Produk
 
Minggu, 4 Februari 2018 | 10:31:21
Politik

Pasal penghinaan presiden hanya alat legitimasi buat kriminalisasi kritikan

Sebarkan:
Saat ini DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) KUHP yang terdiri dari 700 pasal. Salah satu pasal yang menjadi sorotan ialah Pasal 264 tentang penghinaan terhadap presiden.

Khusus pasal ini, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 yang lalu. Para pakar hukum meminta DPR menghentikan pembahasan Pasal 134 ini karena tak bisa lagi dilegislasi ulang setelah keluar putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Jika pasal ini kembali diterapkan, dinilai berpotensi besar terhadap upaya kriminalisasi warga negara yang melayangkan kritik terhadap pemerintah.

Demikian diungkapkan pemerhati politik, Ray Rangkuti. Penerapan pasal ini juga cenderung akan mengembalikan Indonesia pada zaman orba.

"Pasal ini hanya alat legitimasi pada umumnya bagi kekuasaan untuk mengkriminalisasi semua kritik. Kira-kira begitu, dengan bahasa melakukan penghinaan terhadap negara. Tidak ada batasan," terangnya dalam diskusi bertema 'RKUHP Ancam Demokrasi?' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2).

Tak ada batasan dalam pasal ini menjadi dasar MK pada waktu itu mengabulkan uji materi atau membatalkan pasal ini. Ketua LIMA (Lingkar Madani) Indonesia ini juga mempertanyakan batasan terhadap kata 'menghina' dan 'mencemarkan'.

Pasal ini menurutnya hanya cocok diterapkan di negara yang dipimpin oleh rezim otoriter. Bukan negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. "Ini hanya cocok diterapkan di negara-negara otoriter. Tidak cocok di negara hukum dan menganut demokrasi," ujarnya.

Produk hukum yang dibuat menurutnya harus melindungi warga negara bukan untuk melindungi kekuasaan. Ia juga menduga ada tarik ulur kepentingan dalam pembahasan pasal ini. Karenanya ia juga meminta agar DPR menghentikan pembahasan Pasal 134 ini.

"Ini praktik yang tak lazim dan harus dihentikan," tegasnya.

(merdeka.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 21 Mei 2018 | 15:50:54

Ketua DPR sebut sobekan Alquran di Jl Gunawarman upaya adu domba

Ketua DPR Bambang Soesatyo geram melihat video soal sobekan ayat suci Alquran yang tersebar di media sosial. Menurutnya, hal tersebut disengaja untuk mengadu domba antar umat beragama. "Itu upaya adu dom
Senin, 21 Mei 2018 | 13:56:33

AHY bertemu Sandiaga Uno, Fadli Zon bilang `belum firmed`

Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Pemenangan Pemilu Gerindra Sandiaga Uno, Jumat (18/5). Wakil ketua umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, pihaknya bersama Demokrat
Senin, 21 Mei 2018 | 10:22:46

Siap Jadi Cawapres Jokowi, Airlangga Didesak Segera Deklarasi

Jakarta - Ketua organisasi sayap Partai Golkar Kosgoro 1957, Agung Laksono, mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto siap menjadi calon wakil presiden, mendampingi Joko Widodo atau Jokowi di Pilp
Minggu, 20 Mei 2018 | 19:51:21

Alfa Syahputra: Hari Kebangkitan Nasional, Hindarilah Perang Saudara

ROKAN HULU - Hari Kebangkitan Nasional yang biasa dirayakan seluruh bangsa Indonesia pada 20 Mei mengingat dua peristiwa penting yaitu Berdirinya Boedi Oetomo Pada 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda Pada 28 Ok
 
Berita Lainnya
Senin, 21 Mei 2018 | 15:50:54

Ketua DPR sebut sobekan Alquran di Jl Gunawarman upaya adu domba

Ketua DPR Bambang Soesatyo geram melihat video soal sobekan ayat suci Alquran yang tersebar di media sosial. Menurutnya, hal tersebut disengaja untuk mengadu domba antar umat beragama. "Itu upaya adu dom
 
Senin, 21 Mei 2018 | 13:56:33

AHY bertemu Sandiaga Uno, Fadli Zon bilang `belum firmed`

Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Pemenangan Pemilu Gerindra Sandiaga Uno, Jumat (18/5). Wakil ketua umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, pihaknya bersama Demokrat
 
Senin, 21 Mei 2018 | 10:22:46

Siap Jadi Cawapres Jokowi, Airlangga Didesak Segera Deklarasi

Jakarta - Ketua organisasi sayap Partai Golkar Kosgoro 1957, Agung Laksono, mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto siap menjadi calon wakil presiden, mendampingi Joko Widodo atau Jokowi di Pilp
 
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:40:18

Dua Peragawati Semampai Menghuni Fraksi PPP

JAKARTA-Mantan peragawati  era-1980-an asal Ngawi, Jawa Timur Ratieh Sanggarwaty dilantik menjadi anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo
 
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:09:08

Pimpinan Pansus yakin pasal definisi terorisme disepakati saat rapat 23 Mei

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Tindak Pidana Terorisme, Supiadin Aries Saputra, mengatakan pembahasan revisi UU Terorisme hanya tinggal 1 pasal krusial, yakni definisi terorisme. Dia meyaki
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 20:53:57

Mahmudin Purba Kunjungi Pasar Ramadhan Nasdem di Pinggir

PINGGIR - Sepertinya para Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, tidak mau ketinggalan berpartisipasi meramaikan bulan suci yang penuh de
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 15:12:27

Ketua DPR prediksi RUU Terorisme selesai dalam dua pekan

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan lembaganya dan pemerintah sudah sepakat untuk segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menarge
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 10:58:00

3 Momen ini Jokowi sindir pemerintahan era SBY

Bukan dalam pekan ini saja Presiden Jokowi menyindir kebijakan pemerintah masa lalu. Dalam berbagai kesempatan, beberapa kali Jokowi menyindir kebijakan era sebelumnya kurang tepat. B
 
Rabu, 16 Mei 2018 | 15:52:53

Ketua DPRD Pelalawan Minta Panwaslu Bekerja Sesuai UU

PANGKALANKERINCI- Ketua DPRD Pelalawan H. Nasarudin, SH, MH meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panswaslu) untuk senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Undang-undang.Selain itu, putra a
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 15:45:01

JK nilai tak perlu terbitkan Perppu tentang terorisme

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai, pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang terorisme. Dia menjelaskan, tanpa Perppu pun para pelaku terori
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 14:52:27

Wakil Ketua DPR: Tak Ada Fraksi yang Tunda Revisi UU Terorisme

Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan tidak ada satu pun fraksi yang menunda penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.  "Itu enggak betul. Ti
 
Senin, 14 Mei 2018 | 16:04:02

Diaz Hendropriyono: PKPI Siap Kerja dan Menangkan Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mengatakan, partainya akan siap memenangkan Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Diaz di hadapa
 
Senin, 14 Mei 2018 | 14:24:40

Anak Hendropriyono pimpin PKPI, Jokowi ingatkan soal fitnah dan kebencian

Putra AM Hendropriyono, Diaz Faisal Malik Hendropriyono terpilih secara aklamasi jadi Ketua Umum PKPI dalam Kongres Luar Biasa di Gedung Sekar Wijayakusuma Cipayung, Jakarta Timur, Senin (14/5). "Ada suas
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 22:29:16

KPU Sosialisasikan Pilgubri ke Mahasiswa UIR

PEKANBARU-8 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau terus mensosialisasikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Melalui program Goes to Campus, KPU menyampaikan tahapan-tahapan pelaksanaan p
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 11:52:16

Belum diturunkan, KPUD Riau pelajari aturan soal baliho `salam 4 jari`

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau meminta agar Calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman-Suyatno menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho foto Ketua Umum partai G
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top