Terverifikasi Dewan Pers
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 09:19:38
Politik

Haris Azhar Tolak Jadi Saksi di MK, PDIP: Pukulan Balik ke 02

Sebarkan:
Detik.com
Haris Azhar
JAKARTA - Salah satu saksi yang diajukan tim hukum capres-cawapres nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Haris Azhar, menolak bersaksi pada persidangan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Penolakan advokat yang juga pegiat hak asasi manusia (HAM) ini sebagai saksi dianggap PDIP sebagai pukulan balik ke kubu 02.

"Yang mengajukan adalah Tim 02, mengajukan saksi yang tidak bersedia menjadi saksi adalah 'pukulan balik' buat tim 02," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, Rabu (19/6/2019) malam.

Andreas juga menyinggung salah satu alasan penolakan Haris sebagai saksi. Alasan penolakan yang disinggung itu terkait catatan HAM.

"Apalagi Haris juga tidak bersedia karena alasan pelanggaran HAM oleh Prabowo," ucapnya.

Haris memang menyebut soal catatan HAM menjadi salah satu alasannya menolak sebagai saksi gugatan hasil Pilpres di MK. Dia menyebut baik pihak Prabowo sebagai pemohon dan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak terkait sama-sama punya catatan terkait masalah HAM.

"Bahwa selain itu, dan juga penting, saya selaku bagian dari masyarakat Indonesia yang selama ini menuntut akutabilitas dan kinerja pengungkapan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau, memandang dua kubu kontestan Pilpres 2019, baik kubu Bapak Joko Widodo maupun kubu Bapak Prabowo Subianto, memiliki catatan pelanggaran HAM, di mana Bapak Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat; sementara Bapak Prabowo Subianto, menurut Laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sepanjang tahun 1997-1998," tulis Haris dalam surat yang ditujukannya hakim konstitusi.

Nah, terkait disebutnya Jokowi dalam poin tersebut, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, mengaku pihaknya menghormati alasan Haris itu. Dia mengatakan pihaknya menyadari penuntasan kasus HAM masa lalu bukan semata-mata ditentukan faktor keberanian Jokowi, namun banyak faktor lainnya.

"Terkait sikapnya yang kritis terhadap sikap dan kebijakan presiden Jokowi yang dinilainya belum maksimal untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga harus kita hormati. Meskipun kami menyadari bahwa perihal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu bukan semata-mata faktor keberanian Jokowi untuk menuntasnnya tetapi karena memang faktor yang harus dipertimbangkan bersifat multidimensional dan jika keliru menanganinya berpotensi menimbulkan turbulensi politik yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik yang ujung-ujungnya juga berpotensi menciptakan pelanggaran HAM baru jika terjadi chaos antarkomponen masyarakat Indonesia," jelasnya.

Basarah pun menghormati sikap Haris yang menolak menjadi saksi gugatan hasil Pilpres. Dia menilai penolakan Haris sebagai bentuk menjaga independensi sebagai aktivis HAM.

"Saya hormati sikap Bung Haris Azhar tersebut. Sebagai aktivis dan pejuang HAM memang dia harus menjaga independensinya dari pusaran kepentingan politik praktis Pilpres," ucap Basarah.

Selain Basarah, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno juga angkat bicara terkait salah satu alasan penolakan Haris sebagai saksi yang menyinggung kinerja Jokowi terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM. Dia mengatakan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu memang sulit.

"Bila Pak Jokowi dinilai belum menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat warisan masa lalu, tentu terdapat kondisi objektif yang membuatnya demikian. Kalau kasusnya sederhana, tentu sudah dipecahkan oleh Presiden sebelumnya. Kita tahu ada pelaku dan informasi para pihak yang susah diverifikasi atau divalidasi. Pak Jokowi bukan malaikat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari menilai Haris harusnya bisa memisahkan dua hal berbeda antara menjadi saksi gugatan hasil Pilpres di MK dengan urusan penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM. "Menurutku harusnya dipisahkan dua masalah yang berbeda. Dengan menjadi saksi dia malah bisa memperjuangkan nilai-nilai HAM yang diyakini," ujar Eva.

Sebelumnya, Haris memutuskan mundur dari posisi saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandiaga. Sedianya Haris didaftarkan sebagai saksi di persidangan MK hari ini oleh tim Prabowo-Sandiaga.

"Saya menolak memberikan kesaksian karena ada beberapa alasan," kata Haris kepada wartawan, Rabu (19/6).


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 23 Juli 2019 | 07:47:35

Diikuti 49 Mahasiswa Baru, Akbid Husada Gemilang Mulai Kegiatan Moka

TEMBILAHAN - Akademi Kebidanan (Akbid) Husada gemilang membuka kegiatan Masa Orientasi Kampus (MOKA) di Kampus Akbid Jalan Pendidikan Tembilahan. Senin (22/07/2019). Dalam pembukaan kegiatan yang akan b
Senin, 22 Juli 2019 | 19:36:48

H. Alfedri Lantik 7 Pj Penghulu didua Kecamatan di Kab. Siak

SIAK - Bupati Siak Alfedri melantik 7 Pejabat (Pj) Penghulu Kampung di dua Kecamatan, yaitu kecamatan Kerinci Kanan dan Lubuk dalam. Pelantikan dilakukan di aula Kantor Camat Kerinci Kanan, Senin Siang (22/7/19
Senin, 22 Juli 2019 | 19:34:00

Lepas JCH Siak Menuju Embarkasi Haji Antara, Alfedri Doakan Semoga Menjadi Haji Mabrur

SIAK - Bupati Siak Alfedri melepas Jamaah Calon Haji asal Kabupaten Siak, yang diberangkatkan menuju Embarkasi Haji Antara di Pekanbaru dari halaman Asrama Haji Kabupaten Siak, Senin pagi (22/7/19).Sebanyak 213
Senin, 22 Juli 2019 | 19:20:10

Raih Akreditasi Paripurna, Bupati Alfedri Minta RSUD Tengku Rafian Tingkatkan Kualitas Pelayanan

SIAK - Pasca diraihnya sertifikat akreditasi paripurna bintang lima, RSUD Tengku Rafian Siak saat ini dalam hal sertifikasi telah dinyatakan setara dengan sejumlah rumah sakit ternama lainnya di Indonesia seper
 
Berita Lainnya
Senin, 22 Juli 2019 | 16:26:42

Amien Rais Bicara Rekonsiliasi 55-45, NasDem: Itu Bukan Urusannya!

JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (NasDem) menilai tidak sepatutnya Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais berbicara soal pembagian 'kue' di rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode kedua
 
Senin, 22 Juli 2019 | 16:06:42

Beda dengan Dewan Pembina, Ketum KPPG Dukung Airlangga Pimpin Golkar Lagi

JAKARTA - Ketua Umum Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mendukung Ketum Golkar Airlangga Hartarto kembali memimpin untuk periode 2019-2024. Sikap ini berbeda dengan Dewan
 
Senin, 22 Juli 2019 | 14:24:19

Usai Puasa 1 Periode, Akhirnya PDIP Sabet 1 Kursi di DPRD Aceh

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Partai Aceh soal rekapitulasi suara hasil pileg DPR Aceh. Alhasil, Keputusan KPU Aceh tidak berubah, salah satunya PDI Perjuangan memiliki 1 ku
 
Senin, 22 Juli 2019 | 13:39:38

Dewan Pembina KPPG Dukung Bamsoet Jadi Ketum Golkar

JAKARTA - Dewan Pembina Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Ula Nurachwati, mendukung langkah Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Menurut dia, kepemimpinan Ai
 
Senin, 22 Juli 2019 | 09:17:45

Ide 55-45 Amien Rais Ditepis, PAN: Jangan Hanya Dimaknai Bagi-bagi Kursi

JAKARTA - Ide Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais soal pembagian porsi 55-45 terkait rekonsiliasi Joko Widodo dan Prabowo Subianto ditepis sejumlah parpol. PAN menghargai pihak yang tak setuju
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:05:36

PKB Nilai Lukman Gagal di Kemenag: Parkirannya Jelek, Apalagi Menterinya

JAKARTA - PKB menilai Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin bukan seorang petarung. PKB juga menyebut Lukman malah terkunci oleh anak buahnya sehingga banyak masalah yang tidak sampai kep
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 13:30:19

Suharso: Tak Ada Dualisme, Kalau Ada yang Ngaku PPP Kami Pidanakan

SERANG - Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan tak ada dualisme di partainya. Menurutnya, kalau ada pihak yang menggelar acara dan mengaku sebagai PPP maka bisa dipidanakan oleh pihak
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 11:54:34

Effendi Simbolon: PDIP Kondusif, Tak Ada Gejolak di Kepemimpinan Megawati

JAKARTA - Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan situasi politik di internal partainya berlangsung dinamis. Ia menyebut tak ada hiruk pikuk kepemimpinan di internal PDIP seperti yang terjadi
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:24:22

Gerindra Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Respons PKS

JAKARTA - Partai Gerindra menginginkan kursi Ketua MPR sebagai bentuk rekonsiliasi nyata di tingkat elite parlemen. PKS yang berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2019 mempersilakan partai berlog
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:19:18

Bima Arya: Banyak di DPP PAN yang Semangat Jadi Oposisi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menyebutkan banyak kader di DPP PAN yang ingin menjadi oposisi. Menurutnya oposisi juga terhormat."Saya lihat di dalam it
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 17:03:44

Gerindra Ingin Ketua MPR, PAN: Politik Itu Dinamikanya Tinggi

JAKARTA - Beberapa partai politik, termasuk Partai Gerindra, turut meramaikan bursa Ketua MPR periode 2019-2024. Berbeda dengan PAN, yang memilih menunggu hingga anggota DPR dan MPR hasil Pemilu 201
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:35:51

Gerindra: Di Luar atau Gabung Pemerintah Kami Tetap Pegang Prinsip

BOGOR - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berbicara soal posisi Partai Gerindra untuk periode 2019-2024. Menurutnya, di dalam atau di luar pemerintahan, Gerindra bakal teguh memegang prinsip
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 10:07:08

Bicara Rekonsiliasi, Gerindra Ingin Kursi Ketua MPR

JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid berbicara soal rekonsiliasi. Menurutnya, rekonsiliasi bisa dimulai dari tingkat wakil rakyat di parlemen dengan menunjuk anggota Dewan dari Fraksi Part
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 16:42:45

Bamsoet Ingin Kembalikan Roh Golkar ke Partai Keluarga Tentara

JAKARTA - Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Partai Golkar didirikan oleh Purnawirawan TNI/Polri. Sehingga ia ingin menjadikan Golkar sebagi
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 14:50:02

Deklarasi Caketum Golkar, Bamsoet Singgung Pasukan Singa Dipimpin Domba

JAKARTA - Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendeklarasikan dirinya sebagai calon ketua umum (Caketum) Partai Golkar. Maju sebagai caketum, ia mengaku
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top