Terverifikasi Dewan Pers
 
Kamis, 6 Desember 2018 | 16:31:37
Politik

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan Utamakan Pemulihan Korban

Sebarkan:
Merdeka.com
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggodok Rancang Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Komnas Perempuan berharap dalam RUU itu juga menyinggung soal pemulihan korban bukan hanya hukuman untuk pelaku.

Seminar Masalah Hukum, Kekerasan dan Pelecehan Seksual yang digelar Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. Komisioner Komnas Perempuan RI, Khoriroh Ali berpendapat bahwa dalam kasus ini sangat penting di dalam UU adalah pemulihan korbannya, bukan hanya pelaku.

"Bahwa yang saya tekankan disini adalah sangat penting di dalam UU itu tidak hanya menindak pelaku namun juga pemulihan korbannya," kata Komisioner Komnas Perempuan, Khoriroh Ali, dalam seminar Masalah Hukum, Kekerasan dan Pelecehan Seksual yang digelar Fraksi PPP di Gedung DPR, Kamis (6/12).

Menurutnya, dalam RUU itu ada enam elemen kunci yang akan menjadi fokus pembahasan. Seperti pencegahan, definisi, jenis tindak pidana kekerasan seksual, hukum acara pidananya atau ketentuan pidana, pemulihan dan juga pemantauan.

"Poin kunci RUU ini lebih menekankan pada proses pencegahan. Kami menganggap bahwa masalah ini harusnya menjadi tanggung jawab negara yang juga melibatkan masyarakat dan korporasi," ungkapnya.

Konsep pemulihan korban sangat ditekankan dalam UU ini. Aparat penegak hukum dan hukum diharapkan benar-benar melindungi korban, misalnya layanan pemulihan komprehensif seperti pemulihan nama baik di keluarga dan masyarakat dan permintaan maaf.

"Beberapa terobosan hukum yang diajukan yaitu definisi, hak korban, rehabilitasi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, hukum acara yang telah diinisiasi Komnas Perempuan dan Bappenas yaitu SPPTPKKTP (sistem peradilan pidana terpadu utk penanganan kekerasan terhadap perempuan), konsep pidananya, dan adanya faktor partisipasi masyarakat," ujarnya.

Dia menambahkan, perlu ada RUU yang lex specialis terkait penghapusan kekerasan seksual ini karena yang sudah ada belum cukup mumpuni memberikan perlindungan kepada korban. Setidaknya ada sembilan jenis kekerasan seksual menurut temuan Komnas Perempuan.

"Hal ini sering jadi perdebatan dalam RUU ini, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi (komersil), pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakaan seksual, dan penyiksaan seksual," paparnya.

"Dan sistem pembuktian selama ini yang ada justru membebani dan mengkriminalisasi korban," sambung dia.

Komnas Perempuan merekomendasikan pemerintah wajib menerapkan 5P. Di antaranya pencegahan melalui sistem pendidikan, perlindungan korban, penuntutan penghukuman (rehab & sanksi sosial) pelaku, dan pemulihan korban.

Dalam hal ini, Khoriroh meminta dukungan kepada fraksi PPP dan fraksi lainnya untuk mendukung dan segera membahas serta mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual.


(merdeka.com)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 22 Mei 2019 | 21:54:39

Rusuh Melebar ke Jalan Wahid Hasyim, Api Muncul di Sejumlah Titik

JAKARTA-Kerusuhan massa yang sebelumnya berdemo di depan gedung Bawaslu melebar ke Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Massa terlihat membakar pembatas alias separator jalan yang terbuat dari plastik.Dilansir da
Rabu, 22 Mei 2019 | 21:48:11

Setelah Jakarta Memanas, Pos Polisi di Pontianak Dibakar Massa

PONTIANAK-Satu unit Pos Polisi Lalulintas di Pontianak, tepatnya di simpang Tanjung Raya Satu, dibakar oleh sekelompok orang pada Rabu (22/5/2019), sekira pukul 04.00 WIB.  Dilansir dari sindonews.com, set
Rabu, 22 Mei 2019 | 21:17:38

Tokoh Agama Bagan Sinembah Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Jokowi-Amin

ROKANHILIR-Pasca ditetapkannya Jokowi-Amin sebagai pemenang Pemilihan Presiden Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara pada 21 Mei kemarin. Tokoh Agama Bagan Sinem
Rabu, 22 Mei 2019 | 20:40:44

Buka Puasa Bersama, Bupati Rohil Serahkan 680 Sertifikat Prona

ROKANHILIR - Bupati Rokan Hilir, H Suyatno menyerahkan 680 Sertifikat Prona kepada dua kelurahan dan 3 kepenghuluan yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah.Pemberian sertifikat Prona milik warga masyarakat itu dil
 
Berita Lainnya
Rabu, 22 Mei 2019 | 09:20:06

TKN Prediksi Ada Oposisi Merapat, PD Ngaku Siap Terlibat di Pemerintahan

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin memprediksi bakal ada manuver dari partai oposisi untuk bergabung dengan mereka. Partai Demokrat, alah satu partai pengusung Pr
 
Rabu, 22 Mei 2019 | 09:07:39

TKN Jokowi Prediksi Ada Oposisi Merapat, PAN Rapat Evaluasi Pemilu 2019

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin memprediksi bakal ada manuver dari partai oposisi untuk bergabung ke 01. PAN, salah satu partai pengusung Prabowo Subianto-Sand
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 19:43:14

Golkar Incar Posisi Ketua MPR

JAKARTA-Meski berada di urutan kedua peroleh suara di Pemilu serentak 2019, Partai Golkar DPR akan membidik kursi pimpinan MPR."Kami optimistis Golkar akan mendapat jatah pimpinan MPR karena jatah Ketua DPR aka
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 11:07:12

Ace: Golkar Raup 85 Kursi di DPR, Urutan Kedua Setelah PDIP

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan partainya berada di peringkat kedua perolehan jumlah kursi di DPR RI. Menurutnya, dalam pemilu legislatif, yang menjadi barometer ialah pe
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 09:43:01

BPN Tolak Hasil Pilpres, Gerindra Koreksi Pileg di 5 Provinsi

JAKARTA - Partai kolisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sebagian sepakat tidak menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) terkait rekapitulasi pileg 2019. Ada beberapa alasan me
 
Senin, 20 Mei 2019 | 15:01:52

PKS Harap Demokrat Tetap Bertahan di Koalisi Prabowo-Sandi

JAKARTA - Dua elite Partai Demokrat (PD), Ferdinand Hutahaean dan Jansen Sitindaon, tak mau lagi mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena Ani Yudhoyono menjadi sasaran bully buzzer dari kubu 0
 
Senin, 20 Mei 2019 | 13:18:42

2 Elite Balik Badan, Demokrat Pertimbangkan Keluar dari Koalisi Prabowo

JAKARTA - Dua elite Partai Demokrat (PD) balik badan dari barisan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Partai pimpinan Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mempertimbangkan untuk keluar dari Koalisi I
 
Senin, 20 Mei 2019 | 11:24:23

Seperti Ferdinand, Ketua Demokrat Jansen Balik Badan Tinggalkan Prabowo

JAKARTA - Kadiv Hukum dan Advokasi Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menyatakan mundur dari barisan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena menuding buzzer pasangan nomor urut 02 itu mem-bully
 
Senin, 20 Mei 2019 | 09:42:56

Demokrat: Kami Tetap 02 Sampai Nanti 22 Mei

JAKARTA - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan partainya akan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hingga 22 Mei 2019. Sebab, kata Hinca, pada tanggal itu berakhir sudah pertandingan
 
Senin, 20 Mei 2019 | 09:05:13

Demokrat Tegaskan Tetap Dukung Prabowo Meski Ferdinand Balik Badan

JAKARTA - Partai Demokrat (PD) menghormati sikap kadernya Ferdinand Hutahaean yang mengklaim dirinya berhenti mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Meski demikian, Demokrat menegaskan tetap
 
Sabtu, 18 Mei 2019 | 16:09:48

Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Politikus Senior Golkar: Tunjukkan dan Buktikan

JAKARTA - Capres Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan Pilpres 2019 yang dilakukan KPU karena merasa ada kecurangan. Politisi Senior Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita meminta agar pihak Prabowo menu
 
Sabtu, 18 Mei 2019 | 14:43:36

Gerindra akan Ajukan Gugatan Hasil Pileg di Jakarta, NTT dan Madura ke MK

JAKARTA - Partai Gerindra akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Daerah yang akan disengketakan yaitu Jakarta, NTT, dan Ma
 
Sabtu, 18 Mei 2019 | 13:51:09

Bawaslu Sidang Pengaduan, KPU Rohul Tak Terbukti Pelanggaran Admistrasi Pemilu

ROKANHULU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawsslu) Kabupaten Rokan Hulu,,Riau melalui vidio yang diunggah di tautan facebook Gummer Siregar seorang komisioner telah menyelesaikan dan menuntaskan pengadua
 
Jumat, 17 Mei 2019 | 14:06:47

PD ke Gerindra: Katanya Prabowo Menang, Kok Sindir AHY Menteri Jokowi

JAKARTA - Partai Demokrat (PD) tak terima dengan sindiran 'mau jadi menteri Jokowi' yang dilontarkan Partai Gerindra terkait pertemuan kepala daerah, termasuk melibatkan Agus Harimurti Yudhoyo
 
Jumat, 17 Mei 2019 | 13:53:47

PD ke Gerindra: Forum Bogor Silaturahmi, Bukan Manuver AHY Jadi Menteri

JAKARTA - Partai Gerindra membela Anies Baswedan dari kritikan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief karena tak hadir dalam forum Bogor dengan menyindir seseorang yang mereka sebut 'or
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top