Produk
 
Selasa, 13 Februari 2018 | 10:31:43
politik

Alasan PPP Tolak Disahkannya Revisi UU MD3

Sebarkan:

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal atau Sekjen PPP Arsul Sani mengungkapkan alasan partainya memilih walkout saat Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 disahkan.

"Forum rapat paripurna yang mau mengesahkan undang-undang kami tidak mau bertanggungjawab dan ikut mengesahkan, menyetujui sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang telah telanjang bulat itu melanggar konstitusi," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta,

Dia mengatakan, revisi UU MD3 melanggar hak konstitusional DPD. "Yang kedua itu melanggar putusan MK Nomor 117 tahun 2009, itu kan bolak-balik sudah kami sampaikan," ucap Arsul.

Di samping itu juga, lanjut dia, ada beberapa pasal yang terkait dengan penguatan kelembagaan DPR dan hak imunitas. Keduanya, masih mendapat sorotan dari masyarakat.

"Kami ingin agar panja ini (revisi UU MD3) di Baleg ini seperti panja RKUHP, kan tidak terburu-buru itu," tutur dia.

Termasuk juga, kata Arsul, soal penambahan kursi pimpinan. Ia mempertanyakan mengapa harus terburu-buru.

"Lah ya makanya apa yang harus diburu-buru. Katakanlah untuk menunda, memperdebatkan kembali, mengkaji kembali, katakanlah sampai masa sidang yang akan datang, apa urusannya juga, kenapa harus terburu-buru," papar dia.

Arsul menegaskan tidak ada urgensi revisi UU MD3 ini segera disahkan oleh Parlemen menjadi UU.

"Memang tidak ada urgensinya untuk terburu-buru. Apalagi yang terkait pasal-pasal yang dikritisi oleh masyarakat yang kita tahu itu juga kepentingannya lebih ke depan daripada kepentingan saat ini," jelas Arsul.

Meski diwarnai aksi walkout PPP dan Nasdem, UU MD3 ini resmi disahkan oleh pimpinan rapat paripurna. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjadi pimpinan rapat paripurna kali ini langsung mengetuk palu tanda disahkannya UU.

Delapan fraksi yang menyetujui itu yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


(liputan6.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 21 Mei 2018 | 15:50:54

Ketua DPR sebut sobekan Alquran di Jl Gunawarman upaya adu domba

Ketua DPR Bambang Soesatyo geram melihat video soal sobekan ayat suci Alquran yang tersebar di media sosial. Menurutnya, hal tersebut disengaja untuk mengadu domba antar umat beragama. "Itu upaya adu dom
Senin, 21 Mei 2018 | 13:56:33

AHY bertemu Sandiaga Uno, Fadli Zon bilang `belum firmed`

Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Pemenangan Pemilu Gerindra Sandiaga Uno, Jumat (18/5). Wakil ketua umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, pihaknya bersama Demokrat
Senin, 21 Mei 2018 | 10:22:46

Siap Jadi Cawapres Jokowi, Airlangga Didesak Segera Deklarasi

Jakarta - Ketua organisasi sayap Partai Golkar Kosgoro 1957, Agung Laksono, mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto siap menjadi calon wakil presiden, mendampingi Joko Widodo atau Jokowi di Pilp
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:40:18

Dua Peragawati Semampai Menghuni Fraksi PPP

JAKARTA-Mantan peragawati  era-1980-an asal Ngawi, Jawa Timur Ratieh Sanggarwaty dilantik menjadi anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo
 
Berita Lainnya
Senin, 21 Mei 2018 | 15:50:54

Ketua DPR sebut sobekan Alquran di Jl Gunawarman upaya adu domba

Ketua DPR Bambang Soesatyo geram melihat video soal sobekan ayat suci Alquran yang tersebar di media sosial. Menurutnya, hal tersebut disengaja untuk mengadu domba antar umat beragama. "Itu upaya adu dom
 
Senin, 21 Mei 2018 | 13:56:33

AHY bertemu Sandiaga Uno, Fadli Zon bilang `belum firmed`

Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Pemenangan Pemilu Gerindra Sandiaga Uno, Jumat (18/5). Wakil ketua umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, pihaknya bersama Demokrat
 
Senin, 21 Mei 2018 | 10:22:46

Siap Jadi Cawapres Jokowi, Airlangga Didesak Segera Deklarasi

Jakarta - Ketua organisasi sayap Partai Golkar Kosgoro 1957, Agung Laksono, mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto siap menjadi calon wakil presiden, mendampingi Joko Widodo atau Jokowi di Pilp
 
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:40:18

Dua Peragawati Semampai Menghuni Fraksi PPP

JAKARTA-Mantan peragawati  era-1980-an asal Ngawi, Jawa Timur Ratieh Sanggarwaty dilantik menjadi anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo
 
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:09:08

Pimpinan Pansus yakin pasal definisi terorisme disepakati saat rapat 23 Mei

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Tindak Pidana Terorisme, Supiadin Aries Saputra, mengatakan pembahasan revisi UU Terorisme hanya tinggal 1 pasal krusial, yakni definisi terorisme. Dia meyaki
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 20:53:57

Mahmudin Purba Kunjungi Pasar Ramadhan Nasdem di Pinggir

PINGGIR - Sepertinya para Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, tidak mau ketinggalan berpartisipasi meramaikan bulan suci yang penuh de
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 15:12:27

Ketua DPR prediksi RUU Terorisme selesai dalam dua pekan

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan lembaganya dan pemerintah sudah sepakat untuk segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menarge
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 10:58:00

3 Momen ini Jokowi sindir pemerintahan era SBY

Bukan dalam pekan ini saja Presiden Jokowi menyindir kebijakan pemerintah masa lalu. Dalam berbagai kesempatan, beberapa kali Jokowi menyindir kebijakan era sebelumnya kurang tepat. B
 
Rabu, 16 Mei 2018 | 15:52:53

Ketua DPRD Pelalawan Minta Panwaslu Bekerja Sesuai UU

PANGKALANKERINCI- Ketua DPRD Pelalawan H. Nasarudin, SH, MH meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panswaslu) untuk senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Undang-undang.Selain itu, putra a
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 15:45:01

JK nilai tak perlu terbitkan Perppu tentang terorisme

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai, pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang terorisme. Dia menjelaskan, tanpa Perppu pun para pelaku terori
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 14:52:27

Wakil Ketua DPR: Tak Ada Fraksi yang Tunda Revisi UU Terorisme

Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan tidak ada satu pun fraksi yang menunda penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.  "Itu enggak betul. Ti
 
Senin, 14 Mei 2018 | 16:04:02

Diaz Hendropriyono: PKPI Siap Kerja dan Menangkan Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mengatakan, partainya akan siap memenangkan Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Diaz di hadapa
 
Senin, 14 Mei 2018 | 14:24:40

Anak Hendropriyono pimpin PKPI, Jokowi ingatkan soal fitnah dan kebencian

Putra AM Hendropriyono, Diaz Faisal Malik Hendropriyono terpilih secara aklamasi jadi Ketua Umum PKPI dalam Kongres Luar Biasa di Gedung Sekar Wijayakusuma Cipayung, Jakarta Timur, Senin (14/5). "Ada suas
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 22:29:16

KPU Sosialisasikan Pilgubri ke Mahasiswa UIR

PEKANBARU-8 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau terus mensosialisasikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Melalui program Goes to Campus, KPU menyampaikan tahapan-tahapan pelaksanaan p
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 11:52:16

Belum diturunkan, KPUD Riau pelajari aturan soal baliho `salam 4 jari`

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau meminta agar Calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman-Suyatno menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho foto Ketua Umum partai G
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top