Terverifikasi Dewan Pers
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 10:16:43
Politik

Gerindra Bela Anies yang Disebut Pintar Ngomong soal IMB oleh Ahok

Sebarkan:
Detik.com
Ilustrasi kegiatan di Pulau Reklamasi
JAKARTA - Partai Gerindra membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut pintar ngomong oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut Partai Gerindra, Anies tidak mungkin asal menerbitkan IMB bagi bangunan di Pulau Reklamasi.

"Pak Anies sesuai aturan, dia punya dasar hukum mengeluarkan itu. Nggak asal," ucap Ketua Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta, Abdul Ghoni, saat dihubungi detikcom, Kamis (20/6/2019).

Menurut Ghoni, Anies tidak mengeluarkan kebijakan tanpa pertimbangan lembaga dan dinas terkait. Dari mulai Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta sampai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Ada konsultasi dengan Citata, Citata juga kaji. IMB juga hasil rekomendasi Citata. Citata juga dengan Biro Hukumnya, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Nggak mungkin Pak Anies buat, atau teken, instruksikan dinas terkait, pasti ada konsultasi TGUPP, Citata. Citata kan tahu proses, mekanisme dalam perizinan IMB. Kalau tidak ada dasar hukum Pak Anies juga nggak berani. PTSP juga dilibatkan," ujar Ghoni.

Ghoni lalu menyebut Ahok membiarkan bangunan tanpa dasar hukum dibangun. Menurutnya, bangunan itu bukan mulai dibangun saat Anies menjabat pada 2017.

"Pada zaman Pak Ahok tidak buat aturan. Itu kan bangunan itu berdiri tidak ada (aturan). Reklamasi nggak jelas, bangunan nggak jelas. Itu bukan hanya saat Pak Anies, bangunan itu dibangun. Sampai 1000 unit kalau tidak salah," ujar Ghoni.

Pemprov DKI sebelumnya mengeluarkan IMB untuk bangunan yang berada di Pulau Reklamasi. Padahal, bangunan-bangunan tersebut sempat disegel oleh Pemprov akibat dinilai melanggar izin.

Penyegelan Pulau D reklamasi pada Kamis (7/6/2018). Ada 932 bangunan disegel karena tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Setelah menyegel bangunan di pulau reklamasi, Anies kemudian mencabut izin 13 pulau reklamasi. Hal ini sesuai dengan janji kampanye Anies sebelum terpilih menjadi Gubernur DKI.

Namun, pada 2019, Pemprov DKI mengeluarkan IMB untuk bangunan di pulau itu. Salah satu dasar hukum diterbitkannya IMB itu, menurut Anies, adalah Pergub 206/2016 tentang PRK.

"Begini, ada sekitar seribu unit rumah yang telah mereka bangun tanpa IMB dan dibangun pada periode 2015-2017, sebelum kami bertugas di DKI. Jadi masalah yang kami temui dan harus diselesaikan terkait dengan beberapa fakta: 1) ada Pergub 206/2016 tentang PRK, 2) ada lahan kurang dari 5% yang telah dibuat bangunan rumah tinggal dengan berdasar pada Pergub tersebut dan 3) ada pelanggaran membangun tanpa IMB," ujar Anies.

"Pergub 206/2016 itulah yang jadi landasan hukum bagi pengembang untuk membangun. Bila saya mencabut Pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bagunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang," sambungnya dalam keterangan tertulis.

Ahok yang merupakan Gubernur DKI di masa pembuatan Pergub itu angkat bicara. Ahok menjelaskan alasan dirinya menerbitkan Pergub tersebut.

"Aku udah malas komentarinya. Kalau pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB. Aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100-an triliun dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi," kata Ahok melalui pesan singkat, Rabu (19/6).

Ahok mengatakan Pergub tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara diterapkan untuk warga yang sudah membeli rumah di pulau reklamasi. Dia heran Pergub yang diterbitkannya dijadikan dasar hukum oleh Anies untuk menerbitkan semua IMB bangunan di pulau reklamasi.

"Intinya, Pergub itu aku keluarkan buat bantu rakyat DKI yang keburu punya rumah tetapi tidak bisa buat IMB dan khusus pulau reklamasi," sebut Ahok.

Dia kemudian menyamakan Anies dengan oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang menolak NJOP 15 persen saat pembahasan Perda Tata Ruang di Pulau Reklamasi. Ahok pun menyebut Anies pintar ngomong sehingga IMB bisa muncul tanpa Perda.

"Sekarang karena gubernurnya pintar ngomong, Pergub aku sudah bisa untuk IMB reklamasi tanpa perlu perda lagi. Yang ada kewajiban 15 persen dari nilai NJOP dari pengembang untuk pembangunan DKI. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD," jelas Ahok.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:57:13

Antar Pesanan Shabu, Pemuda Dari Rohil Ini Di Tangkap Opsnal Mandau

Mandau - Selasa, 23 Juli 2019, sekira jam 19.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil amankan seorang tersangka pelaku Narkotika jenis Shabu di jalan Rangau Simpang Jurong Desa Petani Kecamatan Bathin Sol
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:56:31

Biadab, Bapak di Jember Tega Perkosa Anak Kandung yang Stroke

JEMBER - Keterlaluan! Kalimat ini cocok disematkan ke seorang ayah di Jember yang tega memperkosa putri kandungnya. Lebih ironis lagi, warga Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu itu, memperkosa dara
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:43:18

Babinsa Koramil 02/Tanah Putih Laksanakan Pendampingan dan Penyuluhan Ternak Ayam Kampung

TANAH PUTIH-  Sepertinya kebutuhan akan ayam kampung  yang terus semakin meningkat  tidak diimbangi dengan produksi yang besar, sehingga terjadi kekurangan persediaan ayam  yang mengakibatka
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:39:41

Ini Alasan Kulit Tampak Kusam

Terdapat sejumlah alasan mengapa kulit Anda terlihat kusam. Padahal Anda sudah sering kali mandi dan memakai pelembab kulit agar kulit tampak cerah. Rupanya memang terdapat sejumlah alasan mengapa kulit seri
 
Berita Lainnya
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:30:53

PAN Nilai Inti Pertemuan Prabowo-Megawati Bukan soal Bagi-bagi Jatah

JAKARTA - Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut akan bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. PAN berharap tokoh yang sempat bersebrangan di Pemilu 2019 bertemu kembali."Semoga bis
 
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:26:28

PPP soal Pertemuan Megawati-Prabowo: Sah Saja Jika Bicara Ketua MPR

JAKARTA - PPP merespon baik pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Waketum PPP M Arwani Thomafi menyebut pertemuan itu bisa meneduhkan situasi politik."Rencana terseb
 
Selasa, 23 Juli 2019 | 11:34:16

Bara Hasibuan: PAN Tulus Ingin Bantu Jokowi

JAKARTA - Waketum PAN Bara Hasibuan menegaskan pernyataan sang ketua umum, Zulkifli Hasan, yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) tanpa syarat. Ia mengatakan PAN tulus ingin kembali membantu Jokowi di
 
Selasa, 23 Juli 2019 | 10:50:24

Ketua Fraksi Golkar Rohul Minta Ditunda Seleksi Direktur Prusda

ROKAN HULU - Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Rokan Hulu Nono Patria Pratama SE, meminta seleksi atau lelang jabatan untuk Direktur Utama dan Dewan Pengawas  Perusahaan Daerah (Perusda) Ro
 
Senin, 22 Juli 2019 | 16:26:42

Amien Rais Bicara Rekonsiliasi 55-45, NasDem: Itu Bukan Urusannya!

JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (NasDem) menilai tidak sepatutnya Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais berbicara soal pembagian 'kue' di rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode kedua
 
Senin, 22 Juli 2019 | 16:06:42

Beda dengan Dewan Pembina, Ketum KPPG Dukung Airlangga Pimpin Golkar Lagi

JAKARTA - Ketua Umum Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mendukung Ketum Golkar Airlangga Hartarto kembali memimpin untuk periode 2019-2024. Sikap ini berbeda dengan Dewan
 
Senin, 22 Juli 2019 | 14:24:19

Usai Puasa 1 Periode, Akhirnya PDIP Sabet 1 Kursi di DPRD Aceh

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Partai Aceh soal rekapitulasi suara hasil pileg DPR Aceh. Alhasil, Keputusan KPU Aceh tidak berubah, salah satunya PDI Perjuangan memiliki 1 ku
 
Senin, 22 Juli 2019 | 13:39:38

Dewan Pembina KPPG Dukung Bamsoet Jadi Ketum Golkar

JAKARTA - Dewan Pembina Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Ula Nurachwati, mendukung langkah Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Menurut dia, kepemimpinan Ai
 
Senin, 22 Juli 2019 | 09:17:45

Ide 55-45 Amien Rais Ditepis, PAN: Jangan Hanya Dimaknai Bagi-bagi Kursi

JAKARTA - Ide Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais soal pembagian porsi 55-45 terkait rekonsiliasi Joko Widodo dan Prabowo Subianto ditepis sejumlah parpol. PAN menghargai pihak yang tak setuju
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:05:36

PKB Nilai Lukman Gagal di Kemenag: Parkirannya Jelek, Apalagi Menterinya

JAKARTA - PKB menilai Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin bukan seorang petarung. PKB juga menyebut Lukman malah terkunci oleh anak buahnya sehingga banyak masalah yang tidak sampai kep
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 13:30:19

Suharso: Tak Ada Dualisme, Kalau Ada yang Ngaku PPP Kami Pidanakan

SERANG - Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan tak ada dualisme di partainya. Menurutnya, kalau ada pihak yang menggelar acara dan mengaku sebagai PPP maka bisa dipidanakan oleh pihak
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 11:54:34

Effendi Simbolon: PDIP Kondusif, Tak Ada Gejolak di Kepemimpinan Megawati

JAKARTA - Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan situasi politik di internal partainya berlangsung dinamis. Ia menyebut tak ada hiruk pikuk kepemimpinan di internal PDIP seperti yang terjadi
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:24:22

Gerindra Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Respons PKS

JAKARTA - Partai Gerindra menginginkan kursi Ketua MPR sebagai bentuk rekonsiliasi nyata di tingkat elite parlemen. PKS yang berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2019 mempersilakan partai berlog
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:19:18

Bima Arya: Banyak di DPP PAN yang Semangat Jadi Oposisi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menyebutkan banyak kader di DPP PAN yang ingin menjadi oposisi. Menurutnya oposisi juga terhormat."Saya lihat di dalam it
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 17:03:44

Gerindra Ingin Ketua MPR, PAN: Politik Itu Dinamikanya Tinggi

JAKARTA - Beberapa partai politik, termasuk Partai Gerindra, turut meramaikan bursa Ketua MPR periode 2019-2024. Berbeda dengan PAN, yang memilih menunggu hingga anggota DPR dan MPR hasil Pemilu 201
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top