Iklan pelantikan 45 Anggota DPRD Rohul
 
Kamis, 12 September 2019 | 14:16:17
politik

Ketua DPR Menghindar Saat Ditanya Soal Surat Presiden Soal Revisi UU KPK

merdeka.com

Sebarkan:
merdeka.com

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berkirim surat presiden (surpres) ke DPR mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Surat tersebut telah ditandatangani Presiden Jokowi pada Rabu (11/9).

Menurut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, surat tersebut kabarnya telah dikirim ke DPR pagi ini. Sepengetahuan pria yang akrab disapa Bamsoet ini, isi dari surat tersebut adalah menugaskan menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah melakukan pembahasan revisi UU KPK yang jadi inisiatif DPR.

Bamsoet tidak banyak bicara detail mengenai surat tersebut. "Jadi kalau pandangan saya ya (sama) dengan pandangan DPR, nanti saja tanyakan langsung Komisi III," jelas Bamsoet di Gedung DPR.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meneken Surat Presiden terkait revisi Undang-Undang KPK. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menuturkan, surat tersebut sudah diberikan kepada DPR untuk segera dimulainya pembahasan.

"Surpres Revisi UU KPK sudah diteken Presiden dan sudah dikirim ke DPR ini tadi. Intinya bahwa nanti Bapak Presiden jelaskan detail seperti apa," kata Pratikno di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Pratikno menjelaskan, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sedang disusun. Dan setelah rampung akan dikirim ke DPR.

"Tapi bahwa DIM yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf yang dikirim DPR," ungkap Pratikno.

Dia menjelaskan Mantan Gubernur DKI Jakarta ingin terus menjaga marwah KPK yang independen dalam pemberantasan korupsi. Sebab itu, menurut dia, Jokowi akan secepatnya menjelaskan secara rinci isi DIM tersebut.

"Pemerintah sekali lagi, presiden katakan KPK adalah lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi, punya kelebihan dibandingkan lembaga lainnya. Sepenuhnya Presiden akan jelaskan lebih detail. Proses saya kira sudah diterima DPR," kata Pratikno.

Diketahui, revisi UU KPK Inisiatif DPR berisi sejumlah poin penting yang dianggap melemahkan kinerja KPK. Pertama keberadaan dewan pengawas, kedua aturan penyadapan, ketiga kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), keempat status pegawai KPK.

Kelima kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan terakhir posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Revisi inisiatif Parlemen ini ditolak keras pimpinan KPK saat ini. Penolakan ini juga didukung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seperti YLBHI dan LBH Jakarta, mantan ketua KPK seperti Abraham Samad, juga tokoh masyarakat seperti Buya Syafii Ma'arif.

sumber: merdeka.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 20 September 2019 | 19:15:55

Etape Ke 2 Tour de Siak 2019, diraih Timnas Indonesia

SIAK - Etape kedua Tour de Siak dengan rute Siak - Sungai Apit - Siak sepanjang 80  kilometer berhasil diraih Pebalap Sepeda Tim Nasional Indonesia Reno Yudha Sansaka, Jumat (20 /9/2019). Sesuai Data
Jumat, 20 September 2019 | 19:05:18

Polresta Barelang Polda Kepri Berhasil Amankan 47 WNA di Duga Melakukan Penipuan dan Perasan.

BATAM Sebanyak 47 orang Warga Negara Asing asal Tiongkok dan Taiwan diamankan oleh Polresta Barelang, pelaku diduga telah melakukan praktek Penipuan dan Pemerasan terhadap Warga Negara Tiongkok yang berada di
Jumat, 20 September 2019 | 18:42:04

Tur de Siak Etape ke 2 Melintasi Siak, Sungai Apit, Siak

SIAK - Para pebalap sepeda Dunia di event Tour de Siak  2019 di etape kedua, melintasi jalan Siak, Sungai Apit, Siak dengan jarak tempuh 80 kilometer berhasil memukau para penonton.Pantauan dilapangan
Jumat, 20 September 2019 | 17:02:59

PDIP Jadi Partai Idola Dalam Pendaftaran Cabup Dan Cawabup Rohul 2020

ROKAN HULU - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pertama jadi idola para bakal calon Bupati Rokan Hulu yang sudah menyampaikan maju pada pesta Demokrasi secara serentak pada tahun 2020 termasuk Kabu
 
Berita Lainnya
Jumat, 20 September 2019 | 17:02:59

PDIP Jadi Partai Idola Dalam Pendaftaran Cabup Dan Cawabup Rohul 2020

ROKAN HULU - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pertama jadi idola para bakal calon Bupati Rokan Hulu yang sudah menyampaikan maju pada pesta Demokrasi secara serentak pada tahun 2020 termasuk Kabu
 
Jumat, 20 September 2019 | 08:49:44

H-4, Ini Pasal-pasal Kontroversial RUU KUHP yang Segera Disahkan DPR

Jakarta - 4 hari lagi Indonesia memiliki KUHP karya anak bangsa, menggantikan KUHP penjajah Belanda. Namun, penolakan oleh sekelompok orang terus dilakukan jelang pengesahan. Apa saja pasal-pasal kontrover
 
Kamis, 19 September 2019 | 17:00:53

Lapor ke PBB, Koalisi LSM Nilai UU KPK Baru Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai UU KPK yang baru dapat melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga mereka melaporkan situasi tersebut kepada perwakilan Kantor Perserikata
 
Kamis, 19 September 2019 | 16:32:35

Pilkades Kepau Baru Diduga Adanya Money Politik

MERANTI - Seluruh yang berhubungan dengan memilih pemimpin, apalagi yang langsung dipilih oleh masyarakat, pasti menginginkan sesuai regulasi yang benar. Seluruh negeri ini butuh pemimpin yang jujur dari p
 
Kamis, 19 September 2019 | 14:19:04

Pasal Penghinaan Presiden Pernah Dihapus MK, Bagaimana Bila Digugat Lagi?

Jakarta - Pasal Penghinaan Presiden masuk dalam RUU KUHP dan akan disahkan pada 24 September 2019. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menghapus materi pasal tersebut 13 tahun lalu. Lalu, bagaimana bil
 
Kamis, 19 September 2019 | 14:12:54

Ratna Sarumpaet Tetap Divonis 2 Tahun, Jaksa Pelajari Putusan Banding

Jakarta - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Ratna Sarumpaet. Jaksa mempelajari putusan banding yang menguatkan vonis 2 tahun penjara Ratna Sarumpaet."Kita juga pelajari dulu
 
Kamis, 19 September 2019 | 11:08:57

Jadi Tersangka, Imam Nahrawi Mengundurkan Diri dari Posisi Menpora

Jakarta - Menpora Imam Nahrawi menjadi tersangka kasus suap dana hibah KONI. Imam baru saja mengundurkan diri dari posisinya."Tentu saja akan kita segera kita pertimbangkan apakah segera diganti
 
Kamis, 19 September 2019 | 10:04:19

Tim Pokja Menggesa Ranperda Tatip DPRD Rohul periode 2019-2024

ROKAN HULU - Setelah terbentuk, Tim Panitia Kerja (Panja) DPRD Rohul, secara meraton terus menggesa menyelesaikan Rancangan Peraturan (Ranperda) tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Rohul periode 2019-2024. T
 
Kamis, 19 September 2019 | 09:15:46

Banyak Didukung DPD I dan II, Airlangga Berpeluang Besar Kembali Pimpin Golkar

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengklaim peluang Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Golkar semakin menguat. Menguatnya peluang tersebut tercermin dari kecenderungan dukungan
 
Rabu, 18 September 2019 | 20:01:58

Tim KPK RI Lanjutkan Periksa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemrov Kepri

TANJUNGPINANG - Tim KPK kembali melakukan penggeledahan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemrov Kepri di Kompleks Perkantoran Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (1
 
Rabu, 18 September 2019 | 19:34:34

Tim Anti Korupsi (KPK) Obok Obok Dinas Pariwisata Pemprov Kepri

TANJUNGPINANG - Tim kemudian menggeledah Kantor Dinas Pariwisata Pemrov Kepri di Lantai 1 dan Lantai 2, Gerung B1, Kompleks Perkantoran Gubernur Kepri, Selasa (17/9/2019) sekitar pukul 14.30 WIB.  Di
 
Rabu, 18 September 2019 | 10:19:05

Pasal-Pasal Kontroversi di RKUHP yang Jadi Sorotan publik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Tak jarang, pasal-pasal perubahan dalam RUU tersebut menuai kontroversi di publik.Beberapa pihak me
 
Selasa, 17 September 2019 | 12:28:42

Pemprov Riau Dinilai Lambat Antisipasi Korban Kabut Asap

PEKANBARU- Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau dinilai lambat dalam mengantisipasi korban akibat kabut asap, yang mulai berjatuhan  di Bumi Lancang Kuning. Akibatnya, sekarang semua kalang kabut mengantisip
 
Selasa, 17 September 2019 | 09:08:00

Jejak Para Koruptor Meninggal Saat Jalani Hukuman Penjara

Jakarta - Eks Bupati Bangkalan Fuad Amin meninggal dunia di RS Graha Amerta RSU dr Soetomo Surabaya, Senin (16/9). Statusnya adalah terpidana kasus korupsi dan sedang menjalani masa pemidanaan.Fuad Amin me
 
Selasa, 17 September 2019 | 08:51:36

Usai Rapat Bamus, Revisi UU KPK Akan Disahkan Hari Ini

Jakarta - Pengesahan revisi UU KPK akan dibahas dalam badan musyawarah (bamus) pagi ini. Rencananya, usai dibamuskan, DPR akan mengetok palu revisi UU KPK pada paripurna hari ini juga."Betul (aka
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Pelantikan DPRD
 
Top