Produk
 
Rabu, 14 Februari 2018 | 14:04:51
politik

DPR Resmi Setujui Hasil Rekomendasi Pansus KPK

Sebarkan:
Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan hasil rekomendasi di depan Rapat Paripurna DPR. Laporan tersebut, disampaikan oleh Ketua Pansus Hak Angket Agun Gunandjar.

Hasil rekomendasi menyoroti aspek kelembagaan, kewenangan, aspek tata kelola sumber daya manusia (SDM) hingga anggaran KPK.

Rapat sempat diwarnai sejumlah interupsi sebelum pengambilan keputusan DPR terkait rekomendasi angket. Dua fraksi, yakni Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), enggan memberikan pendapat.

"Demi menjaga konsistensi dan komitmen, kami tidak setuju adanya pansus dan tidak mengutus, tidak ikut membahas hal-hal di Pansus angket. Kami tidak akan beri pendapat," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo lantas menanyakan persetujuan forum paripurna mengenai hasil rekomendasi Pansus KPK.

"Laporan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan kewenangan hak KPK, ini apakah dapat disetuji?" tanya Bamsoet.

Dengan serentak menyatakan persetujuannya.

"Setuju," kata mayoritas anggota yang hadir. Dengan demikian, DPR resmi menerima rekomendsasi Pansus Angket KPK.

Diserahkan ke Pimpinan KPK

Rekomendasi Pansus Angket KPK sebelumnya sudah dikirimkan pada pimpinan lembaga antikorupsi itu. Menurut Agun Gunandjar, dari sisi kelembagaan Pansus meminta KPK menyempurnakan struktur organisasi.

Tujuannya, kata dia, agar mencerminkan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Itu yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2018).

Politikus Golkar itu juga mendorong KPK meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya. Ia mencontohkan seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas-HAM, pihak perbankan dalam menjalankan kewenangannya.

"Agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik," ujar dia.

Selanjutnya poin ketiga dari aspek kelembagaan, Agun menyarankan KPK membentuk lembaga pengawas independen sesuai mekanisme yang ada.

"Ini beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances,"

(liputan6.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 24 Februari 2018 | 16:52:36

PDIP Usung Jokowi di Pilpres, PKB Belum Ambil Sikap

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mengambil sikap menyusul PDIP yang kembali mengusung Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2019. PKB merupakan salah satu partai pengusung Jok
Jumat, 23 Februari 2018 | 10:12:28

Survei Median, Pemilih Demokrat Lebih Melirik Jokowi ketimbang SBY

Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, dari hasil survei pemilih dari Partai Demokrat lebih banyak mendukung Joko Widodo atau Jokowi ketimbang ketua umu
Kamis, 22 Februari 2018 | 11:31:34

Jokowi: Undang-Undang MD3 Perlu Dikaji Lagi

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani berkas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Ia beralasan, UU MD3 masih perlu dikaji
Rabu, 21 Februari 2018 | 09:47:10

Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?

Semarang - Pemilihan Presiden (Pilpres) segera digelar pada 2019. Siapa saja yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi sudah bermunculan. Salah satu yang diwacanakan adalah Ketua Umum
 
Berita Lainnya
Sabtu, 24 Februari 2018 | 16:52:36

PDIP Usung Jokowi di Pilpres, PKB Belum Ambil Sikap

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mengambil sikap menyusul PDIP yang kembali mengusung Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2019. PKB merupakan salah satu partai pengusung Jok
 
Jumat, 23 Februari 2018 | 10:12:28

Survei Median, Pemilih Demokrat Lebih Melirik Jokowi ketimbang SBY

Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, dari hasil survei pemilih dari Partai Demokrat lebih banyak mendukung Joko Widodo atau Jokowi ketimbang ketua umu
 
Kamis, 22 Februari 2018 | 11:31:34

Jokowi: Undang-Undang MD3 Perlu Dikaji Lagi

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani berkas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Ia beralasan, UU MD3 masih perlu dikaji
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 09:47:10

Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?

Semarang - Pemilihan Presiden (Pilpres) segera digelar pada 2019. Siapa saja yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi sudah bermunculan. Salah satu yang diwacanakan adalah Ketua Umum
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 15:42:03

Dukung Jokowi, Golkar Bakal Bentuk Gerakan Jangkar Bejo dan Gojo

Jakarta - Partai Golkar mendukung Joko Widodo atau Jokowi kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Partai berlambang pohon beringin itu kini sedang menyiapkan dan mengem
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 10:13:57

Mantap, Nama-nama Calon Wakil Bupati Rohul Terus Bermuculan

ROKANHULU – Kekosongan kursi Wakil Bupati Rokan Hulu, pasca dilantiknya H. Sukiman menjadi Bupati Rohul defenitif melanjutkan sisa jabatan Bupati sebelumnya priode tahun 2016-2021 menjadi pembicaraan hangat
 
Senin, 19 Februari 2018 | 10:14:45

Megawati: Pemilu Itu Hak Masyarakat Indonesia

Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh pihak untuk mendorong masyarakat menggunakan hak memilih para pemimpinnya di di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. "Pemilihan umum
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 13:36:58

Plt Danrem Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Serentak

PEKANBARU- Plt Danrem 031/ Wira Bima Kol Czi I Nyoman Parwata, SE, M.Si, M.Tr ( Han) menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Serentak yang di laksanakan oleh KPU Riau di halaman Kantor KPU Riau, Jalan Gaja
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:51:01

KPU Undi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Malam Ini

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu hari ini, Ahad, 18 Februari 2018. Pengundian dilakukan pukul 19.00 di kantor KPU, Jalan Imam Bonj
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:34:46

Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.Partai
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 16:09:16

Tidak Penuhi Syarat, PBB dan PKPI Gagal Ikut Tahapan Pemilu 2019

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum KPU membacakan hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). Hasilnya, 2 dari 16 par
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 15:21:59

Gerindra: PDIP Tak Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurut dia, jalanny
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 10:48:37

Main-main dengan dana kampanye, Paslon akan didiskualifikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim pemenangan melaporkan seluruh urusan administrasi dan penggunaan dana kampanye pada 24 Juni, pukul 18.00 WIB. Jika tidak, atau terlambat, maka pasangan calon teran
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 16:33:18

Gerindra prediksi PDIP tak bakal usung Jokowi di 2019

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurutnya, jalannya pemerinta
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 14:29:11

Politikus Golkar sindir Yuddy: Jangan jadikan Golkar alat kejar kekuasaan

Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan motif kembalinya politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kembali ke Partai Golkar. Doli menegaskan pihaknya tidak ingin G
 
 
 
Terpopuler

2

18 Feb 2018 12:34 | 278 views
Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

5

22 Feb 2018 11:31 | 113 views
politik
Jokowi: Undang-Undang MD3 Perlu Dikaji Lagi
 
 
 
 
 
 
Top