Terverifikasi Dewan Pers
 
Selasa, 13 Agustus 2019 | 14:16:22
Politik

Politikus PDIP Nilai PD Telat Jika Ingin Perkuat Pemerintahan Jokowi

Sebarkan:
Detik.com
Foto: Ketua DPP PDIP Andreas Hugo
JAKARTA - Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan keinginan Partai Demokrat (PD) untuk memperkuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat terlambat. Menurutnya, dukungan PD harusnya diberikan sebelum pilpres.

"Keinginan kader-kader PD agar PD bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa diartikan marwah PD memang lebih dekat ke pasangan Jokowi-Ma'ruf. Namun, seharusnya ini sudah dilakukan sebelum Pilpres," kata Andreas, Selasa (13/8/2019).

"Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," sambung dia.

Andreas menduga keinginan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendukung Jokowi karena berharap adanya power sharing, utamanya dalam kabinet. Namun, Andreas mengatakan PDIP menyerahkan keputusan terkait koalisi kepada Jokowi.

"Namun, pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa PD ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," kata Andreas.

Dia menyatakan Jokowi akan lebih jeli melihat dukungan yang mengalir usai Pilpres. Dia yakin Jokowi akan mengelola dukungan itu bakal dikelola dengan baik agar pemerintah ke depan tetap efektif.

"Tentu Presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pascakemenangan dan mengelola dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun ke depan tetap efektif," ujar dia.

Sebelumnya, Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya telah mengukuhkan diri mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyatakan PD siap memperkuat pemerintahan Jokowi di periode kedua.

"Kalau ditanya kemana arah politik Partai Demokrat ya, arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Dia menyatakan hal itu adalah sikap resmi partai. Nantinya, sikap tersebut akan diumumkan oleh SBY pada waktu yang tepat.

"Ya, itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," ucapnya.


(Detik.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 22 Agustus 2019 | 15:54:36

RSUD Siak Gelar Program Kesehatan Rutin Pasien

SIAK - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafian Kabupaten Siak, menggelar program kesehatan rutin  terhadap para pasien dan keluarga saat berada di ruang tunggu rumah sakit. Kegiatan tersebut
Kamis, 22 Agustus 2019 | 15:53:59

Kodim 0315/Bintan Gelar Lomba Volley Bersama Warga Dalam Rangka Komsos Kreatif TA. 2019

TANJUNGPINANG-Untuk menjalin tali silaturahmi TNI dengan masyarakat, Komando Distrik Militer (Kodim) 0315/Bintan menggelar Lomba Volley antar Desa dan Kelurahan Se Tanjungpinang dan Bintan. Kegiatan tersebut da
Kamis, 22 Agustus 2019 | 14:58:14

Kebakaran Pasar Terapung Tembilahan, 478 dan 45 Ruko Jadi Puing

TEMBILAHAN - Kebakaran hebat terjadi di kios dan ruko di Jalan Yos Sudarso Tembilahan. Amukan api yang terjadi sejak pukul 02.00 Wib baru bisa dijinakkan pada pagi hari, kamis 22 Agustus 2019.Berdasarkan data y
Kamis, 22 Agustus 2019 | 13:42:37

Dituduh Pelakor, Motif Pengeroyokan Siswi SMK oleh Seniornya di Bekasi

Siswi SMK di Bekasi Timur, Kota Bekasi berinisial GL (16) menjadi korban perundungan dan pengeroyokan oleh senior dan alumni sekolah. Motifnya diduga karena persoalan asmara. GL dituduh merusak rumah tangga sat
 
Berita Lainnya
Selasa, 20 Agustus 2019 | 18:30:58

Diduga Embat Bini Tim Sukses, Oknum DPRD Terpilih Disebut Biang Perceraian

DUMAI - Kisah perselingkuhan kerap menjadi alasan perceraian rumah tangga. Kisah ini pulalah yang sekarang dialami oleh AP, warga  Bangun Sari Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. 
 
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 16:08:32

Profil Singkat Edimas, Dari Aktivis Mahasiswa Hingga Bakal Calon Kades Tasik Serai

DURI  Pilkades Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, di rencanakan akan di gelar pada Akhir Bulan Oktober 2019 ini,  salah satu nama kandidat bakal calon kepala desa T
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 12:23:26

Anton Adiputra Terpilih Ketua SAPMA PP Kabupaten Rokan Hulu

ROKAN HULU - Ketua Pengurus Wilayah Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Provinsi Riau Restu Rambah melantik Pengurus Cabang Sapma PP Kabupaten Rokan Hulu, selasa(13/08/2019) Malam Di
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 10:06:55

NasDem Hormati Jokowi soal 55% Menteri dari Kalangan Profesional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap desain kabinetnya di periode kedua dari usia, hingga 55% menteri dari kalangan profesional. Partai NasDem menyebut menghormati keputusan Joko
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 09:56:47

Jokowi Janji 55% Menteri Profesional, PDIP: Kursi Parpol Dibagi Proporsional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap desain kabinetnya di periode kedua berisi 55% menteri profesional. PDI-Perjuangan menyebut Jokowi tidak akan mengurangi jatah menteri parpol.
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 09:14:40

Jokowi Janji 55% Menteri Profesional, PPP Yakin Pos Parpol Tak Dikurangi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap desain kabinetnya di periode kedua dari usia, latar belakang, hingga 55% menteri profesional. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakin hal in
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:52:58

Maju Pilkada Meranti, Zulfan Heri Merapat ke PKS

PEKANBARU- Untuk mewujudkan maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 mendatang. Politisi kawakan Riau, Zulfan Heri berazam mulai melakukan geril
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 10:04:05

PKS: Wajar JK Khawatir, Amendemen UUD Ibarat Buka Kotak Pandora

JAKARTA - PKS memaklumi kekhawatiran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal amendemen UUD 1945. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengibaratkan amendemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora."Wajar
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 09:51:04

Gerindra Sepakat dengan JK soal Amendemen UUD 45 Berisiko

JAKARTA - Partai Gerindra sepakat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut amendemen UUD 1945 berisiko mengembalikan kewenangan MPR memilih dan memberhentikan presiden. Jika hal itu terjadi, G
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 09:26:41

PDIP Tepis Kekhawatiran JK soal Amendemen UUD: Presiden Tetap Dipilih Rakyat

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bicara soal risiko yang terjadi terkait wacana amendemen UUD 1945, yaitu presiden akan kembali dipilih oleh MPR. PDIP, sebagai salah satu partai yang me
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 08:23:21

PKS Matangkan Caleg Terpilih se-Riau

PEKANBARU- Hampir seratus anggota DPRD terpilih dari 12 Kabupaten dan Kota di Riau dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan  pembekalan, yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai
 
Selasa, 13 Agustus 2019 | 14:16:22

Politikus PDIP Nilai PD Telat Jika Ingin Perkuat Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan keinginan Partai Demokrat (PD) untuk memperkuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat terlambat. Menurutnya, dukungan PD ha
 
Selasa, 13 Agustus 2019 | 13:37:48

PD Ingin Perkuat Pemerintahan Jokowi, PKB: Tergantung Kesepakatan

JAKARTA - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan partainya telah mengukuhkan diri mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Kalau soal bergabung atau tidak, itu k
 
Senin, 12 Agustus 2019 | 15:05:42

PAN Usul Pimpinan MPR Jadi 10, NasDem: Jangan Terlalu Pragmatis

JAKARTA - Partai NasDem tak setuju dengan usul PAN agar pimpinan MPR menjadi 10 orang. NasDem berbicara soal kedewasaan politik dan demokrasi."Menggunakan setiap perkembangan dan dinamika politik sebagai al
 
Senin, 12 Agustus 2019 | 09:52:54

Gerindra Lirik Opsi Paket Pimpinan MPR PDIP, PKS: Itu Hak Mereka

JAKARTA - Gerindra melirik opsi paket pimpinan MPR yang ditawarkan PDIP. PKS menilai itu hak dari Gerindra."Itu haknya kawan-kawan Gerindra," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (12/8/2
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top