Iklan pelantikan 45 Anggota DPRD Rohul
 
Kamis, 12 September 2019 | 15:37:24
Politik

Diduga Melakukan Pelanggaran, Pemenang Pilkades dilaporkan Ke Panwascam Oleh Pihak Kalah

Laporan : Olo

Sebarkan:
Ilustrasi
MERANTI - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kepau Baru yang digelar bulan lalu melahirkan cerita baru. Calon Kapala Desa (Cakdes) nomor urut dua, yang menang dalam penghitungan suara dilaporkan kepihak Badan Pengawas Kecamatan (Banwascam) Tebing Tinggi Timur . 

Cakdes nomor urut dua dilaporkan oleh cakdes lain, karena diduga melakukan pelanggaran money politic, dan membagi-bagikan material berupa kayu olahan  kepada pemilih. Hal ini diketahui setelah surat laporan gugatan sudah masuk kepihak kecamatan.

" kita punya bukti surat pernyataan pengakuan mereka, bahkan bukti photo bahan material yang diberikan juga kita punya. Bahkan masyarakat penerima material kayu itu juga sudah mengakui langsung kepada kita. Kita punya buktinya. Dan ini jelas pelanggaran. Saya sendiri yang melapor ke pihak kecamatan. Dan laporan gugatan ini kita buat bukan karena ada faktor lain, ini murni supaya kita semua sadar apa itu berdemokrasi yang benar. Sebab ini menyangkut nasib masyatakat kepau baru, dalam beberapa tahun kedepan," ungkap Amat Cunlay. 

Dalam menanggapi laporan gugatan Pilkades Kepau Baru yang di terima per tanggal 29 Agustus itu, melalui Sekcam nya pihak Kecamatan Tebing Tinggi Timur membenarkan laporan gugatan itu. Hanya saja masalah ini sudah jadi ranah nya PMD Kabupaten.

"Ya, karena sudah ditangani oleh pihak Kabupaten, lebih baik di komfirmasi ke pihak sana saja," ungkap sekcam kepada Spiritriau. Com melalui Via Seluler. 

Senada juga disampaikan oleh pihak Kecamatan selaku ketua panitia pelaksana pemilihan, bahwa  masalah tersebut  sudah ditangani oleh pihak PMD kabupaten.

"Semuanya sudah diserahkan ke pihak PMD, dan kami sebagai panitia pelaksana tinggal menunggu keputusan dari pihal kabupaten, " ungkapnya melalui Via Seluler. 

Lanjut, Untuk menanggapi hal itu, ketua PMD meranti  Ikhwani  saat ditemui Spiritriau. Com dikantornya mengatakan, 

"Kami juga sudah tau masalah ini. Tapi perlu kita jelaskan saat ini kita konsentrasi dulu ke maslah hasil pilkadesnya. Masalah gugatan pelanggaran harus kita pisahkan dulu. Maslah itu nanti ada ranah yang menangani lagi, mungkin ke kabag hukum, atau kita lihat aja nanti. Yang penting kita focus dulu ke hasil pemilihan " tutut Ikhwani .(Olo)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 20 September 2019 | 17:02:59

PDIP Jadi Partai Idola Dalam Pendaftaran Cabup Dan Cawabup Rohul 2020

ROKAN HULU - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pertama jadi idola para bakal calon Bupati Rokan Hulu yang sudah menyampaikan maju pada pesta Demokrasi secara serentak pada tahun 2020 termasuk Kabu
Jumat, 20 September 2019 | 08:49:44

H-4, Ini Pasal-pasal Kontroversial RUU KUHP yang Segera Disahkan DPR

Jakarta - 4 hari lagi Indonesia memiliki KUHP karya anak bangsa, menggantikan KUHP penjajah Belanda. Namun, penolakan oleh sekelompok orang terus dilakukan jelang pengesahan. Apa saja pasal-pasal kontrover
Kamis, 19 September 2019 | 17:00:53

Lapor ke PBB, Koalisi LSM Nilai UU KPK Baru Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai UU KPK yang baru dapat melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga mereka melaporkan situasi tersebut kepada perwakilan Kantor Perserikata
Kamis, 19 September 2019 | 16:32:35

Pilkades Kepau Baru Diduga Adanya Money Politik

MERANTI - Seluruh yang berhubungan dengan memilih pemimpin, apalagi yang langsung dipilih oleh masyarakat, pasti menginginkan sesuai regulasi yang benar. Seluruh negeri ini butuh pemimpin yang jujur dari p
 
Berita Lainnya
Jumat, 20 September 2019 | 17:02:59

PDIP Jadi Partai Idola Dalam Pendaftaran Cabup Dan Cawabup Rohul 2020

ROKAN HULU - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pertama jadi idola para bakal calon Bupati Rokan Hulu yang sudah menyampaikan maju pada pesta Demokrasi secara serentak pada tahun 2020 termasuk Kabu
 
Jumat, 20 September 2019 | 08:49:44

H-4, Ini Pasal-pasal Kontroversial RUU KUHP yang Segera Disahkan DPR

Jakarta - 4 hari lagi Indonesia memiliki KUHP karya anak bangsa, menggantikan KUHP penjajah Belanda. Namun, penolakan oleh sekelompok orang terus dilakukan jelang pengesahan. Apa saja pasal-pasal kontrover
 
Kamis, 19 September 2019 | 17:00:53

Lapor ke PBB, Koalisi LSM Nilai UU KPK Baru Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai UU KPK yang baru dapat melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga mereka melaporkan situasi tersebut kepada perwakilan Kantor Perserikata
 
Kamis, 19 September 2019 | 16:32:35

Pilkades Kepau Baru Diduga Adanya Money Politik

MERANTI - Seluruh yang berhubungan dengan memilih pemimpin, apalagi yang langsung dipilih oleh masyarakat, pasti menginginkan sesuai regulasi yang benar. Seluruh negeri ini butuh pemimpin yang jujur dari p
 
Kamis, 19 September 2019 | 14:19:04

Pasal Penghinaan Presiden Pernah Dihapus MK, Bagaimana Bila Digugat Lagi?

Jakarta - Pasal Penghinaan Presiden masuk dalam RUU KUHP dan akan disahkan pada 24 September 2019. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menghapus materi pasal tersebut 13 tahun lalu. Lalu, bagaimana bil
 
Kamis, 19 September 2019 | 14:12:54

Ratna Sarumpaet Tetap Divonis 2 Tahun, Jaksa Pelajari Putusan Banding

Jakarta - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Ratna Sarumpaet. Jaksa mempelajari putusan banding yang menguatkan vonis 2 tahun penjara Ratna Sarumpaet."Kita juga pelajari dulu
 
Kamis, 19 September 2019 | 11:08:57

Jadi Tersangka, Imam Nahrawi Mengundurkan Diri dari Posisi Menpora

Jakarta - Menpora Imam Nahrawi menjadi tersangka kasus suap dana hibah KONI. Imam baru saja mengundurkan diri dari posisinya."Tentu saja akan kita segera kita pertimbangkan apakah segera diganti
 
Kamis, 19 September 2019 | 10:04:19

Tim Pokja Menggesa Ranperda Tatip DPRD Rohul periode 2019-2024

ROKAN HULU - Setelah terbentuk, Tim Panitia Kerja (Panja) DPRD Rohul, secara meraton terus menggesa menyelesaikan Rancangan Peraturan (Ranperda) tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Rohul periode 2019-2024. T
 
Kamis, 19 September 2019 | 09:15:46

Banyak Didukung DPD I dan II, Airlangga Berpeluang Besar Kembali Pimpin Golkar

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengklaim peluang Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Golkar semakin menguat. Menguatnya peluang tersebut tercermin dari kecenderungan dukungan
 
Rabu, 18 September 2019 | 20:01:58

Tim KPK RI Lanjutkan Periksa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemrov Kepri

TANJUNGPINANG - Tim KPK kembali melakukan penggeledahan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemrov Kepri di Kompleks Perkantoran Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (1
 
Rabu, 18 September 2019 | 19:34:34

Tim Anti Korupsi (KPK) Obok Obok Dinas Pariwisata Pemprov Kepri

TANJUNGPINANG - Tim kemudian menggeledah Kantor Dinas Pariwisata Pemrov Kepri di Lantai 1 dan Lantai 2, Gerung B1, Kompleks Perkantoran Gubernur Kepri, Selasa (17/9/2019) sekitar pukul 14.30 WIB.  Di
 
Rabu, 18 September 2019 | 10:19:05

Pasal-Pasal Kontroversi di RKUHP yang Jadi Sorotan publik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Tak jarang, pasal-pasal perubahan dalam RUU tersebut menuai kontroversi di publik.Beberapa pihak me
 
Selasa, 17 September 2019 | 12:28:42

Pemprov Riau Dinilai Lambat Antisipasi Korban Kabut Asap

PEKANBARU- Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau dinilai lambat dalam mengantisipasi korban akibat kabut asap, yang mulai berjatuhan  di Bumi Lancang Kuning. Akibatnya, sekarang semua kalang kabut mengantisip
 
Selasa, 17 September 2019 | 09:08:00

Jejak Para Koruptor Meninggal Saat Jalani Hukuman Penjara

Jakarta - Eks Bupati Bangkalan Fuad Amin meninggal dunia di RS Graha Amerta RSU dr Soetomo Surabaya, Senin (16/9). Statusnya adalah terpidana kasus korupsi dan sedang menjalani masa pemidanaan.Fuad Amin me
 
Selasa, 17 September 2019 | 08:51:36

Usai Rapat Bamus, Revisi UU KPK Akan Disahkan Hari Ini

Jakarta - Pengesahan revisi UU KPK akan dibahas dalam badan musyawarah (bamus) pagi ini. Rencananya, usai dibamuskan, DPR akan mengetok palu revisi UU KPK pada paripurna hari ini juga."Betul (aka
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Pelantikan DPRD
 
Top