sosial
 
Minggu, 10 September 2017 | 20:52:05

KPU Inhil Rapat Pleno Penentuan Syarat Dukungan Minimal Balon Perseorangan Pilkada 2018

Laporan : Aditya Prahara

Sebarkan:
Aditya Prahara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) saat menggelar rapat pleno tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Piilpres) Tahun 2014 sebagai dasar penentuan syarat dukungan minimal bakal calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhil Tahun 2018, Minggu (10/09/11).
TEMBILAHAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan rapat pleno tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Piilpres) Tahun 2014 sebagai dasar penentuan syarat dukungan minimal bakal calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhil Tahun 2018, Minggu (10/09/11).

Dalam rapat pleno yang digelar di kantor KPU Inhil tersebut tampak juga dihadiri oleh Pengawas Pemilu (Panwaslu) Inhil. Dimana sehari sebelumnya sabtu (09/09/17) telah dilaksanakan rapat koordinasi antara KPU Inhil dengan Panwas Inhil sesuai dengan arahan dari KPU RI yang tertuang dalam surat KPU RI Nomor 515 tentang persiapan penyerahan dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dimana sebelum melakukan rapat pleno penetapan syarat dukungan bakal calon perseorangan pilkada 2018 harus melakukan koordinasi dengan Panwas. 

Hj Hasni Novriana, SE, M.Si selaku Komisioner KPU Inhil Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Parmas kepada spiritriau.com menuturkan bahwa hasil rapat pleno tersebut tertuang dalam berita acara yang ditanda tangani komisoner KPU Inhil.

Dijelaskannya, yang mana DPT Pilpres tahun 2014 di Inhil yang berjumlah 510.299 ditetapkan sebagai dasar penetuan syarat dukungan perseorangan di Pilkada Inhil tahun 2018, juga dietapkan persentase dukungan sebesar 7,5% sebagaimana diatur dalam pasal 10 PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan, sesuai jumlah DPT pilpres tahun 2014 dikisaran 500.000 - 1.000.000. Sedangkan jumlah dukungan minimal sebesar : 510.299 x 7,5% = 38.273, yang harus tersebar di minimal 11 kecamatan.

"Syarat dukungan tersebut (diatas) secara resmi diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Inhil melalui media massa dan laman KPU Inhil," ujarnya lagi.

Terkait dengal hal tersebut, Komisioner KPU Inhil Bidang Devisi Teknik, Muhammad Dong
mengharapkan syarat dukungan ini menjadi perhatian bagi bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhil tahun 2018 yang saat sekarang ini sedang mengumpulkan Dokumen-Dukungan dari masyakat Inhil.

Dikatakannya juga bahwa yang memenuhi persyaratan untuk dapat memberikan dukungan yaitu masyarakat yang sudah memiliki hak pilih.

"Adapun waktu penyerahan dokumen dukungan pada tanggal 25 - 29 Nopember 2017 dan dihimbau kepada bakal pasangan calon perseorangan untuk melakukan koordinasi dengan KPU Inhil untuk kejelasan dokumen yang perlu dipersiapkan," ulasnya kembali.(adp)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 18 Februari 2018 | 21:07:42

Dihadiri PJs Bupati, KPU Inhil Gelar Deklarasi Damai Pilkada Inhil

TEMBILAHAN - Komisi Pemilhan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Inhil menyelenggarakan deklarasi damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhil, Ahad (18/02/18).Semua Paslon Bupati Inhil yaitu Rosman-Musmulyadi, Ramli
Minggu, 18 Februari 2018 | 13:36:58

Plt Danrem Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Serentak

PEKANBARU- Plt Danrem 031/ Wira Bima Kol Czi I Nyoman Parwata, SE, M.Si, M.Tr ( Han) menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Serentak yang di laksanakan oleh KPU Riau di halaman Kantor KPU Riau, Jalan Gaja
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:51:01

KPU Undi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Malam Ini

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu hari ini, Ahad, 18 Februari 2018. Pengundian dilakukan pukul 19.00 di kantor KPU, Jalan Imam Bonj
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:34:46

Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.Partai
 
Berita Lainnya
Minggu, 18 Februari 2018 | 13:36:58

Plt Danrem Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Serentak

PEKANBARU- Plt Danrem 031/ Wira Bima Kol Czi I Nyoman Parwata, SE, M.Si, M.Tr ( Han) menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Serentak yang di laksanakan oleh KPU Riau di halaman Kantor KPU Riau, Jalan Gaja
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:51:01

KPU Undi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Malam Ini

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu hari ini, Ahad, 18 Februari 2018. Pengundian dilakukan pukul 19.00 di kantor KPU, Jalan Imam Bonj
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:34:46

Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.Partai
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 16:09:16

Tidak Penuhi Syarat, PBB dan PKPI Gagal Ikut Tahapan Pemilu 2019

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum KPU membacakan hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). Hasilnya, 2 dari 16 par
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 15:21:59

Gerindra: PDIP Tak Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurut dia, jalanny
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 10:48:37

Main-main dengan dana kampanye, Paslon akan didiskualifikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim pemenangan melaporkan seluruh urusan administrasi dan penggunaan dana kampanye pada 24 Juni, pukul 18.00 WIB. Jika tidak, atau terlambat, maka pasangan calon teran
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 16:33:18

Gerindra prediksi PDIP tak bakal usung Jokowi di 2019

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurutnya, jalannya pemerinta
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 14:29:11

Politikus Golkar sindir Yuddy: Jangan jadikan Golkar alat kejar kekuasaan

Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan motif kembalinya politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kembali ke Partai Golkar. Doli menegaskan pihaknya tidak ingin G
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 13:31:14

Ganjar-Yasin diminta Gus Mus tak alergi kritik

Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo-Taj Yasin mengikuti pengajian rutin di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Kabupaten Rembang, Jumat (16/2). Dalam pengajian tersebut, Ganj
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 13:18:00

Bamsoet pertaruhkan jabatan bukti DPR tak antikritik

Anggota Komisi III Ahmad Sahroni mengemukakan pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bakal pertaruhkan jabatan jika rakyat kritik DPR masuk penjara pantut diapresiasi. Menurutnya, ucapan Bamsoet
 
Kamis, 15 Februari 2018 | 10:10:07

Airlangga Hartarto Prihatin Fayakhun Jadi Tersangka KPK

Jakarta - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengaku prihatin atas penetapan kader Golkar Fayakhun Andriadi sebagai tersangka KPK. "Prihatin terhadap kasus pribadi yang dihadapi kader partai," ucap Airlangg
 
Rabu, 14 Februari 2018 | 15:07:15

Cak Imin Siap Duduk di Kursi Pimpinan MPR

Jakarta - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 telah disahkan. Jumlah penambahan ini yaitu pimpinan MPR sebanyak 3 kursi, DPR 1 kursi, dan DPD 1 kursi. Salah satu ya
 
Rabu, 14 Februari 2018 | 14:04:51

DPR Resmi Setujui Hasil Rekomendasi Pansus KPK

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan hasil rekomendasi di depan Rapat Paripurna DPR. Laporan tersebut, disampaikan oleh Ketua Pansus Hak Angket Agun Gun
 
Selasa, 13 Februari 2018 | 10:31:43

Alasan PPP Tolak Disahkannya Revisi UU MD3

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal atau Sekjen PPP Arsul Sani mengungkapkan alasan partainya memilih walkout saat Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3
 
Senin, 12 Februari 2018 | 06:01:42

Komisi I DPRD Riau Perintahkan Wartawan Keluar Ruangan Saat Hearing Dengan PTPN V Soal Eksekusi Lahan

PEKANBARU -Komisi A DPRD Riau, bertindak aneh ketika hearing dengan PTPN V terkait ekseskusi lahan PTPN V di Kecamatan Kabun, kabupaten Rohul padahal kasus tersebut sudah menjadi konsumsi publik karena sudah te
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top