Produk
 
Selasa, 20 Maret 2018 | 15:30:46
politik

Hamba Allah Tak Boleh Lagi Sumbang Dana Kampanye Pemilu 2019

Sebarkan:
Liputan6.com
KPU uji publik aturan pemilu 2019

Jakarta - Seleksi penerimaan dana kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 bakal lebih ketat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melarang sumbangan dari penyumbang tanpa identitas jelas atau menggunakan nama Hamba Allah pada Pemilu 2019.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menegaskan, hanya orang dengan identitas jelas saja yang dapat menyumbang.

"Hamba Allah boleh, tapi harus jelas identitasnya. Kalau enggak mau (ditulis identitasnya) berarti harus disetor ke kas negara, kan?" ucap Hasyim di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).

Menyumbang dana kampanye secara anonim tidak diperbolehkan karena adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dia mengatakan, lebih baik mempertanggungjawabkan saat ini daripada setelah meninggal nanti.

"Prinsipnya itu akuntabel dan transparan. Jadi, lebih baik dipertanggungjawabkan di depan manusia. Kalau dia ngarang-ngarang kan, diminta pertanggungjawaban sama Allah, kan?" Hasyim menjelaskan.

Aturan ini telah dimasukkan ke Pasal 25 dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum yang mengharuskan adanya identitas yang jelas dari pemberi dana, seperti nama, alamat, dan NPWP-nya yang diuji publik pada Senin malam.

Menurut dia, PKPU Nomor 5 tahun 2017 tidak mengakomodasi aturan penerimaan dana kampanye untuk Pemilu 2019. Namun, Pasal 8 peraturan itu berlaku dalam Pilkada 2018.

Pasal tersebut mengatur penyumbang dana perseorangan dengan mencantumkan nama, tempat tanggal lahir dan umur, alamat penyumbang, nomor telepon/telepon genggam (aktif), nomor identitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada), pekerjaan, alamat pekerjaan, jumlah sumbangan, asal perolehan dana, dan pernyataan penyumbang bahwa penyumbang tidak menunggak pajak; penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan; dana tidak berasal dari tindak pidana; dan sumbangan bersifat tidak mengikat.

KPU mengatakan aturan tersebut hadir sebagai upaya untuk menekan praktik korupsi dan cuci uang pada masa Pemilu 2019.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah pernah mengatakan, indikasi adanya praktik politik uang dalam Pilkada 2018 sudah mulai tampak, meskipun pesta demokrasi itu belum dimulai. Namun, Febri tak merinci calon kepala daerah mana saja yang diduga melakukan praktik tersebut.

"Kalau politik uang secara spesifik sudah ada dipengaduan masyarakat (Dumas)," ujar Febri saat dikonfirmasi, Selasa, 9 Januari 2018.


(Liputan6.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 24 April 2018 | 16:53:33

Golkar yakin parpol pendukung Jokowi tolak syarat AHY jadi Cawapres

Joko Widodo telah mendapatkan tiket maju Pilpres 2019 dengan didukung oleh lima partai di DPR. Tapi, masih membuka peluang partai lain untuk bergabung memenangkan Jokowi, tidak terkecuali Partai Demokrat.
Selasa, 24 April 2018 | 08:38:54

Menggali PAD Dari Lingungan Hidup

Selama ini sektor lingkungan hidup dinilai belum memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Padahal ada beberapa sektor yang dapat dijadikan pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi
Senin, 23 April 2018 | 14:50:10

DPAC dan Calon Pengurus Partai Demokrat DPC Rohul Sialturahmi Dengan Ketua Terpilih Kelmi Amri

ROKANHULU - Setelah terpilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Rokan Hulu Daerah Riau, Kelmi Amri, SH silaturahmi dengan DPAC dan calon pengurus Rokan Hulu Senin, (23/4/2018
Minggu, 22 April 2018 | 14:06:17

Dewan Minta TPP ASN Tak Dipangkas Lagi

BENGKALIS-Wakil Ketua Komisi III DPRD Bengkalis yang membidangi keuangan daerah Firman mengharapkan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) supaya dalam p
 
Berita Lainnya
Selasa, 24 April 2018 | 16:53:33

Golkar yakin parpol pendukung Jokowi tolak syarat AHY jadi Cawapres

Joko Widodo telah mendapatkan tiket maju Pilpres 2019 dengan didukung oleh lima partai di DPR. Tapi, masih membuka peluang partai lain untuk bergabung memenangkan Jokowi, tidak terkecuali Partai Demokrat.
 
Selasa, 24 April 2018 | 09:08:57

Selama ini sektor lingkungan hidup dinilai belum memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Padahal ada beberapa sektor yang dapat dijadikan pendapatan daerah khususnya dari sektor retr
 
Selasa, 24 April 2018 | 08:38:54

Menggali PAD Dari Lingungan Hidup

Selama ini sektor lingkungan hidup dinilai belum memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Padahal ada beberapa sektor yang dapat dijadikan pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi
 
Senin, 23 April 2018 | 14:50:10

DPAC dan Calon Pengurus Partai Demokrat DPC Rohul Sialturahmi Dengan Ketua Terpilih Kelmi Amri

ROKANHULU - Setelah terpilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Rokan Hulu Daerah Riau, Kelmi Amri, SH silaturahmi dengan DPAC dan calon pengurus Rokan Hulu Senin, (23/4/2018
 
Minggu, 22 April 2018 | 14:06:17

Dewan Minta TPP ASN Tak Dipangkas Lagi

BENGKALIS-Wakil Ketua Komisi III DPRD Bengkalis yang membidangi keuangan daerah Firman mengharapkan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) supaya dalam p
 
Jumat, 20 April 2018 | 16:17:47

Diprediksi Gagal ke DPR, NasDem Target Dua Digit Suara di Pileg

Jakarta - Partai NasDem diprediksi tak lolos ke parlemen di Pileg 2019 berdasarkan survei Cyrus Network. Sekjen NasDem Johnny G Plate menyebut partainya siap memenangkan Pileg 2019 dengan target perolehan
 
Jumat, 20 April 2018 | 16:15:33

Diprediksi Menang Pemilu 2019, PDIP: Alhamdulillah

Jakarta - PDIP mendapat elektabilitas tertinggi pada hasil survei Cyrus Network mengenai prediksi pemenang Pileg 2019. PDIP merasa bersyukur atas hal tersebut."Alhamdullillah, dengan segala badai fitnah y
 
Jumat, 20 April 2018 | 11:14:43

Orang Tua Disarankan Sekolahkan Anak ke Kejuruan

BENGKALIS-Untuk mendapatkan keahlian sekalian bisa langsung bekerja bagi orang tua yang merasa tidak mampu menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, disarankan wakil ketua DPRD Bengkalis H.Indra Gunawan Eng PH
 
Kamis, 19 April 2018 | 14:25:51

Fahri Kritik Kabinet Jokowi: Timnya Nggak Kompak

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik tim kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, menteri-menteri Jokowi saat ini tidak kompak."Dalam pengamatan saya, Pak Jokowi itu orang-orangnya
 
Rabu, 18 April 2018 | 13:49:24

Anggota DPRD Rohul Sari Antoni Tampung Asipirasi dan Berikan Bantuan Sembako

ROKANHULU–Untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) nya, Anggota DPRD Rohul H. Sari Antoni SH menggelar Reses pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 di Pendopo Desa Sialan
 
Selasa, 17 April 2018 | 14:23:48

Judul Berbeda, Sidang Paripurna Ditandai Walkout, Ini Kata Sumiyanti

PEKANBARU- Sidang paripurna ranperda pelayanan kesehatan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Provinsi Riau ditandai dengan walkout oleh ketua pansus pedoman pendirian dan penyelenggaraan sarana
 
Selasa, 17 April 2018 | 11:22:28

Tingkat Kehadiran Dewan Minim Paripurna Tanggapan Fraksi atas LKPJ Bupati Batal

BENGKALIS-Rapat paripurna terkait tanggapan fraksi di DPRD Bengkalis atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati Bengkalis tahun 2017 yang seyogyanya dilaksanakan Senin (16/04/201
 
Selasa, 17 April 2018 | 11:00:51

Pemilih Pada Pilgubri 2018 di Rohul, Sesuai Data Sah KPU 305.457 DPT

ROKANHULU-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Senin (16/4/2018) Sore, resmi tetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau (Pilgubri) 2018. Melalui Rap
 
Senin, 16 April 2018 | 13:47:50

Soal partai setan, Luhut sindir Amien Rais sudah tua harusnya pilah omongan

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais kembali mengeluarkan pernyataan menuai sorotan saat memberikan ceramah di masjid kawasan Jakarta Selatan, pekan kemarin. Amien mendikotom
 
Sabtu, 14 April 2018 | 15:21:49

Suhu Panas, Pimpinan MPR Sebut Ada Indikasi Politik Adu Domba

Jakarta - Suhu politik yang selalu memanas dinilai oleh salah satu pimpinan MPR sebagai upaya mengulang strategi politik adu domba yang dipakai masa kolonial. Menurutnya di tengah masyarakat saat in
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top