Terverifikasi Dewan Pers
 
Kamis, 16 Mei 2019 | 10:32:01
Politik

Jawab Demokrat, BPN Jamin Penolakan Hasil Pemilu Sesuai Konstitusi

Sebarkan:
Saleh Partaonan Daulay (Foto: Dok. Istimewa)
JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanggapi pernyataan Partai Demokrat (PD) yang menegaskan tidak akan mengikuti langkah Prabowo jika menggunakan cara inkonstitusional dalam pemilu 2019. BPN membenarkan sikap PD, menurut BPN, hingga saat ini cara-cara yang mereka lakukan dalam menolak hasil perhitungan pemilu masih dalam koridor yang benar.

"Menurut saya apa yang disampaikan PD sebetulnya sudah sesuai, dan benar, malah justru sekarang partai-partai yang ada di DPR, mengikuti konstitusi, kemudian mereka temukan pelanggaran-pelanggaran dan sudah dilaporkan ke Bawaslu, berarti ini bukti aturan main yang berlaku itu diikuti, berarti masih konstitusional jadi sampai sejauh ini nggak ada yang salah," kata juru debat BPN, Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Rabu (15/5/2019).

Saleh mengatakan jika yang dimaksud PD cara inkonstitusional itu 'kedaulatan rakyat' yang diserukan Amien Rais, maka Saleh menegaskan cara itu tidak akan melanggar hukum. Dia juga menjamin tidak akan ada kerusuhan jika terjadi 'kedaulatan rakyat'.

"Saya kira Partai Demokrat yang mungkin dipikiran atau terminologinya Demokrat, yang dimaksud kedaulatan rakyat kan gerakan massa yang membuat kerusuhan, misalnya gitu, kalau itu kan mungkin banyak yang menolak, tapi saya nggak melihat pengertian-pengertian 'kedaulatan rakyat' seperti itu," jelasnya.

Menurut Saleh, 'kedaulatan rakyat' itu adalah penyampaian publik atas ketidakpuasan rakyat. Dia pun yakin jika Demokrat akan setuju dengan hal ini, sebab menurutnya 'kedaulatan rakyat' itu hanya penyampian aspirasi yang harus dijawab dengan solusi.

"Malah justru gerakan kedaulatan rakyat itu gerakan dimana penyampiaan suara publik tentang temuan mereka, ketidakpuasan mereka, terhadap penyelenggara pemilu yang mereka yakini salah dan perlu mendapat perhatian pemilu, kalau itu kan nggak ada masalah, dan Demokrat juga pasti akan setuju, bahkan kubu TKN juga akan setuju," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menanggapi pernyataan Prabowo yang menyatakan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU karena dianggap penuh kecurangan. Meski satu koalisi, Demokrat tak mau terlibat dalam tindakan inkonstitusional.

"Sepanjang menolak hasil Pemilu yang disampaikan Pak Prabowo itu ditempuh melalui jalan konstitusional, kami Partai Demokrat pasti akan dukung. Namun jika penolakannya memakai jalan lain yang sifatnya inkonstitusional, apalagi sampai mengadu-ngadu rakyat di bawah yang berpotensi memakan korban sesama anak bangsa sendiri, maka kami Demokrat menolak untuk terlibat," urai Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 25 Agustus 2019 | 02:03:24

Alfedri Gendong Balita Korban Kebakaran di Pasar Sungai Apit, Siak

Siak - Usai meninjau kelokasi kebakaran  pasar pagi Sungai Apit, Bupati Siak Alfedri langsung  mengendong anak Bayi di Bawah Lima Tahun ( Balita), salahsatu  anak korban dari kebakaran, Sabtu (24
Minggu, 25 Agustus 2019 | 01:32:12

Alfedri Tinjau ke Lokasi Kebakaran di Pasar Sungai Apit, Siak

SIAK - Pasca terjadinya kebakaran di pasar  pagi Sungai Apit, Bupati Siak Alfedri beserta rombongan meninjau langsung ke lokasi kejadian kebakaran, sabtu (24/08/2019).Kejadian tersebut sekitar pukul 09.00
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 18:51:23

Polres Tanjungpinang Gelar Konfrensi Pers Tindak Pidana KARHUTLA

Tanjungpinang-Bertempat di lobi Mapolres Tanjungpinang digelar Konferensi Pers tindak pidana *Karhutla* yang dipimpin Kapolsek Bukit Bestari KOMPOL Marna, SE dan Kasat Reskrim AKP Efendri Ali, S.IP, MH, Sabtu (
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 18:38:08

Polres Tanjungpinang Gelar Konferensi Pers Tindak Pidana Pemerkosaan

Tanjungpinang-Bertempat di lobi Mapolres Tanjungpinang digelar Konferensi Pers tindak pidana *Pemerkosaan* yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Efendri Ali, S.IP, MH, Sabtu (24/8/2019).Korban adalah SW (36 tahun), p
 
Berita Lainnya
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 09:45:44

Plt LAMR Inhil Lakukan Koordinasi dengan LAM Riau, ini yang Dibahas

PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan kunjungan kerja ke LAM Riau dalam rangka persiapan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) LAMR Kab
 
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 09:42:15

Empat Nama Berpeluang Nahkodai DPRD Riau

PEKANBARU- Tak sampai dua minggu lagi, 65 anggota DPRD Riau terpilih periode 2019-2024 tinggal menunggu pelantikan, yakni tanggal 6 September 2019, di Gedung Paripurna DPRD Riau. Sama dengan la tahunan sebelumn
 
Jumat, 23 Agustus 2019 | 18:43:26

Gustian Ingin Membangun Kampung Halaman Melalui Pilkada Rohul 2020

ROKAN HULU - Desas-desus politik tahun 2020 sudah mulai menjadi salah satu perbincangan hangat dari berbagai kalangan saat ini, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, akan adanya lagi pesta demokrasi
 
Selasa, 20 Agustus 2019 | 18:30:58

Diduga Embat Bini Tim Sukses, Oknum DPRD Terpilih Disebut Biang Perceraian

DUMAI - Kisah perselingkuhan kerap menjadi alasan perceraian rumah tangga. Kisah ini pulalah yang sekarang dialami oleh AP, warga  Bangun Sari Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. 
 
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 16:08:32

Profil Singkat Edimas, Dari Aktivis Mahasiswa Hingga Bakal Calon Kades Tasik Serai

DURI  Pilkades Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, di rencanakan akan di gelar pada Akhir Bulan Oktober 2019 ini,  salah satu nama kandidat bakal calon kepala desa T
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 12:23:26

Anton Adiputra Terpilih Ketua SAPMA PP Kabupaten Rokan Hulu

ROKAN HULU - Ketua Pengurus Wilayah Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Provinsi Riau Restu Rambah melantik Pengurus Cabang Sapma PP Kabupaten Rokan Hulu, selasa(13/08/2019) Malam Di
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 10:06:55

NasDem Hormati Jokowi soal 55% Menteri dari Kalangan Profesional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap desain kabinetnya di periode kedua dari usia, hingga 55% menteri dari kalangan profesional. Partai NasDem menyebut menghormati keputusan Joko
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 09:56:47

Jokowi Janji 55% Menteri Profesional, PDIP: Kursi Parpol Dibagi Proporsional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap desain kabinetnya di periode kedua berisi 55% menteri profesional. PDI-Perjuangan menyebut Jokowi tidak akan mengurangi jatah menteri parpol.
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 09:14:40

Jokowi Janji 55% Menteri Profesional, PPP Yakin Pos Parpol Tak Dikurangi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap desain kabinetnya di periode kedua dari usia, latar belakang, hingga 55% menteri profesional. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakin hal in
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:52:58

Maju Pilkada Meranti, Zulfan Heri Merapat ke PKS

PEKANBARU- Untuk mewujudkan maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 mendatang. Politisi kawakan Riau, Zulfan Heri berazam mulai melakukan geril
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 10:04:05

PKS: Wajar JK Khawatir, Amendemen UUD Ibarat Buka Kotak Pandora

JAKARTA - PKS memaklumi kekhawatiran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal amendemen UUD 1945. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengibaratkan amendemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora."Wajar
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 09:51:04

Gerindra Sepakat dengan JK soal Amendemen UUD 45 Berisiko

JAKARTA - Partai Gerindra sepakat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut amendemen UUD 1945 berisiko mengembalikan kewenangan MPR memilih dan memberhentikan presiden. Jika hal itu terjadi, G
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 09:26:41

PDIP Tepis Kekhawatiran JK soal Amendemen UUD: Presiden Tetap Dipilih Rakyat

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bicara soal risiko yang terjadi terkait wacana amendemen UUD 1945, yaitu presiden akan kembali dipilih oleh MPR. PDIP, sebagai salah satu partai yang me
 
Rabu, 14 Agustus 2019 | 08:23:21

PKS Matangkan Caleg Terpilih se-Riau

PEKANBARU- Hampir seratus anggota DPRD terpilih dari 12 Kabupaten dan Kota di Riau dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan  pembekalan, yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai
 
Selasa, 13 Agustus 2019 | 14:16:22

Politikus PDIP Nilai PD Telat Jika Ingin Perkuat Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan keinginan Partai Demokrat (PD) untuk memperkuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat terlambat. Menurutnya, dukungan PD ha
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top