Iklan Sosial
 
Kamis, 12 Juli 2018 | 10:36:52
Politik

Prabowo terkunci mitra koalisi?

Sebarkan:
Merdeka.com

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih mencari tiket untuk maju di Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen memaksa Gerindra berkoalisi dengan partai lain demi mencalonkan Prabowo.

Gerindra tengah menjajaki pembentukan koalisi dengan partai-partai yang belum menentukan dukungan, ada PKS, PAN dan Demokrat. Masalah baru muncul, Prabowo dibuat bingung menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya bertarung di Pilpres.

Ketiga partai mematok syarat agar kader mereka dipinang menjadi cawapres oleh Prabowo. Semisal, Demokrat menawarkan nama Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono, PKS mengajukan sekitar 9 nama cawapres serta PAN yang mendorong Ketua Umum Zulkifli Hasan. Muncul anggapan, Prabowo terkunci dengan kepentingan ketiga partai karena urusan cawapres.

Direktur Populi Center Ushep S Ahyar mengatakan manuver PAN, PKS dan Demokrat yang kompak mengajukan cawapres karena melihat kekuatan Prabowo tidak seperti dulu. Minimal, 5 tahun lalu atau tepatnya Pilpres 2014 saat melawan Joko Widodo. Kekuatan yang dimaksud bisa berupa elektabilitas, logistik serta pengaruh.

"Saya kira bisa biasa tawar menawar politik. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo tidak setinggi pasaran zaman 5 tahun lalu," kata Ushep ketika dihubungi merdeka.com, Rabu (11/7).

Ketiga partai, kata Ushep, tentu memiliki agenda sendiri dengan mengajukan cawapres. Salah satunya mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) di Pemilu 2019.

"Mereka sadar betul kalau ada tokoh di partai itu diharapkan berpengaruh tren elektabilitas partainya. Dimana ada tokoh bisa membawa serta mengatrol partai-partai yang dimana tokoh itu," ujar Ushep.

Ushep menyarankan Prabowo membujuk ketiga partai untuk tidak memaksakan kader menjadi cawapresnya. Prabowo bisa menawarkan pembagian kekuasaan (power sharing) sebagai bahan kesepakatan.

"Ya kan tawaran untuk kalau berkuasa ini soal power sharing sumber power tidak hanya Wapres tapi ada sumber lain, seperti Menko. Tidak mendapatkan Wapres tapi yang lain dapat," paparnya.

Dalam menentukan cawapres dari kalangan partai, Ushep beranggapan Prabowo dan Gerindra bisa melihat beberapa ukuran objektif. Diantaranya, melihat besarnya kontribusi partai di koalisi, jumlah kursi di DPR serta kesamaan gagasan.

Ukuran objektif lain, lanjut Ushep, Prabowo harus memilih pasangan dengan latarbelakang berbeda dan bisa saling melengkapi. Kemudian, dia juga melihat mantan Pangkostrad membutuhkan seorang teknokrat yang menguasai pembangunan ekonomi atau dari kalangan religius.

"Saya kira mungkin tidak sama latar belakang Pak Prabowo dari militer, kalau sipil yang paham pembangunan ekonomi," jelas Ushep.

Sebelumnya, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan partainya akan mengupayakan kadernya sebagai cawapres Prabowo di Pilpres 2019. PKS tidak hanya ingin menjadi 'penggembira' di ajang Pilpres.

Menurut Tifatul, siapapun capresnya yang diusung oleh partai besutan Prabowo Subianto itu cawapresnya harus berasal dari PKS. Nama yang menguat di internal PKS adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Tak berbeda dengan PKS, Partai Demokrat juga memasang 3 syarat sekaligus jika ingin Demokrat mendukung Prabowo. Syarat pertama adalah kesepakatan soal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Demokrat konsisten mendorong Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres.

Syarat kedua adalah Demokrat minta dilibatkan dalam penyusunan visi misi capres-cawapres. Terakhir Demokrat ingin adanya kesetaraan jika akhirnya berkoalisi dengan Gerindra.


(Merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 20 September 2018 | 21:19:20

Demi Pemilu Damai, Kapolsek Batu Hampar : Ke Pelosokpun Akan Kami Tempuh

ROKANHILIR-Demi untuk tercapainya pemilu yang damai, aman dan nyaman, jajaran Polsek Batu Hampar melalui Bhabinkamtibmas terus melaksanakan Deklarasi Pemilu Damai.Seperti pada hari ini Kamis, 20/9, Deklarasi Pe
Kamis, 20 September 2018 | 20:58:35

Dari Dana Bankeu Tahun 2018, Pemkab Rohul Bangun Jembatan dan Jalan, Ini Lokasinya

ROKANHULU - Pemerintah Kabupaten Rokan hulu (Rohul) bangun lima jembatan dari anggaran bantuan keuangan (Bankeu)  Provinsi Riau tahun 2018. Saat ini pembangunan lima jembatan tersebut masih dalam proses pe
Kamis, 20 September 2018 | 20:51:12

Dibuka Menkeu, Bupati Rohul Hadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara Tahun 2018

JAKARTA - Pemerintah Pusat Republik Indonesia, melaksanakan Rapat Rerja Nasional (Rakernas) Akutansi dan Pelaporan Keuangan Negara tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta Kamis, (20/9/2018)
Kamis, 20 September 2018 | 16:36:51

Pemkot Perbaiki JPO Karatan di Pekanbaru yang Telan Korban Jiwa

Pekanbaru - Jembatan Penyebaran Orang (JPO) di Pekanbaru kondisinya Karatan dan rusak sudah menelan korban jiwa. Pihak Pemkot Pekanbaru mengklaim tengah ada perbaikan saat ini."Soal JPO itu kita s
 
Berita Lainnya
Kamis, 20 September 2018 | 15:05:06

NasDem Membela: Apa Urusan Fadli Zon Minta Mendag Dicopot?

Jakarta - Wakil Ketua DPR sekaligus Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut Mendag Enggartiasto Lukita sebagai menteri tukang impor dan menilainya layak direshuffle. Partai NasDem membela Enggar yang merupakan ka
 
Kamis, 20 September 2018 | 14:52:03

Jokowi-Maruf Didukung Relawan yang Sokong Prabowo di 2014

Jakarta - Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin kembali mendapat dukungan relawan. Mereka menamakan diri sebagai Relawan Nusantara untuk Jokowi (N4J)."Kami pada tahun 2014 adalah pendukung dari Prabowo dan
 
Kamis, 20 September 2018 | 14:25:08

Timses: Cari Kelemahan Jokowi Sulit, Sama dengan Cari Prestasi Prabowo

Jakarta - Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq memberi imbauan kepada pendukung untuk tidak menjelek-jelekan pihak lawan, Prabowo Subianto-Sandiaga Un
 
Kamis, 20 September 2018 | 14:18:02

Fadli Zon Serang Mendag: Menteri Tukang Impor Harus Dicopot!

Jakarta -Wakil Ketua DPR Fadli Zon melontarkan pernyataan keras ke Mendag Enggartiasto Lukita. Fadli menyebut Mendag sebagai menteri tukang impor dan menilainya layak direshuffle."Menteri tukang impor @EnggarMe
 
Kamis, 20 September 2018 | 10:20:37

Dikhwatirkan Terseret Politik Praktis, MUI: Sudah Sepakat Netral

Jakarta - Bakal cawapres Ma'ruf Amin yang masih menjabat sebagai ketua MUI membuat PAN khawatir lembaga itu terseret pada praktik politik praktis. MUI pun menjamin mereka akan bersikap netral."Yang t
 
Rabu, 19 September 2018 | 20:15:08

Ini Tanggapan LBH Hanura Terhadap Rapat Eksternal Ops Mantap Brata Muara Takus 2019 Polres Rohil

ROKANHILIR-Rapat Eksternal Ops Mantap Brata Muara Takus 2019 Dalam Rangka Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Polres
 
Rabu, 19 September 2018 | 16:00:49

PAN Khawatir MUI Terbawa Politik Praktis Jika Maruf Masih Ketua

Jakarta - PAN meminta bakal calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin melepas jabatannya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). PAN khawatir MUI akan terseret dalam politik praktis ketika Ma'ruf
 
Rabu, 19 September 2018 | 13:52:23

Fahri Hamzah Tepis HNW: Sandiaga Itu Pedagang, Bukan Ulama!

Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW menyebut bakal cawapres Sandiaga Uno termasuk golongan ulama. Fahri Hamzah tak sepakat. "Jadi ini ada kekacauan cara kita, semua, ber
 
Rabu, 19 September 2018 | 11:03:46

Saat SBY Absen Lagi di Pertemuan Koalisi Prabowo-Sandi

Jakarta - Koalisi Prabowo-Sandiaga tadi malam mengambil keputusan penting dengan menetapkan nama koalisi dan susunan timses. Namun, ada yang 'hilang' semalam yaitu sosok Ketum Partai Demokrat,
 
Rabu, 19 September 2018 | 10:44:41

Gerindra Balik Serang PSI yang Sindir Nama Koalisi Prabowo Jadul

Jakarta - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyebut nama koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu Koalisi Indonesia Adil dan Makmur sangat jadul. Partai Gerindra menyerang balik
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:05:57

Permabudhi Doakan Jokowi 2 Periode

Jakarta - Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) mendoakan Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih di Pilpres 2019. Jokowi dinilai layak memimpin 2 periode karena kinerjanya terbukti."Kami menyaksikan i
 
Selasa, 18 September 2018 | 14:59:38

PD Tanggapi Hanura: SBY Tak Sembunyi tapi Tepuk Dada di Hadapan Lawan

Jakarta - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebut Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih bersembunyi di balik foto Kepala KSP Moeldoko dibanding menuntaskan tudingan A
 
Selasa, 18 September 2018 | 11:46:52

PSI Desak Anies Tolak M Taufik Jadi Wagub DKI

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik keras Partai Gerindra karena mengusulkan nama M Taufik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Ketua DPP PSI Tsamara Amany mendes
 
Selasa, 18 September 2018 | 11:41:14

PKS: Pujian SBY ke Jokowi Tak Harus Diartikan Main Dua Kaki

Jakarta - Pujian Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kinerja Presiden Joko Widodo dinilai PKS sebagai hal wajar. PKS menyebut ungkapan itu tak harus dimaknai PD berma
 
Selasa, 18 September 2018 | 10:26:13

PKB Akan Polisikan Ustaz Yahya Waloni karena Menghina Megawati, Maruf dan TGB

JAKARTA - Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan, pihaknya bakal mempolisikan Ustaz Yahya Waloni lantaran telah menghina Ma'ruf Amin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top