Iklan Sosial
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:19:44
Politik

Soal JK, Sudirman Said Singgung Regenerasi Negarawan Muda

Sebarkan:
Detik.com
Sudirman Said
Jakarta - Wapres Jusuf Kalla bersedia menjadi pihak terkait dalam gugatan Partai Perindo atas syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Sudirman Said pun menyinggung soal regenerasi pimpinan.

"Saya tidak melihat satu karakter yang, apalagi sekarang, dulu tidak pernah melihat karakter yang secara aktif menawarkan diri mengajukan diri untuk hal-hal seperti itu. Jadi saya memahami lebih sebagai keharusan prosedur saja, karena memang setelah dilihat kan satu-satunya orang yang pernah jadi wapres dua kali adalah Pak JK," ujar Sudirman Said di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7/2018).

Sudirman mengatakan wajar bila JK menerima permintaan menjadi pihak terkait. Namun dia yakin bukan JK yang berada di balik gugatan Perindo tersebut.

"Oleh karena itu, wajar kalau beliau harus menerima permintaan dari pihak yang sedang mengurus untuk jadi pihak terkait," kata Sudirman.

"Tetapi saya yakin bahwa yang melakukan upaya-upaya ini bukan dari pihak Pak JK, termasuk yang ambil inisiatif judicial review pertama kali bukan Pak JK," sebut Sudirman.

Ia menganggap sikap JK sebagai bentuk keberpihakan menjaga kemapanan demokrasi. Selain itu, menurut Sudirman, JK dinilai merasa memiliki kewajiban moral.

"Di luar itu tadi saya kira Pak JK punya pemihakan menjaga kemapanan demokrasi. Jadi beliau bisa jadi mengambil sikap seperti itu, membuka diri seperti itu karena merasa punya kewajiban moral," ujar dia.

Meski begitu, Sudirman pun menyoroti sejumlah hal. Salah satunya soal regenerasi negarawan muda untuk menjaga bangsa dan kemapanan aturan.

"Ingin melihat kolam demokrasi ini diisi oleh sebanyak mungkin negarawan-negarawan, terutama negarawan yang muda yang itu penting untuk ditumbuhkan untuk kepentingan bangsa jangka panjang. Berkepentingan menjaga kemapanan aturan," kata Sudirman.

Ia juga mengatakan, bila ingin mengubah sebuah aturan, sebaiknya dilakukan jauh hari. Keputusan penting, menurut Sudirman, seharusnya tidak dilakukan dalam waktu tergesa-gesa.

"Apabila ada hal-hal penting, tidak dilakukan review dalam mendesak, tapi jauh hari direncanakan, ketika konstitusi waktunya diubah kita ubah dengan baik, dilakukan studi. Karena keputusan penting tidak boleh diambil dalam waktu mendesak. Justru membutuhkan waktu untuk mempertimbangkannya masak-masak dengan mendengar semua aspek," tuturnya.

Partai Perindo menggugat UU No 7/2017 tentang Pemilu. Mereka menggugat Pasal 169 huruf n yang menghalangi Wapres JK untuk maju pada Pilpres 2019.

Dalam pasal tersebut dinyatakan capres-cawapres bukanlah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode. Berikut ini bunyi Pasal 169 huruf n:

"Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."


(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 16 Agustus 2018 | 20:04:14

PD.BPR Gemilang Indragiri Hilir Mendapatkan penghargaan "BPR AWARDS 2018"dari Info Bank

YOGYAKARTA - Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) Gemilang mendapatkan penghargaan dengan predikat "sangat bagus" atas kinerja keuangan selama tahun 2017. Penghargaan yang diberikan bertempat
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:54:25

Camat Keritang Kukuhkan 25 Anggota Paskibra 2018

KERITANG - Camat Keritang Hady Rahman, S. Sos, M. Si didampingi oleh Kapolsek Keritang AKP. Lasarus Sinaga dan Danposramil Keritang Serda Busri mengukuhkan 25 orang pelajar SMA/sederajat menjadi anggota Pasukan
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:43:43

Tidak Terima Pemberitaan Di Salah Satu Media, Kamarudin Pilih Jalur Hukum

SIAK- Terkait salah satu Media di Riau yang diduga memberitakan hoax tentang Penghulu Kampung Sabak Permai, yang bermain anggaran. Tampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya,  Kamarudin Penghulu Sabak Perm
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:13:33

Bakar Lahan, Dua Pemuda Satu Kakek Tua Dibekuk Polres Rohil

ROKANHILIR-Jajaran Polres Rohil Kamis 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib menggelar pers rilis dua perkara kasus kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir yang terjadi sela
 
Berita Lainnya
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:37:58

Tifatul Puji Pidato Jokowi, Tapi Singgung Keluhan Emak-emak

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Tifatul Sembiring memuji pidato yang disampaikan Presiden Jokowi. Terutama saat disampaikan soal infrastruktur."Saya menyoroti khususnya pembangunan infrastruktur ya. S
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:43:55

Jokowi: Pemerintah Berupaya Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Jakarta - Presiden Jokowi menyinggung kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu dalam pidato HUT ke-73 RI di DPR. Jokowi menegaskan, kasus HAM masa lalu akan diselesaikan."Pemerintah
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:33:47

Presiden Jokowi: Ada momentum anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI. Pada kesempatan itu, Jokowi, sapaannya, menegaskan ada momentum dimana perbedaan politik, perbedaan suku, agama mau
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:18:20

Bicara Pemilu, Ketua MPR: Pilihan Boleh Beda, Merah Putih Tetap Sama

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan berbicara soal Pileg dan Pilpres 2019. Dia mengingatkan agar tetap mendahulukan persatuan bangsa dibanding pilihan capres-cawapres."Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Pr
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:01:09

Jokowi Ingin MPR dan BPIP Mereaktualisasi Pancasila

Jakarta - Presiden Jokowi menyinggung pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara direvitalisasi. Dia pun memuji MPR yang konsisten mengawal ideologi Pancasila."MPR juga terus melanjutkan upaya revital
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:38:12

DPR Jamin Tak Ada Doa Politik di Sidang Paripurna Tahun Ini

Jakarta - Beberapa tahun belakangan, doa di sidang tahunan MPR-DPR diselipkan pesan-pesan politik. Tahun ini, DPR menjanjikan tak akan ada doa semacam itu. "Saya jamin nggak ada doa politik," ujar Sekjen PP
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:26:24

Cak Imin Bantah Ancam Jokowi Jika Pilih Mahfud MD

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meluruskan soal pihaknya yang dinilai mengancam Joko Widodo (Jokowi) akan menarik dukungan jika tetap memilih Ma
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:40:53

Ketum PAN nilai secara etika Maruf Amin harus mundur dari ketua MUI

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengomentari adanya desakan mundur pada Ketua Majelis Ulama Indonesia."Etikanya begitu (mundur). Ya kan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, S
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:02:47

Asman Abnur Diganti, Ketum PAN Puji Syafruddin

Jakarta - Syafruddin resmi dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Asman Abnur. PAN, partai Asman berna
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 13:45:58

Mahfud Md Bongkar Manuver Maruf Amin, PPP: Itu Gimmick Politik

JAKARTA - Mahfud Md membongkar manuver Ma'ruf Amin memerintahkan PBNU untuk meninggalkan Jokowi di Pilpres 2019 jika Kader NU tak dipilih sebagai cawapres. PPP menilai hal itu hanya gimmick politik."Kami
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:42:04

Mahfud MD: Saya tersinggung pernyataan Rommy

JAKARTA - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan sudah tak mempersoalkan terkait namanya batal menjadi pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Namun, Mahfud mengaku tersinggung
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:37:20

Mahfud Md Bongkar Manuver Maruf Amin di Balik Kegagalan Cawapres

JAKARTA - Mahfud Md buka-bukaan soal cerita di balik kegagalan dirinya menjadi cawapres untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Mahfud Md 'dijegal' lewat 'label' kader NU termasuk ad
 
Selasa, 14 Agustus 2018 | 16:01:42

Jokowi Minta Penerapan B20 dan Komponen Lokal Dipercepat

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh jajaran pejabat kabinet kerja untuk segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mampu menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Am
 
Selasa, 14 Agustus 2018 | 15:44:26

JK Beri Sinyal Ada Perombakan Kabinet Usai PAN Dukung Prabowo-Sandi

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal akan ada perombakan kabinet usai Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Meski demik
 
Selasa, 14 Agustus 2018 | 14:24:11

Dipuji Istana, Asman Abnur: Saya Tak Mau Jadi Beban Jokowi

JAKARTA - MenPANRB Asman Abnur meminta diperkenankan mundur dari Kabinet Kerja. Ia tak mau menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo karena partainya, PAN memutuskan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di P
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top