Iklan Sosial
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 14:31:41
Politik

Pembatasan masa jabatan presiden & wapres buat hindari pelanggengan kekuasaan

Sebarkan:
Merdeka.com
Jokowi JK pimpin rapat paripurna

Partai Perindo mengugat masa jabatan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu mempersoalkan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode.

Latar belakang gugatan lantaran Perindo mendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) bisa kembali maju di Pilpres 2019.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menjelaskan UUD dan UU salah satu tujuannya dibuat untuk menghindari otoritarianisme.

"Salah satu tujuan utamanya, sesungguhnya adalah menghindari otoritarianisme akibat kekuasaan yang dipegang terlalu lama. Apalagi, penyakit dalam sistem Presidensial memang adalah godaan menuju ke otoriter," kata Zainal, Sabtu (21/7).

Direktur PUKAT UGM ini mengatakan trauma masa kepemimpinan Soeharto yang otoriter melahirkan Tap MPR XIII Tahun 1998. Ketetapan tersebut memuat masa jabatan presiden dan wakil presiden, persis dan serupa dengan bunyi Pasal 7 UUD 1945.

Pasal tersebut berisi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

"Dalam kondisi Indonesia, trauma yang terjadi di zaman Presiden Soeharto memicu kita untuk segera membuat Tap MPR XIII Tahun 1998 yang berisi tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden," kata Zainal.

Dia menambahkan pasal itu harus dilihat dari maksud utama dari pembentuk UUD. Dia mencontohkan dua orang bisa melanggengkan kekuasaannya secara bergantian menjadi presiden dan wakil presiden. Hal tersebut bisa terjadi jika tidak ada pembatasan masa jabatan sebanyak dua kali.

"Jika membiarkan logika seperti ini terjadi maka dapat dipastikan bahwa pelanggengan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Mereka berdualah yang akan menguasai jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan itu tak boleh terjadi sehingga dibatasi dua kali baik berurutan maupun tidak," paparnya.

Namun, Zainal menyatakan bakal menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Dia yakin hal tersebut akan ditolak karena sudah jelas hanya bisa menjabat dua kali baik berurutan, maupun tidak.

"Sepanjang MK memutuskan secara koridor hukum, dalam logika hukum yang sederhana, sesungguhnya bahasa putusannya adalah bahwa sudah menjabat dua kali, baik berurutan maupun tidak, maka tidak boleh mencalonkan kembali," katanya.


(Merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 16 Agustus 2018 | 20:04:14

PD.BPR Gemilang Indragiri Hilir Mendapatkan penghargaan "BPR AWARDS 2018"dari Info Bank

YOGYAKARTA - Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) Gemilang mendapatkan penghargaan dengan predikat "sangat bagus" atas kinerja keuangan selama tahun 2017. Penghargaan yang diberikan bertempat
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:54:25

Camat Keritang Kukuhkan 25 Anggota Paskibra 2018

KERITANG - Camat Keritang Hady Rahman, S. Sos, M. Si didampingi oleh Kapolsek Keritang AKP. Lasarus Sinaga dan Danposramil Keritang Serda Busri mengukuhkan 25 orang pelajar SMA/sederajat menjadi anggota Pasukan
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:43:43

Tidak Terima Pemberitaan Di Salah Satu Media, Kamarudin Pilih Jalur Hukum

SIAK- Terkait salah satu Media di Riau yang diduga memberitakan hoax tentang Penghulu Kampung Sabak Permai, yang bermain anggaran. Tampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya,  Kamarudin Penghulu Sabak Perm
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:13:33

Bakar Lahan, Dua Pemuda Satu Kakek Tua Dibekuk Polres Rohil

ROKANHILIR-Jajaran Polres Rohil Kamis 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib menggelar pers rilis dua perkara kasus kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir yang terjadi sela
 
Berita Lainnya
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:37:58

Tifatul Puji Pidato Jokowi, Tapi Singgung Keluhan Emak-emak

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Tifatul Sembiring memuji pidato yang disampaikan Presiden Jokowi. Terutama saat disampaikan soal infrastruktur."Saya menyoroti khususnya pembangunan infrastruktur ya. S
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:43:55

Jokowi: Pemerintah Berupaya Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Jakarta - Presiden Jokowi menyinggung kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu dalam pidato HUT ke-73 RI di DPR. Jokowi menegaskan, kasus HAM masa lalu akan diselesaikan."Pemerintah
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:33:47

Presiden Jokowi: Ada momentum anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI. Pada kesempatan itu, Jokowi, sapaannya, menegaskan ada momentum dimana perbedaan politik, perbedaan suku, agama mau
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:18:20

Bicara Pemilu, Ketua MPR: Pilihan Boleh Beda, Merah Putih Tetap Sama

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan berbicara soal Pileg dan Pilpres 2019. Dia mengingatkan agar tetap mendahulukan persatuan bangsa dibanding pilihan capres-cawapres."Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Pr
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:01:09

Jokowi Ingin MPR dan BPIP Mereaktualisasi Pancasila

Jakarta - Presiden Jokowi menyinggung pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara direvitalisasi. Dia pun memuji MPR yang konsisten mengawal ideologi Pancasila."MPR juga terus melanjutkan upaya revital
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:38:12

DPR Jamin Tak Ada Doa Politik di Sidang Paripurna Tahun Ini

Jakarta - Beberapa tahun belakangan, doa di sidang tahunan MPR-DPR diselipkan pesan-pesan politik. Tahun ini, DPR menjanjikan tak akan ada doa semacam itu. "Saya jamin nggak ada doa politik," ujar Sekjen PP
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:26:24

Cak Imin Bantah Ancam Jokowi Jika Pilih Mahfud MD

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meluruskan soal pihaknya yang dinilai mengancam Joko Widodo (Jokowi) akan menarik dukungan jika tetap memilih Ma
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:40:53

Ketum PAN nilai secara etika Maruf Amin harus mundur dari ketua MUI

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengomentari adanya desakan mundur pada Ketua Majelis Ulama Indonesia."Etikanya begitu (mundur). Ya kan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, S
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:02:47

Asman Abnur Diganti, Ketum PAN Puji Syafruddin

Jakarta - Syafruddin resmi dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Asman Abnur. PAN, partai Asman berna
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 13:45:58

Mahfud Md Bongkar Manuver Maruf Amin, PPP: Itu Gimmick Politik

JAKARTA - Mahfud Md membongkar manuver Ma'ruf Amin memerintahkan PBNU untuk meninggalkan Jokowi di Pilpres 2019 jika Kader NU tak dipilih sebagai cawapres. PPP menilai hal itu hanya gimmick politik."Kami
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:42:04

Mahfud MD: Saya tersinggung pernyataan Rommy

JAKARTA - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan sudah tak mempersoalkan terkait namanya batal menjadi pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Namun, Mahfud mengaku tersinggung
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:37:20

Mahfud Md Bongkar Manuver Maruf Amin di Balik Kegagalan Cawapres

JAKARTA - Mahfud Md buka-bukaan soal cerita di balik kegagalan dirinya menjadi cawapres untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Mahfud Md 'dijegal' lewat 'label' kader NU termasuk ad
 
Selasa, 14 Agustus 2018 | 16:01:42

Jokowi Minta Penerapan B20 dan Komponen Lokal Dipercepat

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh jajaran pejabat kabinet kerja untuk segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mampu menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Am
 
Selasa, 14 Agustus 2018 | 15:44:26

JK Beri Sinyal Ada Perombakan Kabinet Usai PAN Dukung Prabowo-Sandi

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal akan ada perombakan kabinet usai Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Meski demik
 
Selasa, 14 Agustus 2018 | 14:24:11

Dipuji Istana, Asman Abnur: Saya Tak Mau Jadi Beban Jokowi

JAKARTA - MenPANRB Asman Abnur meminta diperkenankan mundur dari Kabinet Kerja. Ia tak mau menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo karena partainya, PAN memutuskan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di P
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top