Terverifikasi Dewan Pers
 
Kamis, 20 September 2018 | 14:18:02
Politik

Fadli Zon Serang Mendag: Menteri Tukang Impor Harus Dicopot!

Sebarkan:
Detik.com
Jakarta -Wakil Ketua DPR Fadli Zon melontarkan pernyataan keras ke Mendag Enggartiasto Lukita. Fadli menyebut Mendag sebagai menteri tukang impor dan menilainya layak direshuffle.

"Menteri tukang impor @EnggarMendag harus dicopot, mengkhianati petani, ikut melemahkan rupiah, merugikan negara. #copotMendag," demikian cuit Fadli Zon lewat twitter, Kamis (20/9/2018).

Fadli Zon mencuit sekitar pukul 07.00 WIB pagi tadi dan memention akun twitter Mendag Enggartiasto. Namun Enggar yang mencuit sekitar pukul 12.00 WIB tak menggubris cuitan Fadli Zon itu. Ia malah bicara terkait hal lain.

"Ekspor kendaraan bermotor mesti dipacu, pasarnya pun mesti diperluas. Kemarin, direksi Yamaha Motor Indonesia berkunjung ke Kantor Kemendag untuk membahas hal tersebut. Pemerintah tentu sangat mendukung kendaraan bermotor yang diproduksi di Indonesia, merambah pasar global," demikian cuitan Enggar.


Saat dikonfirmasi detikcom melalui pesan WA tidak memberikan keterangan apapun. Nah soal isu impor ini memang belakangan ini lagi jadi isu panas. Pernyataan Enggar soal impor, terutama impor beras, belakangan jadi kontroversi. Bahkan sempat membuat Kepala Bulog Budi Waseso melontarkan pernyataan 'matamu'.

Enggartiasto Lukita dalam wawancara khusus dengan detikFinance menuturkan ia memutuskan bersama jajaran menteri lainnya untuk mengizinkan kuota impor beras dari beberapa negara tetangga. Dari keputusan tersebut banyak terjadi penolakan dan kritikan. Namun, dari kondisi tersebut Enggar mengaku tidak bisa mengambil resiko bila kuota bahan pangan utama yaitu beras stoknya tidak aman.

"Urusan perut nomor satu, jangan sampai kita ambil risiko pada saat rakyat kelaparan. Ini hanya bagaimana kita mengamankan konsumsi utama dari rakyat. Ya kita harus impor," kata dia kepada detikFinance dalam wawancara khusus di, Lantai 24 Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).

Ia mengatakan jika stok tersedia maka Indonesia tidak perlu impor beras. Namun kenyataannya, stok beras di gudang Bulog tidak aman atau di bawah 1 juta ton maka ia bersama beberapa menteri lainnya sepakat untuk menurunkan izin kuota impor beras dalam tiga kali rapat.

Yaitu rapat pertama memutuskan kuota impor 500.000 ton. Kemudian rapat kedua memutuskan 500.000 ton kemudian baru dalam rapat ketiga meminta izin 1 juta ton. Sehingga total beras impor yang diizinkan masuk ke Indonesia mencapai 2 juta ton dalam tiga kali rapat koordinasi antar menteri.

"Kalau kita tersedia kita juga nggak harus impor. Seperti yang saya sampaikan, yang paling sederhana adalah berapa stok bulog. Berapa yang ada di Cipinang, sementara yang di Cipinang terus menurun Bulog terus menurun, harga terus naik apa itu yang sebagai indikatornya, maka kita harus impor," jelas dia.


(detik.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 20 Juni 2019 | 21:16:37

HUT Ke 69 Kodam I/BB, Ketua DPD IWO Inhil Harapkan Sinergitas Wartawan Dan TNI Kian Terjalin

TEMBILAHAN - Pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke - 69 Kodam I/Bukit Barisan, Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Kabupaten Inhil, Muridi Susandi mengharapkan sinergitas antara wartawan dan TNI kian terjalin. Hara
Kamis, 20 Juni 2019 | 21:00:52

Kejaksaan Negeri Inhu Terima Berkas Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Pemilu

INHU - Kejaksaan Negeri IndragirI Hulu (Inhu), menerima berkas pelimpahan tersangka, dan barang bukti tindak pidana pemilu dari Penyidik Kepolisian Resot Indragiri Hulu dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gamk
Kamis, 20 Juni 2019 | 19:54:16

Kebakaran Hanguskan 1 Rumah dan Gudang di Tembilahan, Bupati Inhil Ungkapkan Keprihatinannya

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan mengungkapkan keprihatinannya atas musibah kebakaran yang menghanguskan 1 unit rumah dan gudang di jalan Tanjung Harapan, Tembilahan hari ini, Kamis (20/6/2019) si
Kamis, 20 Juni 2019 | 19:50:55

Babinsa Berprestasi di Inhil ini Kembali Terima Penghargaan dari Pangdam I/BB

MEDAN Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI MS Fadhilah memberikan piagam penghargaan Babinsa Berprestasi Terbaik kepada Serka Arafat, Kamis (20/6/2019).Serka Arafat yang merupakan Babinsa Desa Bakau Ace
 
Berita Lainnya
Kamis, 20 Juni 2019 | 11:44:05

TKN Jokowi Sindir Saksi Prabowo di Sidang MK: Tak Meyakinkan

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyindir para saksi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2019. Menurut TKN, para saksi sama
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 10:43:51

PBB Sesalkan Hairul Bocorkan Materi 01 di MK: Padahal Dia Setuju Pro Jokowi

JAKARTA - Direktur Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail mengungkapkan jika Internet of Things (IoT) dapat menjadi peluang bisnis baru yang be
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 10:32:26

Calegnya Ungkap Materi Pelatihan TKN di MK, PBB: Pecundang!

JAKARTA - Calon legislatif Partai Bulan Bintang (PBB), Hairul Anas Suaidi, yang dihadirkan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang MK bersaksi dengan menceritakan materi pelatihan tim kampany
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 10:16:43

Gerindra Bela Anies yang Disebut Pintar Ngomong soal IMB oleh Ahok

JAKARTA - Partai Gerindra membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut pintar ngomong oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut Partai Gerindra, Anies t
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 09:19:38

Haris Azhar Tolak Jadi Saksi di MK, PDIP: Pukulan Balik ke 02

JAKARTA - Salah satu saksi yang diajukan tim hukum capres-cawapres nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Haris Azhar, menolak bersaksi pada persidangan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konsti
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 09:13:43

PDIP Setuju Ahok soal Pergub Tak Bisa Jadi Dasar IMB di Pulau Reklamasi

JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengaku setuju dengan ucapan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi. Menurut PDIP
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 09:02:43

Gerindra Nilai Haris Azhar Berimbang soal HAM Jadi Alasan Tak Bersaksi di MK

JAKARTA - Advokat yang juga pegiat hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menolak jadi saksi di sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) karena, salah satunya, persoalan HAM ya
 
Rabu, 19 Juni 2019 | 10:46:46

Jokowi Hadiri Rakernas PDIP

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menghadiri Rakernas PDIP hari ini. Dia datang menggunakan batik dan disambut pejabat partai.Pantauan detikcom di DPP PDIP, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Rabu (19/6
 
Rabu, 19 Juni 2019 | 10:05:13

Gelar Rakernas Tertutup, PDIP: Kontemplasi Politik Perlu Keheningan

JAKARTA - PDI Perjuangan hari ini menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) untuk membahas persiapan Kongres V PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Rakernas digelar tertutup untuk me
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:26:19

Dewi Juliani Bakal Ramaikan Pilkada Rohil?

ROKANHILIR - Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Masing - masing Partai Politik sedang mempersiapkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rokan Hilir tahun 2020 mendatang. Para tokoh pun tidak sedikit yang
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 09:05:07

DPP PAN Gelar Rapat Siang Ini, Bahas Sikap Politik?

BOGOR - Waketum PAN Bima Arya Sugiarto menyebut partai tempatnya bernaung menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019. Bima Arya mengatakan keputusan MK tersebut akan menjadi ruj
 
Senin, 17 Juni 2019 | 21:45:59

Sidang Perdana M Apriyandi,Ini Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa

Tanjungpinang-Pengadilan Negeri Tanjungpinang menggelar sidang dugaan tindak pidana pemilu terhadap Caleg Gerindra terpilih Dapil Tanjungpinang Timur M Apriyandy,Senin (17/6) siang.Kuasa Hukum terdakwa (M Apriy
 
Senin, 17 Juni 2019 | 14:17:14

PDIP Tepis Isu Megawati akan Mundur dari Kursi Ketua Umum

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menepis isu akan mundurnya Megawati Soekarnoputri dari kursi ketua umum menyusul rencana Kongres ke-V yang dipercepat. PDIP menegaskan Megawati masih dibutuhkan hingg
 
Senin, 17 Juni 2019 | 14:04:49

Demokrat DKI Tak Mau Buru-buru soal Usul Interpelasi Reklamasi ke Anies

JAKARTA - Partai Demokrat DKI Jakarta menilai wacana hak interpelasi atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi masih belum waktunya. Demokrat tidak mau terburu-b
 
Senin, 17 Juni 2019 | 13:49:59

Resmi Jadi Ketua Komisi III, Azis Syamsuddin Optimistis Rampungkan RUU KUHP

JAKARTA - Azis Syamsuddin resmi dilantik menjadi Ketua Komisi III DPR RI. Ia mengatakan langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menggelar rapat bersama pimpinan Komisi III. "Yang pertama mekanismenya
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top