Iklan pelantikan 45 Anggota DPRD Rohul
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 10:04:05
Politik

PKS: Wajar JK Khawatir, Amendemen UUD Ibarat Buka Kotak Pandora

Sebarkan:
Detik.com
JAKARTA - PKS memaklumi kekhawatiran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal amendemen UUD 1945. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengibaratkan amendemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora.

"Wajar Pak JK khawatir. Karena ide amendemen seperti membuka kotak pandora," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).

Ia mengatakan tata negara bisa 'jungkir balik' jika amendemen UUD 1945 tidak diawasi penuh. Mardani pun menyinggung soal porsi partai oposisi yang dinilai lemah.

"Jika tidak ada mitigasi risiko, ketatanegaraan kita bisa jungkir balik. Apalagi kekuatan #KamiOposisi masih lemah," ucapnya.

"Semua skenario bisa terjadi. Baik jika semua pihak ikut serta mengawasi ide ini," tegas Mardani.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla bicara soal risiko yang terjadi terkait wacana amendemen UUD 1945. Salah satu risikonya, kata JK, bisa saja Presiden kembali dipilih MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Itu rumit lagi, berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh, presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilik presiden. Kalau gitu lain lagi soal," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Wacana amendemen terbatas UUD 1945 ini sebenarnya sudah muncul pada MPR periode 2014-2019. MPR bahkan telah membentuk dan mengesahkan panitia ad hoc yang bertugas menyiapkan materi penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia pada Agustus 2018. Salah satu tugasnya adalah menyusun soal rencana pembentukan kembali pembangunan model Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Belakangan Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan panitia ad hoc tidak mungkin menyelesaikan tugasnya karena terbentur dengan agenda politik di 2019. Namun, ia menyebut panitia ad hoc akan menyelesaikan sejumlah rekomendasi sebagai acuan amendemen terbatas UUD 1945 di periode mendatang. Rekomendasi tersebut akan dibawa ke sidang paripurna akhir masa jabatan MPR pada 27 September 2019.

"Seiring berjalannya waktu, kesibukan pemilu dan yang lain-lain, saya juga tidak bisa menyampaikan alasan lengkapnya kepada kawan-kawan, sekarang sisa waktu tinggal 2 bulan. Dalam aturan tidak memungkinkan ada amendemen," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7).

"Inilah nanti yang akan dibawa ke paripurna akhir masa jabatan 27 September. Jadi karyanya MPR sekarang ini pokok-pokok pikiran perlunya amendemen terbatas, ada bukunya, ada hasil karyanya ini," imbuh dia.


(detik.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 15 September 2019 | 21:50:27

Ini Tanggapan Ketua PKD Bengkalis Terkait Karlahut

Bengkalis - Ancaman kabut asap akibat peristiwa kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) mulai menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat se-Kabupaten Bengkalis. Dan jika berlarut-larut, tentunya sangatlah b
Minggu, 15 September 2019 | 18:10:11

Pasukan BKO Yunif 123/RW Perkuat Pemadaman di Wilayah Koramil 02/TP

TANAH PUTIH- Karhutla  belum juga padam, di wilayah Kecamatan Tanah Putih,  satgas karhutla  menambah pasukan BKO Yunif 123/RW perkuat dalam pemadaman di wilayah Koramil 02/Tanah Putih. Ahad &nbs
Minggu, 15 September 2019 | 17:58:46

Ketum PERTINA Provinsi Riau Dukung Pasla Maju Di Pilbub Kabupaten Bengkalis 2020

Pekanbaru - Meluasnya informasi bahwa Pasla dikabarkan maju pada Pilkada 2020 bukan hanya di ketahui masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bengkalis, tapi hingga ke Provinsi Riau.Putra kelahiran Bengkalis terse
Minggu, 15 September 2019 | 17:09:04

Pemugaran Cagar Budaya Masih Terus Dilakukan Pihak Kontraktor

TANJUNGPINANG - Miris, akibat pemugaran tanpa didampingi tenaga ahli, salah satu cagar budaya di Tanjungpinang yakni Kelenteng Tien Hou Kong atau Vihara Bahtra Sasana yang berada di Jalan Merdeka kini kondisiny
 
Berita Lainnya
Minggu, 15 September 2019 | 17:58:46

Ketum PERTINA Provinsi Riau Dukung Pasla Maju Di Pilbub Kabupaten Bengkalis 2020

Pekanbaru - Meluasnya informasi bahwa Pasla dikabarkan maju pada Pilkada 2020 bukan hanya di ketahui masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bengkalis, tapi hingga ke Provinsi Riau.Putra kelahiran Bengkalis terse
 
Minggu, 15 September 2019 | 13:06:54

Indra Gunawan Resmi Nahkodai DPRD Riau

PEKANBARU- H Indra Gunawan Eng PHd, resmi naodai DPRD Riau untuk periode lima tahun kedepan, 2019-2024 setelah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tentang penunjukan k
 
Minggu, 15 September 2019 | 12:25:40

Politisi Gerindra Inhu ini Memiliki Pandangan Khusus ke Wartawan

INHU - Jika berkaitan dengan informasi dan berita, maka yang terpikir adalah wartawan. Wartawan mamang pekerjaan mulia namun, oknum wartawanlah yang kerap merusak citra profesi mulia itu. Demikian kata anggo
 
Minggu, 15 September 2019 | 01:01:04

Anggaran Media di DPRD Meranti dipangkas, Awak Media Merana

MERANTI - Banyak instansi yang selalu menggaungkan kalimat " MEDIA ADALAH PARTNER KITA ". benar, media adalah salah satu pilar dalam hal membangun setiap daerah. Media adalah wadah pengetahuan buat masyarakat t
 
Sabtu, 14 September 2019 | 21:27:34

Pemprov Riau Didesak Buka Posko Korban Kabut Asap

PEKANBARU- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Markarius Anwar, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, untuk segera membuka posko-posko  penanganan korban kabut asap di kota Pekanbaru, maup
 
Sabtu, 14 September 2019 | 14:59:17

Bobby Jayanto dilantik sebagai Anggota DPRD Kepri Periode 2019-2024 Siap Bekerja memajukan Kota Tanjungpinang

TANJUNGPINANG - Dilantik menjadi anggota DPRD Kepri Periode 2019-2024, Tersangka kasus Rasis Bobby Jayanto mengatakan, siap bekerja menjalankan program janji politiknya kepada masyarakat saat kampanye, Senin 9
 
Sabtu, 14 September 2019 | 14:26:50

Lis Darmansyah Ketua DPRD Provinsi Kepri Sementara

Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau periode 2019-2024 akan membentuk dan mengumumkan 8 fraksi yang akan dibentuk di DPRD Kepri, Senin 16 september 2019 mendatang. 
 
Jumat, 13 September 2019 | 19:14:49

Ketua semantara DPRD Inhu, Daniel Eka Perdana Gelar Musyawarah Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan

INHU - Setelah seluruh pimpinan Partai politik (Parpol) yang memperoleh kursi di DPRD Inhu, membalas surat usulan nama-nama fraksi dan fraksi gabungan kepada pimpinan semantara DPRD Inhu, akhirnya tuntas dan di
 
Jumat, 13 September 2019 | 19:09:23

Sebelum Rapat Paripurna DPRD Rohul Mengheningkan Cipta Mengenang Mantan Presiden BJ.Habibie

ROKAN HULU -  DPRD Rokan Hulu masa bakti tahun 2019-2024, pasca disumpah jabatan melaksanakan Rapat Paripurna Pembukaan masa persidangan ke-1 tahun 2019 dan pengumuman pembentukan fraksi-fraksi dan pengu
 
Jumat, 13 September 2019 | 18:46:18

Dihadiri Bupati, DPRD Rohul Rapat Paripurna Susunan Pimpinan dan Fraksi

ROKAN HULU - DPRD Rokan Hulu masa bakti tahun 2019-2024, pasca disumpah jabatan melaksanakan Rapat Paripurna Pembukaan masa persidangan ke-1 tahun 2019 dan pengumuman pembentukan fraksi-fraksi dan pengumuman
 
Jumat, 13 September 2019 | 16:14:28

Pembakaran Hutan dan Lahan Tak Terkendali, Ade Hartati: Penegak Hukum Lemah

PEKANBARU- Lemahnya penegakan hukum membuat pembakaran hutan dan lahan di Riau semakin tak terkendali. Sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu kabut asap pekat yang menyelimuti kota Pekanbaru sekarang ini mulai
 
Jumat, 13 September 2019 | 13:48:39

Jokowi Tak Setuju KPK Harus Minta Izin Lembaga Eksternal untuk Penyadapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada beberapa substansi yang menjadi pandangan dari pemerintah.Jo
 
Jumat, 13 September 2019 | 12:19:31

Tim Kerja Pembentukan Tata Tertib Dewan Terbentuk

PEKANBARU-Melalui rapat paripurna DPRD Riau, yang dilaksanakan pada Jumat (13/09/2019) disepakati untuk membentuk, tim kerja pembentukan rancangan peraturan tata tertib DPRD Riau untuk lima tahun kedepan.Rapat
 
Jumat, 13 September 2019 | 09:44:56

Masinton Usulkan Wadah Pegawai KPK Diisi Aparatur Sipil Negara

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menduga ada yang tidak beres dengan mekanisme kepemimpinan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu tersebut nampak dari adanya tekanan dan inte
 
Kamis, 12 September 2019 | 18:00:55

DPRD Inhu Terus Berjuang Melakukan Rapat Guna Pembentukan Tatib dan Kelengkapan Dewan 2019-2024

INHU - Lima pimpinan Partai politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) belum membalas surat DPRD Inhu terkait usulan nama fraksi atau membalas surat usulan nama kuwalisi gabungan Parpol yang t
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Pelantikan DPRD
 
Top