Terverifikasi Dewan Pers
 
Rabu, 19 September 2018 | 16:00:49
Politik

PAN Khawatir MUI Terbawa Politik Praktis Jika Maruf Masih Ketua

Sebarkan:
Detik.com
Jakarta - PAN meminta bakal calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin melepas jabatannya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). PAN khawatir MUI akan terseret dalam politik praktis ketika Ma'ruf Amin masih menjabat sebagai ketua.

"Kita minta atau kita sarankan ke Pak Kiai Ma'ruf Amin untuk melepaskan, supaya MUI tidak terseret-seret kepada politik praktis tadi dan MUI tidak tersandera," kata Yandri di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).

Yandri mengatakan tidak elok bila Ma'ruf Amin tetap menjabat sebagai Ketua MUI. Sebab, selama ini belum ada Ketua MUI yang terlibat politik praktis maupun politik lansung. Menurutnya, alangkah baiknya Ma'ruf Amin konsentrasi maju sebagai cawapres saja.

"Karena itu, biar Pak Ma'ruf Amin konsentrasi maju sebagai cawapres, wara wiri kemana-mana untuk menyakinkan dia layak dipilih, disisi lain MUI harus berjalan sebagaimana biasanya tidak terganggu oleh dinamika masalah pilpres ini," terangnya.

Selain itu, dia menjelaskan dalam MUI banyak bernaung organisasi-organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lainya. Menurutnya masih banyak ulama yang biasa memimpin MUI.

"Saya yakin masih banyak ulama yang mampu menjalankan roda kegiatan MUI seandainya Pak Ma'ruf Amin mengundurkan diri sebagai ketua MUI,"

Sebelumnya diberitakan, Ma'ruf Amin mengatakan posisinya sebagai Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) jadi salah satu yang dibahas dalam rapat pimpinan. Ma'ruf mengatakan akan merujuk pada AD/ART.

"Kalau harus mundurnya pasti, tapi kapannya itu melihat anggaran dasar, yaitu sesudah saya diangkat jadi wakil presiden," kata Ma'ruf seusai rapim di gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).


(detik.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:16:40

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:14:31

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:08:14

Tokoh Lintas Agama di Lamongan Kembali Serukan Tolak Kerusuhan

LAMONGAN - Tokoh lintas agama di Lamongan menolak segala bentuk kerusuhan dalam bentuk apapun. Aksi menolak kerusuhan ini diwujudkan dengan menggelar doa bersama di Gedung Sasana Krida Jagrakars
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:04:47

Respons Tim Jokowi atas Tuntutan Kubu Prabowo Minta 01 Didiskualifikasi

JAKARTA - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menanggapi permohonan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 01. Permohonan kubu Prabowo dinilai tak punya alas
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 Juni 2019 | 09:05:07

DPP PAN Gelar Rapat Siang Ini, Bahas Sikap Politik?

BOGOR - Waketum PAN Bima Arya Sugiarto menyebut partai tempatnya bernaung menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019. Bima Arya mengatakan keputusan MK tersebut akan menjadi ruj
 
Senin, 17 Juni 2019 | 21:45:59

Sidang Perdana M Apriyandi,Ini Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa

Tanjungpinang-Pengadilan Negeri Tanjungpinang menggelar sidang dugaan tindak pidana pemilu terhadap Caleg Gerindra terpilih Dapil Tanjungpinang Timur M Apriyandy,Senin (17/6) siang.Kuasa Hukum terdakwa (M Apriy
 
Senin, 17 Juni 2019 | 14:17:14

PDIP Tepis Isu Megawati akan Mundur dari Kursi Ketua Umum

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menepis isu akan mundurnya Megawati Soekarnoputri dari kursi ketua umum menyusul rencana Kongres ke-V yang dipercepat. PDIP menegaskan Megawati masih dibutuhkan hingg
 
Senin, 17 Juni 2019 | 14:04:49

Demokrat DKI Tak Mau Buru-buru soal Usul Interpelasi Reklamasi ke Anies

JAKARTA - Partai Demokrat DKI Jakarta menilai wacana hak interpelasi atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi masih belum waktunya. Demokrat tidak mau terburu-b
 
Senin, 17 Juni 2019 | 13:49:59

Resmi Jadi Ketua Komisi III, Azis Syamsuddin Optimistis Rampungkan RUU KUHP

JAKARTA - Azis Syamsuddin resmi dilantik menjadi Ketua Komisi III DPR RI. Ia mengatakan langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menggelar rapat bersama pimpinan Komisi III. "Yang pertama mekanismenya
 
Senin, 17 Juni 2019 | 13:15:17

Didorong Jadi Ketum Golkar, Bamsoet Fokus Selesaikan Tugas Ketua DPR

JAKARTA - Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku baru mengetahui dirinya didorong untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Dia pun menegaskan bahwa dirinya belum berpikir untuk bersaing memperebutkan kursi
 
Senin, 17 Juni 2019 | 11:02:41

PKS Tak Mau Ikut-ikutan Terkait Usulan Interpelasi Reklamasi ke Anies

JAKARTA - Fraksi NasDem dan Hanura di DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan hak interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi. Fraksi
 
Senin, 17 Juni 2019 | 10:35:18

BPN Prabowo Sebut Jokowi Punya Beban ke Sponsor, TKN: Mereka Selalu Suuzan

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut Jokowi selama ini memiliki beban dan lebih tampil sebagai boneka. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 21:39:36

Jelang Pemilu Serentak, KPU Bintan Gelar Pemilu Run

BINTAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan  menggelar kegiatan " PEMILU RUN " menyongsong Pemilu Serentak 2019 di Lapangan Kijang Citywalk Kec.Bintan Timur,Minggu (7/4).  Acara yang  d
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 21:05:02

Menjelang H-1 Pesta Demokrasi, Bupati Bintan Beserta FKPD Tinjau Kesiapan TPS

BINTAN- Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos bersama sejumlah FKPD Kabupaten Bintan meninjau kesiapan sejumlah TPS dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu 2019, Selasa (16/4) siang.Bupati Bintan berserta sejumlah FKP
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 16:27:10

Demokrat Minta Fraksinya di DPRD DKI Telusuri Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan di pulau reklamasi. DPD Partai Demokrat meminta Fraksi Demokrat di DPRD DKI untuk menelusuri
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 15:20:09

Soal Aksi Kawal Sidang MK, TKN: Massa Tak Peduli Imbauan Prabowo

JAKARTA - Sejumlah orang menggelar aksi damai di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang sengketa pilpres perdana digelar. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin meni
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 15:12:50

Demokrat DKI Tolak Wacana KLB: Di Bawah SBY, Partai Masih On the Track

JAKARTA - DPD Partai Demokrat (PD) DKI Jakarta secara keras menolak keras wacana Kongres Luar Biasa (KLB) yang berembus pasca konferensi pers senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 13:59:39

BPN Harap Ada Saksi yang Beri Efek Wow di Sidang Sengketa Pilpres

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga, Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya telah menyiapkan saksi-saksi yang akan membuktikan semua gugatan di Mahkamah K
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 11:16:48

DPC Demokrat di Sulut Dukung Penuh SBY dan Tolak Wacana KLB

JAKARTA - Isu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) ramai dibicarakan menyusul konferensi pers senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD). Seju
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top