iklan Situs
 
Senin, 12 Desember 2016 | 14:17:02

Pilkades Tangun diduga Warnai Politik Uang, Masyarakat dan BPD Tolak Hasil

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
Fahrin Waruwu
Ini dugaan bukti-buktinya pada Pilkades Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba.
ROKANHULU - Terkait masyarakat serta Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Tangun Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menolak hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2016 yang diselenggarakan Kamis, (1/12) yang dimenangkan oleh Kades Lama (Patahana) Haliman Hasibuan.  Tim salah satu Cakades di Desa tersebut sudah melayangkan surat gugatan dengan tujuan surat, kepada Panitia, Panwas, Camat, BPMPD dan Plt Bupati hingga ke DPRD Rohul.

Setelah menerima gugatan dari Tim dan sakades nomor urut 1 (Bukhori) dilanjutkan Laporan atau gugatan dari BPD Desa Tangun tersebut bernomor : 141. 1/BPD/08/2016.perihal : Laporan pelaksanaan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tangun Tahun 2016  kepada Bupati Rohul, tembusan Kepala BPMPD Camat Bangun Purba diantara di Poin 5 tertulis, melaporkan dugaan palanggaran Pilkades kepada Camat Bangun Purba dan Bupati Rohul serta merekomendasikan untuk mendiskulifikasi kemenangan calon nomor urut 2 (Haliman) pada Pilkades Desa Tangun.

Dalam awal gugatan masyarakat setempat mengindikasi, Pilkades dimenangkan oleh kandidat Kepala Desa (Kades) Haliman Hasibuan (Petahana), nomor urut 2, terjadi pratek atau diduga diwarnai money politic atau politik uang, dan pemilih juga yang sebagian dikerahkan dari luar desa.

Diantaranya, ada dugaan Money Politik dengan memberikan uang Rp 600.000, 500.000, 400.000, 300.000 dan 200.000 kepada pemilih. Ada juga pemberian HP. Tidak hanya dugaan money politik, ada yang tidak terdaftar DPT yang juga bukan penduduk Desa Tangun, memilih di sejumlah TPS di Desa mereka pada Pilkades tersebut

"Ini sudah kami kumpulkan bukti-buktinya,"beber Cakades nomor urut 1 Bukhori didampingi timsesnya kepada awak media melalui konfensi pers Senin, (12/12/2016) di Pasirpengaraian.

Lanjut Mereka, meminta Plt Bupati Rohul H Sukiman untuk membuktikan pernyatannya sebelum Pilkades berlangsung kepada sejumlah media massa, apa bila ada Cakades yang menang terbukti money politik dan melanggar Peraturan serta UU Pemilihan, bahwa Cakadesnya tidak akan dilantik.

"Kami berharap pelaksanaan Pilkades khususnya di Desa Tangun kepada Plt Bupati Rohul H Sukiman, untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pemilih dengan benar, bukan menang Cakadesnya karena diduga lakukan berbagai kecurangan sesuai bukti yang ada. Sehingga pemerintahan Suparman - Sukiman ini kedepan bisa maju dan meningkat, baik Pembangunan di  dari DD Pusat, ADD Provinsi Riau dan ADD Kabupaten Rokan Hulu tersalukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan pada Visi - misinya Kencang membangun Desa lincah menata Kota,"harap Bukhori dan lainnya.

Sebelumnya, Ali Imran Ketua Tim Pemenangan SUSUKI (Suparman-Sukiman) Kecamatan Bangun Purba mengindikasi di Pilkades Tangun terindikasi telah terjadi kejahatan yang masif, sistematis dan terstruktur.

"Diduga terjadi money politik. Panitia memberikan hak memilih ke lebih dari 20 orang warga luar Desa Tangun, dan merampas hak pilih 9 penduduk asli Tangun," tegas Ali mengatakan kepada Wartawan saat itu  Senin (5/12/16).

Ali mengakui meski 9 warga asli Desa Tangun datang ke TPS membawa identitas kependudukan (KTP dan KK), namun mereka tidak bisa menyalurkan hak suaranya.

Diindikasi lagi, banyak Panitia dan Pengawas Pilkades yang aktif ikut berkampanye, serta ada lagi anggota KPPS yang bukan warga Desa Tangun.

"Kami masyarakat tidak akan pernah menerima Kepala Desa yang bukan dipilih oleh masyrakat Tangun. Masyarakat minta Plt Bupati Rokan Hulu (H. Sukiman) berlaku arif dan bijaksana untuk memberikan Keadilan bagi masyarakat Tangun," pintanya.

Ali mengungkapkan dugaan kejahatan masif, sistematis dan terstruktur, serta praktik money politic sudah dilaporkan ke Panitia Pilkades tingkat kabupaten melalui Camat Bangun Purba, Suharman Nasution.

Dalam laporannya, masyarakat juga ikut melampirkan bukti dugaan money politik dilakukan Kades Tangun terpilih Haliman, seperti uang yang diberikan kepada masyarakat.

Ia mengatakan perolehan suara antara calon nomor urut 2, Haliman Hasibuan (Petahana), dengan calon nomor urut 1, Bahori, hanya selisih 17 suara.

Sedikitnya ada 12 warga Desa Tangun yang mengaku menerima uang dari calon nomor urut 2, terdiri 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu, dan 600 ribu. Bahkan, ada seorang warga dibelikan handphone.

"Dia menang karena didukung pemilih dari luar (desa), kalau warga Tangun bukan dia yang dipilih," tegas Ali.

"Masyarakat (Tangun) tidak akan menerima kemenangan dia (Haliman)," tambah Ali Imran dan mengindikasi kecurangan Pilkades paling vatal terjadi di TPS I di Dusun I Desa Tangun.

Sementara itu, Camat Bangun Purba Suharman Nasution mengakui pihaknya sudah memanggil Ketua Panitia dan Ketua Panwas Pilkades untuk konfirmasi dugaan kecurangan terjadi. (fah) 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 25 Juni 2017 | 22:44:04

Jelang Arus Balik, Polres Bengkalis Himbau Masyarakat Tetap Disiplin Berlalu Lintas

BENGKALIS - Jelang arus balik pasca perayaan Idul Fitri 1438 H yang akan berlangsung beberapa hari lagi, pihak Kepolisian khususnya di wilayah Hukum Polres Bengkalis kembali mengingatkan kepada seluruh lapisan
Minggu, 25 Juni 2017 | 20:58:57

Serentak, Pemkab Inhil Bayarkan Honor Pengajar Magrib Mengaji 6 Bulan Sekaligus

TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) membayarkan honorarium para tenaga pengajar maghrib mengaji selama 6 bulan yang terhitung sejak bulan Januari hingga Juni tahun 2017, Kamis (22
Minggu, 25 Juni 2017 | 20:35:57

Ditinggal Mudik, 60 Rumah Habis Terbakar di Inhil

KATEMAN - Tepat pada malam hari raya Idul fitri 1438 H,  60 Pintu Perumahan Karyawan PT. Pulau Sambu Guntung (PT.PSG), Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) habis dilahap sij
Minggu, 25 Juni 2017 | 17:39:12

Amazing, Dua Tahun Berturut, Sorek Satu Terbebas Hiruk Petasan

PELALAWAN - Adem, hening dan bersahaja, adalah pemandangan nan indah saat malam takbir di Kelurahan Sorek Satu. Sudah berjalan dua kali lebaran, Kota Bidadari ini bebas dari hiruk pikuk ledakan mercon dan kemba
 
Berita Lainnya
Sabtu, 24 Juni 2017 | 17:03:39

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Sabtu, 24 Juni 2017 | 16:56:09

Jalan tengah agar Pansus angket KPK tak gaduh

Hubungan DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terlihat kurang harmonis. Berawal dari DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) angket untuk melakukan evaluasi dan mempertanyakan kinerja KPK apa
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top