung M Prasetyo ingin kasus-kasus HAM berat masa lalu itu bisa segera diselesaikan."Ini (DKN) seda
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:03:44

Ulama 212 instruksikan pendukung jauhi partai pendukung pemerintah

Persaudaraan Alumni 212 menyatakan Rizieq Shihab dan para ulama memerintahkan untuk menjauhi partai pendukung penista agama. Partai-partai yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB dan P
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top