Iklan Sosial
 
Selasa, 20 Maret 2018 | 15:30:46
politik

Hamba Allah Tak Boleh Lagi Sumbang Dana Kampanye Pemilu 2019

Sebarkan:
Liputan6.com
KPU uji publik aturan pemilu 2019

Jakarta - Seleksi penerimaan dana kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 bakal lebih ketat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melarang sumbangan dari penyumbang tanpa identitas jelas atau menggunakan nama Hamba Allah pada Pemilu 2019.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menegaskan, hanya orang dengan identitas jelas saja yang dapat menyumbang.

"Hamba Allah boleh, tapi harus jelas identitasnya. Kalau enggak mau (ditulis identitasnya) berarti harus disetor ke kas negara, kan?" ucap Hasyim di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).

Menyumbang dana kampanye secara anonim tidak diperbolehkan karena adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dia mengatakan, lebih baik mempertanggungjawabkan saat ini daripada setelah meninggal nanti.

"Prinsipnya itu akuntabel dan transparan. Jadi, lebih baik dipertanggungjawabkan di depan manusia. Kalau dia ngarang-ngarang kan, diminta pertanggungjawaban sama Allah, kan?" Hasyim menjelaskan.

Aturan ini telah dimasukkan ke Pasal 25 dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum yang mengharuskan adanya identitas yang jelas dari pemberi dana, seperti nama, alamat, dan NPWP-nya yang diuji publik pada Senin malam.

Menurut dia, PKPU Nomor 5 tahun 2017 tidak mengakomodasi aturan penerimaan dana kampanye untuk Pemilu 2019. Namun, Pasal 8 peraturan itu berlaku dalam Pilkada 2018.

Pasal tersebut mengatur penyumbang dana perseorangan dengan mencantumkan nama, tempat tanggal lahir dan umur, alamat penyumbang, nomor telepon/telepon genggam (aktif), nomor identitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada), pekerjaan, alamat pekerjaan, jumlah sumbangan, asal perolehan dana, dan pernyataan penyumbang bahwa penyumbang tidak menunggak pajak; penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan; dana tidak berasal dari tindak pidana; dan sumbangan bersifat tidak mengikat.

KPU mengatakan aturan tersebut hadir sebagai upaya untuk menekan praktik korupsi dan cuci uang pada masa Pemilu 2019.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah pernah mengatakan, indikasi adanya praktik politik uang dalam Pilkada 2018 sudah mulai tampak, meskipun pesta demokrasi itu belum dimulai. Namun, Febri tak merinci calon kepala daerah mana saja yang diduga melakukan praktik tersebut.

"Kalau politik uang secara spesifik sudah ada dipengaduan masyarakat (Dumas)," ujar Febri saat dikonfirmasi, Selasa, 9 Januari 2018.


(Liputan6.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 23 Juli 2018 | 20:00:10

KPU Sebut 500 Orang Bacaleg Rohul Masih Belum Penuhi Syarat

ROKANHULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), masih menunggu perbaikan berkas Syarat pendaftaran dari Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). Karena dari 605 Bacaleg yang sudah didaftark
Senin, 23 Juli 2018 | 15:41:28

PKS sudah komunikasi dengan Demokrat: Tunggu tanggal mainnya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengagendakan pertemuan dengan Partai Demokrat membahas penjajakan koalisi di Pilpres 2019. Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan, rencananya pertemuan dengan Demokrat a
Senin, 23 Juli 2018 | 13:59:08

Pertemuan SBY dengan Prabowo kemungkinan bahas AHY cawapres

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kediaman SBY, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (24/7). Dalam pertemuan itu mereka ak
Senin, 23 Juli 2018 | 11:01:16

Cak Imin Ungkap Alasan Kiai Dorong Dirinya Jadi Cawapres Jokowi

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menuturkan alasan dirinya ngotot menjadi cawapres Jokowi. Hal itu, menurutnya, merupakan dorongan para kiai, ulama, dan santri yang disebutnya seba
 
Berita Lainnya
Senin, 23 Juli 2018 | 20:00:10

KPU Sebut 500 Orang Bacaleg Rohul Masih Belum Penuhi Syarat

ROKANHULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), masih menunggu perbaikan berkas Syarat pendaftaran dari Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). Karena dari 605 Bacaleg yang sudah didaftark
 
Senin, 23 Juli 2018 | 15:41:28

PKS sudah komunikasi dengan Demokrat: Tunggu tanggal mainnya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengagendakan pertemuan dengan Partai Demokrat membahas penjajakan koalisi di Pilpres 2019. Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan, rencananya pertemuan dengan Demokrat a
 
Senin, 23 Juli 2018 | 13:59:08

Pertemuan SBY dengan Prabowo kemungkinan bahas AHY cawapres

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kediaman SBY, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (24/7). Dalam pertemuan itu mereka ak
 
Senin, 23 Juli 2018 | 11:01:16

Cak Imin Ungkap Alasan Kiai Dorong Dirinya Jadi Cawapres Jokowi

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menuturkan alasan dirinya ngotot menjadi cawapres Jokowi. Hal itu, menurutnya, merupakan dorongan para kiai, ulama, dan santri yang disebutnya seba
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 16:39:52

Perindo klaim dorong JK gugat masa jabatan wapres biar koalisi tak ribut

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menuturkan alasan pihaknya mendorong Jusuf Kalla (JK) sebagai wapres dua periode bersama Joko Widodo (Jokowi), karena tidak ingin terjadi friksi di tengah Pe
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 16:32:26

Pakde Karwo Minta DPP PD Pertimbangkan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Surabaya - Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mendorong majelis tinggi partai mempertimbangkan dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019. Pasalnya, Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa sudah men
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:34:02

Wacana JK Jadi Cawapres Lagi, AHY: Harus Ada Regenerasi

Jakarta - Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), angkat bicara soal Jusuf Kalla menjadi pihak terkait dalam uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:19:44

Soal JK, Sudirman Said Singgung Regenerasi Negarawan Muda

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla bersedia menjadi pihak terkait dalam gugatan Partai Perindo atas syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Sudirman Said pun menyinggung soal regenerasi pimpinan."Saya tidak
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 14:50:32

Usai tertunda, Prabowo-SBY akan bertemu bahas AHY jadi cawapres

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan pihaknya masih berharap pada gugatan ambang batas pencalonan presiden 20 persen di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dia yakin poros ketiga masih d
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 14:31:41

Pembatasan masa jabatan presiden & wapres buat hindari pelanggengan kekuasaan

Partai Perindo mengugat masa jabatan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu mempersoalkan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 14:27:23

Lima musisi Aceh nyaleg dari PDIP

ACEH - Keikutsertaan artis dan seniman dalam Pemilu sejak era Reformasi sudah menjadi hal biasa. Mereka menjadi caleg dari parpol yang berkontestasi di Pemilu. Di Aceh, lima orang musisi asal kota seramb
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 12:03:22

Ajukan jadi pihak terkait gugatan masa jabatan Wapres, JK sadar implikasinya tidak?

Pengajuan diri Jusuf Kalla sebagai pihak terkait atas permohonan uji materi tentang Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Partai Perindo menjadi sorotan b
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:19:48

Ridwan Hisjam Akan Gantikan Eni Saragih di Komisi VII DPR

JAKARTA - Partai Golkar menunjuk Ridwan Hisjam sebagai pengganti Eni Maulani Saragih untuk menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Penggantian ini dilakukan setelah Eni terjerat kasus hukum di Komisi Pemberan
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 11:36:16

Bila Diperlukan Negara, Maruf Amin Siap Jadi Cawapres Jokowi

Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menanggapi isu nama dirinya yang ada di 10 kandidat cawapres untuk Presiden Joko Widodo versi Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Ia menyatakan
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:59:03

Jika Ada Partai yang Nekat Daftarkan Caleg Eks Napi Korupsi, Ini Risikonya

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewanti-wanti kepada seluruh partai politik (parpol) untuk tidak mendaftarkan eks napi korupsi menjadi calon legislatif (caleg). Komisioner KPU, Ilham Saputra pun
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top