iklan Situs
 
Jumat, 6 Januari 2017 | 11:46:28
Politik

PAN: Semua naik, cuma harga diri bangsa yang turun

Sebarkan:
merdeka.com
Rakernas PAN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuat kebijakan menaikkan harga mulai dari listrik, bahan bakar minyak (BBM) hingga kepengurusan dokumen kendaraan. Tak hanya di sektor itu, harga pangan juga ikut meroket. Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut kenaikan itu membuat harga diri bangsa turun.

Pergi.com bagi-bagi voucher tiket pesawat Rp 100,000Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PAN di DPR, Mulfachri Harahap. Ucapan tersebut sekaligus menyinggung kenaikan harga tersebut. "Semua naikkan. Ada yang turun satu, harga diri. Yang turun tuh harga diri kita sebagai bangsa itu sudah turun," kata Mulfachri saat dihubungi wartawan, Kamis (5/1).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, setelah reformasi, Indonesia mengalami empat kali pemerintahan. Jika membandingkan, dia menilai empat pemerintahan itu, hanya era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintah benar-benar memiliki konsep.

"Pemerintah punya formulasi untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi, khususnya masalah ekonomi, walaupun ada kekurangan di sana sini, harus kita akui bahwa pemerintahan sebelumnya (era SBY) lebih memiliki konsep untuk mengatasi sejumlah persoalan yang kita hadapi," paparnya.

Bukan hanya itu, dia mengatakan pada era SBY rakyat bisa mendengar penjelasan dari pemerintah terkait persoalan negara, termasuk kenaikan berbagai harga. Bahkan pada saat itu juga pemerintahan SBY menyampaikan rencananya menyelesaikan persoalan tersebut.

"Jadi ini masalahnya, ini cara mengatasinya, harusnya ya, atau pada saat beberapa waktu kemudian menjelaskan kepada masyarakat bahwa progres yang dicapai dengan program yang diterapkan untuk mengatasi masalah itu sudah dikoordinir," jelas dia.

Mulfachri menyambut positif semangat pemerintahan era Jokowi dalam melakukan percepatan terhadap pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, di sisi lain pemerintah tidak lupa ada kepentingan lebih sakral ketimbang hal tersebut. Di antaranya, kebutuhan mendasar masyarakat, inflasi tinggi, sampai kepada tingkat pengangguran di Indonesia.

"Bahwa oke infrastruktur penting, tapi jauh lebih penting untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari, ?harga tinggi, inflasi tinggi, tingkat pengangguran masih tinggi, kemiskinan dan kemudian pemerataan," terangnya. (merdeka.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 25 Juni 2017 | 22:44:04

Jelang Arus Balik, Polres Bengkalis Himbau Masyarakat Tetap Disiplin Berlalu Lintas

BENGKALIS - Jelang arus balik pasca perayaan Idul Fitri 1438 H yang akan berlangsung beberapa hari lagi, pihak Kepolisian khususnya di wilayah Hukum Polres Bengkalis kembali mengingatkan kepada seluruh lapisan
Minggu, 25 Juni 2017 | 20:58:57

Serentak, Pemkab Inhil Bayarkan Honor Pengajar Magrib Mengaji 6 Bulan Sekaligus

TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) membayarkan honorarium para tenaga pengajar maghrib mengaji selama 6 bulan yang terhitung sejak bulan Januari hingga Juni tahun 2017, Kamis (22
Minggu, 25 Juni 2017 | 20:35:57

Ditinggal Mudik, 60 Rumah Habis Terbakar di Inhil

KATEMAN - Tepat pada malam hari raya Idul fitri 1438 H,  60 Pintu Perumahan Karyawan PT. Pulau Sambu Guntung (PT.PSG), Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) habis dilahap sij
Minggu, 25 Juni 2017 | 17:39:12

Amazing, Dua Tahun Berturut, Sorek Satu Terbebas Hiruk Petasan

PELALAWAN - Adem, hening dan bersahaja, adalah pemandangan nan indah saat malam takbir di Kelurahan Sorek Satu. Sudah berjalan dua kali lebaran, Kota Bidadari ini bebas dari hiruk pikuk ledakan mercon dan kemba
 
Berita Lainnya
Sabtu, 24 Juni 2017 | 17:03:39

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Sabtu, 24 Juni 2017 | 16:56:09

Jalan tengah agar Pansus angket KPK tak gaduh

Hubungan DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terlihat kurang harmonis. Berawal dari DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) angket untuk melakukan evaluasi dan mempertanyakan kinerja KPK apa
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top