sosial
 
Kamis, 7 Desember 2017 | 16:40:36
Politik

PBNU minta pemerintah RI pro aktif bantu Palestina sikapi pernyataan Trump

Sebarkan:
Merdeka.com
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menegaskan sikap Donald Trump merupakan tindakan yang akan mengacaukan dan merusak perdamaian dunia.

"Sikap tersebut akan membuat situasi dunia menjadi semakin panas dan mengarah pada konflik yang tak berkesudahan," kata Helmy saat jumpa pers bertajuk 'Pengingkaran Kedaulatan Palestina adalah pelanggaran terhadap HAM dan keputusan PBB' di Gedung PBNU, Jalan KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Dia menegaskan, sesungguhnya Yerusalem bukanlah ibu kota Israel melainkan Palestina yang telah diakui kedaulatannya. Dalam konteks ini, PBNU telah mengeluarkan beberapa keputusan pada saat Muktamar NU ke 33 di Jombang yaitu mendukung kemerdekaan negara dan rakyat Palestina.

"Oleh karena itu PBNU mendesak agar PBB segera mengesahkan keanggotaan Negara Palestina menjadi anggota PBB dan memberikan hak yang setara sebagai rakyat dan negara yang merdeka."

NU juga mendesak PBB memberikan sanksi baik politik maupun ekonomi kepada Israel dan negara manapun jika tidak bersedia mengakhiri pendudukan atas negara Palestina. Selanjutnya menyerukan agar negara negara di Timur Tengah untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina.

PBNU juga mendesak OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mengorganisir anggotanya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. PBNU mendorong pemerintah Indonesia ikut serta dan proaktif dalam membantu masalah yang terjadi di Palestina.

"Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi penengah yang bisa memediasi dinamika politik yang sedang terjadi," imbuh Helmy.

NU juga menyerukan umat muslim dunia menyampaikan keprihatinannya dan mari bersama sama berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT.

"Semoga rakyat Palestina diberikan kekuatan dan ketabahan, semoga tercipta perdamaian di Palestina," ucap Helmy.

Untuk diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini secara resmi mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam pidatonya di Gedung Putih.

"Hari ini kita akhirnya mengakui: Yerusalem adalah ibu kota Israel," kata Trump, seperti dilansir harian the New York Times, Kamis (7/12).

"Ini bukan hanya pengakuan dari kenyataan yang sudah ada, tapi juga hal yang harus dilakukan."

Pengakuan Trump ini mengakhiri kebijakan AS selama ini yang menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sejak Negeri Bintang Daud itu berdiri pada 1948.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam keras keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jokowi meminta agar Trump mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

"Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi dewan keamanan dan majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang AS menjadi anggota tetapnya," tegas Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12).

Jokowi berpandangan, keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia. Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, pemerintah dan rakyat Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah UUD 1945," tegasnya.
(merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 18 Februari 2018 | 21:07:42

Dihadiri PJs Bupati, KPU Inhil Gelar Deklarasi Damai Pilkada Inhil

TEMBILAHAN - Komisi Pemilhan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Inhil menyelenggarakan deklarasi damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhil, Ahad (18/02/18).Semua Paslon Bupati Inhil yaitu Rosman-Musmulyadi, Ramli
Minggu, 18 Februari 2018 | 13:36:58

Plt Danrem Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Serentak

PEKANBARU- Plt Danrem 031/ Wira Bima Kol Czi I Nyoman Parwata, SE, M.Si, M.Tr ( Han) menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Serentak yang di laksanakan oleh KPU Riau di halaman Kantor KPU Riau, Jalan Gaja
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:51:01

KPU Undi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Malam Ini

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu hari ini, Ahad, 18 Februari 2018. Pengundian dilakukan pukul 19.00 di kantor KPU, Jalan Imam Bonj
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:34:46

Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.Partai
 
Berita Lainnya
Minggu, 18 Februari 2018 | 13:36:58

Plt Danrem Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Serentak

PEKANBARU- Plt Danrem 031/ Wira Bima Kol Czi I Nyoman Parwata, SE, M.Si, M.Tr ( Han) menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Serentak yang di laksanakan oleh KPU Riau di halaman Kantor KPU Riau, Jalan Gaja
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:51:01

KPU Undi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Malam Ini

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu hari ini, Ahad, 18 Februari 2018. Pengundian dilakukan pukul 19.00 di kantor KPU, Jalan Imam Bonj
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:34:46

Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.Partai
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 16:09:16

Tidak Penuhi Syarat, PBB dan PKPI Gagal Ikut Tahapan Pemilu 2019

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum KPU membacakan hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). Hasilnya, 2 dari 16 par
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 15:21:59

Gerindra: PDIP Tak Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurut dia, jalanny
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 10:48:37

Main-main dengan dana kampanye, Paslon akan didiskualifikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim pemenangan melaporkan seluruh urusan administrasi dan penggunaan dana kampanye pada 24 Juni, pukul 18.00 WIB. Jika tidak, atau terlambat, maka pasangan calon teran
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 16:33:18

Gerindra prediksi PDIP tak bakal usung Jokowi di 2019

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurutnya, jalannya pemerinta
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 14:29:11

Politikus Golkar sindir Yuddy: Jangan jadikan Golkar alat kejar kekuasaan

Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan motif kembalinya politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kembali ke Partai Golkar. Doli menegaskan pihaknya tidak ingin G
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 13:31:14

Ganjar-Yasin diminta Gus Mus tak alergi kritik

Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo-Taj Yasin mengikuti pengajian rutin di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Kabupaten Rembang, Jumat (16/2). Dalam pengajian tersebut, Ganj
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 13:18:00

Bamsoet pertaruhkan jabatan bukti DPR tak antikritik

Anggota Komisi III Ahmad Sahroni mengemukakan pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bakal pertaruhkan jabatan jika rakyat kritik DPR masuk penjara pantut diapresiasi. Menurutnya, ucapan Bamsoet
 
Kamis, 15 Februari 2018 | 10:10:07

Airlangga Hartarto Prihatin Fayakhun Jadi Tersangka KPK

Jakarta - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengaku prihatin atas penetapan kader Golkar Fayakhun Andriadi sebagai tersangka KPK. "Prihatin terhadap kasus pribadi yang dihadapi kader partai," ucap Airlangg
 
Rabu, 14 Februari 2018 | 15:07:15

Cak Imin Siap Duduk di Kursi Pimpinan MPR

Jakarta - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 telah disahkan. Jumlah penambahan ini yaitu pimpinan MPR sebanyak 3 kursi, DPR 1 kursi, dan DPD 1 kursi. Salah satu ya
 
Rabu, 14 Februari 2018 | 14:04:51

DPR Resmi Setujui Hasil Rekomendasi Pansus KPK

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan hasil rekomendasi di depan Rapat Paripurna DPR. Laporan tersebut, disampaikan oleh Ketua Pansus Hak Angket Agun Gun
 
Selasa, 13 Februari 2018 | 10:31:43

Alasan PPP Tolak Disahkannya Revisi UU MD3

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal atau Sekjen PPP Arsul Sani mengungkapkan alasan partainya memilih walkout saat Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3
 
Senin, 12 Februari 2018 | 06:01:42

Komisi I DPRD Riau Perintahkan Wartawan Keluar Ruangan Saat Hearing Dengan PTPN V Soal Eksekusi Lahan

PEKANBARU -Komisi A DPRD Riau, bertindak aneh ketika hearing dengan PTPN V terkait ekseskusi lahan PTPN V di Kecamatan Kabun, kabupaten Rohul padahal kasus tersebut sudah menjadi konsumsi publik karena sudah te
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top