iklan Situs
 
Rabu, 13 September 2017 | 08:26:55

Ketua DPRD Kelmi Amri : Proses Pemekaran 30 Desa Persiapan di Rohul Sudah di Pemprov Riau

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
Fahrin Waruwu
Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri. SH sedang memimpin rapat salah satu acara di Kantor DPRD Rohul.
ROKANHULU - Proses pemekaran 30 desa persiapan tersebar di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), kini sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi Riau.

Diakui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul Kelmi Amri SH, pemekaran desa merupakan keinginan Pemkab Rohul yang didahului dengan pembentukan sekitar 30 desa persiapan.

Kini, Pemkab Rohul sudah menyurati Pemprov Riau, dalam hal ini Gubernur Riau untuk meminta nomor registrasi tentang Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemekaran Desa atau Desa Persiapan.

Dijelaskan Kelmi, dirinya sudah bertemu langsung dengan Kepala Biro Tata Pemerintah Riau dan bertemu Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah (BPMP) Bangunan Desa (Bangdes) Provinsi Riau menanyakan langsung.

"Setelah dicek surat ke sana, ternyata surat yang masuk melalui Biro Umum belum diteruskan ke Biro Tapem, Biro Hukum maupun BPMP Bangdes untuk diharmonisasi," kata Kelmi.

Tambah Ketua DPRD Rohul berharap, Pemprov Riau serius mengurusi pemekaran desa, karena sebagai sebuah kebutuhan dalam rangka memperpendek pelayanan administrasi pemerintahan dan kependudukan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kelmi, sangat mengapresiasi semangat Pemkab Rohul yang sudah menuntaskan verifikasi secara administratif dan teknis, sesuai tahapan yang harus dilakukan ke Pemprov Riau.

"Sebagai mewakili masyarakat dari lembaga DPRD agar Pemprov Riau, saya berharap dan juga menganggap masalah ini serius bagi Rohul," tegas Kelmi.

Hasil berjumpa dengan Biro Tapem dan BPMP Bangdes Provinsi Riau, Kelmi mengaku juga sudah menyampaikan hasilnya ke Bupati Rohul H. Suparman S.Sos, M.Si.

"Saya berharap pemekaran desa agar betul-betul dikawal, dan saya yakin dalam waktu dekat tahapan ini akan selesai jika memang provinsi memahami ini sebagai semua kebutuhan masyarakat Kabupaten Rohul," ujarnya.

Kata Kelmi lagi, setelah nomor registrasi keluar, maka Pemkab Rohul harus menunjuk atau mengangkat Penjabat Kades yang akan dimekarkan‎ dari unsur pegawai negeri sipil yang memahami tentang tata kelola pemerintah. (fah)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 17 November 2017 | 21:42:14

Usai Verifikasi Faktual 14 Parpol, KPU Rohil : Hasilnya Tanya Pada Masing-masing Parpol

ROKANHILIR-Usai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menerima berkas administrasi keanggotaan berupa salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) partai politik (Parpol) pada 17 Oktob
Jumat, 17 November 2017 | 15:48:36

Upaya pelengseran Setya Novanto jilid dua

Para senior Partai Golkar tengah merapatkan barisan untuk segera menggelar Munaslub. Tujuannya, melengserkan Setya Novanto dari kursi kepemimpinan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.U
Jumat, 17 November 2017 | 15:10:46

Setya Novanto didesak mundur dari Ketua DPR, ini kata Jokowi

Setelah Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali menyandang status tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, dorongan pergantian pucuk pimpinan DPR bermunculan. Sejumlah pihak melihat, Setnov tidak bisa menjalankan
Jumat, 17 November 2017 | 15:05:00

Yorrys Raweyai ungkap langkah selanjutnya Golkar lengserkan Setya Novanto

Internal Golkar kembali bergolak pasca KPK hendak menahan sang ketua umum Setya Novanto karena terbelit kasus korupsi e-KTP. Namun proses penahanan terhambat karena Novanto harus menjalani perawatan intensif di
 
Berita Lainnya
Jumat, 17 November 2017 | 21:42:14

Usai Verifikasi Faktual 14 Parpol, KPU Rohil : Hasilnya Tanya Pada Masing-masing Parpol

ROKANHILIR-Usai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menerima berkas administrasi keanggotaan berupa salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) partai politik (Parpol) pada 17 Oktob
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:48:36

Upaya pelengseran Setya Novanto jilid dua

Para senior Partai Golkar tengah merapatkan barisan untuk segera menggelar Munaslub. Tujuannya, melengserkan Setya Novanto dari kursi kepemimpinan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.U
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:10:46

Setya Novanto didesak mundur dari Ketua DPR, ini kata Jokowi

Setelah Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali menyandang status tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, dorongan pergantian pucuk pimpinan DPR bermunculan. Sejumlah pihak melihat, Setnov tidak bisa menjalankan
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:05:00

Yorrys Raweyai ungkap langkah selanjutnya Golkar lengserkan Setya Novanto

Internal Golkar kembali bergolak pasca KPK hendak menahan sang ketua umum Setya Novanto karena terbelit kasus korupsi e-KTP. Namun proses penahanan terhambat karena Novanto harus menjalani perawatan intensif di
 
Kamis, 16 November 2017 | 16:59:14

Ini alasan NasDem dukung Jokowi di Pilpres 2019

Partai NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Deklarasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pidato polit
 
Kamis, 16 November 2017 | 16:30:47

Setnov tak muncul 1x24 jam, Golkar segera gelar Munaslub

Wasekjen Partai Golkar Ridwan Hisjam setuju dengan usulan Wapres Jusuf Kalla (JK). Golkar harus segera menggelar Munaslub untuk mencari ketua umum baru yang hilang sejak Rabu (15/11) malam kemarin.Ridwan menjel
 
Senin, 13 November 2017 | 16:56:01

Prabowo bertemu Amien Rais di Yogyakarta, ini kata Gerindra

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara upacara Hari Pahlawan di kompleks SD Budi Mulia Dua, sekolah binaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, hari in
 
Senin, 13 November 2017 | 16:50:13

Fahri sebut ada negosiasi antara Setya Novanto dan pimpinan KPK

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sempat ada pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan itu diduga untuk melakukan negosiasi terkait dengan Panitia Kh
 
Senin, 13 November 2017 | 14:35:56

Loyalis Jokowi Waspadai Prabowo di 2019

Jakarta -Meskipun Pilpres 2019 masih cukup lama, namun dinamika politiknya sudah mulai terasa kencang. Ormas Projo misalnya, mulai menghitung lawan serius Jokowi di Pilpres mendatang.Hasil survei sejumlah lemba
 
Minggu, 12 November 2017 | 23:45:15

Ida Budhiati : Penyelenggara Pemilu Agar Menghindari Perbicangan Warung Kopi

SURABAYA - Semangat yang kuat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas membutuhkan dukungan stake holder pemilu, partai politik dan elemen yang concern terhadap pemilu. Dalam hal ini bagaimana partai politi
 
Sabtu, 11 November 2017 | 14:21:41

KPU Kota Dumai Lantik 99 Anggota PPS Kota Dumai

DUMAI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai melantik sebanyak 99 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Dumai Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, dengan&n
 
Sabtu, 11 November 2017 | 11:25:08

KPU Kota Dumai Resmi Melantik 35 Anggota PPK

DUMAI - Sebanyak 35 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Dumai secara resmi dilantik Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, dengan Berita Acara No. 13
 
Sabtu, 11 November 2017 | 10:32:31

PDIP Solo desak DPP segera keluarkan SK rekomendasi cagub Jateng

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) hingga saat ini belum menentukan calon gubernur yang akan maju dalam Pilkada, 2018 mendatang. Meski sejumlah kader partai berlambang kepala
 
Sabtu, 11 November 2017 | 10:30:22

Respons Golkar setelah Setya Novanto kembali jadi tersangka kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya kembali menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Ketua umum Partai Golkar itu diyakini KPK
 
Jumat, 10 November 2017 | 15:29:09

DPR ingin minta penjelasan MK soal definisi penghayat kepercayaan

Wakil Ketua Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) harus direvisi meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengi
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top