Produk
 
Jumat, 9 Februari 2018 | 16:41:39
politik

SBY vs Firman Wijaya: Hak imunitas atau fitnah?

Sebarkan:

Merdeka.com - Perseteruan antara pengacara Firman Wijaya dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai pro dan kontra. Khususnya soal hak imunitas yang dimiliki seorang pengacara saat membela kliennya dalam proses persidangan.

SBY merasa difitnah oleh Firman karena dikaitkan dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Sementara Firman mengklaim, dirinya tengah berperkara dan ingin mengungkap kasus e-KTP. Firman disangka UU ITE tentang pencemaran dan fitnah.

Firman malah balik menuding SBY telah menghalangi pengungkapan kasus e-KTP. Dia mempertimbangkan melaporkan balik presiden ke enam RI tersebut.

"Menurut saya, mengganggu jalannya proses peradilan itu. Itu ada pasalnya juga. Apa yang disebut dengan apa menghalang-halangi pencarian. Kalau orang sedang memperjuangkan keadilan kemudian diganggu. Ini saya rasa prinsip dengan kawan-kawan lintas profesi," kata Firman di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).

"Peradilan pencari kebenaran pada kasus e-KTP. Karena ini proyek nasional maka kita harus konsen pada pengungkapan kasus ini," pembelaan Firman.

Praktisi hukum sekaligus Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin mengakui, ada pro kontra soal hak imunitas. Tapi menurut dia, hak imunitas itu berlaku dengan catatan. Sehingga tidak serta merta advokat itu kebal hukum.

SBY menduga, dalam kasus ini ada grand desain atau skenario sebelum sidang berlangsung. Pengacara SBY, Ferdinan Hutahaean juga mengakui. Menurut dia, saat ini pihaknya tengah memvalidasi dugaan orang-orang ini bertemu untuk memfitnah SBY.

Amir mengatakan, pihaknya mempersoalkan tentang pertemuan antara pengacara terdakwa dengan saksi dari jaksa KPK untuk mempersiapkan tanya jawab di depan hakim Tipikor. Dalam hal ini, Firman Wijaya sebagai pengacara Setya Novanto dengan Mirwan Amir sebagai saksi dari Jaksa KPK.

"Kalau dia bertemu dengan seseorang sebelum persidangan, mempersiapkan tanya jawab karena itu adalah saksi yang membela (terdakwa), itu tidak ada masalah. Tapi Kalau dia bertemu mempersiapkan tanya jawab dengan saksi daripada jaksa, di situ persoalan, itulah kode etik advokat itu bekerja," jelas mantan Menkum HAM era SBY itu.

"Memang pengacara itu punya hak imunitas, tapi hak imunitas ini ada pembatasan, rambu-rambu," tambah Amir yang telah menjadi advokat puluhan tahun.

Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tertuang tentang hak imunitas seorang pengacara. Pasal 16 UU Advokat berbunyi 'Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan'.

Sedangkan, penjelasan Pasal 16 UU Advokat menyatakan, 'Yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.'

Guru Besar hukum Universitas Soedirman, Prof Hibnu Nugroho menilai, proses hukum yang ditempuh oleh SBY sudah benar. Terlebih, pasal yang disangka, menurut dia, adalah sifatnya delik aduan. Sehingga siapapun bisa dilaporkan termasuk seorang pengacara.

Hibnu mengatakan, memang ada hak imunitas bagi para advokat yang sedang membela kliennya. Tapi tidak serta merta kebal hukum. Karena ada frase itikad baik, tidak menarik narik seseorang dalam sebuah kasus itu sendiri.

"Jadi sepanjagan dalam persidangan, memang ada hak imunitas, tpai itu dalam mencari kebenaran, sepanjang keterangan itu ada itikad baik, membela klien, mengungkap kebenaran materil, pembelaan yang dilakukan tidak sampai menarik-narik. Apakah menarik dalam kerangka menarik kebenaran materil? Ini yang harus dilihat," kata Hibnu saat dihubungi merdeka.com, Kamis (8/2) malam.

"Ini yang harus kita lihat dulu konteks suaranya seperti apa, menarik untuk memberikan gambaran untuk mencari fakta. Tapi dalam kasus ini kan yang dipersoalkan di luar persidangan itu," tambah Hibnu.

Terkait dengan pertemuan pengacara terdakwa dengan saksi jaksa, Hibnu menilai, hal itu masuk ke ranah etik. Dari persoalan itu, Firman Wijaya memang dinilai tidak etis bertemu dengan Mirwan Amir.

Hibnu mengatakan, jika konteksnya sekadar tegus sapa, menurut dia itu wajar saja. Tapi jika membahas kasus, itu yang dia lihat melanggar etik.

"Sebagai sesama manusia kalau say hello itu tidak masalah, kita kan tidak tahu pertemuan itu membicarakan apa," kata Hibnu.

Pengacara SBY, Ferdinand Hutahaean pun telah menegaskan bahwa pelaporan kepada Firman bukan dalam persidangan. Tapi saat menghadapi media massa usai persidangan. Dimana dalam hal itu, Firman disebut menyeret-nyeret orang besar dan pemenang Pemilu 2009.

"Mirwan Amir tidak pernah menyebut tokoh besar, orang besar mengintervensi. Tidak ada Mirwan Amir menyebut kesaksian tersebut dalam persidangan," kata Ferdinand.

"Kemudian, Firman menjawab media, bahwa ada intervensi, ada tokoh besar, ada orang besar, dan mengaitkannya dengan pemenang 2009 dan penguasa yang kami nilai arahnya ke Pak SBY," lanjut Ferdinand.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut mengomentari. Menurut dia, Firman tak bisa diproses hukum. Sebab terbentuk hak imunitas itu tadi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menduga, pernyataan Firman yang menyebut nama SBY di kasus e-KTP, tidak ada maksud melakukan penghinaan atau mencemarkan nama baik.

"Profesi pengacara tugasnya ya memang membela kliennya atau orang yang dibelanya. Dan mestinya kita proporsional saja," tegas Fadli di Gedung DPR.

"Mungkin apa yang dilakukan Firman Wijaya bisa saja memang harus dilakukan di muka persidangan itu, dan tidak ada maksud melakukan sesuatu penghinaan atau pencemaran nama baik," tambah Fadli.

(merdeka.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 24 Februari 2018 | 16:52:36

PDIP Usung Jokowi di Pilpres, PKB Belum Ambil Sikap

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mengambil sikap menyusul PDIP yang kembali mengusung Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2019. PKB merupakan salah satu partai pengusung Jok
Jumat, 23 Februari 2018 | 10:12:28

Survei Median, Pemilih Demokrat Lebih Melirik Jokowi ketimbang SBY

Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, dari hasil survei pemilih dari Partai Demokrat lebih banyak mendukung Joko Widodo atau Jokowi ketimbang ketua umu
Kamis, 22 Februari 2018 | 11:31:34

Jokowi: Undang-Undang MD3 Perlu Dikaji Lagi

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani berkas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Ia beralasan, UU MD3 masih perlu dikaji
Rabu, 21 Februari 2018 | 09:47:10

Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?

Semarang - Pemilihan Presiden (Pilpres) segera digelar pada 2019. Siapa saja yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi sudah bermunculan. Salah satu yang diwacanakan adalah Ketua Umum
 
Berita Lainnya
Sabtu, 24 Februari 2018 | 16:52:36

PDIP Usung Jokowi di Pilpres, PKB Belum Ambil Sikap

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mengambil sikap menyusul PDIP yang kembali mengusung Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2019. PKB merupakan salah satu partai pengusung Jok
 
Jumat, 23 Februari 2018 | 10:12:28

Survei Median, Pemilih Demokrat Lebih Melirik Jokowi ketimbang SBY

Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, dari hasil survei pemilih dari Partai Demokrat lebih banyak mendukung Joko Widodo atau Jokowi ketimbang ketua umu
 
Kamis, 22 Februari 2018 | 11:31:34

Jokowi: Undang-Undang MD3 Perlu Dikaji Lagi

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani berkas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Ia beralasan, UU MD3 masih perlu dikaji
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 09:47:10

Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?

Semarang - Pemilihan Presiden (Pilpres) segera digelar pada 2019. Siapa saja yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi sudah bermunculan. Salah satu yang diwacanakan adalah Ketua Umum
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 15:42:03

Dukung Jokowi, Golkar Bakal Bentuk Gerakan Jangkar Bejo dan Gojo

Jakarta - Partai Golkar mendukung Joko Widodo atau Jokowi kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Partai berlambang pohon beringin itu kini sedang menyiapkan dan mengem
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 10:13:57

Mantap, Nama-nama Calon Wakil Bupati Rohul Terus Bermuculan

ROKANHULU – Kekosongan kursi Wakil Bupati Rokan Hulu, pasca dilantiknya H. Sukiman menjadi Bupati Rohul defenitif melanjutkan sisa jabatan Bupati sebelumnya priode tahun 2016-2021 menjadi pembicaraan hangat
 
Senin, 19 Februari 2018 | 10:14:45

Megawati: Pemilu Itu Hak Masyarakat Indonesia

Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh pihak untuk mendorong masyarakat menggunakan hak memilih para pemimpinnya di di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. "Pemilihan umum
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 13:36:58

Plt Danrem Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Serentak

PEKANBARU- Plt Danrem 031/ Wira Bima Kol Czi I Nyoman Parwata, SE, M.Si, M.Tr ( Han) menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Serentak yang di laksanakan oleh KPU Riau di halaman Kantor KPU Riau, Jalan Gaja
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:51:01

KPU Undi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Malam Ini

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu hari ini, Ahad, 18 Februari 2018. Pengundian dilakukan pukul 19.00 di kantor KPU, Jalan Imam Bonj
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:34:46

Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.Partai
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 16:09:16

Tidak Penuhi Syarat, PBB dan PKPI Gagal Ikut Tahapan Pemilu 2019

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum KPU membacakan hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). Hasilnya, 2 dari 16 par
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 15:21:59

Gerindra: PDIP Tak Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurut dia, jalanny
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 10:48:37

Main-main dengan dana kampanye, Paslon akan didiskualifikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim pemenangan melaporkan seluruh urusan administrasi dan penggunaan dana kampanye pada 24 Juni, pukul 18.00 WIB. Jika tidak, atau terlambat, maka pasangan calon teran
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 16:33:18

Gerindra prediksi PDIP tak bakal usung Jokowi di 2019

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurutnya, jalannya pemerinta
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 14:29:11

Politikus Golkar sindir Yuddy: Jangan jadikan Golkar alat kejar kekuasaan

Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan motif kembalinya politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kembali ke Partai Golkar. Doli menegaskan pihaknya tidak ingin G
 
 
 
Terpopuler

2

18 Feb 2018 12:34 | 278 views
Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

5

22 Feb 2018 11:31 | 113 views
politik
Jokowi: Undang-Undang MD3 Perlu Dikaji Lagi
 
 
 
 
 
 
Top