Iklan pelantikan 45 Anggota DPRD Rohul
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 09:19:38
Politik

Haris Azhar Tolak Jadi Saksi di MK, PDIP: Pukulan Balik ke 02

Sebarkan:
Detik.com
Haris Azhar
JAKARTA - Salah satu saksi yang diajukan tim hukum capres-cawapres nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Haris Azhar, menolak bersaksi pada persidangan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Penolakan advokat yang juga pegiat hak asasi manusia (HAM) ini sebagai saksi dianggap PDIP sebagai pukulan balik ke kubu 02.

"Yang mengajukan adalah Tim 02, mengajukan saksi yang tidak bersedia menjadi saksi adalah 'pukulan balik' buat tim 02," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, Rabu (19/6/2019) malam.

Andreas juga menyinggung salah satu alasan penolakan Haris sebagai saksi. Alasan penolakan yang disinggung itu terkait catatan HAM.

"Apalagi Haris juga tidak bersedia karena alasan pelanggaran HAM oleh Prabowo," ucapnya.

Haris memang menyebut soal catatan HAM menjadi salah satu alasannya menolak sebagai saksi gugatan hasil Pilpres di MK. Dia menyebut baik pihak Prabowo sebagai pemohon dan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak terkait sama-sama punya catatan terkait masalah HAM.

"Bahwa selain itu, dan juga penting, saya selaku bagian dari masyarakat Indonesia yang selama ini menuntut akutabilitas dan kinerja pengungkapan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau, memandang dua kubu kontestan Pilpres 2019, baik kubu Bapak Joko Widodo maupun kubu Bapak Prabowo Subianto, memiliki catatan pelanggaran HAM, di mana Bapak Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat; sementara Bapak Prabowo Subianto, menurut Laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sepanjang tahun 1997-1998," tulis Haris dalam surat yang ditujukannya hakim konstitusi.

Nah, terkait disebutnya Jokowi dalam poin tersebut, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, mengaku pihaknya menghormati alasan Haris itu. Dia mengatakan pihaknya menyadari penuntasan kasus HAM masa lalu bukan semata-mata ditentukan faktor keberanian Jokowi, namun banyak faktor lainnya.

"Terkait sikapnya yang kritis terhadap sikap dan kebijakan presiden Jokowi yang dinilainya belum maksimal untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga harus kita hormati. Meskipun kami menyadari bahwa perihal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu bukan semata-mata faktor keberanian Jokowi untuk menuntasnnya tetapi karena memang faktor yang harus dipertimbangkan bersifat multidimensional dan jika keliru menanganinya berpotensi menimbulkan turbulensi politik yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik yang ujung-ujungnya juga berpotensi menciptakan pelanggaran HAM baru jika terjadi chaos antarkomponen masyarakat Indonesia," jelasnya.

Basarah pun menghormati sikap Haris yang menolak menjadi saksi gugatan hasil Pilpres. Dia menilai penolakan Haris sebagai bentuk menjaga independensi sebagai aktivis HAM.

"Saya hormati sikap Bung Haris Azhar tersebut. Sebagai aktivis dan pejuang HAM memang dia harus menjaga independensinya dari pusaran kepentingan politik praktis Pilpres," ucap Basarah.

Selain Basarah, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno juga angkat bicara terkait salah satu alasan penolakan Haris sebagai saksi yang menyinggung kinerja Jokowi terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM. Dia mengatakan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu memang sulit.

"Bila Pak Jokowi dinilai belum menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat warisan masa lalu, tentu terdapat kondisi objektif yang membuatnya demikian. Kalau kasusnya sederhana, tentu sudah dipecahkan oleh Presiden sebelumnya. Kita tahu ada pelaku dan informasi para pihak yang susah diverifikasi atau divalidasi. Pak Jokowi bukan malaikat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari menilai Haris harusnya bisa memisahkan dua hal berbeda antara menjadi saksi gugatan hasil Pilpres di MK dengan urusan penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM. "Menurutku harusnya dipisahkan dua masalah yang berbeda. Dengan menjadi saksi dia malah bisa memperjuangkan nilai-nilai HAM yang diyakini," ujar Eva.

Sebelumnya, Haris memutuskan mundur dari posisi saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandiaga. Sedianya Haris didaftarkan sebagai saksi di persidangan MK hari ini oleh tim Prabowo-Sandiaga.

"Saya menolak memberikan kesaksian karena ada beberapa alasan," kata Haris kepada wartawan, Rabu (19/6).


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 13 November 2019 | 21:52:41

Polda Sumut dan Polres Samosir diminta Segera Tangkap Pelaku dan Otak Pelaku Pembakaran Guest House Yang Sudah Berstatus D.P.O

MEDAN | Polres Samosir hingga kini belum dapat mengungkap siapa pelaku ...
Rabu, 13 November 2019 | 19:42:55

Mantap... Anggota DPRD Inhu Ini Buat Program Bantu Masyarakat Kurang Mampu Selama Menjabat

Inhu - Membantu masyarakat miskin secara bergilir di setiap desa menjadi program rutin yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Muhammad Syafaat SHi, bukan hanya gaji bulan pertama sejak
Rabu, 13 November 2019 | 19:15:30

Pemkab Rohul Buka 169 Formasi CPNS

PASIRPANGARAIAN- Pemerintah Kabupaten‎ Rokan Hulu (Rohul) menyediakan 169 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2019. Jumlah tahun ini lebih sedikit dibanding 2018, yaitu sebanyak 278 f
Rabu, 13 November 2019 | 18:23:51

Pusjarah TNI Gelar Lomba Lukis SMA Tingkat Nasional

JAKARTA- Dalam rangka memperingati HUT ke-74 TNI tahun 2019, Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia (Pusjarah TNI) menggelar "Lomba Melukis SMA Tingkat Nasional" dengan menggunakan kanvas berukuran 60 x 40 cm
 
Berita Lainnya
Rabu, 13 November 2019 | 19:42:55

Mantap... Anggota DPRD Inhu Ini Buat Program Bantu Masyarakat Kurang Mampu Selama Menjabat

Inhu - Membantu masyarakat miskin secara bergilir di setiap desa menjadi program rutin yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Muhammad Syafaat SHi, bukan hanya gaji bulan pertama sejak
 
Selasa, 12 November 2019 | 14:00:30

Kompol H Asmar Bersiap Mengabdi di Tanah Kelahiran

Komisaris Polisi (Kompol) H. Asmar yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Bagan Sinembah tidak lama lagi akan mengakhiri masa pengabdiannya kepada Negara sebagai Polisi Republik Indo
 
Selasa, 12 November 2019 | 06:23:49

Selama Negara Butuh Haluan Negara, Fraksi Golkar Dukung Penuh

JAKARTA-Fraksi Partai Golkar menyatakan komitmennya untuk mendukung haluan negara. Komitmen tersebut mengikuti kebijakan yang diputuskan oleh DPP Partai Golkar."Fraksi Golkar tidak menolak atau tidak mempermasa
 
Senin, 11 November 2019 | 21:25:22

PT Aalam Sari Lestari Dilaporkan ke Komisi II DPRD Inhu

Inhu - Berbagai persoalan tentang lahan perkebunan di Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Riau, muncul kepermukaan. Untuk mendapatkan keadilan, masyarakat melaporkan mediasi dalam menuntut hak ke DPRD Kabupaten Inh
 
Senin, 11 November 2019 | 11:26:47

Pilkada Rohul 2020, Hamulian Akan Berpasangan Dengan Teddy Mirza Dal

ROKAN HULU - Bakal calon Bupati Rokan Hulu, H. Hamulian akui akan menggandeng Ketua DPD Partai Nasdem Rohul, Teddy Mirza Dal, sebagai pasangan duetnya untuk maju ke kontestasi Pemilihan umum Kepala Daerah (Pilk
 
Senin, 11 November 2019 | 09:14:27

Dua Jalan Poros Kampung di Kec Koto Gasib Akan di Aspal

SIAK - Jalan poros Kampung Sengkemang dan Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib tahun 2020 direncanakan akan di aspal menggunakan anggaran APBD Siak. Ini dikatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daer
 
Minggu, 10 November 2019 | 18:48:12

Sarana Pendidikan di Segintil Sangatlah Minim, Ini Kata Fairus Ramli

SIAK - Minimnya sarana pendidikan di Kampung Teluk Rimba khususnya di Dusun Sigintil yang terpisah oleh sungai Siak mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak Fairus Ramli,Minggu (10/11
 
Minggu, 10 November 2019 | 11:12:59

Anggota DPRD Siak Robi Cahyadi Gelar Reses Ke 1 di Kampung Sri Gemilang

SIAK - Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, Robi Cahyadi menggelar kegiatan reses pertama tahun 2019, di daerah pemilihan II, yang meliputi Kecamatan Dayun, Koto Gasib, Lubu
 
Sabtu, 9 November 2019 | 22:38:18

H. Rohman : Mari Masyarakat Kita Manfaatkan Replanting Sawit Dari Pemerintah

SIAK- Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Siak, H  Rohman  mengajak para petani untuk terus memanfaatkan program replanting sawit yang digalakkan pemerintah pusat melal
 
Sabtu, 9 November 2019 | 19:13:20

H.Rasmin Damri Lubis Kembalikan Formulir

ROKAN HULU - Buya H Rasmin Damri Lubis LC kembalikan Formulir pendaftaran Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Rokan Hulu Pilkada Tahun 2020, Periode Tahun 2021-2026 di PartaI Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Rokan Hulu
 
Sabtu, 9 November 2019 | 16:21:09

Minimnya Sarana Pendidikan di Segintil, Ini Kata Fairus Ramli

SIAK  - Minimnya sarana pendidikan di Kampung Teluk Rimba khususnya di Dusun Sigintil yang terpisah oleh sungai Siak mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak Fairus Ramli, Minggu
 
Sabtu, 9 November 2019 | 13:32:01

Reses Ke 1 Anggota DPRD Siak, Masyarakat Usulkan Lampu PLN

SIAK - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak, Robi Cahyadi mengatakan, banyak hal yang ia dapatkan dalam pelaksanaan reses ke- I dan temu langsung dengan masyarakat, Minggu (10/11/2019)Adapun permi
 
Kamis, 7 November 2019 | 18:39:33

Afrizal Kembalikan Pendaftaran Cabup Rohil Ke Partai Demokrat

BAGANSIAPIAPI-Bakal calon Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong beserta istrinya Sanimar SPd dan rombongan serta tim militan emak emak melakukan pengembalian formulir penjaringan ke partai Demokrat, Kamis
 
Kamis, 7 November 2019 | 17:12:05

Wabup Inhu Khairizal Daftar Balon Bupati di Gerindra

Inhu - Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Khairizal, mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon bupati untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada, Rabu (06/11/2019).Dalam konferensi pers Kha
 
Kamis, 7 November 2019 | 16:57:52

PPP Inhu Buka Pendaftaran Balon Bupati dan Balon Wabup

Inhu- Panitia desk penjaringan Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Riau, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi membuka pendaftaran. Pendaftaran dibuka untuk putra dan
 
 
 
Terpopuler

3

09 Nov 2019 19:13 | 363 views
Mendaftar Penjaringan di PKS Rohul

H.Rasmin Damri Lubis Kembalikan Formulir

 
 
 
 
Top