iklan Situs
 
Rabu, 13 September 2017 | 08:31:49
Politik

Menolak hadiri pansus angket, KPK diajari hukum oleh pimpinan Komisi III DPR

Sebarkan:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menolak hadir undangan Pansus angket di DPR. Lembaga antikorupsi itu memilih menunggu putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang apakah KPK masuk objek atau subjek angket atau tidak.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil ketua KPK Laode Muhamad Syarif saat rapat dengan pendapat umum dengan Komisi III DPR di Gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

"Apakah KPK subjek dan objek angket sebagaimana yang sudah berjalan, Sekarang itu nanti kami menunggu keputusan MK, jika seandainya MK mengatakan KPK objek dan subjek angket maka dengan segala hormat kami akan hadir panggilan dari pansus angket," kata Laode.

Namun rupanya jawaban Laode ini dinilai menyalahi azas hukum. Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman pun meluruskan pandangan tersebut.

Benny menilai, KPK salah menanggap kedatangan ke pansus angket menunggu putusan MK. Menurut dia, KPK harusnya datang dulu sebelum ada putusan MK. Jika nanti MK memutuskan KPK tak masuk subjek dan objek angket, maka Benny menegaskan, saat itulah KPK tak perlu datang penuhi panggilan pansus.

"Sebab hal sama nanti akan dilakukan oleh pihak yang dipanggil KPK. Karena sedang melakukan upaya hukum, saya tidak mau datang Sebelum ada aputusan itu (praperadilan misalnya). Siapapun wajib datang jika dipangil oleh KPK, kecuali hukum memutuskan lain, sama seperti ini," kata Benny yang juga politikus Demokrat ini.

Mendengar masukan itu, Laode pun tak memberikan komentar. Dia hanya berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh Benny K Harman tentang datang atau tidaknya KPK penuhi undangan Pansus angket di DPR.
(merdeka.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
 
Berita Lainnya
Kamis, 23 November 2017 | 11:53:02

Ganjar Pranowo dan kasus e-KTP yang bikin gerah

Whistle blower dalam skandal korupsi e-KTP, Muhammad Nazaruddin mengaku melihat dengan mata kepala sendiri mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo terima duit suap dari proyek senilai
 
Kamis, 23 November 2017 | 11:45:29

DPC Golkar se-Bali tolak Sudikerta jadi bakal Cawagub Bali

Tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bali (KRB), Demokrat, NasDem dan Gerindra sepakat mengajukan paket Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Dharma-Kerta), untuk diusung maju Pilgub.Hal
 
Rabu, 22 November 2017 | 16:26:04

JK sebut Airlangga bisa rangkap jabatan Ketum Golkar & menteri

Sejumlah nama digadang-gadang layak menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Salah satu nama yang santer disebut adalah Airlangga Hartanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustria
 
Rabu, 22 November 2017 | 16:18:31

Idrus klaim penunjukan Plt Ketum Golkar sebelum ada surat sakti Novanto

Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mengirimkan dua surat sakti dari balik tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat pertama ditujukan ke pimpinan DPR. Novanto meminta agar dicopot
 
Selasa, 21 November 2017 | 15:46:46

Wasekjen Golkar desak munaslub secepatnya, tak perlu ada Plt ketum

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) harus segera dilakukan menyusul penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan
 
Selasa, 21 November 2017 | 14:54:32

Fahri ceritakan pembicaraan Novanto dan Jokowi saat minta perlindungan

Ketua DPR Setya Novanto telah resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto ditetapkan sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya pada 10 November 2017. Sesaat setelah menjalani pemeriksaan
 
Selasa, 21 November 2017 | 11:57:10

Empat sikap politik Dewan Pakar Golkar pasca Setya Novanto ditahan KPK

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto resmi jadi tahanan KPK sejak Minggu (19/11) malam. Ia diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Menyikapi penahanan itu, Dewan Pakar Partai Golkar mengeluarkan empa
 
Selasa, 21 November 2017 | 08:20:25

Empat Penjabat Eselon II dan III Pemkab Rohul Dilantik, Ini Namanya

ROKANHULU - Setelah pemjabat Sebelumnya, Senin, (20/11/2017) sore Empat orang pejabat eselon II pada jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama dan Eselon III Pejabat Administrator di Pemerintah Kabupaten (Pem
 
Senin, 20 November 2017 | 10:52:31

Jabatan Setya Novanto dipertaruhkan besok

Jabatan Setya Novanto sebagai orang nomor satu di Partai Golkar semakin terancam. DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno membahas status Novanto yang telah menjadi tahanan KPK itu pada 21 November 2017 be
 
Senin, 20 November 2017 | 10:48:12

Setya Novanto dinilai perburuk citra DPR dan Golkar

Ketua DPR, Setya Novanto yang diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP disebut dapat memperburuk citra parlemen. Seperti diketahui, Novanto banyak disorot media dalam beberapa hari terakhir setelah ia menghila
 
Senin, 20 November 2017 | 10:32:45

Nurdin Halid: DPP Partai Golkar sekarang saya ambil alih

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto telah menjadi tahanan KPK dalam kasus korupsi e-KTP. Saat ini, kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah penuh kendali ketua harian Nurdin Halid.Nurdin Halid menilai, kondis
 
Sabtu, 18 November 2017 | 17:09:31

KPU Inhil Serahkan Hasil Penelitian Administrasi ke Partai Politik

TEMBILAHAN - Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jumat (17/11/17) sekira pukul 14.00 wib telah dilakukan penyerahan hasil penelitian administrasi partai politik ca
 
Jumat, 17 November 2017 | 21:42:14

Usai Verifikasi Faktual 14 Parpol, KPU Rohil : Hasilnya Tanya Pada Masing-masing Parpol

ROKANHILIR-Usai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menerima berkas administrasi keanggotaan berupa salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) partai politik (Parpol) pada 17 Oktob
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:48:36

Upaya pelengseran Setya Novanto jilid dua

Para senior Partai Golkar tengah merapatkan barisan untuk segera menggelar Munaslub. Tujuannya, melengserkan Setya Novanto dari kursi kepemimpinan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.U
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:10:46

Setya Novanto didesak mundur dari Ketua DPR, ini kata Jokowi

Setelah Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali menyandang status tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, dorongan pergantian pucuk pimpinan DPR bermunculan. Sejumlah pihak melihat, Setnov tidak bisa menjalankan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top