Produk
 
Selasa, 13 Februari 2018 | 10:31:43
politik

Alasan PPP Tolak Disahkannya Revisi UU MD3

Sebarkan:

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal atau Sekjen PPP Arsul Sani mengungkapkan alasan partainya memilih walkout saat Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 disahkan.

"Forum rapat paripurna yang mau mengesahkan undang-undang kami tidak mau bertanggungjawab dan ikut mengesahkan, menyetujui sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang telah telanjang bulat itu melanggar konstitusi," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta,

Dia mengatakan, revisi UU MD3 melanggar hak konstitusional DPD. "Yang kedua itu melanggar putusan MK Nomor 117 tahun 2009, itu kan bolak-balik sudah kami sampaikan," ucap Arsul.

Di samping itu juga, lanjut dia, ada beberapa pasal yang terkait dengan penguatan kelembagaan DPR dan hak imunitas. Keduanya, masih mendapat sorotan dari masyarakat.

"Kami ingin agar panja ini (revisi UU MD3) di Baleg ini seperti panja RKUHP, kan tidak terburu-buru itu," tutur dia.

Termasuk juga, kata Arsul, soal penambahan kursi pimpinan. Ia mempertanyakan mengapa harus terburu-buru.

"Lah ya makanya apa yang harus diburu-buru. Katakanlah untuk menunda, memperdebatkan kembali, mengkaji kembali, katakanlah sampai masa sidang yang akan datang, apa urusannya juga, kenapa harus terburu-buru," papar dia.

Arsul menegaskan tidak ada urgensi revisi UU MD3 ini segera disahkan oleh Parlemen menjadi UU.

"Memang tidak ada urgensinya untuk terburu-buru. Apalagi yang terkait pasal-pasal yang dikritisi oleh masyarakat yang kita tahu itu juga kepentingannya lebih ke depan daripada kepentingan saat ini," jelas Arsul.

Meski diwarnai aksi walkout PPP dan Nasdem, UU MD3 ini resmi disahkan oleh pimpinan rapat paripurna. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjadi pimpinan rapat paripurna kali ini langsung mengetuk palu tanda disahkannya UU.

Delapan fraksi yang menyetujui itu yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


(liputan6.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 24 Februari 2018 | 16:52:36

PDIP Usung Jokowi di Pilpres, PKB Belum Ambil Sikap

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mengambil sikap menyusul PDIP yang kembali mengusung Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2019. PKB merupakan salah satu partai pengusung Jok
Jumat, 23 Februari 2018 | 10:12:28

Survei Median, Pemilih Demokrat Lebih Melirik Jokowi ketimbang SBY

Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, dari hasil survei pemilih dari Partai Demokrat lebih banyak mendukung Joko Widodo atau Jokowi ketimbang ketua umu
Kamis, 22 Februari 2018 | 11:31:34

Jokowi: Undang-Undang MD3 Perlu Dikaji Lagi

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani berkas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Ia beralasan, UU MD3 masih perlu dikaji
Rabu, 21 Februari 2018 | 09:47:10

Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?

Semarang - Pemilihan Presiden (Pilpres) segera digelar pada 2019. Siapa saja yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi sudah bermunculan. Salah satu yang diwacanakan adalah Ketua Umum
 
Berita Lainnya
Sabtu, 24 Februari 2018 | 16:52:36

PDIP Usung Jokowi di Pilpres, PKB Belum Ambil Sikap

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mengambil sikap menyusul PDIP yang kembali mengusung Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2019. PKB merupakan salah satu partai pengusung Jok
 
Jumat, 23 Februari 2018 | 10:12:28

Survei Median, Pemilih Demokrat Lebih Melirik Jokowi ketimbang SBY

Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, dari hasil survei pemilih dari Partai Demokrat lebih banyak mendukung Joko Widodo atau Jokowi ketimbang ketua umu
 
Kamis, 22 Februari 2018 | 11:31:34

Jokowi: Undang-Undang MD3 Perlu Dikaji Lagi

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani berkas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Ia beralasan, UU MD3 masih perlu dikaji
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 09:47:10

Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?

Semarang - Pemilihan Presiden (Pilpres) segera digelar pada 2019. Siapa saja yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi sudah bermunculan. Salah satu yang diwacanakan adalah Ketua Umum
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 15:42:03

Dukung Jokowi, Golkar Bakal Bentuk Gerakan Jangkar Bejo dan Gojo

Jakarta - Partai Golkar mendukung Joko Widodo atau Jokowi kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Partai berlambang pohon beringin itu kini sedang menyiapkan dan mengem
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 10:13:57

Mantap, Nama-nama Calon Wakil Bupati Rohul Terus Bermuculan

ROKANHULU – Kekosongan kursi Wakil Bupati Rokan Hulu, pasca dilantiknya H. Sukiman menjadi Bupati Rohul defenitif melanjutkan sisa jabatan Bupati sebelumnya priode tahun 2016-2021 menjadi pembicaraan hangat
 
Senin, 19 Februari 2018 | 10:14:45

Megawati: Pemilu Itu Hak Masyarakat Indonesia

Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh pihak untuk mendorong masyarakat menggunakan hak memilih para pemimpinnya di di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. "Pemilihan umum
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 13:36:58

Plt Danrem Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Serentak

PEKANBARU- Plt Danrem 031/ Wira Bima Kol Czi I Nyoman Parwata, SE, M.Si, M.Tr ( Han) menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Serentak yang di laksanakan oleh KPU Riau di halaman Kantor KPU Riau, Jalan Gaja
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:51:01

KPU Undi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Malam Ini

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu hari ini, Ahad, 18 Februari 2018. Pengundian dilakukan pukul 19.00 di kantor KPU, Jalan Imam Bonj
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:34:46

Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.Partai
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 16:09:16

Tidak Penuhi Syarat, PBB dan PKPI Gagal Ikut Tahapan Pemilu 2019

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum KPU membacakan hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). Hasilnya, 2 dari 16 par
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 15:21:59

Gerindra: PDIP Tak Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurut dia, jalanny
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 10:48:37

Main-main dengan dana kampanye, Paslon akan didiskualifikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim pemenangan melaporkan seluruh urusan administrasi dan penggunaan dana kampanye pada 24 Juni, pukul 18.00 WIB. Jika tidak, atau terlambat, maka pasangan calon teran
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 16:33:18

Gerindra prediksi PDIP tak bakal usung Jokowi di 2019

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurutnya, jalannya pemerinta
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 14:29:11

Politikus Golkar sindir Yuddy: Jangan jadikan Golkar alat kejar kekuasaan

Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan motif kembalinya politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kembali ke Partai Golkar. Doli menegaskan pihaknya tidak ingin G
 
 
 
Terpopuler

2

18 Feb 2018 12:34 | 280 views
Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

5

22 Feb 2018 11:31 | 115 views
politik
Jokowi: Undang-Undang MD3 Perlu Dikaji Lagi
 
 
 
 
 
 
Top