Terverifikasi Dewan Pers
 
Rabu, 3 Juli 2019 | 14:47:17
INHU

Nambah Suara Caleg, 5 Orang Pelaku Pidana Pemilu Pileg di Inhu Dihukum Penjara

Laporan : Julfi Hendra

Sebarkan:
RENGAT - Niat Doni Rinaldi duduk di Kantor DPRD Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) pupus sudah, Doni Rinaldi Caleg DPRD Dapil 1 Kabupaten Inhu divonis hakim bersalah atas penambahan suaranya pada Pileg 17 April 2019 lalu.

Vonis hakim PN kelas II Rengat yerhadap yerdakwa Doni Rinaldi hukuman penjara 2 bulan dan denda Rp8 juta ditambah subsider 1 bulan penjara pada Selasa (2/7/2019).

Doni Rinaldi yang tercatat masih sebagai anggota DPRD Inhu dari partai PPP divonis bersalah dalam amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Darma Indo Damanik, SH MKn, Doni bersalah diawali dari adanya laporan Caleg PPP Mulya Eka Maputra melihat adanya perbedaan antara form C1 dengan berita acara hasil rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Rengat dalam bentuk from DAA1, dibeberapa TPS pada 13 Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Rengat Kabupaten Inhu.

Awalnya Palapor hanya melaporkan 2 orang penyelenggara saja yaitu Ketua PPK Kecamatan Rengat Randa Ronaldo, dan anggotanya Muhammad Ridwan. Namun berdasarkan hasil pengembangan oleh tim verifikasi dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Inhu, didapatkan 2 terduga lainnya yaitu Ketua Panwaslu Kecamatan Rengat atas nama Masnur, dan anggota Bawaslu Kabupaten Inhu Sovia Warman werta keterlibatan Caleg PPP atas nama Doni Rinaldi.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Sentra Gakkumdu dengan nomor register laporan 07/LP/PL/Kab/04.05/IV201929/04/2019 tanggal 29 April 2019, meneruskan permasalahan tersebut kepada kepolisian dan kejaksaan dengan nomor register kepolisian   LP/63/V/2019/RES tanggal 18 Mei 2019. 

Doni secara sadar dan sengaja meminta kepada ketua PPK Rengat untuk menaikkan atau menambah perolehan suara miliknya, upaya itu dilkaukan Doni Rinaldi karena kalah dengan Caleg lainnya di PPP Dapil satu tersebut. Doni memberikan uang senilai Rp29 Juta kepada PPK dan orang-orang yang membantu untuk menambahkan perolehan suara miliknya.

Tidak hanya itu, Doni menjanjikan kepada PPK, Panwaslu Kecamatan Rengat, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Inhu Rp5 juta-bulan, apabila Doni sudah dilantik kembali menjadi dewan di DPRD Kabupaten Inhu. 

Ketua Bawaslu Riau, Rosidi Rusdan mengapresiasi atas kerja keras sentra Gakumdu Inhu yang berhasil mengungkap dan menyeret ke pengadilan 5 orang terdakwa yang terbukti telah melakukan pidna pemilu dan dalam amar putusan majelis hakim 5 terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 532 jo 551 Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Vonis yang dibacakan majelis hakim PN kelas II Rengat, dari 5 orang terdakwa yang berperan menambah suara Caleg PPP Doni Rinaldi 4 terdakwa di vonis komprom sama dengan tunuttan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 2 bulan penjara dan denda Rp8 juta ditambah subsider satu bulan penjara.

Sedangkan satu terdakwa atas nama Sovia Warman yang tercatat sebagai anggota komisioner Bawaslu Inhu divonis 4 bulan penjara dan denda Rp8 juta subsider 1 bulan penjara. Vonis hakim kurang dari satu bulan atas tuntuttan JPU 5 bulan penjara dan denda Rp8 juta subsider 1 bulan penjara untuk terdakwa Sovia Warman. (Julfi Hendra)
 
 
Komentar
 
 
Berita Lainnya
Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:05:36

PKB Nilai Lukman Gagal di Kemenag: Parkirannya Jelek, Apalagi Menterinya

JAKARTA - PKB menilai Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin bukan seorang petarung. PKB juga menyebut Lukman malah terkunci oleh anak buahnya sehingga banyak masalah yang tidak sampai kep
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 13:30:19

Suharso: Tak Ada Dualisme, Kalau Ada yang Ngaku PPP Kami Pidanakan

SERANG - Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan tak ada dualisme di partainya. Menurutnya, kalau ada pihak yang menggelar acara dan mengaku sebagai PPP maka bisa dipidanakan oleh pihak
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 11:54:34

Effendi Simbolon: PDIP Kondusif, Tak Ada Gejolak di Kepemimpinan Megawati

JAKARTA - Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan situasi politik di internal partainya berlangsung dinamis. Ia menyebut tak ada hiruk pikuk kepemimpinan di internal PDIP seperti yang terjadi
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:24:22

Gerindra Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Respons PKS

JAKARTA - Partai Gerindra menginginkan kursi Ketua MPR sebagai bentuk rekonsiliasi nyata di tingkat elite parlemen. PKS yang berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2019 mempersilakan partai berlog
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:19:18

Bima Arya: Banyak di DPP PAN yang Semangat Jadi Oposisi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menyebutkan banyak kader di DPP PAN yang ingin menjadi oposisi. Menurutnya oposisi juga terhormat."Saya lihat di dalam it
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 17:03:44

Gerindra Ingin Ketua MPR, PAN: Politik Itu Dinamikanya Tinggi

JAKARTA - Beberapa partai politik, termasuk Partai Gerindra, turut meramaikan bursa Ketua MPR periode 2019-2024. Berbeda dengan PAN, yang memilih menunggu hingga anggota DPR dan MPR hasil Pemilu 201
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:35:51

Gerindra: Di Luar atau Gabung Pemerintah Kami Tetap Pegang Prinsip

BOGOR - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berbicara soal posisi Partai Gerindra untuk periode 2019-2024. Menurutnya, di dalam atau di luar pemerintahan, Gerindra bakal teguh memegang prinsip
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 10:07:08

Bicara Rekonsiliasi, Gerindra Ingin Kursi Ketua MPR

JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid berbicara soal rekonsiliasi. Menurutnya, rekonsiliasi bisa dimulai dari tingkat wakil rakyat di parlemen dengan menunjuk anggota Dewan dari Fraksi Part
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 16:42:45

Bamsoet Ingin Kembalikan Roh Golkar ke Partai Keluarga Tentara

JAKARTA - Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Partai Golkar didirikan oleh Purnawirawan TNI/Polri. Sehingga ia ingin menjadikan Golkar sebagi
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 14:50:02

Deklarasi Caketum Golkar, Bamsoet Singgung Pasukan Singa Dipimpin Domba

JAKARTA - Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendeklarasikan dirinya sebagai calon ketua umum (Caketum) Partai Golkar. Maju sebagai caketum, ia mengaku
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 10:43:27

PSI Kritik PAN yang Tak Ganti Taufik Kurniawan di DPR: Tidak Sensitif!

JAKARTA - PSI mengkritik PAN yang tidak mengganti Taufik Kurniawan di kursi Wakil Ketua DPR setelah terjerat kasus korupsi. Menurut PSI, PAN telah memberikan contoh buruk."Rekan-rekan di PAN sam
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 09:43:12

PKB Ngebet Tambah Menteri, NasDem: Kurang Bijak Bebani Presiden

JAKARTA - PKB ingin menambah jatah kursi menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Partai NasDem menilai permintaan tersebut tidak bijak karena membebani Jokowi."Melihat betap
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 09:09:02

PKS soal Paripurna Wagub: Kami Ikut Aturan, Tapi Jangan Dilambatin

JAKARTA - Wakil Ketua DPR DKI Jakarta M Taufik menilai ada keterlambatan rapat paripurna pemilihan wakil gubernur. Wakil Ketua Fraksi PKS DKI Jakarta Nasrullah mengatakan partainya ingin proses rapa
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 09:03:35

PKB Ingin Tambah Kursi Menteri, PDIP: Koalisi Bukan Perhitungan Untung-Rugi

JAKARTA - PKB ingin jatah kursi menteri untuk mereka bertambah di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. PDIP sebagai rekan koalisi PKB memandang koalisi bukan diikat oleh perhitungan untun
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 08:59:15

PKB Minta Tambah Menteri, Golkar: Nanti Ada yang Tak Kebagian

JAKARTA - PKB ingin menambah jatah kursi menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. PKB sendiri sudah menempatkan empat kadernya di kabinet Jokowi pada periode sebelumnya yaitu
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top