Iklan pelantikan 45 Anggota DPRD Rohul
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 09:26:41
Politik

PDIP Tepis Kekhawatiran JK soal Amendemen UUD: Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Sebarkan:
Detik.com
Foto: Ahmad Basarah
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bicara soal risiko yang terjadi terkait wacana amendemen UUD 1945, yaitu presiden akan kembali dipilih oleh MPR. PDIP, sebagai salah satu partai yang mengusulkan amendemen UUD 1945, menegaskan usulan sebatas mengembalikan pembangunan model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Adanya haluan negara ini akan tetap disesuaikan dengan ciri khas sistem presidensial pada umumnya, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, serta presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).

Menurut Basarah yang merupakan Wakil Ketua MPR itu, MPR memiliki kewajiban untuk memastikan arah pembangunan negara sesuai dengan UUD 1945. Karena itu, lanjut dia, GBHN perlu kembali dihidupkan.

"Konsep lembaga tertinggi negara yang digagas saat ini diletakkan dalam kerangka bahwa MPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD yang secara tata urutan peraturan perundang-undangan terletak paling tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya," ujar Basarah.

"Oleh karenanya, maka MPR memiliki kewajiban memastikan agar norma-norma dalam UUD tersebut dapat diturunkan menjadi kebijakan dasar pembangunan negara. Atas dasar itulah, maka sudah seharusnya haluan negara yang berupa haluan pembangunan nasional ini ditetapkan oleh MPR," imbuhnya.

Ia pun memastikan MPR tidak akan kebablasan dalam melakukan amendemen UUD 1945. Namun, kata Basarah, seluruh elemen masyarakat dan elite politik perlu memberikan masukan hingga terbentuk sebuah kesepakatan.

"Agar tidak kebablasan dalam agenda amandemen terbatas UUD tersebut, maka diperlukan konsensus di antara ketua umum parpol yang punya perwakilan di MPR dan kelompok DPD RI beserta Presiden Jokowi untuk menyepakati dilaksanakannya amendemen UUD 1945 secara terbatas khusus pasal mengenai wewenang MPR sebelum amendemen UUD secara formal mulai dijalankan," jelasnya.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla bicara soal risiko yang terjadi terkait wacana amendemen UUD 1945. Salah satu risikonya, kata JK, bisa saja Presiden kembali dipilih MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Itu rumit lagi, berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh, presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilik presiden. Kalau gitu lain lagi soal," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Wacana amendemen terbatas UUD 1945 ini sebenarnya sudah muncul pada MPR periode 2014-2019. MPR bahkan telah membentuk dan mengesahkan panitia ad hoc yang bertugas menyiapkan materi penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia pada Agustus 2018. Salah satu tugasnya adalah menyusun soal rencana pembentukan kembali pembangunan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Belakangan Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan panitia ad hoc tidak mungkin menyelesaikan tugasnya karena terbentur dengan agenda politik di 2019. Namun, ia menyebut panitia ad hoc akan menyelesaikan sejumlah rekomendasi sebagai acuan amendemen terbatas UUD 1945 di periode mendatang. Rekomendasi tersebut akan dibawa ke sidang paripurna akhir masa jabatan MPR pada 27 September 2019.

"Seiring berjalannya waktu, kesibukan pemilu dan yang lain-lain, saya juga tidak bisa menyampaikan alasan lengkapnya kepada kawan-kawan, sekarang sisa waktu tinggal 2 bulan. Dalam aturan tidak memungkinkan ada amendemen," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7).

"Inilah nanti yang akan dibawa ke paripurna akhir masa jabatan 27 September. Jadi karyanya MPR sekarang ini pokok-pokok pikiran perlunya amendemen terbatas, ada bukunya, ada hasil karyanya ini," imbuh dia.


(detik.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 17 September 2019 | 20:20:14

Nama Kajari dan Pidsus Kejaksaan Bengkalis Dicatut

BENGKALIS - Nama Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Riau serta beberapa kepala seksi dilembaga tersebut dicatut oleh oknum tidak bertanggungjawab.Ini diduga dengan kegiatan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang sedan
Selasa, 17 September 2019 | 19:22:06

Ini Kronologis Ambruknya Dermaga Tanjung Buton Siak

SIAK - Tepatnya pada, Selasa  17 September 2019, pukul 13.30 wib, jembatan dermaga di pelabuhan Tanjung Buton, Siak, ambruk. Seorang petugas Honore di Balai Pelaksana Transportasi Darat (BPTD) ikut te
Selasa, 17 September 2019 | 18:58:11

Lantamal IV Gelar Karya Bakti TNI TW lll Ta 2019

TANJUNGPINANG - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang menggelar kegiatan Karya Bakti (Karbak) TNI TA 2019 yang berlangsung di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong  Kabupaten Bintan,
Selasa, 17 September 2019 | 17:54:40

TNI dan BPBD Berhasil Menangkap yang Diduga Pelaku Karhutla, Dandim 0302/Inhu Janji Berikan Hadiah

INHU - Sejak sebulan terakhir Komandan kodim (Dandim) 0302/Inhu, Letkol Arh Hendra Roza S.I.P, memerintahkan seluruh personil TNI di wilayah Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) dan Kuansing untuk memadamkan titik a
 
Berita Lainnya
Selasa, 17 September 2019 | 12:28:42

Pemprov Riau Dinilai Lambat Antisipasi Korban Kabut Asap

PEKANBARU- Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau dinilai lambat dalam mengantisipasi korban akibat kabut asap, yang mulai berjatuhan  di Bumi Lancang Kuning. Akibatnya, sekarang semua kalang kabut mengantisip
 
Selasa, 17 September 2019 | 09:08:00

Jejak Para Koruptor Meninggal Saat Jalani Hukuman Penjara

Jakarta - Eks Bupati Bangkalan Fuad Amin meninggal dunia di RS Graha Amerta RSU dr Soetomo Surabaya, Senin (16/9). Statusnya adalah terpidana kasus korupsi dan sedang menjalani masa pemidanaan.Fuad Amin me
 
Selasa, 17 September 2019 | 08:51:36

Usai Rapat Bamus, Revisi UU KPK Akan Disahkan Hari Ini

Jakarta - Pengesahan revisi UU KPK akan dibahas dalam badan musyawarah (bamus) pagi ini. Rencananya, usai dibamuskan, DPR akan mengetok palu revisi UU KPK pada paripurna hari ini juga."Betul (aka
 
Senin, 16 September 2019 | 21:13:59

Sidang Paripurna, ini Pesan Masyrullah Selaku Wakil Sementara

INHU - Kalau tidak ada aral melintang, DPRD Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Selasa (17/9/2019) akan melaksanakan sidang paripurna, sidang paripurna internal dewan yang dipimpin dua pimpinan semantara Daniel Eka
 
Senin, 16 September 2019 | 19:46:59

Pelantikan Anggota DPRD Meranti diwarnai Aksi Demo

MERANTI - Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah sesuatu pencapaian yang sangat mulia. Sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, para anggota dewan idealnya harus be
 
Senin, 16 September 2019 | 19:39:14

Hari Ini, 30 Anggota DPRD Kepulauan Meranti Periode 2019 - 2024 Resmi dilantik

MERANTI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti Masa Bakti 2019-2024 resmi dilantik senin (16/09/2019). pelantikan berlangsung di ruang rapat gedung DPRD kabupaten kepulauan  mera
 
Senin, 16 September 2019 | 19:12:48

Pembentukan AKD, Fraksi PDI P Bersikap Realistis

PEKANBARU- Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Riau bersikap realistis soal pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD), yang mana saat ini tengah dalam proses pembahasan antara seluruh fraksi di DPRD Riau. Senin (16/9/
 
Senin, 16 September 2019 | 19:01:18

Kinerja Panitia Pelantikan DPRD Rohil Dipertanyakan

BAGANSIAPIAPI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rohil mengaku kecewa terhadap kinerja panitia pelantikan anggota DPRD Rohil Masa Bhakti 2019-2024, Senin (16/9/19).Kekecewaan ini be
 
Senin, 16 September 2019 | 18:40:09

45 Anggota DPRD Rohil Dilantik, Ini Nama-namanya

BAGANSIAPIAPi-45 anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terpilih periode 2019-2024 resmi dilantik. Pelantikan digelar di kantor DPRD Kabupaten Rohil, jalan Batu enam Bagansiapiapi, Senin (16/9).Prosesi pela
 
Senin, 16 September 2019 | 18:31:32

Dua Universitas di Riau Protes Ke Kantor Wakil Rakyat

PEKANBARU- Protes Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kabut asap di Bumi Lancang Kuning. Ribuan mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR) bersama ratusan  mahasiswa yang tergabung dalam BEM Univer
 
Senin, 16 September 2019 | 11:07:45

KPK Percaya Presiden Tak akan Biarkan KPK Mati

Jakarta - KPK masih menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi menyelamatkan pemberantasan korupsi. Di sisi lain KPK memastikan tidak akan berhenti bekerja meski ada 3 pimpinannya yang men
 
Senin, 16 September 2019 | 10:05:23

Sudah Disahkan DPRD Riau, Perda Pengendalian Karhutla Mandul

PEKANBARU- Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla),,  yang disahkan DPRD Riau pada bulan Mei 2019 lalu terkesan menjadi perda mandul, karena tidak dijalankan oleh
 
Senin, 16 September 2019 | 09:50:04

DPR Tetapkan Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota Hari Ini

Jakarta - Rapat paripurna DPR siang ini juga mengagendakan penetapan panitia khusus (pansus) untuk pemindahan ibu kota. Pansus bertugas mengkaji hasil kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kot
 
Senin, 16 September 2019 | 08:37:26

6 Nama Tenar di Kandidat Menko PMK, Siapa Pilihanmu?

Jakarta - Enam nama tokoh berpengalaman di Indonesia diprediksi menjadi kandidat kuat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Siapa yang tepat menduduki posisi tersebut di perio
 
Minggu, 15 September 2019 | 17:58:46

Ketum PERTINA Provinsi Riau Dukung Pasla Maju Di Pilbub Kabupaten Bengkalis 2020

Pekanbaru - Meluasnya informasi bahwa Pasla dikabarkan maju pada Pilkada 2020 bukan hanya di ketahui masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bengkalis, tapi hingga ke Provinsi Riau.Putra kelahiran Bengkalis terse
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Pelantikan DPRD
 
Top