iklan Situs
 
Kamis, 14 September 2017 | 11:01:58
Politik

Kontroversi surat DPR minta KPK tunda pemeriksaan Setya Novanto

Sebarkan:
Merdeka.com
Ditandatangani Fadli Zon sebagai pimpinan, Kepala Biro Kesetjenan DPR Hani Tahapsari menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait permintaan DPR untuk penundaan pemeriksaan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP hingga proses praperadilan selesai. Surat ini menuai kecaman karena dinilai tidak etis.

"Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut dengan penundaan pemeriksaan pemanggilan saudara Setya Novanto," kata Hani di gedung KPK, Selasa (12/9).

Mengatasnamakan lembaga wakil rakyat, surat ini menjadi aneh karena DPR terkesan mengintervensi proses hukum yang sedang menimpa Setya Novanto. Belum pernah terjadi ada lembaga negara yang secara resmi menyurati KPK meminta pemeriksaan ditunda karena pegawainya atau anggotanya sedang mengajukan praperadilan.

Fadli Zon yang dikonfirmasi perihal surat itu berdalih hanya meneruskan aspirasi koleganya di DPR. "Mungkin aspirasi saja. Surat aspirasi. Ya meneruskan aspirasi saja. Jadi permintaan Pak Setya Novanto," kata Fadli Zon di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (14/9).

Fadli menjelaskan permintaan tersebut adalah aspirasi dari masyarakat dan pihaknya hanya meneruskan. Kemudian, kata dia, surat tersebut sudah diketahui oleh pimpinan yang lain di DPR.

Dia menjelaskan, surat tersebut berisi surat aspirasi dari Setya Novanto tetapi bukan mengatasnamakan Ketua DPR tetapi masyarakat. Fadli Zon juga menjelaskan, Setnov sudah lapor tiga hari yang lalu kepada bidang koordinator politik dan keamanan (Korpolkam).

Dia mengatakan, itu adalah laporan biasa seperti layaknya masyarakat melapor ke bidangnya. "Baru diteruskan sore kemarin," tambah Fadli Zon.

Tindakan Fadli ini mendapat keberatan dari Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. "Kalau (disebut) atas nama pimpinan DPR, saya keberatan," kata Taufik.

Dia menjelaskan keberatan tersebut karena tidak ada konteks yang harus dibahas di rapat pimpinan. Menurut dia surat tersebut sifatnya hanya meneruskan. "Pak Fadli kan sebagai bidang koordinator politik dan keamanan (Korpolkam)," tambah dia.

Dia juga menegaskan, surat itu bersifat pribadi dan bukan atas nama lembaga DPR. "Tapi konteksnya saya luruskan konteksnya itu surat bukan resmi pimpinan DPR secara kelembagaan atau secara Alat Kelengkapan Dewan. Tetapi, surat secara pribadi dari pak Fadli Zon yang ditunjukkan surat itu ke Korpolhukam yang membidangi Komisi III yaitu komisi hukum," kata Taufik.

Politisi PAN itu menjelaskan, setiap surat yang keluar dari DPR RI harus melalui Kesekjenan DPR RI dan surat yang dikeluarkan Fadli Zon hanya diteruskan kepada pimpinan DPR RI yang lain sehingga tidak bisa mengatasnamakan kelembagaan. "Kalau surat itu menyasar ke saya, itu perlu saya jelaskan ada apa, jadi kalau ini hanya meneruskan ini hanya mekanisme administratif," ujarnya.

Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum di KPK. Seharusnya pimpinan DPR menghormati keputusan hukum KPK.

"Pimpinan DPR harus menghormati proses ini. Bahwa surat itu ditandatangani Fadli Zon sama saja, mau Fadli Zon siapa saja, menurut saya itu di luar, melampaui kewenangan pimpinan DPR," kata Muzani.

Dia juga menyayangkan surat tersebut. Seharusnya, kata dia, pimpinan DPR menghormati putusan KPK dan menghormati praperadilan Setnov. "Kalau praperadilan menyatakan tak bersalah harus dihormati. Ini kesannya ada intervensi terhadap proses hukum yang sedang dilakukan KPK," tambah dia.

Menurut Muzani, selama ini KPK punya mekanisme sendiri dalam memeriksa tersangka. "Cuma kita sayangkan pimpinan dapat menurut saya melampaui batas kewenangannya. Sebagai pimpinan dia hanya speaker, perpanjangan mulut anggota DPR fraksi-fraksi," ujarnya.

Ulah Fadli Zon itu pun berbuah pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Fadli karena tindakan Fadli masuk pelanggaran kode etik. Dia menilai, Fadli memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan, dalam hal ini membantu Setya Novanto.

"Di kode etik itu kan ada yang dilarang untuk kepentingan teman dan golongan, jadi itu kan pribadi," ucapnya di ruang MKD gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Boyamin mengkritisi, jika Novanto melapor sebagai warga negara biasa tidak perlu memakai kelembagaan DPR. Sebab, unsur menyalahgunakan wewenangnya menjadi sangat kental.

"Kalau sampai pada posisi pakai kop DPR, Pimpinan DPR, menyuruh orang kesekretariatan untuk datang ke KPK bahkan masuk ke dalam, itu setidaknya kita memandang ada unsur kepentingan," tuturnya.

Semestinya, ia mengatakan, pimpinan DPR menolak permintaan Setya Novanto mengirimkan surat tersebut dan menyarankan Setya Novanto untuk mengirim sendiri surat tersebut secara pribadi.

"Kalaupun ini dipahami melaporkan sebagai warga negara biasa ataupun masyarakat, ya kirim saja lewat pos," pungkasnya.
(merdeka.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 17 November 2017 | 21:42:14

Usai Verifikasi Faktual 14 Parpol, KPU Rohil : Hasilnya Tanya Pada Masing-masing Parpol

ROKANHILIR-Usai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menerima berkas administrasi keanggotaan berupa salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) partai politik (Parpol) pada 17 Oktob
Jumat, 17 November 2017 | 15:48:36

Upaya pelengseran Setya Novanto jilid dua

Para senior Partai Golkar tengah merapatkan barisan untuk segera menggelar Munaslub. Tujuannya, melengserkan Setya Novanto dari kursi kepemimpinan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.U
Jumat, 17 November 2017 | 15:10:46

Setya Novanto didesak mundur dari Ketua DPR, ini kata Jokowi

Setelah Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali menyandang status tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, dorongan pergantian pucuk pimpinan DPR bermunculan. Sejumlah pihak melihat, Setnov tidak bisa menjalankan
Jumat, 17 November 2017 | 15:05:00

Yorrys Raweyai ungkap langkah selanjutnya Golkar lengserkan Setya Novanto

Internal Golkar kembali bergolak pasca KPK hendak menahan sang ketua umum Setya Novanto karena terbelit kasus korupsi e-KTP. Namun proses penahanan terhambat karena Novanto harus menjalani perawatan intensif di
 
Berita Lainnya
Jumat, 17 November 2017 | 21:42:14

Usai Verifikasi Faktual 14 Parpol, KPU Rohil : Hasilnya Tanya Pada Masing-masing Parpol

ROKANHILIR-Usai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menerima berkas administrasi keanggotaan berupa salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) partai politik (Parpol) pada 17 Oktob
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:48:36

Upaya pelengseran Setya Novanto jilid dua

Para senior Partai Golkar tengah merapatkan barisan untuk segera menggelar Munaslub. Tujuannya, melengserkan Setya Novanto dari kursi kepemimpinan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.U
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:10:46

Setya Novanto didesak mundur dari Ketua DPR, ini kata Jokowi

Setelah Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali menyandang status tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, dorongan pergantian pucuk pimpinan DPR bermunculan. Sejumlah pihak melihat, Setnov tidak bisa menjalankan
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:05:00

Yorrys Raweyai ungkap langkah selanjutnya Golkar lengserkan Setya Novanto

Internal Golkar kembali bergolak pasca KPK hendak menahan sang ketua umum Setya Novanto karena terbelit kasus korupsi e-KTP. Namun proses penahanan terhambat karena Novanto harus menjalani perawatan intensif di
 
Kamis, 16 November 2017 | 16:59:14

Ini alasan NasDem dukung Jokowi di Pilpres 2019

Partai NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Deklarasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pidato polit
 
Kamis, 16 November 2017 | 16:30:47

Setnov tak muncul 1x24 jam, Golkar segera gelar Munaslub

Wasekjen Partai Golkar Ridwan Hisjam setuju dengan usulan Wapres Jusuf Kalla (JK). Golkar harus segera menggelar Munaslub untuk mencari ketua umum baru yang hilang sejak Rabu (15/11) malam kemarin.Ridwan menjel
 
Senin, 13 November 2017 | 16:56:01

Prabowo bertemu Amien Rais di Yogyakarta, ini kata Gerindra

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara upacara Hari Pahlawan di kompleks SD Budi Mulia Dua, sekolah binaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, hari in
 
Senin, 13 November 2017 | 16:50:13

Fahri sebut ada negosiasi antara Setya Novanto dan pimpinan KPK

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sempat ada pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan itu diduga untuk melakukan negosiasi terkait dengan Panitia Kh
 
Senin, 13 November 2017 | 14:35:56

Loyalis Jokowi Waspadai Prabowo di 2019

Jakarta -Meskipun Pilpres 2019 masih cukup lama, namun dinamika politiknya sudah mulai terasa kencang. Ormas Projo misalnya, mulai menghitung lawan serius Jokowi di Pilpres mendatang.Hasil survei sejumlah lemba
 
Minggu, 12 November 2017 | 23:45:15

Ida Budhiati : Penyelenggara Pemilu Agar Menghindari Perbicangan Warung Kopi

SURABAYA - Semangat yang kuat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas membutuhkan dukungan stake holder pemilu, partai politik dan elemen yang concern terhadap pemilu. Dalam hal ini bagaimana partai politi
 
Sabtu, 11 November 2017 | 14:21:41

KPU Kota Dumai Lantik 99 Anggota PPS Kota Dumai

DUMAI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai melantik sebanyak 99 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Dumai Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, dengan&n
 
Sabtu, 11 November 2017 | 11:25:08

KPU Kota Dumai Resmi Melantik 35 Anggota PPK

DUMAI - Sebanyak 35 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Dumai secara resmi dilantik Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, dengan Berita Acara No. 13
 
Sabtu, 11 November 2017 | 10:32:31

PDIP Solo desak DPP segera keluarkan SK rekomendasi cagub Jateng

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) hingga saat ini belum menentukan calon gubernur yang akan maju dalam Pilkada, 2018 mendatang. Meski sejumlah kader partai berlambang kepala
 
Sabtu, 11 November 2017 | 10:30:22

Respons Golkar setelah Setya Novanto kembali jadi tersangka kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya kembali menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Ketua umum Partai Golkar itu diyakini KPK
 
Jumat, 10 November 2017 | 15:29:09

DPR ingin minta penjelasan MK soal definisi penghayat kepercayaan

Wakil Ketua Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) harus direvisi meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengi
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top