Produk
 
Rabu, 13 September 2017 | 08:31:49
Politik

Menolak hadiri pansus angket, KPK diajari hukum oleh pimpinan Komisi III DPR

Sebarkan:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menolak hadir undangan Pansus angket di DPR. Lembaga antikorupsi itu memilih menunggu putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang apakah KPK masuk objek atau subjek angket atau tidak.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil ketua KPK Laode Muhamad Syarif saat rapat dengan pendapat umum dengan Komisi III DPR di Gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

"Apakah KPK subjek dan objek angket sebagaimana yang sudah berjalan, Sekarang itu nanti kami menunggu keputusan MK, jika seandainya MK mengatakan KPK objek dan subjek angket maka dengan segala hormat kami akan hadir panggilan dari pansus angket," kata Laode.

Namun rupanya jawaban Laode ini dinilai menyalahi azas hukum. Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman pun meluruskan pandangan tersebut.

Benny menilai, KPK salah menanggap kedatangan ke pansus angket menunggu putusan MK. Menurut dia, KPK harusnya datang dulu sebelum ada putusan MK. Jika nanti MK memutuskan KPK tak masuk subjek dan objek angket, maka Benny menegaskan, saat itulah KPK tak perlu datang penuhi panggilan pansus.

"Sebab hal sama nanti akan dilakukan oleh pihak yang dipanggil KPK. Karena sedang melakukan upaya hukum, saya tidak mau datang Sebelum ada aputusan itu (praperadilan misalnya). Siapapun wajib datang jika dipangil oleh KPK, kecuali hukum memutuskan lain, sama seperti ini," kata Benny yang juga politikus Demokrat ini.

Mendengar masukan itu, Laode pun tak memberikan komentar. Dia hanya berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh Benny K Harman tentang datang atau tidaknya KPK penuhi undangan Pansus angket di DPR.
(merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
 
Berita Lainnya
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:40:18

Dua Peragawati Semampai Menghuni Fraksi PPP

JAKARTA-Mantan peragawati  era-1980-an asal Ngawi, Jawa Timur Ratieh Sanggarwaty dilantik menjadi anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo
 
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:09:08

Pimpinan Pansus yakin pasal definisi terorisme disepakati saat rapat 23 Mei

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Tindak Pidana Terorisme, Supiadin Aries Saputra, mengatakan pembahasan revisi UU Terorisme hanya tinggal 1 pasal krusial, yakni definisi terorisme. Dia meyaki
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 20:53:57

Mahmudin Purba Kunjungi Pasar Ramadhan Nasdem di Pinggir

PINGGIR - Sepertinya para Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, tidak mau ketinggalan berpartisipasi meramaikan bulan suci yang penuh de
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 15:12:27

Ketua DPR prediksi RUU Terorisme selesai dalam dua pekan

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan lembaganya dan pemerintah sudah sepakat untuk segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menarge
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 10:58:00

3 Momen ini Jokowi sindir pemerintahan era SBY

Bukan dalam pekan ini saja Presiden Jokowi menyindir kebijakan pemerintah masa lalu. Dalam berbagai kesempatan, beberapa kali Jokowi menyindir kebijakan era sebelumnya kurang tepat. B
 
Rabu, 16 Mei 2018 | 15:52:53

Ketua DPRD Pelalawan Minta Panwaslu Bekerja Sesuai UU

PANGKALANKERINCI- Ketua DPRD Pelalawan H. Nasarudin, SH, MH meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panswaslu) untuk senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Undang-undang.Selain itu, putra a
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 15:45:01

JK nilai tak perlu terbitkan Perppu tentang terorisme

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai, pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang terorisme. Dia menjelaskan, tanpa Perppu pun para pelaku terori
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 14:52:27

Wakil Ketua DPR: Tak Ada Fraksi yang Tunda Revisi UU Terorisme

Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan tidak ada satu pun fraksi yang menunda penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.  "Itu enggak betul. Ti
 
Senin, 14 Mei 2018 | 16:04:02

Diaz Hendropriyono: PKPI Siap Kerja dan Menangkan Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mengatakan, partainya akan siap memenangkan Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Diaz di hadapa
 
Senin, 14 Mei 2018 | 14:24:40

Anak Hendropriyono pimpin PKPI, Jokowi ingatkan soal fitnah dan kebencian

Putra AM Hendropriyono, Diaz Faisal Malik Hendropriyono terpilih secara aklamasi jadi Ketua Umum PKPI dalam Kongres Luar Biasa di Gedung Sekar Wijayakusuma Cipayung, Jakarta Timur, Senin (14/5). "Ada suas
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 22:29:16

KPU Sosialisasikan Pilgubri ke Mahasiswa UIR

PEKANBARU-8 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau terus mensosialisasikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Melalui program Goes to Campus, KPU menyampaikan tahapan-tahapan pelaksanaan p
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 11:52:16

Belum diturunkan, KPUD Riau pelajari aturan soal baliho `salam 4 jari`

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau meminta agar Calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman-Suyatno menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho foto Ketua Umum partai G
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 11:07:07

Amien Rais Sindir UU Migas Pro Asing, Ini Faktanya

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais kembali melontarkan kritik ke pemerintah. Setelah menyinggung lahan dikuasai asing, kali ini Amien Rais menilai penerapan Undang-Undang (UU) minyak dan gas
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 10:40:23

Hanura Targetkan Masuk 5 Besar di Pemilu 2019

Jakarta - Partai Hanura optimistis lolos ke DPR pada Pileg 2019. Hanura yakin bisa memenuhi ambang batas parlemen dan menjadi parpol 5 besar. "Kalau Partai Hanura teruji berkali-kali, kita berulang kali P
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 10:01:05

KH Said Aqil Beri Kode Keras Dukung Jokowi, Ke Mana Suara NU?

Jakarta - Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj memberikan kode mendukung Joko Widodo untuk menjadi Capres 2019. Pimpinan PBNU belum bicara dukungan suara untuk Jokowi di Pilpres 2019. Lalu ke mana suara NU?"KH M
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top