Terverifikasi Dewan Pers
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 09:13:43
Politik

PDIP Setuju Ahok soal Pergub Tak Bisa Jadi Dasar IMB di Pulau Reklamasi

Sebarkan:
Detik.com
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengaku setuju dengan ucapan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi. Menurut PDIP, Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) tak bisa menjadi dasar diterbitkannya IMB untuk bangunan di Pulau Reklamasi.

"Kan saya sejak awal bilang begitu. Pergub (nomor 206) tahun 2016 tidak bisa jadi alasan hukum, yang bisa dijadikan (landasan) itu Perda. Kenapa dikeluarkan IMB tidak dikejar dulu selesaikan pembahasan dua raperda itu," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Rabu (19/6/2019).

Gembong masih berkeyakinan dua Raperda, Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) maupun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) akan dibahas. Dua Raperda itu, katanya, dibutuhkan untuk mengatur kontribusi pembangunan oleh swasta.

"Ketika bicara dua Raperda, bicara kontribusi, Pergub tidak ada kontribusi. Kalau Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) dulu sebut reklamasi buat siapa? Raperda menjawab itu. Karena ada kontribusi tambahan, yang kontribusi tambahan bisa dilakukan untuk revitalisasi kawasan pantura," ucap Gembong.

Fraksi PDIP merasa aneh saat Pemprov menyebut Raperda RZWP3K tidak membahas reklamasi dan RTKS Pantura tidak lagi dibahas. Gembong menyebut Pemprov salah karena menghilangkan reklamasi dalam pembahasan raperda.

"Tambah blunder lagi. Kan gini, pertanyaan sederhana, itu tanah timbul dari Tuhan atau ditimbun oleh manusia. Kan oleh manusia, hasil reklamasi. Kalau tidak ada Raperda tata ruang, kontribusi tambahan nggak ada. Persoalan di situ. Kontribusi tambahan 15 persen. Saat Perda tata ruang tidak dibahas yang dibahas hanya zonasi, dan menyerahkan kepada RTRW berarti menghilangkan kontribusi tambahan itu," ujar Gembong.

Anies telah menjelaskan alasan Pemprov DKI menerbitkan IMB pada Pulau Reklamasi yang sudah ada. Salah satunya adalah Pergub 206/2016 yang dia sebut dibuat karena, menurut Anies, ada celah berdasarkan PP 36 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3.

"Ada Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3, yang mengatakan jika sebuah kawasan yang belum memiliki Perda RTRW dan Perda RDTR maka Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara. Celah hukum inilah yang dijadikan pintu masuk dan jadi dasar hukum bagi Gubernur waktu itu untuk mengeluarkan Pergub 206/2016 yang isinya adalah tentang rencana tata kota atau resminya disebut Panduan Rancang Kota (PRK)," ujar Anies dalam keterangan tertulis berupa tanya jawab soal penerbitan IMB di Pulau Reklamasi.

Anies juga telah menyebut alasannya tidak membongkar bangunan yang telah berdiri di Pulau Reklamasi. Dia pun telah memberi penjelasan mengapa tidak mencabut Pergub itu. Pejelasan lengkap Anies bisa dilihat pada berita berikut:

Ucapan Anies ini kemudian mendapat tanggapan dari Ahok. Dia pun menjelaskan tujuannya membuat Pergub itu.

"Aku udah malas komentarinya. Kalau Pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB. Aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100-an triliun dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi," kata Ahok melalui pesan singkat, Rabu (19/6/2019).

Ahok mengatakan Pergub tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara diterapkan untuk warga yang sudah membeli rumah di pulau reklamasi. Dia heran Pergub yang diterbitkannya dijadikan dasar hukum oleh Anies untuk menerbitkan semua IMB bangunan di pulau reklamasi.

"Intinya, Pergub itu aku keluarkan buat bantu rakyat DKI yang keburu punya rumah tetapi tidak bisa buat IMB dan khusus pulau reklamasi," sebut Ahok.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:43:18

Babinsa Koramil 02/Tanah Putih Laksanakan Pendampingan dan Penyuluhan Ternak Ayam Kampung

TANAH PUTIH-  Sepertinya kebutuhan akan ayam kampung  yang terus semakin meningkat  tidak diimbangi dengan produksi yang besar, sehingga terjadi kekurangan persediaan ayam  yang mengakibatka
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:39:41

Ini Alasan Kulit Tampak Kusam

Terdapat sejumlah alasan mengapa kulit Anda terlihat kusam. Padahal Anda sudah sering kali mandi dan memakai pelembab kulit agar kulit tampak cerah. Rupanya memang terdapat sejumlah alasan mengapa kulit seri
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:36:18

PD ke Rian Ernest soal Parpol Cari Duit dari APBD DKI: Masih Aja Ngomong Rumor!

JAKARTA - Ketua Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman merespons pernyataan politikus PSI Rian Ernest soal rumor parpol tingkat nasional menjadikan APBD DKI sebagai 'lahan' mencari dui
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:30:53

PAN Nilai Inti Pertemuan Prabowo-Megawati Bukan soal Bagi-bagi Jatah

JAKARTA - Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut akan bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. PAN berharap tokoh yang sempat bersebrangan di Pemilu 2019 bertemu kembali."Semoga bis
 
Berita Lainnya
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:30:53

PAN Nilai Inti Pertemuan Prabowo-Megawati Bukan soal Bagi-bagi Jatah

JAKARTA - Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut akan bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. PAN berharap tokoh yang sempat bersebrangan di Pemilu 2019 bertemu kembali."Semoga bis
 
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:26:28

PPP soal Pertemuan Megawati-Prabowo: Sah Saja Jika Bicara Ketua MPR

JAKARTA - PPP merespon baik pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Waketum PPP M Arwani Thomafi menyebut pertemuan itu bisa meneduhkan situasi politik."Rencana terseb
 
Selasa, 23 Juli 2019 | 11:34:16

Bara Hasibuan: PAN Tulus Ingin Bantu Jokowi

JAKARTA - Waketum PAN Bara Hasibuan menegaskan pernyataan sang ketua umum, Zulkifli Hasan, yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) tanpa syarat. Ia mengatakan PAN tulus ingin kembali membantu Jokowi di
 
Selasa, 23 Juli 2019 | 10:50:24

Ketua Fraksi Golkar Rohul Minta Ditunda Seleksi Direktur Prusda

ROKAN HULU - Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Rokan Hulu Nono Patria Pratama SE, meminta seleksi atau lelang jabatan untuk Direktur Utama dan Dewan Pengawas  Perusahaan Daerah (Perusda) Ro
 
Senin, 22 Juli 2019 | 16:26:42

Amien Rais Bicara Rekonsiliasi 55-45, NasDem: Itu Bukan Urusannya!

JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (NasDem) menilai tidak sepatutnya Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais berbicara soal pembagian 'kue' di rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode kedua
 
Senin, 22 Juli 2019 | 16:06:42

Beda dengan Dewan Pembina, Ketum KPPG Dukung Airlangga Pimpin Golkar Lagi

JAKARTA - Ketua Umum Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mendukung Ketum Golkar Airlangga Hartarto kembali memimpin untuk periode 2019-2024. Sikap ini berbeda dengan Dewan
 
Senin, 22 Juli 2019 | 14:24:19

Usai Puasa 1 Periode, Akhirnya PDIP Sabet 1 Kursi di DPRD Aceh

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Partai Aceh soal rekapitulasi suara hasil pileg DPR Aceh. Alhasil, Keputusan KPU Aceh tidak berubah, salah satunya PDI Perjuangan memiliki 1 ku
 
Senin, 22 Juli 2019 | 13:39:38

Dewan Pembina KPPG Dukung Bamsoet Jadi Ketum Golkar

JAKARTA - Dewan Pembina Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Ula Nurachwati, mendukung langkah Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Menurut dia, kepemimpinan Ai
 
Senin, 22 Juli 2019 | 09:17:45

Ide 55-45 Amien Rais Ditepis, PAN: Jangan Hanya Dimaknai Bagi-bagi Kursi

JAKARTA - Ide Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais soal pembagian porsi 55-45 terkait rekonsiliasi Joko Widodo dan Prabowo Subianto ditepis sejumlah parpol. PAN menghargai pihak yang tak setuju
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:05:36

PKB Nilai Lukman Gagal di Kemenag: Parkirannya Jelek, Apalagi Menterinya

JAKARTA - PKB menilai Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin bukan seorang petarung. PKB juga menyebut Lukman malah terkunci oleh anak buahnya sehingga banyak masalah yang tidak sampai kep
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 13:30:19

Suharso: Tak Ada Dualisme, Kalau Ada yang Ngaku PPP Kami Pidanakan

SERANG - Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan tak ada dualisme di partainya. Menurutnya, kalau ada pihak yang menggelar acara dan mengaku sebagai PPP maka bisa dipidanakan oleh pihak
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 11:54:34

Effendi Simbolon: PDIP Kondusif, Tak Ada Gejolak di Kepemimpinan Megawati

JAKARTA - Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan situasi politik di internal partainya berlangsung dinamis. Ia menyebut tak ada hiruk pikuk kepemimpinan di internal PDIP seperti yang terjadi
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:24:22

Gerindra Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Respons PKS

JAKARTA - Partai Gerindra menginginkan kursi Ketua MPR sebagai bentuk rekonsiliasi nyata di tingkat elite parlemen. PKS yang berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2019 mempersilakan partai berlog
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:19:18

Bima Arya: Banyak di DPP PAN yang Semangat Jadi Oposisi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menyebutkan banyak kader di DPP PAN yang ingin menjadi oposisi. Menurutnya oposisi juga terhormat."Saya lihat di dalam it
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 17:03:44

Gerindra Ingin Ketua MPR, PAN: Politik Itu Dinamikanya Tinggi

JAKARTA - Beberapa partai politik, termasuk Partai Gerindra, turut meramaikan bursa Ketua MPR periode 2019-2024. Berbeda dengan PAN, yang memilih menunggu hingga anggota DPR dan MPR hasil Pemilu 201
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top