Terverifikasi Dewan Pers
 
Selasa, 16 Juli 2019 | 16:57:23
Politik

Sidang Replik Gugatan Mulan Jameela hingga Ponakan Prabowo Digelar Besok

Sebarkan:
Detik.com
JAKARTA - Gugatan perdata yang diajukan 14 calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) berlanjut pada Rabu, 17 Juli 2019. Agenda persidangan esok hari itu adalah replik.

"Persidangan sudah dilaksanakan hari Rabu, 10 Juli. Karena ini cepat, pada tanggal 10 (Juli) pembacaan gugatan dan jawaban, kemudian ditunda untuk replik (pada) Rabu besok 17 Juli. Silakan diikuti," ucap pejabat humas PN Jaksel Achmad Guntur saat ditemui di kantornya, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).

Para caleg Partai Gerindra itu menggugat perdata partainya sendiri agar menetapkan mereka sebagai anggota DPR. Para caleg itu termasuk Mulan Jameela serta R Saraswati Djojohadikusumo yang tidak lain adalah keponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Gugatan itu ditujukan pada Dewan Pembina Partai Gerindra dan DPP Gerindra sebagai tergugat seta KPU yang turut tergugat. Inti gugatan itu--seperti termaktub dalam berkas gugatan--berupa pelanggaran hak para penggugat untuk menentukan kebijakan serta hak untuk dipilih oleh para tergugat.

Khusus untuk caleg Gerindra dari Dapil Jawa Barat XI yakni R Wulansari alias Mulan Jameela (Penggugat IV), disebutkan soal peran Mulan sebagai kader Gerindra yang mengabdi dengan aktif membantu kampanye Gerindra di bidang seni dan budaya. Karena pengabdiannya pada Gerindra, Mulan Jameela (Penggugat IV) mendapatkan penghargaan dari Tergugat I yaitu Bintang Garudayaksa Ksatria Utama.

Pengabdian ini terkait dengan pentingnya posisi kader Gerindra yang diatur dalam Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Gerindra.

"Bahwa karena pentingnya posisi kader, maka Pasal 15 ayat (4) secara tegas mengatur jika kader Partai Gerindra dipersiapkan menjadi Anggota DPRD/DPR Republik Indonesia," demikian penjelasan soal pokok perkara gugatan.

Pemohon mendasarkan gugatannya dengan dasar Pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pasal itu mengatur penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan.

"Bahwa setelah pemungutan suara, kemudian dapat diketahui jika suara Pemilih yang memilih Partai Gerindra saja jauh lebih besar daripada Pemilih yang memilih langsung Calon Anggota Legislatif. Jika dihitung dengan sistem penghitungan suara Sainte Lague maka tidak ada satupun calon anggota legislatif Partai Gerindra yang bisa mendapatkan kursi tanpa adanya suara Pemilih yang memilih Partai Gerindra saja," kata pemohon gugatan.

Terkait dapil Mulan Jameela, suara tertinggi caleg yakni 181.435. Sedangkan suara Gerindra saja yaitu 206.944. Menurut pemohon, tanpa adanya suara partai saja, maka Gerindra tidak mendapatkan kursi di Dapil tersebut.

"Sehingga dengan demikian sangatlah wajar jika Partai Gerindra memiliki kewenangan absolut untuk menentukan caleg mana yang ditetapkan sebagai caleg terpilih," kata pemohon.



Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 20 Agustus 2019 | 16:00:04

Eksekusi Kantor Garda Nasdem Rokan Hilir Ricuh

UJUNGTANJUNG-Eksekusi Kantor garda pemuda Partai Nasdem terletak diatas tanah 4 ( empat ) Hektare di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ( Rohil ), Selasa
Selasa, 20 Agustus 2019 | 15:10:20

Tim Satgas Rokan Hulu Padamkan Api

ROKAN HULU - Tim Satuan tugas (Satgas) Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) berjibaku padamkan api yang membakar lahan seluas kurang lebih satu hektar yang telah di imas tumbang di Desa Rambah Tengah Barat K
Selasa, 20 Agustus 2019 | 15:05:39

Gundala Jadi Film Termahal Tahun Ini?

Jakarta - Gundala merupakan salah satu film paling dinanti tahun ini. Selain itu, film yang dibintangi oleh Abimana Aryasatya ini juga disebut-sebut menelan biaya yang sangat mahal.Joko Anwar selaku p
Selasa, 20 Agustus 2019 | 13:57:35

Kades Rambah Hilir Tengah Himbau Warganya Cegah Karhutla

ROKAN HULU - Kepala Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Sereger menghimbau kepada seluruh warganya untuk tidak melakukan membuka lahan dan hutan dengan cara
 
Berita Lainnya
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 16:08:32

Profil Singkat Edimas, Dari Aktivis Mahasiswa Hingga Bakal Calon Kades Tasik Serai

DURI  Pilkades Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, di rencanakan akan di gelar pada Akhir Bulan Oktober 2019 ini,  salah satu nama kandidat bakal calon kepala desa T
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 12:23:26

Anton Adiputra Terpilih Ketua SAPMA PP Kabupaten Rokan Hulu

ROKAN HULU - Ketua Pengurus Wilayah Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Provinsi Riau Restu Rambah melantik Pengurus Cabang Sapma PP Kabupaten Rokan Hulu, selasa(13/08/2019) Malam Di
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 10:06:55

NasDem Hormati Jokowi soal 55% Menteri dari Kalangan Profesional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap desain kabinetnya di periode kedua dari usia, hingga 55% menteri dari kalangan profesional. Partai NasDem menyebut menghormati keputusan Joko
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 09:56:47

Jokowi Janji 55% Menteri Profesional, PDIP: Kursi Parpol Dibagi Proporsional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap desain kabinetnya di periode kedua berisi 55% menteri profesional. PDI-Perjuangan menyebut Jokowi tidak akan mengurangi jatah menteri parpol.
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 09:14:40

Jokowi Janji 55% Menteri Profesional, PPP Yakin Pos Parpol Tak Dikurangi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap desain kabinetnya di periode kedua dari usia, latar belakang, hingga 55% menteri profesional. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakin hal in
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:52:58

Maju Pilkada Meranti, Zulfan Heri Merapat ke PKS

PEKANBARU- Untuk mewujudkan maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 mendatang. Politisi kawakan Riau, Zulfan Heri berazam mulai melakukan geril
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 10:04:05

PKS: Wajar JK Khawatir, Amendemen UUD Ibarat Buka Kotak Pandora

JAKARTA - PKS memaklumi kekhawatiran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal amendemen UUD 1945. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengibaratkan amendemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora."Wajar
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 09:51:04

Gerindra Sepakat dengan JK soal Amendemen UUD 45 Berisiko

JAKARTA - Partai Gerindra sepakat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut amendemen UUD 1945 berisiko mengembalikan kewenangan MPR memilih dan memberhentikan presiden. Jika hal itu terjadi, G
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 09:26:41

PDIP Tepis Kekhawatiran JK soal Amendemen UUD: Presiden Tetap Dipilih Rakyat

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bicara soal risiko yang terjadi terkait wacana amendemen UUD 1945, yaitu presiden akan kembali dipilih oleh MPR. PDIP, sebagai salah satu partai yang me
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 08:23:21

PKS Matangkan Caleg Terpilih se-Riau

PEKANBARU- Hampir seratus anggota DPRD terpilih dari 12 Kabupaten dan Kota di Riau dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan  pembekalan, yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai
 
Selasa, 13 Agustus 2019 | 14:16:22

Politikus PDIP Nilai PD Telat Jika Ingin Perkuat Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan keinginan Partai Demokrat (PD) untuk memperkuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat terlambat. Menurutnya, dukungan PD ha
 
Selasa, 13 Agustus 2019 | 13:37:48

PD Ingin Perkuat Pemerintahan Jokowi, PKB: Tergantung Kesepakatan

JAKARTA - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan partainya telah mengukuhkan diri mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Kalau soal bergabung atau tidak, itu k
 
Senin, 12 Agustus 2019 | 15:05:42

PAN Usul Pimpinan MPR Jadi 10, NasDem: Jangan Terlalu Pragmatis

JAKARTA - Partai NasDem tak setuju dengan usul PAN agar pimpinan MPR menjadi 10 orang. NasDem berbicara soal kedewasaan politik dan demokrasi."Menggunakan setiap perkembangan dan dinamika politik sebagai al
 
Senin, 12 Agustus 2019 | 09:52:54

Gerindra Lirik Opsi Paket Pimpinan MPR PDIP, PKS: Itu Hak Mereka

JAKARTA - Gerindra melirik opsi paket pimpinan MPR yang ditawarkan PDIP. PKS menilai itu hak dari Gerindra."Itu haknya kawan-kawan Gerindra," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (12/8/2
 
Senin, 12 Agustus 2019 | 09:36:48

Gerindra Dukung Usulan PAN Pimpinan MPR Jadi 10

JAKARTA - Gerindra menilai usulan PAN agar pimpinan MPR menjadi 10 orang sebagai suatu yang baik. Gerindra mengatakan MPR sebagai lembaga pemusyawaratan rakyat memang selayaknya memiliki banyak
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top