Iklan Sosial
 
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 11:28:50
Politik

PWNU DIY Haramkan Nonton ILC tvOne, Komisi I: Ikuti Undang-undang

Sebarkan:
Detik.com
Wakil Ketua Komisi I Bambang Wuryanto
Jakarta - Komisi I DPR RI mengingatkan agar protes atas tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne dilakukan sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang Penyiaran ditegaskan mengatur tata cara jika ada kelompok masyarakat yang ingin memprotes tayangan televisi.

"Kita ini kan harus menjalankan peraturan perundang-undangan. Dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka tayangan ILC bukan tayangan yang boleh dibubarkan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Bambang Wuryanto kepada detikcom, Sabtu (18/8/2018).

"Kalau menurut jalur undang-undang, kalau nggak setuju ya melakukan somasi dan minta klarifikasi atau apa dalam somasinya," sambungnya.

Hal itu disampaikan Bambang saat ditanya soal Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DIY yang mengeluarkan fatwa haram menonton tayangan ILC di tvOne karena dinilai provokatif dan mencemarkan nama baik. Bambang sendiri menilai fatwa tersebut cuma untuk kalangan internal.

"Kalau memang suatu kelompok kecil mengeluarkan fatwa itu sifatnya internal. Kalau internal itu nggak perlu dipublikasikanlah, 'Eh itu nggak usah ditonton itu, nggak baik.' Kan begitu, itu bersifat untuk kelompok kecil. Kita kan negara hukum," ucapnya.

Fatwa haram tersebut keluar dalam diskusi hukum agama yang digelar LBM PWNU DIY di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede, Yogyakarta, pada Jumat (10/8). Diskusi tersebut dipimpin langsung Ketua LBM PWNU DIY Fajar.

Fajar mengatakan diskusi hukum agama tersebut berangkat dari keresahan masyarakat terhadap tayangan televisi yang provokatif, seperti ILC. Lantas, masyarakat meminta fatwa dari LBM PWNU DIY untuk dijadikan pedoman.

"Pertanyaannya (masyarakat) begini, 'bagaimana hukum menayangkan program televisi yang mengandung konten provokatif dan pencemaran nama baik seperti ILC?'," kata Fajar saat dihubungi detikcom, Kamis (16/8) kemarin.

"Kemudian kita jawab, 'hukumnya menayangkan program televisi dalam acara apa pun, termasuk ILC, yang mengandung konten provokatif dan ada unsur pencemaran nama baik, hukumnya haram'," lanjutnya.

Alasannya, ujar dia, konten provokatif dinilai bisa menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Tak hanya itu, di antara warga juga bisa saling mencela dan menghujat akibat terprovokasi konten tersebut.

Adapun dasar fatwa haram dari LBM PWNU DIY adalah nash (ketetapan) Alquran, seperti keterangan dalam Surat Al-Maidah ayat 8 dan nash hadis. Kemudian juga dari kitab 'Ihya Ulumuddin' karya Iman Ghazali dan kitab-kitab kuning lainnya.


(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 19 September 2018 | 10:09:37

Presiden Barcelona Sesalkan Kepergian Ronaldo dari Madrid

BARCELONA ? Hengkangnya megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ke Juventus pada bursa transfer musim panas 2018 nyatanya menjadi sesuatu yang disesalkan oleh Presiden Barcelona, Josep Bartomeu. Pasal
Rabu, 19 September 2018 | 10:05:56

Buruan Simak! Ini Tata Cara Pendaftaran CPNS 2018

Jakarta - Pemerintah akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 pada Rabu, (19/9/2018). Salah satu Kementerian yang dipastikan akan membuka pendaftaran CPNS 2018 ialah Kementerian Badan
Rabu, 19 September 2018 | 10:02:37

Klopp Akui Liverpool Kerepotan Hadapi Neymar dan Di Maria

LIVERPOOL ? Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengaku tidak mudah menaklukkan Paris Saint-Germain (PSG) di laga perdana Grup C Liga Champions 2018-2019 yang berlangsung di Stadion Anfield, Rabu (19/9/2018)
Rabu, 19 September 2018 | 09:58:03

Kemendagri Sudah Serahkan Kepada Pemkab Rohul Permendagri Tapal Batas Riau-Sumatera Utara

ROKANHULU - Setelah sekitar 20 tahun permasalahan tapal batas antara Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau dengan Kabupaten Padang Lawas (Palas), Padang Lawas Utara (Paluta) Provinsi Sumatera Utara (
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 September 2018 | 16:05:57

Permabudhi Doakan Jokowi 2 Periode

Jakarta - Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) mendoakan Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih di Pilpres 2019. Jokowi dinilai layak memimpin 2 periode karena kinerjanya terbukti."Kami menyaksikan i
 
Selasa, 18 September 2018 | 14:59:38

PD Tanggapi Hanura: SBY Tak Sembunyi tapi Tepuk Dada di Hadapan Lawan

Jakarta - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebut Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih bersembunyi di balik foto Kepala KSP Moeldoko dibanding menuntaskan tudingan A
 
Selasa, 18 September 2018 | 11:46:52

PSI Desak Anies Tolak M Taufik Jadi Wagub DKI

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik keras Partai Gerindra karena mengusulkan nama M Taufik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Ketua DPP PSI Tsamara Amany mendes
 
Selasa, 18 September 2018 | 11:41:14

PKS: Pujian SBY ke Jokowi Tak Harus Diartikan Main Dua Kaki

Jakarta - Pujian Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kinerja Presiden Joko Widodo dinilai PKS sebagai hal wajar. PKS menyebut ungkapan itu tak harus dimaknai PD berma
 
Selasa, 18 September 2018 | 10:26:13

PKB Akan Polisikan Ustaz Yahya Waloni karena Menghina Megawati, Maruf dan TGB

JAKARTA - Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan, pihaknya bakal mempolisikan Ustaz Yahya Waloni lantaran telah menghina Ma'ruf Amin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati
 
Selasa, 18 September 2018 | 10:07:58

SBY Terharu Masyarakat Masih Mengingatnya Ketika Jadi Presiden

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, rakyat masih mengingatnya sebagai Presiden keenam RI. Ia pun merasa terharu ketika bertemu masyarakat dan masih mengingat ki
 
Senin, 17 September 2018 | 15:59:03

Timses Jokowi: Kami Takkan Hasilkan Kader-kader Kardus!

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut relawan dan unsur-unsur dalam timses akan bekerja secara militan. Timses Jokowi menjamin tidak akan mencetak kader-kader
 
Senin, 17 September 2018 | 15:55:48

Gerindra Masih Buka Peluang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya masih membuka peluang untuk mencalonkan kadernya yang menyandang status mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg)
 
Senin, 17 September 2018 | 15:49:21

Pemberitaan Asia Sentinel Menyudutkan SBY, Sekjen Demokrat Bilang Ada yang Menunggangi

JAKARTA - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut munculnya artikel Asia Sentinel lantaran ada yang menunggangi jelang perhelatan politik seperti Pileg dan Pilpres di 2019 mendatang. Sebab, pember
 
Senin, 17 September 2018 | 15:18:45

Demokrat: SBY Selalu Jadi Sasaran Empuk untuk Digebukkin

JAKARTA - Partai Demokrat merasa ada pihak yang tak senang dengan eksistensi Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di dalam dunia politik Tanah Air. Hal itu terlihat dari kemunculan artikel di Asia Se
 
Senin, 17 September 2018 | 15:09:05

Timses Jokowi: Urusan Pecah Belah Itu Keahlian yang di Sana

Jakarta - Tim sukses Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menanggapi pernyataan GNPF Ulama soal memilih cawapres ulama sama saja memecah belah umat. Timses Jokowi menegaskan tidak punya keahlian un
 
Senin, 17 September 2018 | 15:06:02

Ijtimak dukung Prabowo, PDIP klaim Jokowi sudah jalankan program keumatan

JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan Joko Widodo (Jokowi) telah menjalankan pakta integritas seperti yang diteken bersama pasangan Prabowo-Sandiaga tanpa d
 
Senin, 17 September 2018 | 11:00:06

Ijtimak Ulama II Dukung Prabowo, PKB: Representasinya Kecil

Jakarta - Ijtimak Ulama II menghasilkan keputusan mendukung bakal capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. PKB menilai GNPF-U merupakan kelompok kecil yang tak mewakili ulama se-Indonesia."Sa
 
Minggu, 16 September 2018 | 17:43:11

Bawaslu Temukan 746 DPT Ganda Pileg dan Pilpres Tahun 2019, KPU Rohul Langsung Bersihkan

ROKANHULU - Hiruk Pikuk elit politik nasional, soal tidak akuratnya data pemilih Pemilu 2019, serta kecurigaan masih banyaknya pemilih ganda yang masuk dalam pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di seluruh Indonesia
 
Sabtu, 15 September 2018 | 11:29:21

Loncatan Mengejutkan Ridwan Kamil

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat loncatan politik. Dari semula mendukung Prabowo Subianto, kini Ridwan Kamil mendukung Joko Widodo (Jokowi).Pria 46 tahun ini semula diusung Gerindra saat m
 
 
 
Terpopuler

2

15 Sep 2018 09:58 | 257 views
Politik
Bawaslu Rohil Berkunjung, Ini Sambutan Cutra Andika

3

15 Sep 2018 10:02 | 198 views
Politik
Jaka Abdillah Apresiasi Langkah Konkrit Partai Hanura

4

15 Sep 2018 11:29 | 131 views
Politik
Loncatan Mengejutkan Ridwan Kamil

5

17 Sep 2018 15:18 | 128 views
Politik
Demokrat: SBY Selalu Jadi Sasaran Empuk untuk Digebukkin
 
 
 
 
 
 
Top