Selasa, 20 Maret 2018 | 15:30:46
politik

Hamba Allah Tak Boleh Lagi Sumbang Dana Kampanye Pemilu 2019

Sebarkan:
Liputan6.com
KPU uji publik aturan pemilu 2019

Jakarta - Seleksi penerimaan dana kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 bakal lebih ketat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melarang sumbangan dari penyumbang tanpa identitas jelas atau menggunakan nama Hamba Allah pada Pemilu 2019.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menegaskan, hanya orang dengan identitas jelas saja yang dapat menyumbang.

"Hamba Allah boleh, tapi harus jelas identitasnya. Kalau enggak mau (ditulis identitasnya) berarti harus disetor ke kas negara, kan?" ucap Hasyim di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).

Menyumbang dana kampanye secara anonim tidak diperbolehkan karena adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dia mengatakan, lebih baik mempertanggungjawabkan saat ini daripada setelah meninggal nanti.

"Prinsipnya itu akuntabel dan transparan. Jadi, lebih baik dipertanggungjawabkan di depan manusia. Kalau dia ngarang-ngarang kan, diminta pertanggungjawaban sama Allah, kan?" Hasyim menjelaskan.

Aturan ini telah dimasukkan ke Pasal 25 dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum yang mengharuskan adanya identitas yang jelas dari pemberi dana, seperti nama, alamat, dan NPWP-nya yang diuji publik pada Senin malam.

Menurut dia, PKPU Nomor 5 tahun 2017 tidak mengakomodasi aturan penerimaan dana kampanye untuk Pemilu 2019. Namun, Pasal 8 peraturan itu berlaku dalam Pilkada 2018.

Pasal tersebut mengatur penyumbang dana perseorangan dengan mencantumkan nama, tempat tanggal lahir dan umur, alamat penyumbang, nomor telepon/telepon genggam (aktif), nomor identitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada), pekerjaan, alamat pekerjaan, jumlah sumbangan, asal perolehan dana, dan pernyataan penyumbang bahwa penyumbang tidak menunggak pajak; penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan; dana tidak berasal dari tindak pidana; dan sumbangan bersifat tidak mengikat.

KPU mengatakan aturan tersebut hadir sebagai upaya untuk menekan praktik korupsi dan cuci uang pada masa Pemilu 2019.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah pernah mengatakan, indikasi adanya praktik politik uang dalam Pilkada 2018 sudah mulai tampak, meskipun pesta demokrasi itu belum dimulai. Namun, Febri tak merinci calon kepala daerah mana saja yang diduga melakukan praktik tersebut.

"Kalau politik uang secara spesifik sudah ada dipengaduan masyarakat (Dumas)," ujar Febri saat dikonfirmasi, Selasa, 9 Januari 2018.


(Liputan6.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 19 Oktober 2018 | 16:23:03

Bupati Rohul Ngaku Tak Hadiri Deklarasi Dukungan Jokowi

Jakarta - Bupati Rokan Hulu (Rohul) Sukiman memenuhi undangan Bawaslu Riau. Usai diperiksa, Sukiman menyatakan dirinya tak hadir di deklarasi dukungan Jokowi di Pekanbaru, beberapa minggu lalu."Deklarasikan
Jumat, 19 Oktober 2018 | 15:44:30

PPP soal Dana Saksi Rp 3,9 T: Tujuannya untuk Pemilu yang Fair

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR telah membahas usulan dana saksi parpol sebesar Rp 3,9 triliun untuk Pileg 2019. PPP menyatakan dana saksi itu diperlukan demi terwujudnya pemilu yang berkeadilan."J
Jumat, 19 Oktober 2018 | 11:43:12

Kerap Ikut Kampanye Sandi, Zulkifli Hasan: Logistik PAN Kurang

Jakarta - Ketum PAN Zulkifli Hasan kerap ikut cawapres Sandiaga Uno berkampanye ke daerah-daerah. Alasan Zul ikut Sandi kampanye ke daerah lain karena logistik PAN kurang.Zul awalnya menjawab pertanyaan m
Jumat, 19 Oktober 2018 | 11:11:53

NasDem Tolak Dana Saksi Rp 3,9 T dari APBN: Masa Porsi Rakyat Direbut

Jakarta - Komisi II DPR mengusulkan dana saksi Pileg 2019 diambil dari APBN. NasDem menolak keras usulan itu yang angkanya mencapai Rp 3,9 triliun merujuk pernyataan Badan Anggaran DPR. "Jika akhirnya pemer
 
Berita Lainnya
Jumat, 19 Oktober 2018 | 16:23:03

Bupati Rohul Ngaku Tak Hadiri Deklarasi Dukungan Jokowi

Jakarta - Bupati Rokan Hulu (Rohul) Sukiman memenuhi undangan Bawaslu Riau. Usai diperiksa, Sukiman menyatakan dirinya tak hadir di deklarasi dukungan Jokowi di Pekanbaru, beberapa minggu lalu."Deklarasikan
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 15:44:30

PPP soal Dana Saksi Rp 3,9 T: Tujuannya untuk Pemilu yang Fair

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR telah membahas usulan dana saksi parpol sebesar Rp 3,9 triliun untuk Pileg 2019. PPP menyatakan dana saksi itu diperlukan demi terwujudnya pemilu yang berkeadilan."J
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 11:43:12

Kerap Ikut Kampanye Sandi, Zulkifli Hasan: Logistik PAN Kurang

Jakarta - Ketum PAN Zulkifli Hasan kerap ikut cawapres Sandiaga Uno berkampanye ke daerah-daerah. Alasan Zul ikut Sandi kampanye ke daerah lain karena logistik PAN kurang.Zul awalnya menjawab pertanyaan m
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 11:11:53

NasDem Tolak Dana Saksi Rp 3,9 T dari APBN: Masa Porsi Rakyat Direbut

Jakarta - Komisi II DPR mengusulkan dana saksi Pileg 2019 diambil dari APBN. NasDem menolak keras usulan itu yang angkanya mencapai Rp 3,9 triliun merujuk pernyataan Badan Anggaran DPR. "Jika akhirnya pemer
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 16:43:44

Prabowo The Winter Soldier, TKN: Jokowi Dekat dengan Rakyat

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma-ruf Amin mengomentari sebutan The Winter Soldier untuk capres nomor urut 01 Prabowo Subianto. TKN menyebut saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 16:22:43

Fadli Zon Bela Ahmad Dhani: Masak Ngomong Idiot Jadi Tersangka?

Jakarta - Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik oleh Polda Jatim. Fadli Zon mengkritik penetapan status tersangka kompatriotnya di Gerindra ini."Saya kira hukum jadi nggak netr
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 14:05:02

PAN Setuju 100 Persen Biaya Saksi Pemilu 2019 Dibiayai APBN

Jakarta - Komisi II DPR mengusulkan saksi partai Pileg 2019 dibiayai APBN. Ketua MPR Zulkifli Hasan sepakat dengan usulan itu."Saya setuju 100 persen," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Ka
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 13:53:13

Setuju Saksi Partai di Pileg Dibiayai APBN, Fahri: Agar TPS Aman

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyetujui usul Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali agar saksi partai Pileg 2019 dibiayai APBN. Pembiayaan saksi dengan APBN dianggap bisa membuat persaingan an
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:20:37

Menuju Senayan, Joto Bangun Hadir Sebagai Jurkam

ROKANHILIR - Joto Bangun anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir dari Partai Hanura maju sebagai Caleg DPR RI dalam pemilu tahun 2019 dari Partai Hanura dengan Nomor Urut 5. Saat i
 
Rabu, 17 Oktober 2018 | 14:59:10

Siap Kombinasikan Susu dan Ikan Lele, Tim Prabowo: Tak Perlu Impor

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyindir program 'Gerakan Emas' Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak realistis. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sand
 
Rabu, 17 Oktober 2018 | 13:19:02

Ketua Muhammadiyah Amiruddin Jadi Jurkam Kampanye Caleg

ROKANHILIR - Ir. H. Amiruddin MM Ketua Badiklat (Badan Pendidikan dan Pelatihan) DPC Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) Kabupaten Rokan Hilir yang juga maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Riau Nomor Urut 2 d
 
Rabu, 17 Oktober 2018 | 11:47:10

Mardani: Anak Sekolah Tak Boleh Teriak 2019 Ganti Presiden

Jakarta -Viral anak-anak sekolah mengampanyekan 2019 ganti presiden. Inisiator gerakan tagar 2019 Ganti Presiden, Mardani Ali Sera menyebut kasus itu menjadi perhatian."Kasus #2019GantiPresiden dan anak sekol
 
Selasa, 16 Oktober 2018 | 17:56:55

Cutra : Partai Hanura Akan Membawa Perubahan

ROKANHILIR-Cutra Andika SH Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir dalam kampanye yang dilaksanakan di Kepenghuluan Bagan Sapta Permai Kecamatan Bagan Sinembah pada tanggal 14 Oktober 2018 menyampaikan te
 
Selasa, 16 Oktober 2018 | 11:58:01

Gaya kampanye PKS: Diserang kubu Jokowi, tak dibela koalisi Prabowo

Pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman menuai kontroversi dalam konsolidasi nasional partainya di Hotel Bumi Wiyata, Minggu (14/10) lalu. Sohibul menyerukan tentang gaya kampanye para kadernya menghadapi P
 
Selasa, 16 Oktober 2018 | 11:20:10

PSI: Gerindra Jangan Politisasi Peluru Nyasar di Gedung DPR

Jakarta - Anggota Fraksi Gerindra Wenny Warouw tak percaya peluru yang melesat ke ruangannya di Gedung DPR karena salah sasaran latihan anggota Perbakin. PSI meminta Gerindra untuk tak mempolitisasi mas
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top