sosial
 
Rabu, 13 September 2017 | 08:31:49
Politik

Menolak hadiri pansus angket, KPK diajari hukum oleh pimpinan Komisi III DPR

Sebarkan:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menolak hadir undangan Pansus angket di DPR. Lembaga antikorupsi itu memilih menunggu putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang apakah KPK masuk objek atau subjek angket atau tidak.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil ketua KPK Laode Muhamad Syarif saat rapat dengan pendapat umum dengan Komisi III DPR di Gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

"Apakah KPK subjek dan objek angket sebagaimana yang sudah berjalan, Sekarang itu nanti kami menunggu keputusan MK, jika seandainya MK mengatakan KPK objek dan subjek angket maka dengan segala hormat kami akan hadir panggilan dari pansus angket," kata Laode.

Namun rupanya jawaban Laode ini dinilai menyalahi azas hukum. Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman pun meluruskan pandangan tersebut.

Benny menilai, KPK salah menanggap kedatangan ke pansus angket menunggu putusan MK. Menurut dia, KPK harusnya datang dulu sebelum ada putusan MK. Jika nanti MK memutuskan KPK tak masuk subjek dan objek angket, maka Benny menegaskan, saat itulah KPK tak perlu datang penuhi panggilan pansus.

"Sebab hal sama nanti akan dilakukan oleh pihak yang dipanggil KPK. Karena sedang melakukan upaya hukum, saya tidak mau datang Sebelum ada aputusan itu (praperadilan misalnya). Siapapun wajib datang jika dipangil oleh KPK, kecuali hukum memutuskan lain, sama seperti ini," kata Benny yang juga politikus Demokrat ini.

Mendengar masukan itu, Laode pun tak memberikan komentar. Dia hanya berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh Benny K Harman tentang datang atau tidaknya KPK penuhi undangan Pansus angket di DPR.
(merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
 
Berita Lainnya
Minggu, 18 Februari 2018 | 13:36:58

Plt Danrem Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Serentak

PEKANBARU- Plt Danrem 031/ Wira Bima Kol Czi I Nyoman Parwata, SE, M.Si, M.Tr ( Han) menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Serentak yang di laksanakan oleh KPU Riau di halaman Kantor KPU Riau, Jalan Gaja
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:51:01

KPU Undi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Malam Ini

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu hari ini, Ahad, 18 Februari 2018. Pengundian dilakukan pukul 19.00 di kantor KPU, Jalan Imam Bonj
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:34:46

Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.Partai
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 16:09:16

Tidak Penuhi Syarat, PBB dan PKPI Gagal Ikut Tahapan Pemilu 2019

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum KPU membacakan hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). Hasilnya, 2 dari 16 par
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 15:21:59

Gerindra: PDIP Tak Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurut dia, jalanny
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 10:48:37

Main-main dengan dana kampanye, Paslon akan didiskualifikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim pemenangan melaporkan seluruh urusan administrasi dan penggunaan dana kampanye pada 24 Juni, pukul 18.00 WIB. Jika tidak, atau terlambat, maka pasangan calon teran
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 16:33:18

Gerindra prediksi PDIP tak bakal usung Jokowi di 2019

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurutnya, jalannya pemerinta
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 14:29:11

Politikus Golkar sindir Yuddy: Jangan jadikan Golkar alat kejar kekuasaan

Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan motif kembalinya politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kembali ke Partai Golkar. Doli menegaskan pihaknya tidak ingin G
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 13:31:14

Ganjar-Yasin diminta Gus Mus tak alergi kritik

Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo-Taj Yasin mengikuti pengajian rutin di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Kabupaten Rembang, Jumat (16/2). Dalam pengajian tersebut, Ganj
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 13:18:00

Bamsoet pertaruhkan jabatan bukti DPR tak antikritik

Anggota Komisi III Ahmad Sahroni mengemukakan pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bakal pertaruhkan jabatan jika rakyat kritik DPR masuk penjara pantut diapresiasi. Menurutnya, ucapan Bamsoet
 
Kamis, 15 Februari 2018 | 10:10:07

Airlangga Hartarto Prihatin Fayakhun Jadi Tersangka KPK

Jakarta - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengaku prihatin atas penetapan kader Golkar Fayakhun Andriadi sebagai tersangka KPK. "Prihatin terhadap kasus pribadi yang dihadapi kader partai," ucap Airlangg
 
Rabu, 14 Februari 2018 | 15:07:15

Cak Imin Siap Duduk di Kursi Pimpinan MPR

Jakarta - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 telah disahkan. Jumlah penambahan ini yaitu pimpinan MPR sebanyak 3 kursi, DPR 1 kursi, dan DPD 1 kursi. Salah satu ya
 
Rabu, 14 Februari 2018 | 14:04:51

DPR Resmi Setujui Hasil Rekomendasi Pansus KPK

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan hasil rekomendasi di depan Rapat Paripurna DPR. Laporan tersebut, disampaikan oleh Ketua Pansus Hak Angket Agun Gun
 
Selasa, 13 Februari 2018 | 10:31:43

Alasan PPP Tolak Disahkannya Revisi UU MD3

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal atau Sekjen PPP Arsul Sani mengungkapkan alasan partainya memilih walkout saat Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3
 
Senin, 12 Februari 2018 | 06:01:42

Komisi I DPRD Riau Perintahkan Wartawan Keluar Ruangan Saat Hearing Dengan PTPN V Soal Eksekusi Lahan

PEKANBARU -Komisi A DPRD Riau, bertindak aneh ketika hearing dengan PTPN V terkait ekseskusi lahan PTPN V di Kecamatan Kabun, kabupaten Rohul padahal kasus tersebut sudah menjadi konsumsi publik karena sudah te
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top