Terverifikasi Dewan Pers
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 09:02:43
Politik

Gerindra Nilai Haris Azhar Berimbang soal HAM Jadi Alasan Tak Bersaksi di MK

Sebarkan:
Detik.com
Haris Azhar
JAKARTA - Advokat yang juga pegiat hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menolak jadi saksi di sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) karena, salah satunya, persoalan HAM yang dinilainya terdapat pada capres petahana Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto. Gerindra menilai alasan Haris yang menyinggung soal HAM itu berimbang.

"Kalau soal HAM itu dua-dua disebut sama dia, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Sebenarnya kalau kita baca suratnya secara objektif, meskipun dia sudah mengundurkan diri, tidak bersedia jadi saksi di suratnya itu poin-poin kesaksiannya sudah ditulis sama dia. Jadi, pertama kami menghormati keputusan Haris Azhar untuk mundur jadi saksi, itu hak beliau. Kedua, soal alasan bahwa ada kasus HAM, beliau juga menyebutkan hal yang berimbang, bukan hanya Pak Prabowo, Pak Jokowi juga terlibat permasalahan HAM," kata Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade, Rabu (19/6/2019) malam.

Andre menilai walaupun Haris tak hadir ke MK, poin-poin kesaksiannya sudah disampaikan dalam surat yang ditujukan ke majelis hakim konstitusi. Dia pun berharap poin-poin itu tetap dilihat oleh majelis hakim konstitusi.

"Meskipun saudara Haris Azhar tidak jadi tampil untuk menjadi saksi kami, tapi pesannya apa yang akan disampaikan Haris Azhar itu tergambar dan termaktub dalam surat Haris Azhar ke Ketua MK. Sehingga MK ya lihat saja surat Haris Azhar," ucap Andre.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid juga angkat bicara soal kasus HAM yang disinggung Haris Azhar pada salah satu poin alasannya menolak menjadi saksi di MK. Sodik mengawali tanggapannya dengan bercerita soal dirinya yang pernah meminta pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk menyelidiki peristiwa kericuhan 22 Mei 2019 yang menimbulkan korban tewas.

"Saya sampaikan juga agar peristiwa 22 Mei terang benderang dan tidak menambah hutang-hutang kita terhadap kasus HAM masa lalu yang tidak tuntas yang sering membuat orang seperti Prabowo mendapat stigma yang salah di masyarakat," ucap Sodik.

Nah, TGIPF ini katanya, berfungsi mengungkap peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran HAM secara independen. Tujuannya, agar orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM bisa terbebas dari tudingan sehingga masyarakat, termasuk Haris Azhar, punya pandangan baru.

"TGIPF inilah yang akan membuka seterang-terangnya peristiwa yang sesungguhnya secara independen dan komprehensif sehingga yang dituduh pelanggar HAM seperti Prabowo menjadi bersih dan masyarakat, termasuk Haris Azhar, akan mempunyai pandangan dan sikap yang baru," ujarnya.

Selain itu, Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman, menyatakan pihaknya menghormati jika Haris menolak menjadi saksi. Namun, dia mengaku bakal memisahkan persoalan politik Pilpres dengan pencarian keadilan di MK

"Kami hormati hak beliau mau jadi saksi atau tidak. Cuma kalau saya di posisi beliau saya akan pisahkan politik kontestasi Pemilu dengan proses hukum pencarian keadillan di MK," ujarnya.

Haris sebelumnya memutuskan mundur dari posisi saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandiaga. Sedianya Haris didaftarkan sebagai saksi di persidangan MK hari ini oleh tim Prabowo-Sandiaga.

"Saya menolak memberikan kesaksian karena ada beberapa alasan," kata Haris kepada wartawan, Rabu (19/6).

Haris kemudian menyebut soal catatan HAM menjadi salah satu alasannya menolak sebagai saksi gugatan hasil Pilpres di MK. Dia menyebut baik pihak Prabowo sebagai pemohon dan Jokowi sebagai pihak terkait sama-sama punya catatan terkait masalah HAM.

"Bahwa selain itu, dan juga penting, saya selaku bagian dari masyarakat Indonesia yang selama ini menuntut akutabilitas dan kinerja pengungkapan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau, memandang dua kubu kontestan Pilpres 2019, baik kubu Bapak Joko Widodo maupun kubu Bapak Prabowo Subianto, memiliki catatan pelanggaran HAM, di mana Bapak Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat; sementara Bapak Prabowo Subianto, menurut Laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sepanjang tahun 1997-1998," tulis Haris dalam surat yang ditujukannya hakim konstitusi.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:30:53

PAN Nilai Inti Pertemuan Prabowo-Megawati Bukan soal Bagi-bagi Jatah

JAKARTA - Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut akan bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. PAN berharap tokoh yang sempat bersebrangan di Pemilu 2019 bertemu kembali."Semoga bis
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:26:28

PPP soal Pertemuan Megawati-Prabowo: Sah Saja Jika Bicara Ketua MPR

JAKARTA - PPP merespon baik pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Waketum PPP M Arwani Thomafi menyebut pertemuan itu bisa meneduhkan situasi politik."Rencana terseb
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:16:35

Polisi Masih Periksa Jefri Nichol Terkait Narkoba

JAKARTA - Pemeriksaan Jefri Nichol terkait narkoba masih berlangsung hingga pagi ini. Namun polisi belum bisa menyampaikan perkembangan pemeriksaan Jefri."Saat ini masih pemeriksaan. Saya masih tung
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:09:50

Bakamla Sehatkan Masyarakat Desa Maritim Melalui Program GERMAS Bersama Kemenkes

BANTEN -  Bakamla RI melanjutkan program Desa Maritim yang telah dimulai sejak 2018 dengan mengadakan kegiatan fasilitasi kerja sama pengembangan Desa Maritim Bakamla untuk Desa Panimbang Jaya, di Ka
 
Berita Lainnya
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:30:53

PAN Nilai Inti Pertemuan Prabowo-Megawati Bukan soal Bagi-bagi Jatah

JAKARTA - Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut akan bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. PAN berharap tokoh yang sempat bersebrangan di Pemilu 2019 bertemu kembali."Semoga bis
 
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:26:28

PPP soal Pertemuan Megawati-Prabowo: Sah Saja Jika Bicara Ketua MPR

JAKARTA - PPP merespon baik pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Waketum PPP M Arwani Thomafi menyebut pertemuan itu bisa meneduhkan situasi politik."Rencana terseb
 
Selasa, 23 Juli 2019 | 11:34:16

Bara Hasibuan: PAN Tulus Ingin Bantu Jokowi

JAKARTA - Waketum PAN Bara Hasibuan menegaskan pernyataan sang ketua umum, Zulkifli Hasan, yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) tanpa syarat. Ia mengatakan PAN tulus ingin kembali membantu Jokowi di
 
Selasa, 23 Juli 2019 | 10:50:24

Ketua Fraksi Golkar Rohul Minta Ditunda Seleksi Direktur Prusda

ROKAN HULU - Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Rokan Hulu Nono Patria Pratama SE, meminta seleksi atau lelang jabatan untuk Direktur Utama dan Dewan Pengawas  Perusahaan Daerah (Perusda) Ro
 
Senin, 22 Juli 2019 | 16:26:42

Amien Rais Bicara Rekonsiliasi 55-45, NasDem: Itu Bukan Urusannya!

JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (NasDem) menilai tidak sepatutnya Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais berbicara soal pembagian 'kue' di rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode kedua
 
Senin, 22 Juli 2019 | 16:06:42

Beda dengan Dewan Pembina, Ketum KPPG Dukung Airlangga Pimpin Golkar Lagi

JAKARTA - Ketua Umum Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mendukung Ketum Golkar Airlangga Hartarto kembali memimpin untuk periode 2019-2024. Sikap ini berbeda dengan Dewan
 
Senin, 22 Juli 2019 | 14:24:19

Usai Puasa 1 Periode, Akhirnya PDIP Sabet 1 Kursi di DPRD Aceh

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Partai Aceh soal rekapitulasi suara hasil pileg DPR Aceh. Alhasil, Keputusan KPU Aceh tidak berubah, salah satunya PDI Perjuangan memiliki 1 ku
 
Senin, 22 Juli 2019 | 13:39:38

Dewan Pembina KPPG Dukung Bamsoet Jadi Ketum Golkar

JAKARTA - Dewan Pembina Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Ula Nurachwati, mendukung langkah Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Menurut dia, kepemimpinan Ai
 
Senin, 22 Juli 2019 | 09:17:45

Ide 55-45 Amien Rais Ditepis, PAN: Jangan Hanya Dimaknai Bagi-bagi Kursi

JAKARTA - Ide Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais soal pembagian porsi 55-45 terkait rekonsiliasi Joko Widodo dan Prabowo Subianto ditepis sejumlah parpol. PAN menghargai pihak yang tak setuju
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:05:36

PKB Nilai Lukman Gagal di Kemenag: Parkirannya Jelek, Apalagi Menterinya

JAKARTA - PKB menilai Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin bukan seorang petarung. PKB juga menyebut Lukman malah terkunci oleh anak buahnya sehingga banyak masalah yang tidak sampai kep
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 13:30:19

Suharso: Tak Ada Dualisme, Kalau Ada yang Ngaku PPP Kami Pidanakan

SERANG - Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan tak ada dualisme di partainya. Menurutnya, kalau ada pihak yang menggelar acara dan mengaku sebagai PPP maka bisa dipidanakan oleh pihak
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 11:54:34

Effendi Simbolon: PDIP Kondusif, Tak Ada Gejolak di Kepemimpinan Megawati

JAKARTA - Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan situasi politik di internal partainya berlangsung dinamis. Ia menyebut tak ada hiruk pikuk kepemimpinan di internal PDIP seperti yang terjadi
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:24:22

Gerindra Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Respons PKS

JAKARTA - Partai Gerindra menginginkan kursi Ketua MPR sebagai bentuk rekonsiliasi nyata di tingkat elite parlemen. PKS yang berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2019 mempersilakan partai berlog
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:19:18

Bima Arya: Banyak di DPP PAN yang Semangat Jadi Oposisi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menyebutkan banyak kader di DPP PAN yang ingin menjadi oposisi. Menurutnya oposisi juga terhormat."Saya lihat di dalam it
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 17:03:44

Gerindra Ingin Ketua MPR, PAN: Politik Itu Dinamikanya Tinggi

JAKARTA - Beberapa partai politik, termasuk Partai Gerindra, turut meramaikan bursa Ketua MPR periode 2019-2024. Berbeda dengan PAN, yang memilih menunggu hingga anggota DPR dan MPR hasil Pemilu 201
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top