iklan Situs
 
Minggu, 10 September 2017 | 20:52:05

KPU Inhil Rapat Pleno Penentuan Syarat Dukungan Minimal Balon Perseorangan Pilkada 2018

Laporan : Aditya Prahara

Sebarkan:
Aditya Prahara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) saat menggelar rapat pleno tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Piilpres) Tahun 2014 sebagai dasar penentuan syarat dukungan minimal bakal calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhil Tahun 2018, Minggu (10/09/11).
TEMBILAHAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan rapat pleno tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Piilpres) Tahun 2014 sebagai dasar penentuan syarat dukungan minimal bakal calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhil Tahun 2018, Minggu (10/09/11).

Dalam rapat pleno yang digelar di kantor KPU Inhil tersebut tampak juga dihadiri oleh Pengawas Pemilu (Panwaslu) Inhil. Dimana sehari sebelumnya sabtu (09/09/17) telah dilaksanakan rapat koordinasi antara KPU Inhil dengan Panwas Inhil sesuai dengan arahan dari KPU RI yang tertuang dalam surat KPU RI Nomor 515 tentang persiapan penyerahan dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dimana sebelum melakukan rapat pleno penetapan syarat dukungan bakal calon perseorangan pilkada 2018 harus melakukan koordinasi dengan Panwas. 

Hj Hasni Novriana, SE, M.Si selaku Komisioner KPU Inhil Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Parmas kepada spiritriau.com menuturkan bahwa hasil rapat pleno tersebut tertuang dalam berita acara yang ditanda tangani komisoner KPU Inhil.

Dijelaskannya, yang mana DPT Pilpres tahun 2014 di Inhil yang berjumlah 510.299 ditetapkan sebagai dasar penetuan syarat dukungan perseorangan di Pilkada Inhil tahun 2018, juga dietapkan persentase dukungan sebesar 7,5% sebagaimana diatur dalam pasal 10 PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan, sesuai jumlah DPT pilpres tahun 2014 dikisaran 500.000 - 1.000.000. Sedangkan jumlah dukungan minimal sebesar : 510.299 x 7,5% = 38.273, yang harus tersebar di minimal 11 kecamatan.

"Syarat dukungan tersebut (diatas) secara resmi diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Inhil melalui media massa dan laman KPU Inhil," ujarnya lagi.

Terkait dengal hal tersebut, Komisioner KPU Inhil Bidang Devisi Teknik, Muhammad Dong
mengharapkan syarat dukungan ini menjadi perhatian bagi bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhil tahun 2018 yang saat sekarang ini sedang mengumpulkan Dokumen-Dukungan dari masyakat Inhil.

Dikatakannya juga bahwa yang memenuhi persyaratan untuk dapat memberikan dukungan yaitu masyarakat yang sudah memiliki hak pilih.

"Adapun waktu penyerahan dokumen dukungan pada tanggal 25 - 29 Nopember 2017 dan dihimbau kepada bakal pasangan calon perseorangan untuk melakukan koordinasi dengan KPU Inhil untuk kejelasan dokumen yang perlu dipersiapkan," ulasnya kembali.(adp)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 23 November 2017 | 11:53:02

Ganjar Pranowo dan kasus e-KTP yang bikin gerah

Whistle blower dalam skandal korupsi e-KTP, Muhammad Nazaruddin mengaku melihat dengan mata kepala sendiri mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo terima duit suap dari proyek senilai
Kamis, 23 November 2017 | 11:45:29

DPC Golkar se-Bali tolak Sudikerta jadi bakal Cawagub Bali

Tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bali (KRB), Demokrat, NasDem dan Gerindra sepakat mengajukan paket Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Dharma-Kerta), untuk diusung maju Pilgub.Hal
Rabu, 22 November 2017 | 16:26:04

JK sebut Airlangga bisa rangkap jabatan Ketum Golkar & menteri

Sejumlah nama digadang-gadang layak menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Salah satu nama yang santer disebut adalah Airlangga Hartanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustria
Rabu, 22 November 2017 | 16:18:31

Idrus klaim penunjukan Plt Ketum Golkar sebelum ada surat sakti Novanto

Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mengirimkan dua surat sakti dari balik tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat pertama ditujukan ke pimpinan DPR. Novanto meminta agar dicopot
 
Berita Lainnya
Kamis, 23 November 2017 | 11:53:02

Ganjar Pranowo dan kasus e-KTP yang bikin gerah

Whistle blower dalam skandal korupsi e-KTP, Muhammad Nazaruddin mengaku melihat dengan mata kepala sendiri mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo terima duit suap dari proyek senilai
 
Kamis, 23 November 2017 | 11:45:29

DPC Golkar se-Bali tolak Sudikerta jadi bakal Cawagub Bali

Tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bali (KRB), Demokrat, NasDem dan Gerindra sepakat mengajukan paket Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Dharma-Kerta), untuk diusung maju Pilgub.Hal
 
Rabu, 22 November 2017 | 16:26:04

JK sebut Airlangga bisa rangkap jabatan Ketum Golkar & menteri

Sejumlah nama digadang-gadang layak menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Salah satu nama yang santer disebut adalah Airlangga Hartanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustria
 
Rabu, 22 November 2017 | 16:18:31

Idrus klaim penunjukan Plt Ketum Golkar sebelum ada surat sakti Novanto

Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mengirimkan dua surat sakti dari balik tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat pertama ditujukan ke pimpinan DPR. Novanto meminta agar dicopot
 
Selasa, 21 November 2017 | 15:46:46

Wasekjen Golkar desak munaslub secepatnya, tak perlu ada Plt ketum

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) harus segera dilakukan menyusul penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan
 
Selasa, 21 November 2017 | 14:54:32

Fahri ceritakan pembicaraan Novanto dan Jokowi saat minta perlindungan

Ketua DPR Setya Novanto telah resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto ditetapkan sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya pada 10 November 2017. Sesaat setelah menjalani pemeriksaan
 
Selasa, 21 November 2017 | 11:57:10

Empat sikap politik Dewan Pakar Golkar pasca Setya Novanto ditahan KPK

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto resmi jadi tahanan KPK sejak Minggu (19/11) malam. Ia diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Menyikapi penahanan itu, Dewan Pakar Partai Golkar mengeluarkan empa
 
Selasa, 21 November 2017 | 08:20:25

Empat Penjabat Eselon II dan III Pemkab Rohul Dilantik, Ini Namanya

ROKANHULU - Setelah pemjabat Sebelumnya, Senin, (20/11/2017) sore Empat orang pejabat eselon II pada jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama dan Eselon III Pejabat Administrator di Pemerintah Kabupaten (Pem
 
Senin, 20 November 2017 | 10:52:31

Jabatan Setya Novanto dipertaruhkan besok

Jabatan Setya Novanto sebagai orang nomor satu di Partai Golkar semakin terancam. DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno membahas status Novanto yang telah menjadi tahanan KPK itu pada 21 November 2017 be
 
Senin, 20 November 2017 | 10:48:12

Setya Novanto dinilai perburuk citra DPR dan Golkar

Ketua DPR, Setya Novanto yang diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP disebut dapat memperburuk citra parlemen. Seperti diketahui, Novanto banyak disorot media dalam beberapa hari terakhir setelah ia menghila
 
Senin, 20 November 2017 | 10:32:45

Nurdin Halid: DPP Partai Golkar sekarang saya ambil alih

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto telah menjadi tahanan KPK dalam kasus korupsi e-KTP. Saat ini, kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah penuh kendali ketua harian Nurdin Halid.Nurdin Halid menilai, kondis
 
Sabtu, 18 November 2017 | 17:09:31

KPU Inhil Serahkan Hasil Penelitian Administrasi ke Partai Politik

TEMBILAHAN - Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jumat (17/11/17) sekira pukul 14.00 wib telah dilakukan penyerahan hasil penelitian administrasi partai politik ca
 
Jumat, 17 November 2017 | 21:42:14

Usai Verifikasi Faktual 14 Parpol, KPU Rohil : Hasilnya Tanya Pada Masing-masing Parpol

ROKANHILIR-Usai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menerima berkas administrasi keanggotaan berupa salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) partai politik (Parpol) pada 17 Oktob
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:48:36

Upaya pelengseran Setya Novanto jilid dua

Para senior Partai Golkar tengah merapatkan barisan untuk segera menggelar Munaslub. Tujuannya, melengserkan Setya Novanto dari kursi kepemimpinan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.U
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:10:46

Setya Novanto didesak mundur dari Ketua DPR, ini kata Jokowi

Setelah Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali menyandang status tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, dorongan pergantian pucuk pimpinan DPR bermunculan. Sejumlah pihak melihat, Setnov tidak bisa menjalankan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top