Iklan Sosial
 
Kamis, 6 Desember 2018 | 16:31:37
Politik

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan Utamakan Pemulihan Korban

Sebarkan:
Merdeka.com
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggodok Rancang Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Komnas Perempuan berharap dalam RUU itu juga menyinggung soal pemulihan korban bukan hanya hukuman untuk pelaku.

Seminar Masalah Hukum, Kekerasan dan Pelecehan Seksual yang digelar Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. Komisioner Komnas Perempuan RI, Khoriroh Ali berpendapat bahwa dalam kasus ini sangat penting di dalam UU adalah pemulihan korbannya, bukan hanya pelaku.

"Bahwa yang saya tekankan disini adalah sangat penting di dalam UU itu tidak hanya menindak pelaku namun juga pemulihan korbannya," kata Komisioner Komnas Perempuan, Khoriroh Ali, dalam seminar Masalah Hukum, Kekerasan dan Pelecehan Seksual yang digelar Fraksi PPP di Gedung DPR, Kamis (6/12).

Menurutnya, dalam RUU itu ada enam elemen kunci yang akan menjadi fokus pembahasan. Seperti pencegahan, definisi, jenis tindak pidana kekerasan seksual, hukum acara pidananya atau ketentuan pidana, pemulihan dan juga pemantauan.

"Poin kunci RUU ini lebih menekankan pada proses pencegahan. Kami menganggap bahwa masalah ini harusnya menjadi tanggung jawab negara yang juga melibatkan masyarakat dan korporasi," ungkapnya.

Konsep pemulihan korban sangat ditekankan dalam UU ini. Aparat penegak hukum dan hukum diharapkan benar-benar melindungi korban, misalnya layanan pemulihan komprehensif seperti pemulihan nama baik di keluarga dan masyarakat dan permintaan maaf.

"Beberapa terobosan hukum yang diajukan yaitu definisi, hak korban, rehabilitasi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, hukum acara yang telah diinisiasi Komnas Perempuan dan Bappenas yaitu SPPTPKKTP (sistem peradilan pidana terpadu utk penanganan kekerasan terhadap perempuan), konsep pidananya, dan adanya faktor partisipasi masyarakat," ujarnya.

Dia menambahkan, perlu ada RUU yang lex specialis terkait penghapusan kekerasan seksual ini karena yang sudah ada belum cukup mumpuni memberikan perlindungan kepada korban. Setidaknya ada sembilan jenis kekerasan seksual menurut temuan Komnas Perempuan.

"Hal ini sering jadi perdebatan dalam RUU ini, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi (komersil), pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakaan seksual, dan penyiksaan seksual," paparnya.

"Dan sistem pembuktian selama ini yang ada justru membebani dan mengkriminalisasi korban," sambung dia.

Komnas Perempuan merekomendasikan pemerintah wajib menerapkan 5P. Di antaranya pencegahan melalui sistem pendidikan, perlindungan korban, penuntutan penghukuman (rehab & sanksi sosial) pelaku, dan pemulihan korban.

Dalam hal ini, Khoriroh meminta dukungan kepada fraksi PPP dan fraksi lainnya untuk mendukung dan segera membahas serta mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual.


(merdeka.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 18 Desember 2018 | 17:08:47

Kapolres Rohil Himbau Warga Terkena Banjir Waspada

UJUNGTANJUNG - Kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto SIk.MH menghimbau masyarakat yang terkena banjir untuk lebih waspada,terutama sekali warga yang rumahnya berada di pinggiran Sungai Rokan.Pasalnya saat
Selasa, 18 Desember 2018 | 17:06:11

Herawati Hanura Hadiri Perayaan Hari Ibu, Ini Sambutannya

ROKANHILIR - Herawati Bendahara DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Hanura (Hatu Nurani Rakyat) Kabupaten Rokan Hilir dalam kedudukannya sebagai Ketua Komite Sekolah Ananda Bagan Batu menghadiri acara Peri
Selasa, 18 Desember 2018 | 17:03:22

Bawa 2 Kg Shabu, Sat Narkoba Polres Rohul Amankan Satu Warga Malaysia

ROKANHULU - Sebanyak 2 Kg sabu diamankan dari tangan warga negara Malaysia yang mencoba memasuki wilayah Riau. Tersangka WNA inisial KH (50) berasal dari Muara, Johor.Direktur Resnarkoba Polda Riau, Kombe
Selasa, 18 Desember 2018 | 17:01:21

Ribuan Keping KTP Hangus Dibakar

DUMAI - Sebanyak 5.700 keping Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Dumai dengan cara dibakar.Pemusnahan dilakukan pada 14 Desember lalu usai
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 Desember 2018 | 13:23:38

Prabowo Merasa Tak Pantas Jadi Imam, Habiburokhman Terharu dan Menangis

Jakarta - Partai Gerindra mengaku terharu oleh pernyataan sang Ketum, Prabowo Subianto, yang merasa tak pantas menjadi imam salat karena banyak orang lain yang lebih berilmu. Menurut Gerindra, Prabowo san
 
Selasa, 18 Desember 2018 | 11:44:54

Farhat Abbas: Keluarkan Saja PSI dari Koalisi Jokowi

JAKARTA - Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Farhat Abbas mengusulkan agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) keluar dari koalisi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf. Usulan itu ia utarakan lantaran ba
 
Senin, 17 Desember 2018 | 14:23:33

Strategi Kubu Jokowi Tak Lagi Bertahan, Tapi Menyerang

JAKARTA - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir meminta timses lebih bersikap ofensif bila pihak lawan mulai menjelek-jelekkan pasangan nomor 0
 
Senin, 17 Desember 2018 | 14:02:45

Djoko Santoso Nilai Jokowi Sudah Salah Urus Negara

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso menyerukan pemerintahan harus sudah diganti. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah salah urus selama empat tahun memimpin Indones
 
Senin, 17 Desember 2018 | 13:37:24

Demokrat Yakin Jokowi Kalah Jika Perusakan Atribut SBY Tak Diusut Tuntas

PEKANBARU - Partai Demokrat menunggu hasil penyelidikan polisi tentang insiden perusakan alat peraga kampanye partai dan foto SBY di Riau pada Sabtu (15/12) lalu. Polisi diharapkan profesional dalam mengungk
 
Senin, 17 Desember 2018 | 11:16:29

Tim Jokowi ke Amien Rais Soal Rezim Pekok: Jaga Tutur Kata dan Pikiran

Jakarta - Amien Rais berbicara soal rezim pekok. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta politikus senior PAN itu untuk tidak sembarang bicara. "Pak Amien Rais sebaiknya m
 
Senin, 17 Desember 2018 | 10:59:59

Kontroversi Politik Anti-Poligami Ala PSI

Jakarta - Politik anti-poligami yang dicetuskan Ketum PSI Grace Natalie jadi kontroversi. Ada pihak yang pro dan kontra atas larangan tersebut.Awalnya, Grace melarang semua kader PSI untuk berpoli
 
Sabtu, 15 Desember 2018 | 16:53:55

Banyak Artis Nyaleg Lewat NasDem: Kita Sekolahkan Dulu

Surabaya - Ketua organisasi sayap Garnita Malahayati partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan kebijakan partainya merekrut deretan artis dalam pemilu 2019 sebagai hal lumrah. Menurutnya ar
 
Sabtu, 15 Desember 2018 | 15:37:20

PDIP Bantah Tudingan Rusak Baliho SBY: Kami Masih Waras

Jakarta - Politikus Partai Demokrat (PD) Andi Arief menyebut, pelaku perusakan baliho SBY hingga spanduk dan bendera PD mengaku beraksi atas perintah pengurus PDIP. PDIP heran dengan tudingan itu. Sekretaris
 
Sabtu, 15 Desember 2018 | 13:54:56

Timses Jokowi: SBY Seolah Tuding Kubu Kami yang Rusak Baliho

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyayangkan pernyataan Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membawa-bawa nama capres petahana itu dalam
 
Sabtu, 15 Desember 2018 | 13:47:12

Baliho SBY Dirusak, Tim Prabowo: Patut Diduga Dilakukan Kubu Jokowi

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengutuk keras dirusaknya baliho selamat datang dan spanduk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga bendera Partai Demokrat (PD) di Riau.
 
Sabtu, 15 Desember 2018 | 11:25:52

Gerindra Meradang Erick Thohir Sindir Penolakan Sandiaga di Pasar Seperti Sinetron

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, angkat bicara soal sindiran Erick Thohir kepada Sandiaga Uno yang menyebut penolakan poster di Pasar Kota Pinang adalah rekayasa adegan sinetron
 
Sabtu, 15 Desember 2018 | 10:30:10

Prabowo: Kenapa Orang Takut Ganti Presiden?

Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar ramah tamah bersama ratusan anak muda yang tergabung dalam Gerakan Milenial Indonesia (GMI), di Hambalang, Bogor, kemarin. Di hadapan
 
Sabtu, 15 Desember 2018 | 10:12:58

Rommy PPP Jelaskan Perbedaan Hoax soal Jokowi Dulu dan Sekarang

Jakarta - Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) menjelaskan perbedaan hoax terhadap calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) saat Pemilu 2014 dan sekarang. Saat 2014, Rommy berada di pihak Prabowo Subianto,
 
Sabtu, 15 Desember 2018 | 09:55:17

Tim Prabowo: Kubu Jokowi Punya Perangkat Lengkap untuk Main Ofensif

Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, mengatakan pihaknya kini akan bermain dengan mode ofensif atau menyerang. Menurut juru bicara Badan Pemenangan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top