Produk
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 15:45:01
Politik

JK nilai tak perlu terbitkan Perppu tentang terorisme

Sebarkan:
merdeka.com
Jusuf Kalla.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai, pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang terorisme. Dia menjelaskan, tanpa Perppu pun para pelaku teroris akan dihukum.

"Enggak perlu perppu. Sebenarnya tanpa itu pun kan dijalankan. Kalau hanya rumusan siapa yang bunuh orang tapi salah terorislah. Siapa yang mau bunuh macam-macam berpegang kepada formulanya mana. Namanya lawan saja. Menjelaskan teroris itu siapa. Mengancam tanpa alasan yang jelas," kata JK di kantornya, Jl Merdeka Utara, Selasa (15/5).

Dia meminta kepada masyarakat agar menunggu DPR dan pemerintah merampungkan revisi UU nomor 5 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dia juga berharap, pihak DPR bisa merampungkan pada akhir bulan ini atau Juni.

"Iya, kita harapkan bulan Mei, Juni ini bisa selesai," kata JK.

Dia juga menilai, upaya pemerintah untuk melibatkan TNI baik untuk mengatasi para teroris. Dengan melibatkan TNI dan Polri, JK menilai akan ada upaya lebih kuat untuk memberantas para teroris.

"Ya itu segera (re: disahkan RUU) mungkin peristiwa yang di Jakarta dan Surabaya menjadi pendorong tuntutan. Kan dulu siapa yang punya peran. Ya semua punya peranlah. Polisi pasti TNI juga punya kemampuan. Digabunginlah karena ini terlalu luas. Mungkin satu orang polisi punya kapolsek. TNI punya koramil. Jadi dilibatkan semua kan bagus," kata JK.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak DPR untuk segera merampungkan revisi UU nomor 5 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini menyusul rangkaian teror bom di tiga gereja diSurabaya dan Sidoarjo pada Minggu (13/5) kemarin. Bom bunuh diri kembali terjadi di Mapolrestabes Surabaya, Senin (14/5) pagi.

Jokowi mengatakan apabila DPR dan kementerian terkait tak dapat menyelesaikan RUU antiterorisme pada masa sidang yang dimulai 18 Mei. Maka, dirinya akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terorisme pada bulan Juni.

"Kalau nantinya Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan saya akan keluarkan Perppu," kata Jokowi di JIExpo, Jakarta, Senin (14/5).

(Merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 26 Mei 2018 | 15:17:48

Bocorkan Rahasia ke China, 2 Eks Mata-mata Prancis Ditangkap

Paris - Dua mantan mata-mata Prancis ditangkap setelah dituduh menyerahkan informasi rahasia ke China. Keduanya dianggap telah melakukan pengkhianatan negara. Seperti dilansir AFP, Sabtu (26/5/201
Sabtu, 26 Mei 2018 | 15:14:10

Warga Menyemut Lihat Pencarian Sopir Pikap Tercebur di Kalimalang

Jakarta - Warga menyemut di Jl. KH Noer Ali, Kalimalang, Bekasi. Mereka melihat upaya pencarian sopir pikap yang tercebur ke Kalimalang. Pencarian dilanjutkan tim Basarnas dan BPBD pada sekitar pukul 13.35
Sabtu, 26 Mei 2018 | 15:09:29

Sedang Cari Ikan di Sungai, Petani Tewas Dimakan Buaya

SERUYAN - Taslim (68) warga Desa Panca Jaya, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, tewas dimangsa buaya saat sedang mencari ikan di sungai. Kapolsek Seruyan Tengah Ipda Romadhon
Sabtu, 26 Mei 2018 | 15:06:25

Pegawai Honorer di Pemda Dapat THR? Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tentang tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai non PNS di pemerintah pusat maupun di daerah. Khusus untuk pegawai non PNS daerah, Sri Mulyani
 
Berita Lainnya
Sabtu, 26 Mei 2018 | 14:25:03

KPU Soal Eks Napi Korupsi: Lebih Baik Kalah di Mahkamah Agung

Jakarta - Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terhadap larangan eks narapidana korupsi menuai penolakan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), DPR, dan Kementerian Dalam Negeri. Meski di
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 10:15:13

PAN: Berterima Kasih Itu Baik, Jokowi Tak Perlu Salahkan SBY

Jakarta - Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 RI karena mencanangkan pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. PAN menyebut ucapan terima kasih itu baik da
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 09:59:23

Jokowi Ucapkan Terima Kasih ke SBY, PKS: Dia Mulai Sadar

Jakarta - Setelah agak tersendat, komunikasi politik Presiden Jokowi dan SBY menunjukkan tren yang positif. Penilaian ini bahkan datang dari PKS, partai yang dikenal berada di seberang koalisi Jokowi. Jok
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 11:10:42

Bamsoet harap THR dan gaji ke-13 ASN tak dijadikan komoditas politik

Ketua DPR Bambang Soesatyo merespons positif kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Politikus Golkar itu mengha
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 10:46:03

Gerindra terbuka berkoalisi dengan Demokrat di Pemilu 2019

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhi Prabowo mengatakan pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tinggal menunggu waktu yang te
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 10:32:35

Menkum HAM Hadiri Paripurna Pengesahan RUU Antiterorisme

Jakarta - Revisi UU Antiterorisme akan disahkan paripurna DPR hari ini. Pemerintah yang diwakili Menkum HAM Yasonna Laoly menghadiri paripurna.Yasonna tiba di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5/2018)
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 10:29:27

Disepakati, Parpol Baru Tak Bisa Usulkan Capres-Cawapres di Pilpres 2019

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan, partai politik yang baru terbentuk, tidak dapat mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Walaupun parpol
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 14:15:42

Senang ada PP THR dan gaji 13, SBY sarankan Jokowi juga keluarkan BLT

Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Bahkan dalam aturan itu, THR juga diberikan kepada para pen
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 14:10:52

Pimpinan DPR: Tak Pas Bila Definisi Antiterorisme Diputus Voting

Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 atau UU Antiterorisme masih pelik di urusan definisi terorisme. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap urusan definisi itu nantinya tidak m
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 10:23:46

Suasana Akrab Pertemuan Anwar Ibrahim Prabowo di Malaysia

Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyambangi Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim di kediamannya Bukit Segambut, Kuala Lumpur Selasa, 22 Juni 2018. Hal
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 10:19:29

NasDem Ragu Koalisi Gerindra-PD-PKS-PAN Lawan Jokowi Terbentuk

Jakarta - Gerindra, Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) siap berkoalisi untuk menantang Joko Widodo dalam ajang Pilpres 2019. Partai NasDem menyinggung soal
 
Rabu, 23 Mei 2018 | 15:05:26

Presiden PKS Hormati Kader Gerindra Ingin Anies Dampingi Prabowo, tapi...

Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menghormati kader Partai Gerindra yang menginginkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden untuk men
 
Rabu, 23 Mei 2018 | 10:26:38

Ketum Golkar: Masih Ada Waktu Ajak Demokrat Dukung Jokowi

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, kubu pendukung Joko Widodo masih melakukan pembicaraan dengan partai-partai yang belum memutuskan dukungan di Pemilu Serentak 2019, termas
 
Selasa, 22 Mei 2018 | 10:47:16

Kader PD Minta SBY Jauhi Jokowi, PDIP Masih Buka Pintu Dialog

Jakarta - Kader Partai Demokrat (PD) berang karena pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal harga BBM di masa lalu dan meminta agar partainya tak berkoalisi dengan Jokowi. PDIP sebagai partai penduku
 
Senin, 21 Mei 2018 | 15:50:54

Ketua DPR sebut sobekan Alquran di Jl Gunawarman upaya adu domba

Ketua DPR Bambang Soesatyo geram melihat video soal sobekan ayat suci Alquran yang tersebar di media sosial. Menurutnya, hal tersebut disengaja untuk mengadu domba antar umat beragama. "Itu upaya adu dom
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top