iklan Situs
 
Kamis, 14 September 2017 | 11:01:58
Politik

Kontroversi surat DPR minta KPK tunda pemeriksaan Setya Novanto

Sebarkan:
Merdeka.com
Ditandatangani Fadli Zon sebagai pimpinan, Kepala Biro Kesetjenan DPR Hani Tahapsari menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait permintaan DPR untuk penundaan pemeriksaan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP hingga proses praperadilan selesai. Surat ini menuai kecaman karena dinilai tidak etis.

"Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut dengan penundaan pemeriksaan pemanggilan saudara Setya Novanto," kata Hani di gedung KPK, Selasa (12/9).

Mengatasnamakan lembaga wakil rakyat, surat ini menjadi aneh karena DPR terkesan mengintervensi proses hukum yang sedang menimpa Setya Novanto. Belum pernah terjadi ada lembaga negara yang secara resmi menyurati KPK meminta pemeriksaan ditunda karena pegawainya atau anggotanya sedang mengajukan praperadilan.

Fadli Zon yang dikonfirmasi perihal surat itu berdalih hanya meneruskan aspirasi koleganya di DPR. "Mungkin aspirasi saja. Surat aspirasi. Ya meneruskan aspirasi saja. Jadi permintaan Pak Setya Novanto," kata Fadli Zon di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (14/9).

Fadli menjelaskan permintaan tersebut adalah aspirasi dari masyarakat dan pihaknya hanya meneruskan. Kemudian, kata dia, surat tersebut sudah diketahui oleh pimpinan yang lain di DPR.

Dia menjelaskan, surat tersebut berisi surat aspirasi dari Setya Novanto tetapi bukan mengatasnamakan Ketua DPR tetapi masyarakat. Fadli Zon juga menjelaskan, Setnov sudah lapor tiga hari yang lalu kepada bidang koordinator politik dan keamanan (Korpolkam).

Dia mengatakan, itu adalah laporan biasa seperti layaknya masyarakat melapor ke bidangnya. "Baru diteruskan sore kemarin," tambah Fadli Zon.

Tindakan Fadli ini mendapat keberatan dari Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. "Kalau (disebut) atas nama pimpinan DPR, saya keberatan," kata Taufik.

Dia menjelaskan keberatan tersebut karena tidak ada konteks yang harus dibahas di rapat pimpinan. Menurut dia surat tersebut sifatnya hanya meneruskan. "Pak Fadli kan sebagai bidang koordinator politik dan keamanan (Korpolkam)," tambah dia.

Dia juga menegaskan, surat itu bersifat pribadi dan bukan atas nama lembaga DPR. "Tapi konteksnya saya luruskan konteksnya itu surat bukan resmi pimpinan DPR secara kelembagaan atau secara Alat Kelengkapan Dewan. Tetapi, surat secara pribadi dari pak Fadli Zon yang ditunjukkan surat itu ke Korpolhukam yang membidangi Komisi III yaitu komisi hukum," kata Taufik.

Politisi PAN itu menjelaskan, setiap surat yang keluar dari DPR RI harus melalui Kesekjenan DPR RI dan surat yang dikeluarkan Fadli Zon hanya diteruskan kepada pimpinan DPR RI yang lain sehingga tidak bisa mengatasnamakan kelembagaan. "Kalau surat itu menyasar ke saya, itu perlu saya jelaskan ada apa, jadi kalau ini hanya meneruskan ini hanya mekanisme administratif," ujarnya.

Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum di KPK. Seharusnya pimpinan DPR menghormati keputusan hukum KPK.

"Pimpinan DPR harus menghormati proses ini. Bahwa surat itu ditandatangani Fadli Zon sama saja, mau Fadli Zon siapa saja, menurut saya itu di luar, melampaui kewenangan pimpinan DPR," kata Muzani.

Dia juga menyayangkan surat tersebut. Seharusnya, kata dia, pimpinan DPR menghormati putusan KPK dan menghormati praperadilan Setnov. "Kalau praperadilan menyatakan tak bersalah harus dihormati. Ini kesannya ada intervensi terhadap proses hukum yang sedang dilakukan KPK," tambah dia.

Menurut Muzani, selama ini KPK punya mekanisme sendiri dalam memeriksa tersangka. "Cuma kita sayangkan pimpinan dapat menurut saya melampaui batas kewenangannya. Sebagai pimpinan dia hanya speaker, perpanjangan mulut anggota DPR fraksi-fraksi," ujarnya.

Ulah Fadli Zon itu pun berbuah pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Fadli karena tindakan Fadli masuk pelanggaran kode etik. Dia menilai, Fadli memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan, dalam hal ini membantu Setya Novanto.

"Di kode etik itu kan ada yang dilarang untuk kepentingan teman dan golongan, jadi itu kan pribadi," ucapnya di ruang MKD gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Boyamin mengkritisi, jika Novanto melapor sebagai warga negara biasa tidak perlu memakai kelembagaan DPR. Sebab, unsur menyalahgunakan wewenangnya menjadi sangat kental.

"Kalau sampai pada posisi pakai kop DPR, Pimpinan DPR, menyuruh orang kesekretariatan untuk datang ke KPK bahkan masuk ke dalam, itu setidaknya kita memandang ada unsur kepentingan," tuturnya.

Semestinya, ia mengatakan, pimpinan DPR menolak permintaan Setya Novanto mengirimkan surat tersebut dan menyarankan Setya Novanto untuk mengirim sendiri surat tersebut secara pribadi.

"Kalaupun ini dipahami melaporkan sebagai warga negara biasa ataupun masyarakat, ya kirim saja lewat pos," pungkasnya.
(merdeka.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 22 September 2017 | 22:25:52

Disaksikan Para Tokoh Masyarakat, Camat Kemuning Diserahterimakan

KEMUNING - Jabatan Camat Kemuning secara resmi telah diserah terimakan dari Drs. Arfan Azazi kepada Drs. Azwizarmi. Kegiatan sertijab yang disejalankan dengan pengantar tugas Camat Kemuning ini dilaksanakan di
Jumat, 22 September 2017 | 22:19:08

Miliki Shabu, Ibu Muda di Rohul ini Dibekuk Bersama Temannya

ROKANHULU - ZP alias Icul (39) warga Kampung Baru Bawah RT / RW 03 / 04 Kelurahan Ujungbatu dan AN  Alias Ineng perempuan, (29) Ibu Rumah Tangga (IRT) warga Rk Harapan RT / RW 01 / 12  Kelurahan Ujung
Jumat, 22 September 2017 | 20:37:35

5 Kapolres dan 3 Pejabat Utama Polda Riau Dilantik

PEKANBARU- Sebanyak 5 Kapolres dan 3 Pejabat Utama Polda Riau dilantik oleh Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Nandang di gedung Bhayangkara Markas Komando Brimobda Riau jalan KH Ahmad Dahlan Kota Pekanbaru Jumat &nb
Jumat, 22 September 2017 | 20:35:30

TPP Agustus Belum Bisa Dibayarkan Karena Kas Daerah Kosong, Ini Penjelasan H Arianto

BENGKALIS Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis, biasanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, untuk bulan berkenaan, dibayarka
 
Berita Lainnya
Kamis, 14 September 2017 | 13:15:46

Pipit Lestary Sebut Pelaksanaan Pembangunan Harus Tepat Dan Sesuai Aturan

PINGGIR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Pinggir Pipit Lestary Spd menegaskan agar seluruh pelaksanaan pembagunan fisik milik Pemerintahan K
 
Kamis, 14 September 2017 | 11:04:13

Taufik Kurniawan: Surat penundaan pemeriksaan Setnov bukan resmi DPR

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan atas nama kelembagaan DPR. Tetapi, atas pribad
 
Kamis, 14 September 2017 | 11:01:58

Kontroversi surat DPR minta KPK tunda pemeriksaan Setya Novanto

Ditandatangani Fadli Zon sebagai pimpinan, Kepala Biro Kesetjenan DPR Hani Tahapsari menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait permintaan DPR untuk penundaan pemeriksaan Setya Nova
 
Rabu, 13 September 2017 | 08:31:49

Menolak hadiri pansus angket, KPK diajari hukum oleh pimpinan Komisi III DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menolak hadir undangan Pansus angket di DPR. Lembaga antikorupsi itu memilih menunggu putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang apakah KPK masuk
 
Rabu, 13 September 2017 | 08:29:51

PAN mati-matian ingin duetkan Aa Gym & Deddy Mizwar di Pilgub Jabar

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya akan berusaha mati-matian membujuk ulama kondang, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) menjadi kandidat calon gubernur Jawa Barat. Zulkifli
 
Rabu, 13 September 2017 | 08:26:55

Ketua DPRD Kelmi Amri : Proses Pemekaran 30 Desa Persiapan di Rohul Sudah di Pemprov Riau

ROKANHULU - Proses pemekaran 30 desa persiapan tersebar di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), kini sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi Riau.Diakui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 
Selasa, 12 September 2017 | 11:39:24

Ini Syarat Pencalegan Dini di PAN Pelalawan

PELALAWAN - Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Pelalawan, resmi membuka bursa pencalonan dini untuk helat pemilihan legislatif‎ (pileg) tahun 2019 mendatang, Selasa (12/9/201
 
Selasa, 12 September 2017 | 11:00:11

DPD PAN Pelalawan Launching Bursa Caleg Untuk Pileg 2019

PELALAWAN - Bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Pelalawan, resmi melaunching bursa penerimaan Calon Legislatif (Caleg) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2
 
Selasa, 12 September 2017 | 10:54:03

Usai Bertemu Fasha, Ini Kata Cikbur

JAMBI " Menggunakan baju batik merah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jambi Burhanudin Mahir Selasa (12/9/17) pagi terlihat datang ke rumah dinas Walikota Jambi. Cikbur (sapaan Burh
 
Senin, 11 September 2017 | 21:40:08

Untuk Jembatan Sungai Empat dan Belantara, Balon Bupati Inhil Ini Janji Menuntaskannya

TEMBILAHAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Abdul Wahid yang juga bakal calon Bupati Indragiri Hilir di Pilkada 2018 blusukan ke beberapa daerah di Kecamatan Batang Tuaka, Gaung Anak Serka d
 
Senin, 11 September 2017 | 17:37:09

Hamdani, SE : Timsel Segera Seleksi Berkas Bacaleg

ROKANHILIR-Usai menerima berkas administrasi dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)  Kabupaten Rokan Hilir, Tim Seleksi selanjutnya sege
 
Minggu, 10 September 2017 | 20:52:05

KPU Inhil Rapat Pleno Penentuan Syarat Dukungan Minimal Balon Perseorangan Pilkada 2018

TEMBILAHAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan rapat pleno tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Piilpres) Tahun 2014 sebagai dasar penentuan
 
Minggu, 10 September 2017 | 12:48:27

SBY ingatkan TNI, Polri, BIN milik rakyat bukan pihak tertentu

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak struktur, kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk mengingat kembali sejarah dan agenda reformasi di Indonesia. Mengingat, bulan 21 M
 
Jumat, 8 September 2017 | 14:01:04

Pelantikan PK dan Organisasi Sayap se Inhil, Golkar Perkuat Konsolidasi dan struktur Sampai ke Desa

TEMBILAHAN - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Muhammad Wardan mengajak seluruh pengurus dan kader di daerah berjuang maksimal bagi kejayaan Partai Golkar
 
Rabu, 6 September 2017 | 20:55:37

Markasim Gugat Panitia Pilpeng Bagan Jawa ke PTUN, Ini Penjelasan Kalna

UJUNGTANJUNG-Bakal Calon (Balon) Penghulu Bagan Jawa , Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Markasim SE (49) warga jalan Musolla Rt.06 Rw.02 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Sel
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top