Produk
 
Jumat, 9 Februari 2018 | 16:41:39
politik

SBY vs Firman Wijaya: Hak imunitas atau fitnah?

Sebarkan:

Merdeka.com - Perseteruan antara pengacara Firman Wijaya dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai pro dan kontra. Khususnya soal hak imunitas yang dimiliki seorang pengacara saat membela kliennya dalam proses persidangan.

SBY merasa difitnah oleh Firman karena dikaitkan dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Sementara Firman mengklaim, dirinya tengah berperkara dan ingin mengungkap kasus e-KTP. Firman disangka UU ITE tentang pencemaran dan fitnah.

Firman malah balik menuding SBY telah menghalangi pengungkapan kasus e-KTP. Dia mempertimbangkan melaporkan balik presiden ke enam RI tersebut.

"Menurut saya, mengganggu jalannya proses peradilan itu. Itu ada pasalnya juga. Apa yang disebut dengan apa menghalang-halangi pencarian. Kalau orang sedang memperjuangkan keadilan kemudian diganggu. Ini saya rasa prinsip dengan kawan-kawan lintas profesi," kata Firman di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).

"Peradilan pencari kebenaran pada kasus e-KTP. Karena ini proyek nasional maka kita harus konsen pada pengungkapan kasus ini," pembelaan Firman.

Praktisi hukum sekaligus Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin mengakui, ada pro kontra soal hak imunitas. Tapi menurut dia, hak imunitas itu berlaku dengan catatan. Sehingga tidak serta merta advokat itu kebal hukum.

SBY menduga, dalam kasus ini ada grand desain atau skenario sebelum sidang berlangsung. Pengacara SBY, Ferdinan Hutahaean juga mengakui. Menurut dia, saat ini pihaknya tengah memvalidasi dugaan orang-orang ini bertemu untuk memfitnah SBY.

Amir mengatakan, pihaknya mempersoalkan tentang pertemuan antara pengacara terdakwa dengan saksi dari jaksa KPK untuk mempersiapkan tanya jawab di depan hakim Tipikor. Dalam hal ini, Firman Wijaya sebagai pengacara Setya Novanto dengan Mirwan Amir sebagai saksi dari Jaksa KPK.

"Kalau dia bertemu dengan seseorang sebelum persidangan, mempersiapkan tanya jawab karena itu adalah saksi yang membela (terdakwa), itu tidak ada masalah. Tapi Kalau dia bertemu mempersiapkan tanya jawab dengan saksi daripada jaksa, di situ persoalan, itulah kode etik advokat itu bekerja," jelas mantan Menkum HAM era SBY itu.

"Memang pengacara itu punya hak imunitas, tapi hak imunitas ini ada pembatasan, rambu-rambu," tambah Amir yang telah menjadi advokat puluhan tahun.

Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tertuang tentang hak imunitas seorang pengacara. Pasal 16 UU Advokat berbunyi 'Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan'.

Sedangkan, penjelasan Pasal 16 UU Advokat menyatakan, 'Yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.'

Guru Besar hukum Universitas Soedirman, Prof Hibnu Nugroho menilai, proses hukum yang ditempuh oleh SBY sudah benar. Terlebih, pasal yang disangka, menurut dia, adalah sifatnya delik aduan. Sehingga siapapun bisa dilaporkan termasuk seorang pengacara.

Hibnu mengatakan, memang ada hak imunitas bagi para advokat yang sedang membela kliennya. Tapi tidak serta merta kebal hukum. Karena ada frase itikad baik, tidak menarik narik seseorang dalam sebuah kasus itu sendiri.

"Jadi sepanjagan dalam persidangan, memang ada hak imunitas, tpai itu dalam mencari kebenaran, sepanjang keterangan itu ada itikad baik, membela klien, mengungkap kebenaran materil, pembelaan yang dilakukan tidak sampai menarik-narik. Apakah menarik dalam kerangka menarik kebenaran materil? Ini yang harus dilihat," kata Hibnu saat dihubungi merdeka.com, Kamis (8/2) malam.

"Ini yang harus kita lihat dulu konteks suaranya seperti apa, menarik untuk memberikan gambaran untuk mencari fakta. Tapi dalam kasus ini kan yang dipersoalkan di luar persidangan itu," tambah Hibnu.

Terkait dengan pertemuan pengacara terdakwa dengan saksi jaksa, Hibnu menilai, hal itu masuk ke ranah etik. Dari persoalan itu, Firman Wijaya memang dinilai tidak etis bertemu dengan Mirwan Amir.

Hibnu mengatakan, jika konteksnya sekadar tegus sapa, menurut dia itu wajar saja. Tapi jika membahas kasus, itu yang dia lihat melanggar etik.

"Sebagai sesama manusia kalau say hello itu tidak masalah, kita kan tidak tahu pertemuan itu membicarakan apa," kata Hibnu.

Pengacara SBY, Ferdinand Hutahaean pun telah menegaskan bahwa pelaporan kepada Firman bukan dalam persidangan. Tapi saat menghadapi media massa usai persidangan. Dimana dalam hal itu, Firman disebut menyeret-nyeret orang besar dan pemenang Pemilu 2009.

"Mirwan Amir tidak pernah menyebut tokoh besar, orang besar mengintervensi. Tidak ada Mirwan Amir menyebut kesaksian tersebut dalam persidangan," kata Ferdinand.

"Kemudian, Firman menjawab media, bahwa ada intervensi, ada tokoh besar, ada orang besar, dan mengaitkannya dengan pemenang 2009 dan penguasa yang kami nilai arahnya ke Pak SBY," lanjut Ferdinand.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut mengomentari. Menurut dia, Firman tak bisa diproses hukum. Sebab terbentuk hak imunitas itu tadi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menduga, pernyataan Firman yang menyebut nama SBY di kasus e-KTP, tidak ada maksud melakukan penghinaan atau mencemarkan nama baik.

"Profesi pengacara tugasnya ya memang membela kliennya atau orang yang dibelanya. Dan mestinya kita proporsional saja," tegas Fadli di Gedung DPR.

"Mungkin apa yang dilakukan Firman Wijaya bisa saja memang harus dilakukan di muka persidangan itu, dan tidak ada maksud melakukan sesuatu penghinaan atau pencemaran nama baik," tambah Fadli.

(merdeka.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 21 Mei 2018 | 15:50:54

Ketua DPR sebut sobekan Alquran di Jl Gunawarman upaya adu domba

Ketua DPR Bambang Soesatyo geram melihat video soal sobekan ayat suci Alquran yang tersebar di media sosial. Menurutnya, hal tersebut disengaja untuk mengadu domba antar umat beragama. "Itu upaya adu dom
Senin, 21 Mei 2018 | 13:56:33

AHY bertemu Sandiaga Uno, Fadli Zon bilang `belum firmed`

Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Pemenangan Pemilu Gerindra Sandiaga Uno, Jumat (18/5). Wakil ketua umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, pihaknya bersama Demokrat
Senin, 21 Mei 2018 | 10:22:46

Siap Jadi Cawapres Jokowi, Airlangga Didesak Segera Deklarasi

Jakarta - Ketua organisasi sayap Partai Golkar Kosgoro 1957, Agung Laksono, mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto siap menjadi calon wakil presiden, mendampingi Joko Widodo atau Jokowi di Pilp
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:40:18

Dua Peragawati Semampai Menghuni Fraksi PPP

JAKARTA-Mantan peragawati  era-1980-an asal Ngawi, Jawa Timur Ratieh Sanggarwaty dilantik menjadi anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo
 
Berita Lainnya
Senin, 21 Mei 2018 | 15:50:54

Ketua DPR sebut sobekan Alquran di Jl Gunawarman upaya adu domba

Ketua DPR Bambang Soesatyo geram melihat video soal sobekan ayat suci Alquran yang tersebar di media sosial. Menurutnya, hal tersebut disengaja untuk mengadu domba antar umat beragama. "Itu upaya adu dom
 
Senin, 21 Mei 2018 | 13:56:33

AHY bertemu Sandiaga Uno, Fadli Zon bilang `belum firmed`

Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Pemenangan Pemilu Gerindra Sandiaga Uno, Jumat (18/5). Wakil ketua umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, pihaknya bersama Demokrat
 
Senin, 21 Mei 2018 | 10:22:46

Siap Jadi Cawapres Jokowi, Airlangga Didesak Segera Deklarasi

Jakarta - Ketua organisasi sayap Partai Golkar Kosgoro 1957, Agung Laksono, mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto siap menjadi calon wakil presiden, mendampingi Joko Widodo atau Jokowi di Pilp
 
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:40:18

Dua Peragawati Semampai Menghuni Fraksi PPP

JAKARTA-Mantan peragawati  era-1980-an asal Ngawi, Jawa Timur Ratieh Sanggarwaty dilantik menjadi anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo
 
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:09:08

Pimpinan Pansus yakin pasal definisi terorisme disepakati saat rapat 23 Mei

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Tindak Pidana Terorisme, Supiadin Aries Saputra, mengatakan pembahasan revisi UU Terorisme hanya tinggal 1 pasal krusial, yakni definisi terorisme. Dia meyaki
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 20:53:57

Mahmudin Purba Kunjungi Pasar Ramadhan Nasdem di Pinggir

PINGGIR - Sepertinya para Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, tidak mau ketinggalan berpartisipasi meramaikan bulan suci yang penuh de
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 15:12:27

Ketua DPR prediksi RUU Terorisme selesai dalam dua pekan

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan lembaganya dan pemerintah sudah sepakat untuk segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menarge
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 10:58:00

3 Momen ini Jokowi sindir pemerintahan era SBY

Bukan dalam pekan ini saja Presiden Jokowi menyindir kebijakan pemerintah masa lalu. Dalam berbagai kesempatan, beberapa kali Jokowi menyindir kebijakan era sebelumnya kurang tepat. B
 
Rabu, 16 Mei 2018 | 15:52:53

Ketua DPRD Pelalawan Minta Panwaslu Bekerja Sesuai UU

PANGKALANKERINCI- Ketua DPRD Pelalawan H. Nasarudin, SH, MH meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panswaslu) untuk senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Undang-undang.Selain itu, putra a
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 15:45:01

JK nilai tak perlu terbitkan Perppu tentang terorisme

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai, pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang terorisme. Dia menjelaskan, tanpa Perppu pun para pelaku terori
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 14:52:27

Wakil Ketua DPR: Tak Ada Fraksi yang Tunda Revisi UU Terorisme

Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan tidak ada satu pun fraksi yang menunda penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.  "Itu enggak betul. Ti
 
Senin, 14 Mei 2018 | 16:04:02

Diaz Hendropriyono: PKPI Siap Kerja dan Menangkan Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mengatakan, partainya akan siap memenangkan Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Diaz di hadapa
 
Senin, 14 Mei 2018 | 14:24:40

Anak Hendropriyono pimpin PKPI, Jokowi ingatkan soal fitnah dan kebencian

Putra AM Hendropriyono, Diaz Faisal Malik Hendropriyono terpilih secara aklamasi jadi Ketua Umum PKPI dalam Kongres Luar Biasa di Gedung Sekar Wijayakusuma Cipayung, Jakarta Timur, Senin (14/5). "Ada suas
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 22:29:16

KPU Sosialisasikan Pilgubri ke Mahasiswa UIR

PEKANBARU-8 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau terus mensosialisasikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Melalui program Goes to Campus, KPU menyampaikan tahapan-tahapan pelaksanaan p
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 11:52:16

Belum diturunkan, KPUD Riau pelajari aturan soal baliho `salam 4 jari`

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau meminta agar Calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman-Suyatno menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho foto Ketua Umum partai G
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top